1 / 45

Perencanaan Pajak Domestik

Perencanaan Pajak Domestik. Perencanaan Pajak. Perencanaan pajak dapat di bagi menjadi dua yaitu : A.    Perencanaan pajak nasional (national tax planning) B.     Perencanaan pajak internasional ( iternational tax planning)      .

bendek
Download Presentation

Perencanaan Pajak Domestik

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PerencanaanPajakDomestik

  2. PerencanaanPajak Perencanaanpajakdapatdibagimenjadiduayaitu: A.   Perencanaanpajaknasional (national tax planning) B.    Perencanaanpajakinternasional ( iternational tax planning)      

  3. Dalammelakukanperencanaanpajaknasionalmaupuninternasional,yangseringdilakukanadalahdenganmelakukanadalahdenganmelakukan:Dalammelakukanperencanaanpajaknasionalmaupuninternasional,yangseringdilakukanadalahdenganmelakukanadalahdenganmelakukan: a.    Penghindarantarifpajaktertinggi,baikdenganmemanfaatkanbunga,investasi, maupunarbitrasekerugian (losses arbitrage). b.    Percepaatanpengakuanpendapatan ( terutamauntukppn ) c.    Alokasipajakkebeberapawajibpajakmaupuntahunpajak . d.    Penangguhanpembayaranpajak. e.    Tax exclusive maximization f.    Transformasipendapatan yang terkenapajakkependapatan yang tidakterkenapajak. g.    Transformasibeban yang tidakbolehdikurangipajakkebeban-beban yang bolehdikurangipajak. h.    Penciptaanmaupunpercepatanbeban-beban yang bolehdikurangipajak.

  4. Aspek Kebijakan Akuntansi dan Administrasi Perbedaanantaraakuntansikomersialdenganakuntansipajakuntukperhitunganlabakenapajakmeliputi : a.    Sistempengakuanpenghasilandanbeban. b.    Sistempenilaianpersediaan. c.    Metodepenyusutan. d.    Penilaiankembaliasettetap. e.    Sewagunausaha ( leasing).

  5. Administrasipajakadalahmetodeuntukmeyakinkanbahwaapa yang dilaksanakantelahsesuaidengan yang direncanakan. Padaintinyaadministrasiperpajakanadalahbentukdarisuatusistemuntukmengendalikanmasalahpajakperusahaan, yang harusmencakuphal-halberikut: a.    Memeriksatransaksi-transaksiutama yang mempunyaidampakperpajakancukupsignifikan , menjaminbahwatransaksitsbtelahdicatatsesuaidenganundang- undangdankebijakanperusahaan. b.    Menciptakansistempengawasan internal untukmenjaminbahwaberbagaikewajibanperpajakantelahdiikutidenganbenar.

  6. AspekLingkunganPerpajakan Target PemerintahmelaluiDirjenpajakmemiliki target untukmeningkatkanpenarikanpajaktiaptahunnya. Pemeriksaanpajak Pemeriksaanpajakadalahaspekpentinglainnya yang dapatmempengaruhistrategibagiseorangmanajerperusahaan. SecarateoripemeriksaanpajakolehDirjenpajaktujuannyajelasuntukmemasukkanbahwawajibpajak : a.    Telahmembayarpajakdenganbenar. b.    Tidakmenyalahgunakansistemself assesment Hakmengajukankeberatan Hal inimerupakanaspekketiga  yang pentingdarimasalahperpajakan. meskipunhakuntukmengajukankeberatandiperbolehkanoleh UU , tingkatefektivitasnyabagiWPadalahterbatas.

  7. PerencanaanPajakUntukMenefisienkanBebanPajak Strategimengefisienkanbebanpajakdariberbagailiteraturdapatdijabarkansebagaiberikut: a.    Mengambilkeuntungandariberbagaipilihanbentukbadanhukum yang yangtepatsesuaidengankebutuhandanjenisusaha. b.    Memilihlokasiperusahaan yang akandidirikan. c.    Mengambilkeuntungansebesar-besarnyaatausemaksimalmungkindariberbagaipengecualian , potongan , penguranganatasPKP yang diperbolehkan UU. d.    Mendirikanperusahaandalamsatujalurusahasehinggadiaturmengenaipenggunaantarifpajak yang menguntungkanantaramasing- masingbadanusaha. e.    Mendirikanperusahaanada yang sebagaipusatlabadanadasebagaipusatbiaya.

  8. PerencanaanPajakUntukMenefisienkanBebanPajak f.    Memberikantunjangankepadakaryawandalambentukuangataunaturadankenikmatan (fringe benefit) dapatsebagaisalahsatupilihanuntukmenghindarilapisantarifpajakmaksimum (shift to lower blocket). g.    Pemilihanmetodepenilaianpersediaan. h.    Untukpendanaanasettetapdapatmempertimbangkansewagunausahadenganhakopsi. i.      Melaluipemilihanmetodepenyusutan yang diperbolehkanperaturanperpajakan yang berlaku. j.     Menghindaridaripengenaanpajakdengancaramengarahkanpadatransaksi yang bukanobjekpajak. k.    Mengoptimalkankreditpajak yang diperkenankan.

  9. PerencanaanPajakUntukPajakPenghasilan Sebelummelakukanstrategiperencanaanpajak,terlebihdahuluharusdipahamiadanyaPerbedaanantaralabaakuntansidanpenghasilankenapajak . 1.  LabaAkuntansivsPenghasilanKenaPajak LabaAkuntansi Labaakuntansi (accounting statement) disebutjugalabakomersialadalahpengukuranlaba yang lazimdigunakandalamduniabisnis. Labaakuntansiseringdihitungberdasarkanprinsipakuntansi yang berlakuumum. Labaakuntansitsbperhitungannyabertumpupadapendapatandengan biaya2 terkait

  10. Pendapatantimbuldaritransaksidanperistiwaekonomiberikut: A.   Penjualanbarang. B.    Penjualanjasa. C.    Penggunaanasetperusahaanolehpihak-pihak lain yang menghasilkanbunga, royalti, dandividen. PenghasilanKenaPajak PKP merupakanlaba yang dihitungberdasarkanperaturanperpajakan yang berlaku ,yaitu UU No 7 thn 1983. Untukmenghitung PKP, minimal ada lima komponen yang perludiperhatikansbb: a.    Penhasilan yang menjadiobjek. b.    Penghasilan yang dikecualikansebagaiobjekpajak. c.    Penghasilan yang  pajaknyadikenakansecara final. d.    Biaya yang bolehdikurangkandaripenghasilanbruto. e.    Biaya yang tidakbolehdikurangkandaripenghasilanbruto.

  11. 2. Penghasilan Yang MenjadiObjekPajak Berdasarkanpasal 4 ayat (1) UU pajakpenghasilan , objekpajakadalahpenghasilan, yaitusetiaptambahankemampuanekonomis yang diterimaataudiperolehwajibpajak ,baik yang berasaldariIndonesia maupundariluar Indonesia , yang dapatdipakaiuntukkonsumsiatauuntukmenambahkekayaanwajibpajak yang bersangkutandengannama & dlmbentukapapun, termasuk: a.    Penggantianatauimbalanberkenaandenganpekerjaanataujasa yang diterimaataudiperolehtermasukgaji, upah, tunjangan honorarium, komisi, uangpensiun, atauimbalandalambentuklainnya. b.    Hadiahdariundian , pekerjaanataukegiatan, danpenghargaan c.    Labausaha d.    Keuntungankarenapenjualanataukarenapengalihanharta e.    Penerimaankembalipembayaranpajakygtelahdibebankansebagaibiaya f.    Bungatermasuk premium, diskonto, danimbalankarenapenjaminanpengambilanutang. g.    Deviden. h.    Royalti,  dll.

  12. 3. Penghasilan Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Pengecualianobjekpajakdiaturdalampasal 4 (3) UU pajakpenghasilan, yaitu: a.   1)  bantuanatausumbangan ,termasukzakat yang diterimaolehbadanamil      2) hartahibahanygditerimaolehkeluargasedarahdalamgarisketurunanlurussatuderajat, badankeagamaan ,badanpendidikan, badansosial. b. warisan. c. hartatermasuksetorantunai yang diterimaolehbadansebagaimanadimaksuddalampasal 2 ayat (1) huruf b sebagaipenggantisaham. d.  penggantianatauimbalansehubungandenganpekerjaanataujasa yang diterimaataudiperolehdalambentuknaturadan/ataukenikmatandariwajibpajakataupemerintah. e.  pembayarandariperusahaanasuransikepadaorangpribadisehubungandenganasuransikesehatan , asuransikecelakaan,asuransijiwa. f.  devidenataubagianlaba yang diterimaataudiperolehperseroanterbatas. g.  iuran yang diterimaataudiperolehdanapensiun yang pendiriannyatelahdisahkanolehMentriKeuangan.

  13. 4. Penghasilan Yang PajaknyaDikenakanSecara Final Terdiriatas: transaksipenjualanefekdi bursa efek, hadiahundian (20% x jumlahbruto), bungadeposito, penghasilanhakatastanahdanbangunan, penghasilandansewaatastanah, penghasilanpelayaradalamNegeri, penghasilanjasakonstruksi.

  14.  5. Biaya yang Boleh di Kurangkan Dari Penghasilan Bruto Terdiriatas :pembaginlabadengannamadandalambentukapapusepertideviden, biaya yang dibebankanuntukkepentinganpribadi, premiasuransikesehatandankecelakaan, penggantianatauimbalansehubungandenganpekerjaaan/jasa, pajakpenghasilan, dll

  15. 6. Biaya yang BolehDikurangkanSebesar 50% Terdiriatas : biayaperolehanataupembeliantelepon yang dimilikiataudipergunakanolehperusahaa, biayaberlangganataupengisianulangpulsaatauperbaikanbesarkendaraan sedan, biayapemeliharaanatauperbaikanrutinkendaraan.

  16. Strategi Yang DapatDigunakanUntukMengefisienkanBeban  PPH Badan a.    Pemilihanalternatifdasarpembukuan , basis kasatau basis akrual. b.    Pengelolaantransaksi yang berkaitandenganpemberiankesejahteraankepadakaryawan. c.    Pemilihanmetodepenilaianpersediaan. d.    Pemilihansumberdanadalampengadaanasettetap. e.    Pemilihanmetodepenyusutanasettetapdanamortisasiatasasettakberwujud. f.    Transaksi yang berkaitandenganperusahaansebagaipemugutpajak . g.    Optimalisasipengkreditanpajakpenghasilan yang telahdibayar. h.    Pengajuanpenurunanangsuranmasapphpasal 25. i.      Rekonsiliasi SPT. j.     Penyertaan modal padaperseroanterbatasdalamnegeri.

  17. Strategi Efisiensi PPh Badan UsahakanPenghasilantsbtermasukdalam Non Taxable Income CfmPasal 4 ayat (3) UU PPh (Maximize exemption) Maximizing Deductible Expense MenundaPenghasilan PercepatPembebananBiaya PemilihanAlternatifDasarPembukuan Optimalisasipengkreditanpajak yang telahdibayar PermohonanpenurunanpembayaranangsuranPPhpasal 25 Pengelolaantransaksi yang biayanyatidakbolehdikurangkansecarafiskal

  18. Strategi Efisiensi PPh Badan Pengelolaantransaksi yang berkaitandenganpemberiankesejahteraankepadakaryawan Transaksi yang berkaitandengan withholding tax PerlakuanatasPenyertaanpada Perseroan TerbatasdalamNegeri Merger antaraperusahaan yang terusmenerusrugidenganperusahaan yang laba PemecahanSatu Perusahaan Menjadibeberapa Perusahaan PengelolaanTransaksiAfiliasi PengajuanSuratKeteranganBebasPPhPasal 22 danPPhPasal 23

  19. Strategi Efisiensi PPh Badan KebijakanPiutangtaktertagih KebijakanPenempatanDeposito PengelolaanBiaya Entertainment Ekualisasi SPT PPhBadandenganPPhPasal 21, 23/26, Final dan PPN HindariBebanPajakOrang Lain

  20. Strategy efisiensiatasbiayakesejahteraankaryawan Memanfaatkanbiayanatura yang merupakankeharusan Memanfaatkanbiayamakanandanminumanuntukkaryawan. JikalabakenapajakdiatasRp 100 jutadanpengenaanPPhbadannyatidak final, kesejahteraankaryawandalambentuknaturadiupayakanseminimalmungkin. Jikarugi, merubahpemberiannaturamenjaditunjanganberupauanghanyaakanmenaikkanPPhpasal 21 sementaraPPhBadantetapnihil.

  21. Transaksi yang berkaitandengan withholding tax • Perusahaan ygmembayarkan withholding tax, pajak yang dibayarkaninitidakbolehdibebankansebagaibiaya • Nilaitransaksidigross-up, sehingganilaitransaksidalamkontraksudahtermasukpajak yang harusdipungut

  22. PENYERTAAN PADA PT DALAM NEGERI Dividenataspenyertaanpada PT DalamNegeritidakmenjadiobjekpajakjika : Dividenberasaldaricadanganlaba yang ditahan Kepemilikansaham minimum 25 % darijumlah modal yang disetor Holding Company harusmempunyaiusahaaktifdiluarpenyertaantersebut

  23. Dalamhalperusahaanmempunyaiusahaaktif 1. Investasipadaperusahaan listed a. Biayabungaataspinjaman yang digunakanuntukpembeliansahamtidakbolehdibiayakan b. Karenaatastransaksisahamdi bursa efekdikenakanPPh Final saattransaksi, makabiayabungatersebuttidakperludikapitalisasi 2. Investasipadaperusahaan non listed a. Biayabungaataspinjaman yang digunakanuntukpembeliansahamtidakbolehdibiayakandanharusdikapitalisasisebagaipenambahhargaperolehansaham b. Selisihantarahargaperolehansahamdenganhargajualdiakuisebagailabaataurugi

  24. Holding di luar negeri Beberapa kemungkinan yang perlu diperhatikan: Negara tersebut tidak termasuk di salah satu dari negara yang disebutkan dalam KMK nomor: 650/KMK.04/1994, sebab walaupun holding tersebut tidak membagikan dividen, tetap terhutang pajak penghasilan di Indonesia Negara tersebut mempunyai tax treaty dengan Indonesia, sehingga tariff pemotongan pajak atas dividennya lebih rendah dari tariff umum Negara tersebut tidak mengenakan pajak penghasilan ataupun mengenakan dengan tariff yang lebih rendah dari tariff pajak penghasilan Indonesia

  25. Permohonan Pengurangan PPh Pasal 25 Jika diproyeksikan dalam tahun berjalan akan terjadi penurunan laba kena pajak, dikhawatirkan pada akhir tahun akan terjadi kelebihan pembayaran PPh Pasal 25 WP dapat mengajukan permohonan penurunan Angsuran PPh Ps. 25 disertai proyeksi laba pada akhir tahun dan alasan terjadinya penurunan laba.

  26. Ekualisasi PPh Badan dengan PPh Pasal 21, 23/26, Final dan PPN • Ekualisasi PPh Badan dengan PPh pasal 21 • Ekualisasi PPh Badan dengan PPh pasal 23/26/final • Ekualisasi PPh Badan dengan PPN

  27. Strategi efisiensi PPh 21 Perusahaan dalam keadaan untung dan sebagian besar karyawan penghasilannya berada pada level PPh 5 % - 25 % dengan merubah pemberian natura menjadi tunjangan kas Perusahaan dalam keadaan rugi, lebih banyak memberikan imbalan pada karyawan dalam bentuk natura

  28. PPh Pasal 23/26/Final – Strategi efisiensi Perhatikan jenis objek pajak dan tarif pajak Untuk PPh Final, hindari penggunaan konsultan berjenjang agar biaya lebih murah Untuk transaksi LN, pastikan diperoleh Certificate of Residence

  29. PPhPasal 23/26/Final – Strategiefisiensi JikapihakketigatidakmaudipotongPPhPasal 23/26 • Perusahaan membayarkan withholding tax, pajak yang dibayarkaninitidakbolehdibebankansebagaibiaya. • Nilaitransaksidigross up, sehingganilaitransaksidalamkontraksudahtermasukpajak yang harusdipungut.

  30. PERENCANAAN PAJAK UNTUK PPN 1. PenundaanPembayaran PPN 2. PenggunaanFakturPajakSederhana 3. MenghindariSanksiAdministrasi yang BerkaitanDenganFakturPajak 4.Perencanaan PPN Lainnya

  31. PerencanaanPajakUntukPajakPertambahanNilai Dapatdilakukansbb: a.    Memaksimalkan PPN masukan yang dapatdikreditkan ;  perusahaansebaiknyamemperoleh BKP/JKP daripengusahakenapajak, supayamasukannyadapatdikreditkan. b.    Dalamhalpengajuan BKP/JKP yang pembayarannyabelumditerima , pembuatanfakturpajakbisaditundasampaiakhirbulanberikutnyasetelahpenyerahan BKP/JKP.

  32. PenelaahanPajak Penelaahanpajakadalahkegiatanpenelaahanterhadapseluruhkewajibanperpajakan yang adadalamsuatuperusahaandanpelaksanaanpemenuhankewajiban-kewajibantsb, baikdaricaraperhitungan, pemotongan, penyetorandanpelunasanmaupunpelaporannyauntukmenilaikepatuhanpajak.

  33. Dalammelaksanakanpenelaahpajak, prosedur-prosedur yang perludijalankanadalahsebagaiberikut: 1.  Pajakpenghasilanbadan. 2. Pajakpenghasilanpasal 21. 3. Pajakpenghasilanpasal 22,23,26, danpajakpenghasilan final. 4. Pajakpenghasilanpasal 24. 5. PPN danPPnBM.

  34. 1. PemilihanBentukBadan Usaha  Berupa PT atau CV?  • Analisisaturanperpajakan:  1. Sepertidiketahuipembagianlabaataukeuntungandari  PT  kepadaanggota/pengurusygberstatusorangpribadidisamakanataudianggapsebagaideviden (Ps.4  ayat  1 huruf  g UU PPh) merupakanobjekPPh. 2. Sebaliknya,  bagiankeuntunganygditerimaanggota/pengurusuntuk  CV  bukanmerupakanobjekpajak Ps.4 ayat 3 huruf I UU PPh.

  35. 1. PemilihanBentukBadan Usaha  • ContohAnalisis:  A. Jikaberbentuk PT. ABC.   • PenghasilanRp 1.000.000.000,00  • GajiDirekturRp 150.000.000,00 LabaKenaPajakRp    850.000.000,00  • PPh (25%) Rp    212.500.000,00 • LabaStlPajakRp  637.500.000,00 

  36. 1. PemilihanBentukBadan Usaha  Jika 50% dibagikankepadapemegangsaham (perseorangan), makaterutangPPh Ps.23  sebesar = 15% x 50% x  Rp 637.500.000,00  = Rp 47.812.500,00  • PPh 21 atasGajiDirektur:  GajiDirekturRp 150.000.000,00  PenguranganRp   25.800.000,00  PenghasilanKenaPajakRp 124.200.000,00  PPh (5%,15%) Rp13.630.000

  37. Total BebanPajakBentuk PT:  PPhBadanRp 212.500.000,00  PPh Ps. 23 DevidenRp   47.812.500,00  PPh Ps. 21 Rp 13.630.000 JumlahBebanPPhRp273.942.500,00 Rasio= 273.942.500 X 100% = 27,03%             1.000.000.000,00

  38. 1. Pemilihan Bentuk Badan Usaha  B. Jikaberbentuk CV. ABC.   • PenghasilanRp 1.000.000.000,00  • GajiDirekturRp                         0,00   LabaKenaPajakRp 1.000.000.000,00  • PPh (25%) Rp    250.000.000,00 • LabaStlPajakRp    750.000.000,00  • LabaStlPajakinidibagikpdpengurus CV.ABC,  makabagianmasing‐masingpengurusbukanlagi objekpajaksehinggabebanpajakhanya 25%  

  39. Total BebanPajakBentuk PT dibanding CV:  PPhBadan27,03% PPh CV 25,00%  Penghematan2,03% • Ditambahpenghasilanditerimaolehanggota pengurusmasingmasing  CV  tdkterutangpajak, karenamerekatdakmenerimagaji.

  40. contoh Misalkan, PT MegahmemperolehomsetRp 500.000.000,- dengan total biayasebesarRp 350.000.000,-. Katakanlah PT MegahmemilikikewajibanuntukmemotongdanmenyetorPPhPasal 21 sebesarRp 25.000.000,- makadalamhalini PT MegahdapatmemilihapakahPPhPasal 21 tersebutakanditanggungperusahaandengancaramemberikanTunjanganPPhPasal 21 atautidak. Ataudengan kata lain, apakah PT Megahingin agar PPhPasal 21 sebesarRp 25.000.000,- itudibiayakanjugaatautidak?

  41. Penyelesaian Jika PT Megahingin agar PPhPasal 21 sebesarRp 25.000.000,- tersebutjugabisadibiayakan, maka PT MegahdapatmemberikanTunjanganPPhPasal 21. Dengandemikian, total biayausahamenjadi: Rp 375.000.000,- (Rp 350.000.000,- + Rp 25.000.000,-) = Rp 125.000.000,-. danlabanetousahaturunmenjadiRp 125.000.000,-. SehinggaPPhBadan yang harusdibayaradalah: Rp125.000.000,- x 25% = Rp31.250.000,-.

  42. Akan tetapi, karenamemberikanTunjanganPPhPasal 21 sebesarRp 25.000.000,- makaatasTunjanganPPhPasal 21 tersebutjugaharusdiperhitungkandandisetorkanPPhPasal 21.

  43. DenganasumsibahwaatasRp 25.000.000,- dikenakantarif rata-rata 5%, makatambahanPPhPasal 21 yang harusdisetoradalah: 5% x Rp 25.000.000,- = Rp 1.250.000,-. Dengandemikian, total pajak yang harusdibayaroleh PT Megahadalah = PPhBadan Rp31.250.000+ 25.000.000+1250.000= Rp.57500.000

  44. Apabila PT MegahmemilihtidakmemberikanTunjanganPPhPasal 21 (artinyaPPhPasal 21 yang semulaRp 25.000.000,- ditanggungsendiritanpamemberikantunjanganpajak), makaPPhBadanmenjadi = Rp 500.000.000 - Rp350.000.000,- = 150.000.000 150.000.000 x 25% = Rp37.500.000 SedangkanPPhPasal 21 yang harusdisetortetapsebesarRp 25.000.000,- sehingga total pajak yang harusdibayar PT MegahkeKas Negara adalahRp37500.000,- (+) Rp 25.000.000,- = Rp62500.000,-.

More Related