PERBENDAHARAAN

1. PERBENDAHARAAN

2. Agenda

3. UU PERBENDAHARAAN

4. Keuangan Negara Pemerintahan Lembaga Pengelola Kekayaan Negara Yang Dipisahkan BUMN/D Keuangan Pemerintahan Pusat, termasuk BLU *) BUMN/D Non Keuangan Lembaga Moneter termasuk bank sentral Pemerintahan Provinsi, termasuk BLU*) Pemerintahan Kabupaten/Kota, termasuk BLU *) Lembaga Non Moneter LINGKUP KEUANGAN NEGARA DARI SEGI SUBYEK *) BLU = Badan Layanan Umum, seperti Rumah Sakit dan Perguruan Tinggi

5. PRINSIP-PRINSIP (BARU) PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Akuntabilitasberorientasipadahasil, Profesionalitas, Proporsionalitas, Keterbukaandalampengelolaankeuangannegara, Pemeriksaankeuanganolehbadanpemeriksa yang bebasdanmandiri.

6. UNDANG-UNDANG PERBENDAHARAAN NEGARA MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTAR INSTITUSI DALAM LEMBAGA EKSEKUTIF DI BIDANG PELAKSANAAN UU APBN/PERDA APBD

7. ParadigmaBarudalampengelolaanKeuangan Negara dari Financial Administration Ke Financial Management Perubahan mendasar Semangat yang melandasi let the managers manage Check & Balance Mechanism Pengendalian

8. AsasUmumPerbendaharaan Negara Asas kesatuan Asas universalitas Asas tahunan Asas spesialitas Profesionalitas, keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran

9. PengertianPerbendaharaan Negara (Psl 1 ay.1) Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD

10. RuangLingkupPerbendaharaan Negara (Pasal 2 ayat 1) Pelaksanaanpendapatandanbelanjanegara Pelaksanaanpendapatandanbelanjadaerah Pelaksanaanpenerimaandanpengeluarannegara Pelaksanaanpenerimaandanpengeluarandaerah Pengelolaankas Pengelolaanpiutangdanutangnegara/daerah Pengelolaaninvesasidanbarangmiliknegara/daerah Penyelenggaraanakuntansidansisteminformasimanajemenkeuangannegara/daeah Penyusunanlaporanpertanggungjawabanpelaksanaan APBN/APBD Penyelesaiankerugiannegara/daerah PengelolaanBadanLayananUmum Perumusanstandar, kebijakan, sertasistemdanprosedur yang berkaitandenganpengelolaankeuangannegaradalamrangkapelaksanaan APBN/APBD

11. Asas Umum (Pasal 3) UU tentang APBN merupakandasarbagiPemerintahPusatuntukmelakukanpenerimaandanpengeluarannegara; Semuapengeluarannegara, termasuksubsididanbantuanlainnya yang sesuaidengan program pemerintahpusat, dibiayaidengan APBN; Anggaranuntukmembiayaipengeluaran yang sifatnyamendesakdan/atautidakterdugadisediakandalambagiananggarantersendiri yang selanjutnyadiaturdalamperaturanpemerintah.

12. PejabatPerbendaharaan Negara (Pasal 4 s.d 10) Menteri/pimpinanlembagaadalahPenggunaAnggaran/PenggunaBarangbagikementeriannegara/lembaga yang dipimpinnya; MenteriKeuanganadalahBendaharaUmum Negara; Menteri/pimpinanlembaga/gubernur/bupati/walikotamengangkatBendaharaPenerimaan/BendaharaPengeluaranuntukmelaksanakantugaskebendaharaandalamrangkapelaksanaananggaranpendapatan/belanjapadakantor/satkerdilingkungan K/L/satkerperangkatdaerah

13. PelaksanaanPendapatan dan Belanja Negara/Daerah (Pasal 11s.d 12) Tahunanggaranmeliputisatutahunmulaidaritanggal 1 Januarisampaidengan 31 Desember; APBN dalamsatutahunanggaranmeliputi : • Hakpemerintahpusat yang diakuisebagaipenambahnilaikekayaanbersih; • Kewajibanpemerintahpusat yang diakuisebagaipengurannilaikekayaanbersih • Penerimaan yang perludibayarkembalidan/ataupengeluaran yang akanditerimakembali, baikpadatahunanggaranybsmaupuntahun-tahunanggaranberikutnya PenerimaandanpengeluarannegaradilakukanmelaluiRekeningKasUmum Negara

14. Implikasi padaaspek : Penyusunan, Pelaksanaanpenerimaandanpengeluaran, Audit, Pelaporan.

15. Pelaksanaanpenerimaan dan pengeluaran Perubahanmendasar: Pembagiankewenangan, Sistempembayaran, Pengelolaan kas.

16. Pembagian kewenangan

17. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI TEKNIS Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah R.I. Setiap menteri sebagai pembantu Presiden pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk bidang tugas kementerian yang dipimpinnya.

18. PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUPEM

19. PemisahanKewenangan PEMBUATAN KOMITMEN PENGUJIAN & PEMBEBANAN PERINTAH PEMBAYARAN PENGUJIAN PENCAIRAN DANA Menteri Teknis Menteri Keuangan administratief beheer Comptabel beheer

20. Yang berlaku sebelum PEMBUATAN KOMITMEN PENGUJIAN & PEMBEBANAN PERINTAH PEMBAYARAN PENGUJIAN PENCAIRAN DANA Menteri Keuangan Menteri Teknis administratief beheer Comptabel beheer administratief beheer

21. PEMISAHAN KEWENANGAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PEMBUATAN KOMITMEN PENGUJIAN & PEMBEBANAN PERINTAH PEMBAYARAN PENGUJIAN PENCAIRAN DANA Menteri Teknis SelakuPenggunaAnggaran Menteri Keuangan Selaku BUN Pengurusan Administratif (Administratief Beheer) Pengurusan Komtabel (Comptabel Beheer)

22. Sistem Pembayaran

23. PENGUJIAN DALAM PELAKSANAAN PENGELUARAN NEGARA Menteri Teknis Selaku Pengguna Anggaran Menteri Keuangan Selaku BUN Tahapan Komtabel Tahapan Administratif PEMBUATAN KOMITMEN PENGUJIAN CHEQUE PENGUJIAN SPM ? • Pengujian : • Substansial : • Wetmatigheid • Rechtmatigheid • Formal • Pengujian : • Wetmatigheid • Rechtmatigheid • Doelmatigheid

24. Pengelolaan Kas

25. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

26. Tujuan Penggunaan dana yang dimiliki negara secara efisien dan efektif. • Menentukan jumlah keperluan kas untuk pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan dan kegiatan penempatan/investasi • Mendapatkan sumber dana yang paling efisien untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan • Meminimalkan ‘Idle Cash’ • Mempercepat penyetoran penerimaan negara • Melakukan pembayaran tepat waktu

27. Latar Belakang Penerimaan dan Pengeluaran tidak melalui satu rekening Rekening penerimaan/pengeluaran tersebar di banyak bank umum • Menyulitkan perencanaan kas yang baik • Sulit untuk mengetahui jumlah uang yang dimiliki oleh negara secara cepat • Tidak efisien • Tingginya biaya pengelolaan rekening • Pengendapan uang pemerintah di bank umum tidak mendapat hasil yang maksimal • Idle cash • Banyaknya uang negara yang masih dikuasai oleh : • Departemen/lembaga • Bendahara : uang persediaan Uang yang tersimpan di Bank Indonesia/Umum tersebar di banyak rekening dan tidak mendapatkan remunerasi yang layak

28. Sasaran Pengelolaan Kas Pengelolaanlikuiditas • Monitoring penerimaan dan pengeluaran kas negara • Pembayaran pada saatjatuh tempo • Penerimaansegeradisetor • Antisipasiataskemungkinankekurangan/kelebihan kas Minimalisasiidle cash • Meningkatkanpendapatan negara • Penempatan/Investasi • Buy back SUN • Mengurangicost of financing Mengurangibiayatransaksikeuanganpemerintah • Mengurangijumlahbank accounts pemerintah • Menurangibiayarevenue collection dan expenditure processing (administration of payment process)

29. Penempatan/Investasi Ketentuanpada UU No.1 Tahun 2004 tentangpenempatan/investasioleh BUN : Pasal 7 poin h dan g • Memungkinkaninvestasidalam SUN rangkapengelolaankas. Pasal 23 ayat 1 dan 2 • Memungkinkanuntukmemperolehbungaatasdana yang disimpanpada BI Pasal 24 ayat 1 dan 2 • Memungkinkanuntukmemperolehbungaatasdana yang disimpanpada bank umumsesuaidenganketentuanpada bank umum yang bersangkutan Pasal 71 ayat 1-3 • Memberikanbatasanimplementasiayat 23 selamamasatransisi, dimanadinyatakanbahwahinggasaat‘semua’ SBI digantikandengan SUN, BI akanmembayarpadatingkatsukubunga yang samadenganfasilitas BLBI

30. Penempatan/Investasi Ketentuan Pada PP No.39 TentangPengelolaanUang Negara/Daerah oleh BUN : Pasal 15 • Memungkinkanuntukmembukarekening di Bank Sentraluntukpenempatanataskelebihan dana pada RKUN. Pasal 36 • Melakukanpenempatan pada Bank Sentral/Bank Umum (ayat 1) • Melakukaninvestasi pada pada Surat Utang Negara (ayat 3) Wajibberkoordinasidengan Bank Sentral

31. ImplementasiPengelolaanKas : • Treasury Single Account (TSA) • Cash Forecasting

32. Treasury Single Account (TSA) Landasanhukum : Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (pasal 12 ayat 2 dan pasal 22 ayat 2 dan 3) • Semuapenerimaan dan pengeluaran negara dilakukanmelaluisaturekening (Single Account) - Rekening Kas Umum Negara (RKUN). PeraturanPemerintahNomor 39 Tahun 2007 tentangPengelolaanUang Negara/Daerah (Pasal 14 ayat 2) • Semuapenerimaan negara masukkeRekening Kas Umum Negara dan semuapengeluaran negara keluardariRekening Kas Umum Negara Peraturan Menteri Keuangan No.98/PMK.05/2007tentangPelaksanaanRekeningPengeluaranBersaldo Nihil pada Bank Umum Mitra Kerja KPPN dalamRangkaPenerapan TSA • Di 178 KPPN

33. Prinsip-Prinsip TSA Konsolidasi seluruh rekening pemerintah ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) di Bank Indonesia (BI) Penerapan Zero-Balance atas rekening pemerintah yang berada di luar BI Minimalisasi “Cash Float” dan “Idle Cash”

34. Langkah-langkahPenerapan TSA Konsolidasipenyimpananuang negara dalamsaturekening, yaituRekening Kas Umum Negara (RKUN). Semuapenerimaan negara masukke RKUN dan semuapengeluaran negara dibayardari RKUN. Semuapenerimaan negara harusdilimpahkanke RKUN setiaphari Penihilansaldo pada bank umumsetiaphari dan penyediaan dana secaraterpusatuntukpembayaran. Uang yang berada di Bank Indonesia dan bank umummendapatkanbunga/jasagiro pada tingkatbunga pasar (yang berlakuumum) Penempatanidle cash pada rekening-rekening yang menghasilkanbungaataudiinvestasikan pada instrumenmoneter yang aman dan menguntungkan.

35. Pelaksanaan TSA : Pencairan SP2D/SPT Awal : Pukul 07.00 Tamb. Terakhir : Pukul 15.00 WIB DJPBN Pengisian dana KP BOI Bilyet Giro RPK- BUN -P Penihilan secepat-cepatnya Pukul16.30 waktu setempat - selambat-lambatnya pukul 17.30 WIB • Rencana Kebutuhan Dana • Tambahan pukul s.d .14.00 e-kirana Penyampaian SP2D/SPT Non Gaji Pukul 07.30-15.00 BO I BO I SP2D Gaji SP2D Gaji KPPN 3 hari kalender sebelum tanggal pembayaran gaji 5 hari kalender sebelum tanggal pembayaran gaji Pemindahbukuan Yang berhak Bayar Kantor Pos BO II

36. MekanismePelaksanaan TSA Di KPPN (RekeningPenerimaan) Bank Indonesia (RKUN) DJPBN Bagian Pusat Pemerintah Daerah Rekonsiliasi Bagian Pemda Pelimpahan Penerimaan Setiap Hari Laporan BO III KPPN Laporan Laporan Bank Persepsi Bank Persepsi Bank Persepsi Bank Persepsi PBB/BPHTB Wajib Bayar PBB/BPHTB Wajib Pajak/ Bayar Wajib Pajak/ Bayar Wajib Pajak/ Bayar

37. Perencanaan Kas LandasanHukum : PP Nomor 39 Tahun 2007 tentangPengelolaanUang Negara/Daerah : Menteri Keuanganselaku BUN atauKuasa BUN Pusat bertanggungjawabmembuatperencanaan kas dan menetapkansaldo kas minimal (pasal 32 ayat (1)).

38. LatarBelakang Permasalahan yang dihadapi : SelamainiPemerintahbelumdapatmengetahuiseberapabesarpenerimaan, kebutuhan dana dan saldo kas harianmaupundalamjangkawaktutertentu Pada negara berkembang, pemantauanatasrealisasi kas (anggaran) lebihdiutamakandaripadapemantauan kas pada masa yang akandatang. Pemerintahmenyimpansejumlahuang yang sangatbesar (idle cash) di Bank Indonesia dan di bank umumsebagailangkahantisipasiataspengeluaran negara Pemerintahmasihmelakukanpinjamanmeskipun kas negara dalamkeadaan surplus

39. Latar Belakang… UntukmencapaiPengelolaan kas yang baikharusditunjang oleh Perencanaan Kas yang akurat : Perencanaan kas mendukungfungsi TSA • Monitoring penerimaan dan pengeluaran kas negara • Penerapan zero balance account Perencanaan kas mendukungfungsiinvestasi • Minimalisasiidle cash • Meningkatkanpendapatan negara dariinvestasi/penempatan Perencanaan kas mendukungoperasionalpemerintah • Antisipasiataskemungkinankekurangan/kelebihan kas • Memastikanketersediaan dana untukmembayarpengeluaranpemerintah

40. Tujuan Pengendalian atas aliran kas dan saldo uang kas Minimalisasi saldo kas yang “menganggur”/ “bank floats” Perencanaan kas jangka pendek dan menengah memprediksi ketidakseimbangan arus kas serta tindakan untuk mengatasinya

41. TantangandalamPengelolaan Kas Kesiapan sumber daya manusia Koordinasi dengan Bank Indonesia Sistem informasi yang belum memadai Kondisi geografis Indonesia Perubahan pola pikir

42. PERBENDAHARAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN

43. PENGERTIAN Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD

44. RuangLingkupPerbendaharaan Pelaksanaanpendapatandanbelanja Negara PelaksanaanpendapatandanbelanjaDaerah Pelaksanaanpenerimaandanpengeluaran Negara Pelaksanaanpenerimaandanpengeluarandaerah Pengelolaankas Pengelolaan piutang dan utang negara/daerah Pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah

45. RuangLingkupPerbendaharaan Negara Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD Penyelesaian kerugian negara/daerah Pengelolaan Badan Layanan Umum Perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

46. PejabatPerbendaharaan Menteri/Pimpinan Lembaga Gubernur/Bupati/Walikota Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Menteri Keuangan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Bendahara

47. Kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara Mengawasi pelaksanaan anggaran

48. KewenanganGubernur/Bupati/ Walikota Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah

49. KewenanganKepala SKPD Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran

50. KewenanganMenteriKeuangan Menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara