1 / 14

PEMAJAKAN PENGHASILAN WPLN & PEMAJAKAN PENGHASILAN LN DARI WPDN

PEMAJAKAN PENGHASILAN WPLN & PEMAJAKAN PENGHASILAN LN DARI WPDN. Pemajakan Terhadap WPLN:. Kepada mereka yg memperoleh atau menerima penghasilan dari : menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia mengoperasikan anak perusahaan di Indonesia, atau

Download Presentation

PEMAJAKAN PENGHASILAN WPLN & PEMAJAKAN PENGHASILAN LN DARI WPDN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PEMAJAKAN PENGHASILAN WPLN & PEMAJAKAN PENGHASILAN LN DARI WPDN

  2. PemajakanTerhadap WPLN: Kepadamerekaygmemperolehataumenerimapenghasilandari: • menjalankanusahaataumelakukankegiatandi Indonesia • mengoperasikananakperusahaandi Indonesia, atau • WPLN ygmenjalankanusahaataumelakukankegiatandi Indonesia melalui BUT dikenakanpajakselayaknyausahaygdijalankanataukegiatanygdilakukan WPDN.

  3. SubjekPajakdalamnegeriadalah: • OP yang bertempattinggaldi Indonesia atau yang beradadi Indonesia > 183 haridalam 12 bulan, atau OP yang dalamsuatutahunpajakberadadiIndonesiadanmempunyainiatuntukbertempattinggaldi Indonesia; • badan yang didirikanataubertempatkedudukandi Indonesia; • warisan yang belumterbagisebagaisatukesatuan, menggantikan yang berhak.

  4. SubjekPajakluarnegeriadalah: • OP yang tidakbertempattinggaldi Indonesia atauberadadi Indonesia < 183 haridalamjangkawaktu 12 bulan, • Badan yang tidakdidirikandantidakbertempatkedudukandi Indonesia yang menjalankanusahaataumelakukankegiatanmelalui BUT di Indonesia; • Badan yang tidakdidirikandantidakbertempatkedudukandi Indonesia yang dapatmenerimaataumemperolehpenghasilandari Indonesia bukandarimenjalankanusahaataumelakukankegiatanmelalui BUT di Indonesia.

  5. SUBJEK PAJAK

  6. SUBJEK PAJAK Elemen-elemendasar BUT: Suatutempatusaha (a place of business), Yang bersifatpermanen, Yang digunakanoleh SPLN (orangpribadiataubadan), Untukmenjalankanusaha (business) ataumelakukankegiatan (activities). (Pasal 2 ayat (5) UU PPhdanPenjelasannya) Penting: Tidaksemua SPLN dapatmenjadi BUT, namunhanya yang memperolehpenghasilandarimenjalankanbusiness atauactivities. Tidakadaisu BUT bila SPLN hanyamemperolehpenghasilandaripekerjaan (spt: gaji, upah) ataupenghasilandari modal (bunga, dividen, sewadanroyalti). SPLN dapatmenjadi BUT bilamemenuhiempatelemendiatas. BUT merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan (material dan formal).

  7. BUT FISIK ATAU AKTIVA: tempat kedudukan manajemen; cabang perusahaan; kantor perwakilan; gedung kantor; pabrik; bengkel; Gudang; Ruanguntukpromosidanpenjualan pertambangan & penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran Migas perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; Perwujudan BUT BUT AGEN: n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, BUT ASURANSI: o.Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia. BUT BUT PROYEK: l.proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; BUT E-COMMERCE: p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penye-lenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. BUT JASA: m. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;

  8. SUBJEK PAJAK PengertianTime Test: Pengujianuntukmenentukansignifikansikeberadaanseseorangdi Indonesia, Signifikansiituuntukmenentukanmaterialitashubunganfaktual/ekonomiantara Negara denganSubjekPajak. Duajenistime testdalam UU PPh: Lebihdari 183 haridalamjangkawaktu 12 bulan? Khususuntukmenentukan status SubjekPajakorangpribadi(SPDN atau SPLN) Lebihdari 60 haridalamjangkawaktu 12 bulan? Untukmenentukankeberadaan BUT dariSPLN (orang/badan) yang memberikanjasadi Indonesia.

  9. Objek Pajak bagiSPDN adalahPenghasilan, yaitu: setiap tambahan kemampuan ekonomisyang diterima atau diperoleh Wajib Pajakbaik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesiayang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. (Pasal 4 ayat (1) UU PPh) Definisipenghasilantersebutmencakupelemen-elemensbb: Setiapjenispenghasilandalampengertianekonomis, (Global income taxation) Semuasaatpengakuan (cash basis atauaccrual basis), Semuasumbergeografispenghasilan (worldwide income), Semuajeniscarapemanfaatan, Dengan nama dan dalam bentuk apapun. OBJEK PAJAK

  10. ObjekPajakbagi SPLN BUT: AtribusiFaktual: penghasilandariusahaataukegiatan BUT tersebutdandariharta yang dimilikiataudikuasai(Pasal 5 ayat (1) huruf a) “Force of Attraction”:penghasilankantorpusatdariusahaataukegiatan, penjualanbarang, ataupemberianjasadi Indonesia yang sejenisdengan yang dijalankanatau yang dilakukanoleh BUT di Indonesia (Pasal 5 ayat (1) huruf b) Atribusikarenahubunganefektif:penghasilansebagaimanatersebutdalamPasal 26 yang diterimaataudiperolehkantorpusat, sepanjangterdapathubunganefektifantaraBUTdenganhartaataukegiatan yang memberikanpenghasilandimaksud. (Pasal 5 ayat (1) huruf c). OBJEK PAJAK

  11. AtribusiFaktual: Pasal 5 ayat (1) huruf a X Corp. Negara X Indonesia Income BUT X Corp. Sales Product “X” Income Assets PT PQR PT ABC Atribusi Faktual: Objek Pajak BUT dari kegiatan atau harta BUT tersebut.

  12. Force of Attraction: Pasal 5 ayat (1) huruf b X Corp. Income Negara X Indonesia BUT X Corp. Sales Product “X” Income Sales Product “X” PT ABC PT PQR Force of attraction: Income kantor pusat dari PT ABC menjadi objek pajak BUT.

  13. Hubunganefektif: Pasal 5 ayat (1) huruf c Betah Corp. License Agreement Negara X Royalty & fee Indonesia Management Agreement BUT Betah Corp. PT ABC Bangunan Hotel Terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan kepada kantor pusat  royalty dan fee adalah objek pajak BUT.

More Related