Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Hotel Sultan, Jakarta, 3 Mei 2019

STRATEGI PENGUATAN PROGRAM KELUARGA HARAPANSEBAGAI EPISENTRUM BANTUAN SOSIAL DI INDONESIA DirekturPenanggulanganKemiskinan dan KesejahteraanSosial Hotel Sultan, Jakarta, 3 Mei 2019

EFEKTIVITAS PKH UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KEMISKINAN PERLU DIJAGA TUJUAN PROGRAM • Meningkatkanaksesdankualitaspelayananpendidikandankesehatan • Meningkakantarafpendidikanpeserta PKH • Meningkatkan status kesehatandangizipeserta PKH Bantuantunaibersyarat yang mewajibkanpesertanyauntukmengakseslayanankesehatandanpendidikan. PKH di desainuntukdapatmemutusrantaikemiskinanantargenerasi, melalui: Beberapapengukuranefektifitasdanketepatansasaran PKH PKH paling efektifmengurangikemiskinandanketimpangan, berdasarkanmanfaat yang didistribusikan (WB, 2012). Peningkatankonsumsidangizikeluarga Investasi Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya anak melalui kewajiban untuk mengakses pendidikan dan kesehatan PKH berdampak positif pada pendidikan, kesehatan, penurunan pekerja anak, peningkatan konsumsi, dan spillovereffect (Studi Dampak Endline TNP2K, 2014). Dampak perubahan perilaku melalui P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) dalam bidang pendidikan orang tua, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan anak. PKH memiliki ketepatan sasaran paling tinggi (WB, SAPER 2016) Akumulasi aset dan kesempatan menabung melalui penyaluran non tunai secara terintegrasi dengan bantuan lainnya. Perluasan PKH mendukung agenda integrasi bantuan sosial agar efektif bagi penurunan kemiskinan.

PERTUMBUHAN KONSUMSI MASYARAKAT 2016-2018 Tingkat Pertumbuhan Konsumsi/Kapita per Persentil (Growth Incidence Curve) 2016-2018 Konsumsi masyarakat kelas miskin (dibawah 40%) tumbuh karena dukungan Bansos PERKOTAAN “Aspire middle income” sangat terlihat di wilayah perkotaan Rata-rata: 0,51 Konsumsi masyarakat kelas atas di perkotaan tumbuh negatif, diduga karena meningkatnya tabungan Konsumsi masyarakat kelas menengah diperkotaan tumbuh sangat rendah dibawah rata-rata Nasional Bahkan pertumbuhan konsumsi penduduk sangat miskin di perkotaan berada dibawah rata-rata Nasional Pertumbuhan konsumsi penduduk miskin dan rentan perdesaan masih di bawah rata-rata PERDESAAN Rata-rata: 3,61 Sumber: SusenasMaret2016-2018, diolahBappenas

KARAKTERISTIK KELOMPOK MISKIN RENTAN Status Pekerjaan Utama Hanya 28,1% RumahTangga yang mengaksesdanmemiliki asset produktif Kepemilikan Tabungan 25,6% 25,6 persen RT miskin dan rentan yang memiliki akses layanan keuangan Sumber: SusenasMaret 2018, diolahBappenas

KERANGKA KEBIJAKAN PENURUNAN KEMISKINAN DANPERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH KEBIJAKAN MAKRO Menjagastabilitasmakroekonomi, stabilisasiharga, penciptaanlapangankerjaproduktif, menjagaikliminvestasi, regulasiperdagangan, meningkatkanproduktifitassektorpertanian, danpengembanganinfrastruktur di wilayahtertinggal, KEBIJAKAN MIKRO MENURUNKAN BEBAN PENGELUARAN MENINGKATKAN PENDAPATAN Peningkatan akses permodalan Bantuan pangan (Rastra) & Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran Bantuan Tunai Bersyarat (PKH) PBI JKN, PIP-KIP Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha Pengembangan kewirausahaan, kemitraan, dan keperantaraan Bantuansosiallainnya (gas/elpiji, listrik) Ditujukan untuk masyarakat sangat miskin dan miskin Ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan

STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN RKP 2020 • PP 2. • Akses Pelayanan Kesehatan • PP 3. • Pemerataan Pendidikan • PP 4. • Tata Kelola Kependudukan dan Layanan Dasar • PP 5. • Produktivitas dan Daya Saing • PP 6. • Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda PP 7 PenanggulanganKemiskinan PP 1 PerlindunganSosial KP1. Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga KP2. Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial KP3. Pengelolaan Dana Bergulir Ultra Mikro KP4. Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 6

KOMPONEN UTAMA PENDEKATAN/MODEL GRADUASI • Penghidupan • yang • Berkelanjutan • Kemiskinan • Kronis PENDAMPING (COACHING) TRANSFER ASET • Melalui a.l. KUBE, PNPM, KUR, dsb • PELATIHAN KETRAMPILAN • Melalui FDS dan berbagai ketrampilan lain TABUNGAN(mulai dibangun budaya menabung untuk inklusi keuangan selanjutnya) BANTUAN KONSUMSI/PENDAPATAN ANALISIS PASAR TARGETING • Bulan • ke-6 • Bulan • ke-12 • Bulan • ke-36 • Mulai • Bulan • ke-24 • Sumber: Graduation model, CGAP

BASIS DATA TERPADU UNTUK KETEPATAN SASARAN PROGRAM BASIS DATA TERPADU *) Exclusion Error BDT BERBASIS KELUARGA 40% PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) (96,8 juta jiwa/37.756.538 RT) 38% • PENERIMA KPS/KKS, RASTRA, BPNT • (15,6 juta jiwa) • PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) MELALUI KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) • (15,6 juta jiwa) Jumlah Rumah Tangga (RT) 27.308.510 Jumlah Keluarga (KK) 31.430.304 Jumlah Penduduk (Jiwa) 99.359.312 25% HampirMiskin/Rentan 21% PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) (10 juta jiwa) BDT BERBASIS NONKELUARGA Inclusion Error Individu (Jiwa) 509.041 GARIS KEMISKINAN (MARET2018) (25,67jutajiwa) 9,66% Miskin Keterangan: *) BerdasarkanKepmensosNomor 8/HUK/2019 tentang Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskindan Orang TidakMampu – Januari 2019

P2K2 SEBAGAI UPAYA UNTUK PERCEPATAN PERUBAHAN PERILAKU POSITIF DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN ModulKesehatandanGizi ModulPengelolaanKeuangandanMerencanakan Usaha Pemahamanmengenaikesehatanibuhamil, balita, dan anak, kecukupangiziibuhamil, gayahidupbersih, dan kesakitan pada anak (3 modul) Melatihibuuntukcermatmengelolakeuangan, meminjam dan menabung, sertamemulaiusaha (3 modul) ModulDisabilitasdanModulLanjutUsia ModulPengasuhandanPendidikanAnak Mencakuppembelajaranmengenaipelayanankepadapenyandangdisabilitasberat dan peningkatankesejahteraanlanjutusia (2 modul) Pentingnyapendidikansejakusiadini dan caramembantuanaksukses di sekolah (4 modul) ModulPerlindunganAnak Pemahamankepadakeluargamengenaipencegahankekerasan, penelantaran dan ekspolitasiterhadapanak (2 modul)

DAMPAK PKH TERHADAP PENINGKATAN KONSUMSI Berbagai hasil studi menunjukan adanya peningkatan total konsumsi penerima PKH. Namun, nilai ini lebih rendah dibanding negara lain seperti Paraguay (9%) dan Nicaragua (18%). Sebagian besar penerima PKH merupakan peserta PBI-JKN dengan manfaat in-kind (layanan kesehatan), yang mungkin menjelaskan hasil yang tidak signifikan pada dampak konsumsi kesehatan. Perubahan skema manfaat PKH menjadi flat (2016-2018) menyebabkan nilai bantuan yang diterima lebih rendah, mungkin dapat menjelaskan dampak peningkatan konsumsi yang tidak begitu besar, termasuk nilai yang tidak signifikan pada dampak kesehatan dan pendidikan.

DAMPAK PKH BIDANG KESEHATAN Hasil studi microsave konsisten dengan studi midline dimana penerima PKH melakukan kunjungan kesehatan lebih besar dibanding non penerima PKH. Perlu analisa lebih lanjut atas dampak persalinan PKH tidak signifikan. Salah satunya perluasan PKH mencapai 10 Juta Keluarga telah menyentuh hampir 20% penduduk termiskin. Selain itu, data SDKI (2017) juga menunjukan 9 dari 90% persalinan telah dibantu tenaga kesehatan

DAMPAK PKH BIDANG PENDIDIKAN PKH lebih efektif untuk meningkatkan enrollment rate SMP, karena partisipasi SD di Indonesia terbilang sudah cukup baik. Studi sebelumnya belum menganalisis dampak PKH terhadap outcome kognitif bidang pendidikan. Contoh di Malawi, CCT memberikan dampak yang signifikan pada bidang learning dan cognitive. Dibandingkan UCT, dampak pada CCT masih bertahan setelah program bantuan selesai dilaksanakan (Baird et al, 2016)

MENGAPA DAMPAK KESEHATAN DAN PENDIDIKAN PKH DINILAI BELUM OPTIMAL? “CCT di Indonesia (PKH) selama 2007-2014 menunjukan dampak positif pada beberapa outcomes kesejahteraan, tetapi masih terdapat beberapa outcomes yang belum signifikan” (TNP2K, 2014) Masih lemahnya kualitas pelaksanaan program menyebabkan dampak PKH belum optimal....... Kinerja verifikasi program PKH masih rendah: PKH memberikan dampak pada peningkatan kehadiran anak sekolah di SD (1,3%) dan SMP (0,3%), tetapi nilainya lebih rendah dibandingkan dampak yang sama pada CCT di negara lain (Filipina-3,8% (primary school) dan 5% (secondary school) dan Paraguay-5%). Terdapat 103 Kab/Kota yang tidak terverifikasi untuk keseluruhan komponen. 31 diantaranya di Papua dan Papua Barat. PKH memberikan dampak pada peningkatan proporsi ibu yang memeriksakan kehamilan di faskes(7,1%), tetapi nilainya masih lebih rendah dibanding dampak yang sama di Filipina (8%). PKH meningkatkan pengeluaran keluarga peserta PKH (4,8%), tetapi nilainya masih lebih rendah dibanding negara lain (Paraguay-9%, Nicaragua-18%, Colombia-15%, Mexico-14,5%) Catatan: persen komitmen dihitung dari total ART yang terverifikasi Sumber: Kementerian Sosial, 2017 Penyebab: pencatatan MIS oleh pendamping dan operator belum optimal dan pendampingan belum efektif

PERSENTASE RUMAH TANGGA PEROKOK 40% TERENDAH RATA-RATA SEBESAR 67 PERSEN, PROPORSI PKH CUKUP TINGGI Proporsi RT Perokok Penerima Bantuan PKH ProporsiRumahTanggaPerokok • Pola konsumsimenunjukkantingkatperokokmeningkat pada desil 1-7, kemudianmenurun pada desil 8-10. • Rumahtanggaperokok yang menerimabantuan PKH masih di atas 70 persen di setiapdesil. • Penerima PKH minimal mendapatkanbantuanRp. 2.950.000/Tahun/KPM  peningkatanbantuandapattidakefektifpadarumahtanggaperokok. Sumber: Susenas 2018 (BPS), diolah

ROKOK PADA KELUARGA PENERIMA BANSOS Beberapapemikiranperbaikan MEROKOK BANTUAN SOSIAL • Preventif: • Prasyarateligibilitas • Penandatangananperjanjianpenerimabansos. • Sosialisasidanpendampingan (PKH-FDS, Guru-PIP, TKSK - BPNT) • Monitoring (spot check/cotinine test di sekolahdanpuskesmas) Ditunjukkandengankonsumsikalori, protein, lemak, dan karbohidratyang lebihrendah NUTRISI Ditunjukkandengananakdengancapaian pendidikan yang lebihrendah; putussekolah yang lebihtinggi PENDIDIKAN • Kuratif: • Mengikuti program berhentimerokok • Sanksi (temporary/fix) daninsentif (fasilitasisebagai inspirator, dsb) Ditunjukkandenganjangkawaktusakit yang lebih lama KESEHATAN ANAK Sumber: PKJS UI, Januari 2019

PENTINGNYA KONDISIONALITAS UNTUK EFEKTIVITAS PROGRAM: CONTOH DI BEBERAPA NEGARA • Pemantauan kepatuhan kondisionalitas/persyaratan memiliki dampak terhadap school enrollment yang lebih besar dan signifikan dibanding UCT (Baird et al, 2013). • Persyaratan yang lebih kuat (school achievement dibandingkan school attendance) memberikan dampak yang lebih besar (Saavedra and Gracia, 2012); • Sumber: Takahashi (2017), Cechini (2012), Perez et al (2012), Langou (2016)

PKH AKSES: TANTANGAN YANG HARUS DIJAWAB UNTUK MEMASTIKAN KUNJUNGAN KPM PKH KE FASKES DAN FASDIK Presentaseputussekolah Papua dan Papua Barat dibandingkannasional Di Provinsi Papua masihterdapatkesenjanganantaraketersediaanlayananpendidikandengancakupanlayanannyaterutamatingkat SMP dan SMA. Cakupanpertolonganpersalinandantenagakesehatandi Papua dan Papua Barat masihjauhdari rata-rata nasional (2012) Angkakematianbayidi Papua dan Papua Barat jauhlebihtinggidibandingangkanasional (2012)

PENUTUP – BEBERAPA SKENARIO PERBAIKAN PKH Sumber: PerhitunganBappenas, Susenas Mar 2018

Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Hotel Sultan, Jakarta, 3 Mei 2019