PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH

1. PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH Oleh Dr. Sulikanti Agusni, MSc. Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi disampaikan pada acara Workshp Penguatan Kelembagaan Sekretariat Bersama PPRG Jakarta, 24 Maret 2014

2. PENGINTEGRASIAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN • Laporankegiatan RG/A • Masukan Renstra, Renja SKPD Perencanaan RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD ygresponsif gender Regulasi ttg PUG Pokja PUG SDM mampu 7 Prasyarat Pelaksanaan PUG Regulasi PPRG SDM mampu Alat analisis, dll Pedoman Monev Indikator Alat analisis, dll Evaluasi Penganggaran a. SDM yg mampu b. Juklak/Juknis c. Peran masy, dll • KUA-PPAS • TOR/GBS • DPA, RKA SKPD HasilKegiatan yang responsif gender/anak Implementasi

3. HAL-HAL STRATEGIS YANG TELAH DILAKUKAN DALAM PELAKSANAAN PUG/PPRG TAHUN 2010: KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KPP-PA DENGAN PEMERINTAH PROVINSI (33 PROVINSI) TENTANG PENCAPAIAN KINERJA DI BIDANG PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI • MELIPUT: • PelaksanaanStrategi PUG danPeningkatanKapasitasKelembagaan PUG • PemberdayaandanPerlindunganHakPerempuandan; • PemenuhanHakdanPerlindunganAnak

4. 1. . PENYUSUNAN KEBIJAKAN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN PPRG DI DAERAH: Pedoman Perencanaan dan Penganggaran di Daerah (GENERIK); Pedoman Monitoring dan Evaluasi PPRG di Daerah melalui Peraturan Menteri PP dan PA No. 2 Tahun 2013; Pedoman Pengawasan PPRG di Daerah; Modul Training of Fasilitator PPRG Daerah. TINDAK LANJUT KESEPAKATAN BERSAMA TERKAITT KELEMBAGAAN PUG KPP DAN PA TELAH MELAKSANAKAN DIANTARANYA

5. FASILITASI PELAKSANAAN DAN PENGUATAN KELAMBAGAAN PUG DI 33 PROVINSI MELALUI Advokasi bagi Kepala Daerah dan DPRD di 10 Provinsi; Pelatihan PPRG bagi SDM Penggerak dari 33 Provinsi; Pendampingan Penyusunan Lembar ARG di 33 Provinsi; Pelatihan Penelaahan Lembar ARGI di 22 Provinsi Pelatihan PPRG bagi SDM Penggerak dari 33 Provinsi; Pendampingan Penyusunan Lembar ARG di 33 Provinsi; Pelatihan Penelaahan Lembar ARGI di 22 Provinsi lanjutan……….

6. TINDAK LANJUT PROVINSI DALAM PELAKSANAAN PUG • KOMITMEN POLITIK

7. Lanjutan 2. KERANGKA KEBIJAKAN PengintegrasianIsu Gender dalamDokumen RPJMD

8. Lanjutan 2. KERANGKA KEBIJAKAN) PengintegrasianIsu Gender dalamRenstra SKPD ProvinsiTahun 2012

9. 3. STRUKTUR DAN MEKANISME PEMERINTAH DAN PEMDA YANG MENDUKUNG IMPLEMENTASI PUG melalui POKJA PUG

10. Lanjutan • Sumberdaya untuk Mendukung Pelaksanaan PUG di Provinsi

11. Lanjutan 6. PENGGUNAAN GAP DALAM PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN

12. Lanjutan

13. PROVINSI YANG SUDAH MEMBENTUK SEKBERDA PROVINSI JAWA TIMUR SULAWESI TENGAH KALIMANTAN BARAT …………(KIRANYA BISA DIISI OLEH ASDEP YANG LAIN)

14. TANTANGAN, HAMBATAN, PELUANG DAN RENCANA KE DEPAN TANTANGAN DAN HAMBATAN: • Masihbelumseluruhprovinsimelaksanakan PUG dilihatdarisisiprasyarat PUG yakni 1) Dasarhukum, 2) Pemahaman, komitmen, dankelembagaan, 3) Instrumen PPRG, 4) Kapasitas SDM, 5) Data terpilahdaninformasi; • Belumharmonisnyaperaturanperundang-undangan yang adadengansemangatkesetaraan gender danpemenuhanhakanak. Masihadabeberapaperaturanperundang-undangan yang tidaksejalan, ataubertentangandengankebijakanpembangunankesetaraan gender danpedulianak;

15. Masihbervariasinyatingkatkapasitassumberdayamanusia (SDM) yang adadi provinsidalammemahamisubstansi (core business) sepertipemahamantentangisu-isu gender, teknikintegrasiisu-isu gender kedalamperencanaandanpenganggaran

16. RENCANA KE DEPAN • Peningkatankapasitas SDM PENGGERAK dan SKPD ; • Penguatan kelembagaan daerah dalam pelaksanaan PUG dan pemenuhan hak anak; • Sinkronisasiberbagaiperaturandanprodukhukum, danterusmelakukankoordinasi, sosialisasidanfasilitasipenyusunankebijakan, program dankegiatanDALAM MENDUKUNG TERWUJUDNYA KESETARAAN GENDER DAN PEMENUHAN HAK ANAK

17. TERIMA KASIH