1 / 19

Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22. Presented by: Christine, M.Int.Tax. Dasar Hukum. UU No. 36 tahun 2008 KMK No. 254/KMK.03/2001 jo KMK No. 392/KMK.03/2001 jo KMK No. 236/KMK.03/2003 jo PMK No. 154/PMK.03/2007 jo PMK No. 08/PMK.03/2008 jo PMK No. 210/PMK.03/2008 SE-7/PJ.03/2008

amandla
Download Presentation

Pajak Penghasilan Pasal 22

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PajakPenghasilanPasal 22 Presented by: Christine, M.Int.Tax

  2. Dasar Hukum • UU No. 36 tahun 2008 • KMK No. 254/KMK.03/2001 jo KMK No. 392/KMK.03/2001 jo KMK No. 236/KMK.03/2003 jo PMK No. 154/PMK.03/2007 jo PMK No. 08/PMK.03/2008 jo PMK No. 210/PMK.03/2008 • SE-7/PJ.03/2008 • KEP DJP No. 401/PJ./2001 • KEP DJP No. 417/PJ./2001 • KEP 523/PJ./2001 jo KEP-25/PJ./2003 jo PER-23/PJ/2009 • PER-23/PJ/2009

  3. Pengertian • PPh Pasal 22 adalah • pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga-lembaga Negara lainnya • berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, • dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain

  4. Saat terutangnya pajak • Atas kegiatan impor barang: terutang pada saat pembayaran bea masuk. Jika pembayaran Bea Masuk ditunda/dibebaskan pada saat penyelesaian dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) • Atas kegiatan pembelian barang: terutang dan dipungut pada saat dilakukan pembayaran

  5. Saat terutangnya pajak (cont..) • Atas penjualan hasil produksi (semen, dll): terutang dan dipungut pada saat penjualan • Atas penjualan hasil produksi atau pengolahan barang (bahan bakar minyak): terutang dan dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order)

  6. Tarif Pajak • AtasImpor: 1. Ada API (AngkaPengenalImpor) 2.5% x nilaiimpor (CIF + BM) 2. Tdkada API  7.5% x nilaiimpor 3. Lelang  7.5% x hargajuallelang

  7. Tarif Pajak (cont..) • Atas pembelian barang yang dipungut oleh Pemungut Pajak: 1.5% x harga pembelian • Atas penjualan hasil produksi atau pembelian yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang tertentu:

  8. Tarif Pajak (cont..) 1. Yang wajib dipungut oleh industri dan eksportir yang bergerak di sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul: 0,25% x harga pembelian (tdk termasuk PPN)

  9. Tarif Pajak (cont..) • Di bidang industri semen: 0.25% x DPP PPN • Di bidang industri baja: 0.3% x DPP PPN • Di bidang industri kertas: 0.1% x DPP PPN • Atas penjualan semua jenis kendaraan bermotor: 0.45% x DPP PPN

  10. Tarif Pajak (cont..) • Tarif PPh Pasal 22 yang ditetapkan untuk Pertamina dan Badan Usaha lainnya yang bergerak di bidang bahan bakar minyak: SPBU SwastaSPBU Pertamina Premium 0.3% x penjualan 0.25% x penjualan Solar 0.3% x penjualan 0.25% x penjualan Premix/ 0.3% x penjualan 0.25% x penjualan Super TT Minyak tanah 0.3% x penjualan Gas LPG 0.3% x penjualan Pelumas 0.3% x penjualan

  11. Tarif Pajak (cont..) • Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API: 0.5% x nilai impor • Atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah : 5% x harga jual

  12. Dikecualikan dari Pemungutan Pajak Lihat KMK No. 236/KMK.03/2003 Pasal 3

  13. Contoh kasus 1 • PT Segara Alam melakukan transaksi pengadaan furniture dengan Pemda DKI dengan nilai pengadaan sebesar Rp 330 juta termasuk PPN. Bagaimanakah pemenuhan kewajiban perpajakan atas transaksi ini?

  14. Solution kasus 1 • PPh Ps. 22 yang harus dipungut oleh PEMDA DKI atas pengadaan furniture: 1.5% x 100/110 x 330 juta = Rp 4,5 juta • Jumlah yang harus dibayarkan oleh PEMDA DKI ke PT Segara Alam : Rp 330 juta – Rp 30 juta (PPN yang dipungut) – Rp 4,5 juta (PPh Ps. 22 yang dipungut) = Rp 295,5 juta

  15. Contoh kasus 2 • Pada bulan Januari 2005, PT Casa de Chantique melakukan impor ornamen untuk hiasan rumah dengan keterangan sebagai berikut: • Cost barang = Rp 100 juta • Insurance = Rp 20 juta • Freight = Rp 25 juta • Bea Masuk = Rp 5 juta • Sewa gudang di pelabuhan = Rp 2 juta • PPN 10%, PPnBM 30% • memiliki Angka Pengenal Impor (API). • Berapakah besarnya PPh pasal 22 atas transaksi impor ini?

  16. Solution kasus 2 • Penghitungan PPh Pasal 22 atas impor adalah dengan mengalikan tarif dengan nilai impor. • Bagi importir yang memiliki API besarnya tarif adalah 2,5%. • Nilai impor adalah jumlah dari cost, insurance, freight ditambah bea masuk resmi berdasarkan Undang-undang. • Dengan demikian besarnya nilai impor adalah Rp 150 juta (100jt+20jt+25jt+5jt). • PPh 22 terhutang = 2,5% x Rp 150 juta = Rp 3.750.000

  17. Contoh kasus 3 • PT Toyota Astra Motor melakukan penjualan mobil kepada para pembeli sebesar Rp10.000.000.000,00. • Atas penjualan tersebut, PT Toyota Astra Motor wajib memungut PPh Pasal 22 sebesar Rp 45.000.000,00 (0,45% x Rp10.000.000.000,00) pada saat penjualan.

  18. Contoh kasus 4 • PT Hutan Jaya merupakan industri pengolah kayu lapis, melakukan pembelian kayu lapis sebesar Rp1.000.000.000,00 dari para pedagang pengumpul dari para petani.

  19. Contoh kasus 4 • Atas pembelian tersebut PT Hutan Jaya harus memungut PPh Pasal 22 sebesar: Rp2.500.000,00 (0,25%x Rp1.000.000.000,00).

More Related