1 / 31

Pengembangan LSP Pihak 1 pada Pendidikan Vokasi

Indonesia Kompeten. Pengembangan LSP Pihak 1 pada Pendidikan Vokasi. Disampaikan oleh : Ir. Surono MPhil Ketua Komisi Harmonisasi dan Kelembagaan BNSP surono@bnsp.go.id. Lulusan pendidikan tidak siap pakai / kerja , hanya siap latih .

damian-snow
Download Presentation

Pengembangan LSP Pihak 1 pada Pendidikan Vokasi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Indonesia Kompeten Pengembangan LSP Pihak 1 padaPendidikanVokasi Disampaikanoleh: Ir. Surono MPhil KetuaKomisiHarmonisasidanKelembagaan BNSP surono@bnsp.go.id

  2. Lulusanpendidikantidaksiappakai/kerja, hanyasiaplatih. • Lulusanpendidikanvokasibelummempunyaikualifikasi (NQF ataupun OKUPASI). • Sertifikasikompetensimahal. • Aksesibilitassertifikasikompetensirendah. • Traceability kurikulumberbasiskompetensidanpencapaiankompetensistandarkompetensibelumdapatdipastikan. • Link and match CBT & CBA. • Lulusanvokasiselainijazahharusadasertifikasikompetensi. • RPL ISU-ISU PENDIDIKAN VOKASI

  3. Undang-Undang 13/2003 tentangKetenagakerjaan. • UU NO 20/2003 tentangSisdiknas, penjelasanpasal 15 • PP 31 tahun 2006 tentangSistemPelatihanKerjaNasional • PP 23/2004 tentang BNSP. • PERPRES 8/2012 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. • Permenakertrans nomor 5/2012 tentang Sistem Standardisasi kompetensi Kerja Nasional • Permenakertrans nomor 8/2012 tentang Tata Cara Penetapan Standardisasi kompetensi Kerja Nasional Indonesia • Guidelines for Development of Regional Model Competency Standards – International Labor Organization, 2006. Acuan

  4. Pasal15 (Penjelasana UU 20/2003) • Pendidikankejuruanmerupakanpendidikanmenengahyangmempersiapkanpesertadidikterutamauntukbekerjadalambidangtertentu. • Pendidikanakademikmerupakanpendidikantinggiprogram sarjana danpascasarjanayangdiarahkan terutamapadapenguasaandisiplinilmupengetahuantertentu. • Pendidikanprofesimerupakanpendidikantinggisetelahprogram sarjana yangmempersiapkanpesertadidikuntukmemilikipekerjaandenganpersyaratankeahliankhusus. • Pendidikanvokasimerupakanpendidikantinggiyangmempersiapkanpeserta didik untukmemilikipekerjaandengankeahlianterapantertentumaksimalsetaradenganprogram sarjana. ACUAN

  5. Pengembangan TNA berbasiskompetensi. • Pengembangankurikulumberbasiskompetensi yang mamputelusurterhadap KKNI danOkupasi. • Pengembanganasesmenkompetensisecaraformatif, sumatifdanholistik yang dapatdikemasdalam KKNI danOkupasi. • Memastikanpendidikanvokasiadalahmendidiksampaikompeten. • Pengembangan LSP pihak 1 padapendidikanvokasi. • Pengembangan RPL untukmemberikanpeluangpencapaiankompetensi yang didapatmasyarakat di tempatkerja, pelatihankerja, PNF, PIF, pendidikankejuruan). Potensipengembangan

  6. Request & offer, bursa kerja Identifikasi persyaratan okupasi dan kompetensi Fasilitasi Penempatan & rekrutmen • KELEMBAGAAN REKRUTMEN Identifikasi Standar kompetensi & Pengembangan skema sertifikasi Asesmen, sertifikasi kompetensi, & pemeliharaankompetensi BNSP-LSP SIKLUS MEMBANGUN SDM BERBASIS KOMPETENSI KELEMBAGAAN PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN • Pengembangan modul pendidikan/ pelatihan berdasar skema sertifikasi • pendidikan • pelatihan

  7. PENDIDIKAN & PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI SERTIFIKASI KOMPETENSI KETERPADUAN PEMBANGUNAN KOMPETENSI SKKNI

  8. Skemasertifikasi: Persyaratansertifikasispesifik yang berkaitandengankategoriprofesi yang ditetapkandenganmenggunakanstandardanaturankhusus yang sama, sertaprosedur yang sama.

  9. JENIS SKEMA-SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI

  10. KKNI DAN KERANGKA KESETARAANNYA S3 S2 D IV S1 D III D II D I JENJANG PENDIDIKAN NONFORMAL, INFORMAL, PELATIHAN, PENGALAMAN JENJANG PENDIDIKAN FORMAL KKNI Subspesialis 9 8 Spesialis 7 Profesi 6 5 4 3 SekolahMenegahKejuruan Sekolah Menengah Umum 2 1 PROGRAM AKADEMIK KEJURUAN, VOKASI, PROFESI

  11. KKNI 9 8 7 Sertifikat 6 6 5 4 Skemasertifikasi KKNI 3 2 1

  12. SkemaSertifikasiKualifikasiOkupasiNasional Skemasertifikasi OKUPASI

  13. Skemasertifikasiklaster SkemasertifikasiKlaster/paket

  14. Unit Kompetensi Pre-requisite SkemaSertifikasi Unit Kompetensi

  15. PENERAPAN SKKNI KEMAMPUAN TELUSUR DAN EKIVALENSI DENGAN SISTEM DIKLAT, SERTIFIKASI DAN SOP INDUSTRI

  16. KUK KUK BATASAN VARIABEL + PANDUAN PENILAIAN + KOMPETENSI KUNCI BATASAN VARIABEL + PANDUAN PENILAIAN + KOMPETENSI KUNCI ELEMEN ELEMEN KUK KUK KUK KUK FUNGSI DASAR (basic function) FUNGSI DASAR (basic function) KUK KUK ELEMEN ELEMEN KUK KUK KUK KUK ELEMEN ELEMEN KUK KUK PEMETAAN KOMPETENSI RMCS Regional Model Competency Standards FUNGSI UTAMA (major functions) TUJUAN BISNIS (Bisnisn Purpose) AREA FUNGSI KUNCI (key function area) • PERMENAKERTRANS 8/2012. • RMCS 2006

  17. FUNGSI DASAR Hotel JasaBoga Travel FUNGSI DASAR FUNGSIDASAR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI DASAR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI DASAR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR BusnisPariwisata FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR FUNGSI MAYOR SPA MICE Hotel

  18. BAGI INDUSTRI: • Membantuindustrimeyakinkankepadakliennyabahwaproduk/jasanyatelahdibuatolehtenaga-tenaga yang kompeten. • Membantudanmemastikanindustridalamrekruitmendanmengembangkankarirtenagaberbasiskompetensi meningkatkanefisensi HRD efisiensinasional. BAGI TENAGA DAN CALON TENAGA KERJA • Membantutenagaprofesimeyakinkankepadaorganisasi/industri/kliennyabahwadirinyakompetendalambekerjaataumenghasilkanprodukataujasa. • Membantumemastikandanmemeliharakompetensiuntukmeningkatkanpercayadiritenagaprofesimerencanakankarirnya. • Membatutenagaprofesidalammengukurtingkatpencapaiankompetensidalam proses belajar di lembaga formal maupunsecaramandiri MANFAAT SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI

  19. BAGI LEMDIK DAN LAT: • Membantumemastikanlink and matchantarakompetensilulusandengantuntutankompetensiduniaindustri. • Membantumemastikantercapainyaefisiensidalampengembangan program diklat. • Membantumemastikanpencapainhasildiklat yang tinggi. • MembantuLemdiklatdalamsistemasesmenbaikformatif, sumatifmaupunholistik yang dapatmemastikandanmemeliharakompetensipeseryadidikselama proses diklat. MANFAAT SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI

  20. RPL berbasiskompetensi RekognisiPembelajaranLampau Recognition Prior Learning

  21. Amanat mulia UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 Ayat 3 tentang Pembelajaran Sepanjang Hayat. • PERPRES 8/2012 tentang KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA • R195 - Human Resources Development Recommendation, 2004 (No. 195) LATAR BELAKANG

  22. Prosesevaluasiterhadappenguasaansains(science), pengetahuan (knowledge), pengetahuanpraktis(knowhow) danaplikasinyadalambentukketerampilan (skills) sertakompetensi(competency) kerjayangtelahdiperolehseseorangmelaluipendidikannonformalataupengalamankerjaolehinstitusipendidikanformalyangberujungpadapengakuankesetaraancapaianpembelajarantersebutdengancapaianpembelajaransebagianatauseluruhprogrampendidikantinggipadajenisdanstratatertentu (Mendikbud). • describes a process used by colleges and universities around the world to evaluate learning acquired outside the classroom for the purpose of assigning academic credit (ILO, 2004). RPL= RekognisiPembelajaranLampau

  23. RekognisiPembelajaranLampau (RPL) merupakan proses yangmemungkinkanoranguntukmendapatkanpengakuanformaluntukketerampilan dan pengetahuanyangdidapatdaripengalamankerja, pengalamanhidup dan pelatihanformal. • RPL adalahbentukpenilaianyangmenarikpadalatarbelakang dan pengalamanseseorangdalamtempatkerjanyaataukomunitasnya, memberikangambaranyangbenardaripengetahuan, keterampilan dan kontribusiorangtersebutmembuatmasyarakat, keluarga dan tempatkerja. • Proses RPL melibatkanketerampilanseseorangyangcocok, pengetahuan dan sikapterhadapstandarkompetensi.Keterampilan, pengetahuan dan sikapmungkintelahdiperolehdalamsuatu program studi, ditempatkerjaataudaripengalamanhidup. Standarkompetensiyangdigunakansebagaibenchmark. RPL= RekognisiPembelajaranLampau

  24. Memberikankesempatankepadamasyarakat Indonesia untukmelanjutkanpendidikansecaraberkelanjutandenganmemberikanpengakuanterhadapcapaianpembelajaranpadawaktulampauyangpernahdiperolehseseorangdaripendidikan non-formalsertapengalamankerja, untukmelanjutkanpendidikan di programpendidikanformal • Meningkatkanjumlahangkatankerjaterdidik dan memberikankesempatanbelajaryanglebihluasbagianggotamasyarakatyangberpengalamanuntukmemasukiperguruantinggi (tanpapembatasan umur peserta didik) melaluiakselerasi dan efisiensi proses pendidikansertapeningkatanfleksibilitasprosedurpenerimaanmahasiswa (multientrymultiexit). • Menghematbiayadalampendidikanformal. • Membantumasyarakatdalammembangunjenjengkarirnya • MembantuindustridalammembangunjenjangkarirSDMnya MANFAAT RPL

  25. Adanyastandarkompetensi. • AdanyaKerangkaKualifikasiNasionalpadasetiapbidang. • Pendidikanvokasisudahmenerapkanpendidikanberbasiskompetensi. • Adanyasistemasesmendansertifikasiberbasiskompetensi. • Pengembangan HRD industriberbasiskompetensi. • Regulasi yang mengaturkesetaraan. RPL MENUNTUT PERSYARATAN

  26. 3 fungsidasarAsesmenuntuktujuan RPL

  27. Demonstrasikompetensi. • SertifikatKompetensidari LSP (KKNI, KualifikasiOkupasi, Klaster, Unit, Profisiensi). • Sertifikatpelatihankerja. • Sertifikat/penghargaan lain yang relevandengan unit kompetensi/kualifikasi. • Produk/Hasilkerja • Rekamankegiatansesuaiprofesinya. • Testimonidaripihak yang relevan Bukti-bukti yang diasessesuaiaturanbuktidalam RPL

  28. Kelembagaanasesmenkompetensi LSP: Pihak 1, Pihak 2, ataupihak 3. • PanitiaTeknisUjiKompetensi. Kelembagaan RPL

  29. MemimpinAsesmen-RPL: Lead assessor kompetensi. • Melaksanakanasesmen: Asesorkompetensi. • Pendukung (Ahlidalambidangsubstansi, Pendidik, Praktisiindustri), selainsudahkompetendalambidangnya, diperlukankompetensidalam: • Berpartisipasidalamasesmen, • Berpartisipasidalamvalidasiasesmendanperangkatasesmen. Kualifikasi/ KompetensiPersoniluntukmelaksanakan RPL

  30. Identifikasipetafungsikerjasesuaifungsitujuanbisnis. • Memastikan program, kurikulumdansilabusdikembangkanberbasiskompetensi. • Memastikanpengembangaasesmenberbasiskompetensi. • Mengembangkankelembagaansertifikasiprofesipihak 1 yagdilieseni BNSP. • Menerapkanskemasertifikasi KKNI danokupasinasionalsesuaidengansumberdaya. • Mengembangkanskemasertifikasiklasterdan unit kompetensi yang kontekstualdengankebutuhanindustri. • Mengembangkan RPL LANGKAH-LANGKAH PENDIDIKAN VOKASI UNTUK MENGHASILKAN KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI PROFESI

  31. Forum SDM Bali Gedung Darma Lantai 2 Jln. Hasanudin No 59 (di seberang BCA – di atas KFC) 0361 8724.724 Komunitas.sdm.bali@gmail.com Terima kasih atas perhatian anda

More Related