1 / 16

KEBIJAKAN JAMINAN SOSIAL

KEBIJAKAN JAMINAN SOSIAL. Nama kelompoK. BRAMESTIO ARDHANI 01113054 AKUNTANSI CITRA YULIANA.A. 01113084 AKUNTANSI ERDIAN PUTRI.A. 01113001 AKUNTANSI ELOK ROCHMAWATI 01113049 AKUNTANSI MARLIA HARDI 01113020 AKUNTANSI ULFA TIA 01113023 AKUNTANSI

andra
Download Presentation

KEBIJAKAN JAMINAN SOSIAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. KEBIJAKAN JAMINAN SOSIAL

  2. NamakelompoK • BRAMESTIO ARDHANI 01113054 AKUNTANSI • CITRA YULIANA.A. 01113084 AKUNTANSI • ERDIAN PUTRI.A. 01113001 AKUNTANSI • ELOK ROCHMAWATI 01113049 AKUNTANSI • MARLIA HARDI 01113020 AKUNTANSI • ULFA TIA 01113023 AKUNTANSI • YANUAR BACHRUL.A. 01213031 MANAJEMEN • ROSMASARI 01113005 AKUNTANSI • AGUNG PRAKOSO 01213035 MANAJEMEN

  3. APA ITU WAWASAN NUSANTARA?????? Wawasan Nusantara sebagaigeopolitik Indonesia adalahcarapandangdansikapbangsa Indonesia mengenaidiridanlingkungannya yang serbaberagamdanbernilaistrategisdenganmengutamakanpersatuandankesatuanwilayahdengantetapmenghargaidanmenghormatikebhinekaandalamsetiapaspekkehidupannasionaluntukmencapaitujuannasional.

  4. FUNGSI WAWASANNUSANTARA • Wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. • Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. • Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. • Wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga berfungsi dalam pembatasan negara, agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga.

  5. Tujuandasarkebijakansosialnasional Tujuannasional: • untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahIndonesia • untuk mewujudkan kesejahteraan umum, • mencerdaskan kehidupan bangsa, • ikut melaksanakan ketertibandunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial". Tujuan ke dalam : • mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia

  6. Hubunganwawasannusantaradengankebijakanjaminansosialnasional Seperti yang sudahdijelaskandidepantadibahwasannyawawasannusantaraadalahtujuan,carapandangsuatubangsamengenaidiridanlingkungannyaberdasarkanasaskesatuan.untukitupemerintahindonesiamembuatsuatukebijakandiaspeksosialyaitu SISTEM KEBIJAKAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL yang bertujuanuntukmewujudkantujuansosial.

  7. apaitu SJSN.??(sistemjaminansosialnasional) salahsatubentuksistemperlindungansosial yang diselenggarakanolehnegaraRepublik Indonesia gunamenjaminwarganegaranyauntukmemenuhikebutuhanhidupdasar yang berdasarkanprinsipasuransisosialdanprinsipekuitas. SistemjaminansosialnasionaliniditetapkanberdasarkanUndang-Undang nomor 40 tahun 2004.

  8. Prinsipasuransisosial • Prinsipasuransisosialmeliputi(UU No. 40 Tahun 2004 PenjelasanPasal 19 ayat 1 ): kegotongroyonganantarapesertakayadanmiskin, yang sehatdansakit, yang tuadanmuda, serta yang beresikotinggidanrendah

  9. Prinsipekuitas • Prinsipekuitas(UU No. 40 Tahun 2004 PenjelasanPasal 19 ayat 1 ) yaitukesamaandalammemperolehpelayanansesuaidengankebutuhanmedis yang tidakterkaitdenganbesaraniuran yang telahdibayarkan. Prinsipinidiwujudkandenganpembayaraniuransebesarprosentasetertentudariupahbagi yang memilikipenghasilan(UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 17 ayat 1) danpemerintahmembayarkaniuranbagimereka yang tidakmampu(UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 17 ayat 4 ).

  10. PROGRAM-PROGRAM SJSN • Jaminankesehatan • Jaminankecelakaankerja • Jaminanharitua • Jaminanpensiun • Jaminankematian

  11. Mekanismepenyelenggaraansjsn Dalampenyelenggaraansistemjaminansosialnasionaldibagimenjadi 3 yaitu: • Kepesertaan • Iuran • Manfaatdanpemberianmanfaat

  12. kepesertaan • Pesertaadalahsetiap orang yang telahmembayariuranatauiurannyadibayarolehpemerintah(UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 20 ayat 1 ). • Penerimamanfaatadalahpesertadananggotakeluarga (istri/suami yang sah, anakkandung, anaktiridariperkawinan yang sahdananakangkat yang sah) sebanyak-banyaknya lima orang (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 20 ayat 2 ). Penerimamanfaatdapatdiperluaskepadaanakkeempatdanseterusnya, ayah, ibudanmertuadenganmembayariurantambahan (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 20 ayat 3 ). • Kepesertaanberkesinambungansesuaiprinsipportabilitasdenganmemberlakukan program di seluruhwilayah Indonesia danmenjaminkeberlangsunganmanfaatbagipesertadankeluarganyahinggaenambulanpascapemutusanhubungankerja (PHK). Selanjutnya, pekerja yang tidakmemilikipekerjaansetelahenambulan PHK ataumengalamicacattetap total dantidakmemilikikemampuanekonomitetapmenjadipesertadaniurannyadibayarolehPemerintah(UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 21 ayat 1,2,3 ). Kesinambungankepesertaanbagipensiunandanahliwarisnyaakandapatdipenuhidenganmelanjutkanpembayaraniuranjaminankesehatandarimanfaatjaminanpensiun. • Kepesertaanmengacupadakonseppendudukdenganmengizinkanwarganegaraasing yang bekerja paling singkatenambulan di Indonesia untukikutserta(UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 1 angka 8 ).

  13. Iuran • iuranberdasarkanpersentaseupah/penghasilanuntukpesertapenerimaupahatausuatujumlah nominal tertentuuntukpeserta yang tidakmenerimaupah. • iurantambahandikenakankepadapeserta yang mengikutsertakananggotakeluargalebihdari lima orang.

  14. Manfaatdanpemberimanfaat • Pelayanankesehatandiberikan di fasilitaskesehatanmilikPemerintahatauswasta yang menjalinkerjasamadenganbadanpenyelenggarajaminansosial(UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 23 ayat 1) . • Dalamkeadaandarurat, pelayanankesehatandapatdiberikanpadafasilitaskesehatan yang tidakmenjalinkerjasamadenganbadanpenyelenggarajaminansosial(UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 23 ayat 2 ). • Badanpenyelenggarajaminansosialwajibmemberikankompensasiuntukmemenuhikebutuhanmedikpeserta yang berada di daerah yang belumtersediafasilitaskesehatan yang memenuhisyarat. Kompensasidapatdiberikandalambentukuangtunai. (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 23 ayat 3 danpenjelasannya ). • Layananrawatinap di rumahsakitdiberikan di kelasstandar(UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 23 ayat 4 ).

  15. Besarpembayarankepadafasilitaskesehatanuntuksetiapwilayahditetapkanberdasarkankesepakatanantarabadanpenyelenggarajaminankesehatandenganasosiasifasilitaskesehatan di wilayahtersebut(UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 24 ayat 1 ). • Badanpenyelenggarajaminansosialwajibmembayarfasilitaskesehatanataspelayanan yang diberikankepadapeserta paling lambat 15 harisejakpermintaanpembayaranditerima(UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 24 ayat 2). • Badanpenyelenggarajaminansosialdapatmemberikananggaran di mukakepadarumahsakituntukmelayanipeserta, mencakupjasamedis, biayaperawatan, biayapenunjangdanbiayaobat-obatan yang penggunaannyadiatursendiriolehpemimpinrumahsakit (metodapembayaranprospektif) (UU No. 40 Tahun 2004 PenjelasanPasal 24 ayat 2 ). • Badanpenyelenggarajaminansosialmenjaminobat-obatandanbahanmedishabispakaidenganmempertimbangkankebutuhanmedik, ketersediaan, efektifitasdanefisiensiobatataubahanmedishabispakaisesuaiketentuanperaturanperundangan(UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 25 danpenjelasannya) . • Dalampengembanganpelayanankesehatan, badanpenyelenggarajaminansosialmenerapkansistemkendalimutu, sistemkendalibiayadansistempembayaranuntukmeningkatkanefektifitasdanefisiensijaminankesehatansertauntukmencegahpenyalahgunaanpelayanankesehatan (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 24 ayat 3 danpenjelasannya ). Untukjenispelayanan yang dapatmenimbulkanpenyalahgunaanpelayanan, pesertadikenakanurunbiaya(UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 22 ayat 2) .

  16. THANK’S FOR ATENTTION !!!!!!!!!

More Related