1 / 54

SESI II

SESI II. Format Baru Belanja Negara Tiga Pilar Penganggaran Indikator Kinerja dan Standar Biaya Perkembangan Pelaksanaan Penganggaran. FORMAT BARU BELANJA NEGARA SESUAI UU NO. 17/2003. Pasal 11 ayat (5) Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Pasal 15 ayat (5)

cordero-chavez
Download Presentation

SESI II

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SESI II • Format Baru Belanja Negara • Tiga Pilar Penganggaran • Indikator Kinerja dan Standar Biaya • Perkembangan Pelaksanaan Penganggaran

  2. FORMAT BARU BELANJA NEGARA SESUAI UU NO. 17/2003 • Pasal 11 ayat (5) Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. • Pasal 15 ayat (5) APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi,fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

  3. FORMAT LAMA Klasifikasi Jenis Belanja Dual Budgeting Belanja pusat terdiri dari 6 jenis belanja Klasifikasi Organisasi terdiri atas 53 Departemen/ Lembaga Klasifikasi Sektor terdiri atas 20 sektor dan 50 subsektor Program merupakan rincian dari sektor pada pengeluaran rutin dan pembangunan Nama-nama program antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan agak berbeda Dasar Alokasi Alokasi anggaran berdasarkan sektor, subsektor dan program FORMAT BARU Klasifikasi Jenis Belanja Unified Budgeting Belanja pusat terdiri dari 8 jenis belanja Klasifikasi Organisasi Terdiriatas 73K/L (bagiananggaran) Tahun 2008 : 75 K/L (BA) Klasifikasi Fungsi terdiri atas 11 fungsi dan 79 subfungsi Program pada masing Kementerian/lembaga digunakan sebagai dasar kompilasi klasifikasi fungsi Nama-nama program telah disesuaikan dengan unified budget Dasar Alokasi Alokasi anggaran berdasarkan program kementerian/ lembaga PERBANDINGAN ANTARA FORMAT LAMA DAN FORMAT BARU

  4. KLASIFIKASI BELANJA MENURUT FUNGSI : Pelayanan Umum Pemerintahan; Pertahanan; Hukum, Ketertiban dan Keamanan; Ekonomi; Lingkungan Hidup; Perumahan dan Pemukiman; Kesehatan; Pariwisata dan Budaya; Agama; Pendidikan; Perlindungan Sosial. MENURUT JENIS : Belanja Pegawai; Belanja Barang dan jasa; Belanja Modal; Bunga; Subsidi; Hibah; Bantuan Sosial; Belanja Lain-Lain.

  5. TIGA PILAR PENGANGGARAN • Penganggaran Terpadu (Unified Budget) • Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) • Penganggaran dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework)

  6. PENGANGGARAN TERPADU (UNIFIED BUDGET)

  7. PENGANGGARAN TERPADU • Penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. • Sangat penting untuk memastikan bahwa investasi dan biaya operasional yang berulang (recurrent) dipertimbangkan secara simultan. • Dualisme perencanaan antara anggaran rutin dan anggaran pembangunan di masa lampau menimbulkan peluang duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran. • 3. Perencanaan belanja rutin dan belanja modal dilakukan secara terpadu dalam rangka mewujudkan prestasi kerja kementerian/lembaga yang dapat memuaskan masyarakat.

  8. 2. KEGIATAN SETIAP SATUAN KERJA MINIMAL MEMPUNYAI SATUKEGIATAN DLM RANGKA MEWUJUDKAN SEBAGIAN SASARAN PROGRAM DARI UNIT ORGANISASI 5 KOMPONEN POKOK PENDEKATAN ANGGARAN TERPADU DALAM RKA-KL 3. KELUARAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN SATUAN KERJA MEMPUNYAIKELUARANYANG JELAS & TIDAK TUMPANG TINDIH DNG KELUARAN DARI KEGIATAN LAIN 1. SATUAN KERJA 4. JENIS BELANJA PENETAPAN SATUAN KERJASEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNTUK MELAKSANAKAN SEMUA KEGIATAN YANG DITETAPKAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA JENIS BELANJA YG DITETAPKAN DENGAN KRITERIA YG SAMA UNTUK SEMUA KEGIATAN 5. DOKUMEN ANGGARAN SATU DOKUMEN PERENCANAAN, SATU DOKUMEN PENGANGGARAN DAN SATU DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN UNTUK SEMUA JENIS SATKER DAN KEGIATAN

  9. FORMAT BELANJA NEGARA: LAMA VS BARU FORMAT LAMA (s/d 2004) FORMAT BARU (mulai TA 2005) • Belanja Pemerintah Pusat : • Pengeluaran RUTIN • a. Belanja Pegawai • b. Belanja Barang • c. Pembayaran Bunga Utang • d. Subsidi • e. Pengeluaran Rutin Lainnya • Pengeluaran PEMBANGUNAN • Belanja Pemerintah Pusat : • Belanja Pegawai • Belanja Barang • Belanja Modal • Pembayaran Bunga Utang • Subsidi • Belanja Hibah • Bantuan Sosial • Belanja Lain-lain

  10. FORMAT BELANJA NEGARA: LAMA VS BARU FORMAT LAMA (s/d 2004) FORMAT BARU (mulai TA 2005) • Belanja Pegawai (Tidak Mengikat) • Belanja Barang (Tidak Mengikat) • Belanja Modal • Bantuan Sosial Pengeluaran Pembangunan

  11. BELANJA MODAL Dalam DIPA 2010 danabelanja modal dariinisiatfbarudankesetaraan gender belumdialokasikandananya, barudi 2011 dialokasiakandananya. Sesuaidenganisu global bahwapemerintahindonesiatelahmerespondenganbaikisu gender dengandiallokasikannyadanapada APBN 2011. Gender-responsive budgeting (GRB) is government planning, programming and budgeting that contributes to the advancement of gender equality and the fulfillment of women's rights.

  12. i. Anggaran Responsif Gender • Pengarusutamaan gender dalam konteks pembangunan nasional mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan implementasi pengarusutamaan gender (PUG) dalam penyusunan RKA-KL dikenal dengan Anggaran Responsif Gender (ARG). • Penerapan ARG merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. • Melalui penerapan ARG diharapkan dpt mengakomodasi : • Keadilan bagi perempuan dan laki-laki (dengan mempertim-bangkan peran dan hubungan gendernya) dalam memperoleh akses, manfaat (dari program pembangunan), berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya; • Kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki terhadap kesempatan/ peluang dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan.

  13. ARG bukan suatu pendekatan yang berfokus pada klasifikasi anggaran. ARG lebih menekankan pada masalah kesetaraan dalam penganggaran. Kesetaraan tersebut berupa proses maupun dampak alokasi anggaran dalam program/kegiatan yang bertujuan menurunkan tingkat kesenjangan gender. • ARG bekerja dengan cara menelaah dampak dari belanja suatu kegiatan terhadap perempuan dan laki-laki, dan kemudian menganalisis apakah alokasi anggaran tersebut telah menjawab kebutuhan perempuan serta kebutuhan laki-laki. • ARG melekat pada struktur anggaran (program, kegiatan, dan output) yang ada dalam RKA-KL. Suatu output yang dihasilkan oleh kegiatan akan mendukung pencapaian hasil (outcome) program. Hanya saja muatan subtansi/materi output yang dihasilkan tersebut dilihat dari sudut pandang (perspektif) gender.

  14. KLASIFIKASI EKONOMI BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL BANTUAN SOSIAL HIBAH SUBSIDI BUNGA UTANG BELANJA LAIN-LAIN

  15. PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

  16. PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA Mengutamakan upaya pencapaian output (keluaran) dan outcomes (hasil) atas alokasi belanja (input) yang ditetapkan. Ditujukan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari penggunaan sumber daya yang terbatas. Perlu adanya indikator kinerja dan pengukuran kinerja untuk tingkat satuan kerja (satker) dan kementerian/lembaga.

  17. 5 KOMPONEN POKOK 3. KELUARAN PENDEKATAN ANGGARAN KINERJA DALAM RKA-KL SATUAN KERJA MEMPUNYAIKELUARANYANG JELAS & TERUKUR SEBAGAI AKIBAT DARI PELAKSANAAN KEGIATAN 1. SATUAN KERJA 4. STANDAR BIAYA SATUAN KERJA SEBAGAI PENANGUNGJAWAB PENCAPAIAN KELUARAN/OUTPUT KEGIATAN/ SUBKEGIATAN PERHITUNGAN ANGGARAN DIDASARKAN PADA STANDAR BIAYA (BERSIFAT UMUM DAN BERSIFAT KHUSUS 2. KEGIATAN 5. JENIS BELANJA RANGKAIAN TINDAKAN YG DILAKSANAKAN SATUAN KERJA SESUAI DENGAN TUGAS POKOKNYA UNTUK MENGHASILKAN KELUARAN YANG DITENTUKAN PEMBEBANAN ANGGARAN PADA JENIS BELANJA YANG SESUAI

  18. FOKUS PENGUKURAN KINERJA MENGUBAH FOKUS PENGUKURAN bergeser Besarnya Jumlah Alokasi Sumber Daya Hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya

  19. KerangkaKonseptual • Mengendalikan dan mengarahkan setiap program/kegiatan dg mengacu kepada rencana • Setiap satuan kerja dpt lebih selektif dlm merencanakan program/kegiatan • Menghindari duplikasi pembiayaan/tumpang tindih anggaran Penganggaran Berbasis Kinerja Memerlukan Komitmen Bersama Keputusan stratejik untuk peningkatan kualitas organisasi, efisiensi & optimalisasi sumber daya, evaluasi, dan pelaporan kinerja RENSTRA Isu Stratejik RENJA • Program • Sasaran Terukur Program • Pengguna Program • Kegiatan • IK Budget Entity

  20. PROGRAM BARU Semula (2010) program sangatvriatifsedangkanpada 2011menjadi spesifikdalamartiadakejelasanpenanggungjawab program yaitupejabatsetingkatEselon I a, sehinggaadakejelasandaripenanggungjawakinerja program berupa outcome.

  21. KerangkaKonseptual Penganggaran Berbasis Kinerja Mempertimbangkan Alokasi Anggaran • RENSTRA • Visi • Misi • Tujuan • Sasaran • Strategi • Output • Outcome • Manfaat Budget Execution Hasil Yang Diharapkan Kegiatan Target Kinerja Realisasi Rencana Pengukuran Kinerja Evaluasi • Efisiensi • Efektivitas • Akuntabilitas Sistem Monitoring & Pelaporan Kinerja

  22. 1. Konsep Dasar ...1) Arti penting dengan adanya KPJM adalah estimasi anggaran untuk tahun 2012 dihitung berdasarkan angka prakiraan maju yang telah disusun pada tahun anggaran 2011.

  23. 1. Konsep Dasar ...2) • Pagu Indikatif TA 2012 disusun berdasarkan Prakiraan Maju TA 2012 yang telah disusun pada APBN TA 2011. • Formula penghitungan Pagu Indikatif TA 2012 dilakukan sebagai berikut :

  24. 2. Penyesuaian Baseline ...1) Penyesuaian Baseline dilakukan dengan 3 alasan utama : • Adanya perubahanParameter ekonomi,contohnya perubahan asumsi untuk Inflasi. • Adanya perubahanParameter non-ekonomi, biasanya dapat berupa: • Pengurangan volume output dan pagu anggarannya karena volume output yang ditargetkan tidak mungkin dapat dicapai (volume output untuk prioritas nasional biasanya tidak berubah); • Penambahan volume output tanpa penambahan pagu anggaran Kegiatan (dari hasil optimalisasi); atau • Pengurangan pagu anggaran karena rendahnya penyerapan pada tahun sebelumnya tetapi volume output tetap (penerapan reward and punishment). • Penyusunan Prakiraan Maju untuk TA berikutnya.

  25. 2. Penyesuaian Baseline ...2) Perhatian utama dalam penyesuaian baseline adalah: • Hanya perubahan Parameter Ekonomi yang dapat meng-akibatkan bertambahnya pagu anggaran Kegiatan. • Dampak dari perubahan Parameter Ekonomi dihitung melalui sistem aplikasi. • Penyesuaian ParameterNon-Ekonomi tidak boleh menambah pagu anggaran Kegiatan (yang diperbolehkan hanya mengubah volume output atau mengurangi pagu anggaran). • Penambahan pagu anggaran Kegiatan diluar perubahan Parameter Ekonomi, dihitung sebagai Inisiatif Baru.

  26. INDIKATOR KINERJA DAN STANDAR BIAYA

  27. Menetapkan Target Kinerja • Specific – jelas, tepatdanakurat • Faktorapa yang paling menentukankeberhasilan? • Measured – dapatdikuantifikasikan • Karakteristikapa yang dapatdikuantifikasikan? • Achievable – praktis & realistis • Apakahkinerjatahunsebelumnyadapatditingkatkan? • Relevant – bagikonsumen (masyarakat) • Apakahkonsumenmenganggapbahwa target yang ditetapkan yang terpenting? • Timed – batasatautenggangwaktu • Seberapacepatdapatdicapai? • Berapa lama permintaandapatdirespon?

  28. Indikator Kinerja dan Pengukuran Kinerja PP 90/2010 Pasal 5 : • Penyusunan RKA-K/L harusmenggunakanpendekatan: • kerangkapengeluaranjangkamenengah; • penganggaranterpadu; dan • penganggaranberbasisKinerja. • RKA-K/L disusunsecaraterstrukturdandirincimenurutklasifikasianggaran, yang meliputi: • klasifikasiorganisasi • klasifikasifungsi • klasifikasijenisbelanja

  29. Cont’d • Penyusunan RKA-K/L menggunakaninstrumen : • indikatorKinerja; • standarbiaya; dan • evaluasiKinerja. • Menteri/PimpinanLembagamenetapkanindikatorKinerjasetelahberkoordinasidenganKementerianKeuangandanKementerianPerencanaan. • KlasifikasianggarandanstandarbiayadiaturdenganPeraturanMenteriKeuangansetelahberkoordinasidenganKementerian/Lembaga

  30. Indikator Kinerja • Agar pengukuran dapat dilakukan, maka kinerja harus dapat dinyatakan dalam angka (kuantifikasi). • Oleh karena itu diperlukan indikator-indikator yang dapat menunjukkan secara tepat tingkat prestasi kerja/kinerja. • Macam Indikator Kinerja: • Indikator Kinerja Kegiatan • Indikator Kinerja Program • Indikator Efisiensi • Indikator Kualitas

  31. Implikasi ABK terhadap Penganggaran dan Penelaahan Biaya Kegiatan • Fokus penganggaran dan penelaahan biaya kegiatan akan bergeser dari input costing ke per unit cost of output • Perlu koordinasi yang erat antara Kementerian/Lembaga dengan Kementerian Keuangan agar standar biaya keluaran dapat ditetapkan

  32. PengukuranKinerja • Pengukurankinerjadiperlukanuntukmenilaiseberapa besar perbedaan (gap) antara kinerjaaktualdengankinerja yang diharapkan. • Dengandiketahuinyaperbedaan (gap) tersebut, makaupaya-upayaperbaikan dan peningkatankinerjadapatdilakukan.

  33. PengukuranKinerja... (lanjutan) Level Kinerja Standar Kinerja 2 Standar Kinerja 1 gap Kinerja Aktual Waktu

  34. KERANGKA PENGELUARAN BERJANGKA MENENGAH

  35. KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH • Pasal 1 poin 5 PP 21/2004: • KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju • Penjelasan PP 90/2010 (Pasal 5 Ayat (1) Hurup a ) : • Kerangkapengeluaranjangkamenengahdigunakanuntukmencapaidisiplinfiskal • secaraberkesinambungan. Berdasarkanpendekatankerangkapengeluaranjangka • menengah, dimensiwaktuperencanaananggaran yang semulaberbasistahunan • diubahmenjadi multi tahun (satutahun yang direncanakanditambahtigatahun • rencanakedepan), sedangkanorientasipenyusunannyajugaberubahdariorientasi • berdimensiselesaisatutahunmenjadiberdimensipenggulirankebeberapatahun • selamakebijakanmasihberjalandenganmemanfaatkanprakiraanmajusebagaiangka • dasarbagipenyusunananggarantahunanggaranberikutnya yang besarannyadapat • disesuaikandenganmenggunakan parameter.

  36. Prakiraan Maju (Pasal 1 poin 6 PP 21/2004): Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya

  37. PenyusunanAnggaranTerpadu & PenganggaranBerbasisKinerja • Penjelasan PP90/2010 (Pasal 5 Ayat (1) : • Huruf b : • Penyusunananggaranterpadudilakukanuntukmencapaiefisiensialokasianggaranbagikegiatanpenyelenggaraanpemerintahandanprioritaspembangunan. • Huruf c : • PenganggaranberbasisKinerjadigunakanuntukmenunjukkankejelasanhubunganantaraalokasianggarandenganKeluaranatauhasildarikegiatanatau program dankejelasanpenanggungjawabpencapaianKinerjasesuaidenganstrukturorganisasidalamrangkameningkatkanakuntabilitas, transparansi, danefektifitaspenggunaananggaransecaraterukur

  38. Kaitan KPJM & Prakiraan Maju: Dampak kebijakan terhadap anggaran pada tahun: 2007 Saat kebijakan diputuskan 2009 2010 2008 Prakiraan Maju Prakiraan Maju (R)APBN KPJM

  39. Ilustrasi Tahun anggaran berjalan 2006 & KPJM 2007-2009 Tahun anggaran berjalan 2007 & KPJM 2008-2010 Tahun anggaran berjalan 2008 & KPJM 2009-2011

  40. Manfaat KPJM • Mengembangkan disiplin fiskal, dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) • Meningkatkan keterkaitan antara kebijakan, perencanaan, dan penganggaran (antara KPJM, RKP, dan APBN) • Mengarahkan alokasi sumberdaya agar lebih rasional dan strategis • Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan pemberian pelayanan yang optimal dan lebih efisien • Meningkatkan predictabiliy dan kesinambungan pembiayaan suatu program/kegiatan. • Memudahkan kerja perencanaan kementerian/lembaga pada tahun-tahun berikutnya. • Mendorong peningkatan kinerja kementerian/lembaga dalam memberikan pelayanan kepada publik.

  41. KEBIJAKAN PENERAPAN

  42. KebijakanPenerapan Undang Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara • Penganggaran terpadu • Kerangka Pengeluaran jangka menengah • Penganggaran berbasis kinerja • Optimalisasi penggunaan dana untuk pencapaian sasaran program • Penyusunan anggaran dengan perspektif multi tahun • Meningkatkan disiplin dan alokasi anggaran yang efisien dg perkiraan ke depan (forward estimates) • Wahana untuk mengubah kebijakan, program dan kegiatan, mengalokasikan sumber daya sesuai prioritas dan sasaran penting pemerintah • Mengharuskan adanya keterkaitan yang jelas antara setiap anggaran instansi pemerintah dg outputs & outcomes • Mengembangkan informasi kinerja sebagai pengukuran kinerja, dan pengukuran biaya • Mengubah paradigma penilaian kinerja instansi/unit kerja • Meningkatkan kualitas pelayanan publik Stakeholders Bottom Up Top Down

  43. KebijakanPenerapan • Peraturan Pemerintah Nomor: 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) • Peraturan Pemerintah Nomor: 90Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) RPJM • Untuk menghubungkan Renstra dengan anggaran • Menghindarkan tumpang tindih program/ kegiatan • Ketersediaan pendanaan program/ kegiatan yang lintas fungsi, lintas instansi, lintas daerah • Menjamin kepastian pendanaan & pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, dan tanggungjawab yang jelas Renja - KL Renstra-KL RKP Renstra-KL Renja - KL RKA - KL

  44. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PENGANGGARAN ANGGARAN TERPADU (UNIFIED BUDGET) MENYEMPURNAKAN PENGGUNAAN DOKUMEN PENGANGGARAN TERPADU -RKAKL MENYEMPURNAKAN KRITERIASATKER SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN DAN PELAKSANA KEGIATAN TERPADU MENYEMPURNAKAN KRITERIA JENIS BELANJA DAN KRITERIA PEMBEBANAN PADAJENIS BELANJA MEMPERSIAPKAN UPAYA UNTUK BENAR-BENAR MENGHILANGKAN KESAN MASIH ADANYA DIKOTOMI BELANJA RUTIN DAN BELANJA PEMBANGUNAN MENGEVALUASI KEMBALI PEMBEBANAN PENGELUARAN SEBAGAI BELANJA ATAU NON BELANJA – PENDANAAN ATAU PEMBIAYAAN MULAI MENGGUNAKAN DOKUMEN PENGANGGARAN TERPADU- RKAKL MULAI MENERAPKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TERPADU –SATKER MULAI MENGANUT KLASIFIKASI EKONOMI TERPADU –JENIS BELANJA

  45. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PENGANGGARAN ANGGARAN KINERJA (PERFORMANCE BASED BUDGET) MEMPERKENALKAN DOKUMEN PENGANGGARAN KINERJA -RKAKL MULAI MENGGUNAKAN UNIT PENANGGUNGJAWAB PENCAPAIAN KELUARAN -SATKER MENYEMPURNAKAN PENGGUNAAN DOKUMEN PENGANGGARAN KINERJA -RKAKL MENYEMPURNAKAN KRITERIASATKERSEBAGAI PENANGGUNGJAWAB PENCAPAIAN KELUARAN SUDAH MENYEDIAKAN SEBAGIAN STANDAR BIAYA UNTUK MENGHITUNG ALOKASI PADA KEGIATAN –SBU/SBK SINKRONISASI FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN DALAM RANGKA KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN MEMPERLUAS PENYEDIAAN STANDAR BIAYA BAIK YANG BERSIFAT UMUM MAUPUN YANG BERSIFAT KHUSUS

  46. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PENGANGGARAN KERANGKA PENGANGGARAN JANGKA MENENGAH / MTEF MENYEMPURNAKAN PENGGUNAAN DOKUMEN PENGANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN KPJM/MTEF MELETAKKAN DASAR-DASAR PELAKSANAAN MTEF/KPJM SUDAH TERSEDIA SEBAGIAN STANDAR BIAYA YANG KELAK AKAN MEMBANTU DALAM MEPERHITUNGKAN PRAKIRAAN MAJU & MTEF MENYEMPURNAKAN PENGGUNAAN DOKUMEN PENGANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN KPJM/MTEF – KHUSUSNYA MULAI DIGUNAKANNYA FORM 1, FORM 2, DAN FORM 3 UNTUK MULAI MELAKSANAKAN DASAR-DASAR KPJM/NTEF MEMPERLUAS TERSEDIANYA STANDAR BIAYA YANG AKAN SANGAT MEMBANTU DALAM MEPERHITUNGKAN PRAKIRAAN MAJU DAN KPJM MEMPERKENALKAN DOKUMEN PENGANGGARAN UNTUK KPJM/MTEF –RKAKL KHUSUSNYA FORM 1.2, 1.4, 1.5, 2.2,.2.4, 3.2, DAN 3.4 MENGENAI PRAKIRAAN MAJU

  47. TERIMA KASIH

  48. j. Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan • Pengalokasian anggaran dalam RKA-KL untuk kegiatan-kegiatan K/L yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui mekanisme DK dan TP, pada PMK No.156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. • Hal-hal yang perlu diperhatikan : • Program dan kegiatan yang didanai tertuang dalam RKA-KL, dan sepenuhnya dari APBN melalui RKA-KL/DIPA; • K/L tidak diperkenankan mensyaratkan dana pendamping; • Pembebanan APBD hanya digunakan untuk mendanai urusan daerah yang disinergikan dengan program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan; • Dana DK dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang Pemerintah melalui K/L kepada Gubernur; • Dana TP dilaksanakan setelah adanya penugasan wewenang Pemerintah melalui K/L kepada Gubernur/Bupati/Walikota;

  49. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, K/L juga harus memperhitungkan kebutuhan anggaran: • Biaya penyusunan dan pengiriman laporan oleh SKPD; • Biaya operasional dan pemeliharaan atas hasil pelaksanaan kegiatan yang belum dihibahkan; • Honorarium pejabat pengelola keuangan dana dekonsentrasi dan/atau dana tugas pembantuan;dan • Biaya lainnya dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. • Pengalokasian dana DK dan TP memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah (besarnya transfer ke daerah dan kemampuan keuangan daerah), dan kebutuhan pembangunan di daerah; • Karakteristik DK non fisik. • Karakteristik TP fisik. • Pengalokasian Dana Penunjang.

  50. BMN DEKONSENTRASI

More Related