MENUJU PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2015-2019

1. MENUJU PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2015-2019 Telaahan Bidang Ekonomi 5 DESEMBER 2014

2. Indonesia Negara KepulauanTerbesar • Berdasarkan UU No.6 tahun 1996 tentangPerairan Indonesia, luaslautTeritorialdanNusantara sebesar 3,25 juta km2 (63,1%). TermasukZonaEkonomiEksklusif (ZEE) menjadi 5,8 juta Km2 (75%). • Memilikilebihdari 13.466 pulau. • Memilikigarispantaiterpanjangke-empat di dunia (95.181 km). • Terletak di jalurpelayaranstrategisdiantara 2 benuadan 2 samudera. • 45% barang yang diperdagangkan di duniameliwati ALKI (AlurLautKepulauan Indonesia), namun70% ekporbarang Indonesia meliwatiSingapura. • LuasDaratsebesar 1,9 juta km2 = 190 juta ha (36,8%), terdiridari: • LahanDarat 136 juta ha (72%). • PerairanTawar (danau,waduk,sungai,rawa) 54 juta ha (28%). • Protokol kelautan dan kemaritiman memperhatikan: (1) kedaulatan teritorial, (2) jurisdiksi teritorial, dan (3) kepentingan teritorial. Indonesia belum memaksimalkan aspek kepentingan teritorial (sebatas di perikanan dan eksploitasi bahan migas). Sumber: data daninformasigeospasial, 2013

3. PertumbuhanEkonomi Indonesia TelahMenunjukanStabilitas di Tengah Perekonomian Global Yang TidakMenentu PERTUMBUHAN GDP RELATIFSTABIL DALAM LIMA TAHUN TERAKHIR

4. Struktur Ekonomi Indonesia 2008-2011. • Dari tahun 2008 – 2011 struktur ekonomi Indonesia didominasi oleh : • Industri Pengolahan • Perdagangan, hotel, dan restoran • Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan • Ke depan ? Persentase Tenaga Kerja

5. Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan & Skala Usaha Laju Pertumbuhan UMKM & UB % % % UMKM: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UB: Usaha Besar Sumber: BPS, Kementerian KUKM, diolah Sumber: Data Strategis BPS, 2012 • Lapangan usaha yang mempunyai kecenderungan meningkat cukup signifikan adalah perdagangan, hotel, dan restoran; dan lapangan usaha industri pengolahan. • Laju pertumbuhan Industri Pengangkutan dan komunikasi juga cukup tinggi namun kecenderungannya menurun.

6. TANTANGANPEMBANGUNAN EKONOMI JANGKA MENENGAH, 2015-2019 Pasar & Tenaga Kerja Modal manusia & sosial Publik • Privat KESEJAHTERAAN/ KEBAHAGIAAN MASYARAKAT ISU KESENJANGAN • PEMBANGUNAN EKONOMI • YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN Intervensi Pengaruh Global Desentralisasi & Investasi Inovasi & Industrialisasi • TRANSFORMASI • STRUKTURAL Kewirausahaan DAYA SAING PEMERATAAN RPJP TransformasiStrukturPermintaan • PeningkatandanDistribusiPendapatan SUSTAINABILITY GOVERNANCE STRATEGI TransformasiStruktural SDA SDM PERUNDANGAN & PERATURAN TransformasiStrukturProduksi Transformasi Struktur Tenaga Kerja KONSTITUSI Wilayah

7. KEWIRAUSAHAANDI KUMKM ? NON-BANK BANK KOMPETITOR & PESAING, USAHA BESAR, PEMAIN LAMA & BARU IPTEK PROMOSI TENAGA KERJA JUMLAH & KUALITAS LOKASI PASAR INFORMASI DAYA BELI Peningkatan kreatifitas, inovasi, dan produktifitas melalui kewirausahaan Internasional Nasional Provinsi Kabupaten/ Kota

8. Struktur Telaahan Bidang Pembangunan PL PL PE PW PW PE PI PM PI PM TKK TKK PM: Pembangunan Manusia PI: Pengembangan Inovasi PE: Pembangunan Ekonomi PW: Pembangunan Wilayah PL: Pembangunan Lingkungan TKK: Tata Kelola & Kelembagaan Struktur Hirarki AntarTBP

9. Penjelasan Posisi PE • Dari putaran diskusi Tim TAK, setidaknya ada tiga premis yang bisa dikonstruksikan dari pendekatan ISM di atas: • PE, PW, dan PL memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dengan driver power/ daya dorong peubah yang berbeda, dimana daya dorong PL > PE dan PW. Masyarakat dapat dikatakan tergantung kepada PE dan PW namun PL dapat mendrive perubahan lebih efektif. • PM, PI, memiliki daya dorong yang cukup besar dari pada PE dan PW. Masyarakat dapat dikatakan kurang menanggapi pengembangan PM dan PI (less dependence). • TKK memiliki daya dorong yang besar, namun tidak terlalu mandiri (dependence). • Kesimpulan: Daya dorong TKK yang besar patut dimanfaatkan untuk memperkuat elemen-elemen lain yang ada di atasnya, yakni PM dan PI, sehingga keduanya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya dorong PL, PW, dan PE secara lebih terintegrasi dan terstruktur.

10. Skenario Pembangunan Sistem pembangunan ke depan akan dirasakan efektif bila menyentuh terlebih dahulu kebijakan pengembangan TKK yang penting diarahkan pada PM yakni dalam rangka PI, dimana PM dan PI akan menjembatani kepentingan pengelolaan PL secara berkelanjutan dalam meningkatkan daya dorong PE dan PWD SHORT TERM Sistem pembangunan yang patut dikembangkan tampaknya harus berorientasi pada PM dan PI sebagai elemen kunci yang akan mendorong perkembangan elemen-elemen pembangunan lainnya, yakni dengan memanfaatkan daya dorong yang ada dan tingkat ketergantungan keduanya terhadap keempat elemen pembangunan lainnya. MEDIUM TERM Sistem pembangunan sepatutnya memrioritaskan PL terkait PE dan PW (melalui koridor-koridor pembangunan), dengan memperhatikan PL sebagai “wadah” yang perlu dikelola secara optimal dalam memfasilitasi capaian PM dan PI (hasil kebijakan TKK) untuk kepentingan pembangunan PE dan PW. LONG TERM

11. Isu Strategis Bidang Ekonomi • Perekonomian global yang labil berdampak terhadap upaya nasional untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dan menjaga daya tahan ekonomi nasional • Rantai perekonomian yang panjang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan mengurangi daya saing di pasar regional/ global • Perekonomian Indonesia masih bertumpu pada sumberdaya alam (natural based) sebagai bahan baku yang belum diolah, sehingga masih belum tercipta nilai tambah yang besar. • Input (faktor) produksi di sektor industri masih banyak tergantung impor, bahkan di sektor pangan • Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi yang ada di sektor kelautan/ kemaritiman, dan pariwisata • Belum terintegrasinya penciptaan nilai (value creation) untuk pengembangan ekonomi lokal/ daerah terkait dengan faktor spesifik, seperti terkendalanya penyediaan lahan, pendeknya rentang waktu keuntungan investasi, dan tidak terwujudnya proses aglomerasi investasi yang terstruktur • Rendahnya akses pelaku usaha terhadap data dan informasi yang mendukung pengembangan usaha/ perekonomian • Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang menghubungkan sentra produksi dengan pasar dan sebaliknya, baik domestik maupun internasional (global) • Sistem insentif dan disentif belum tepat sasaran; sektor produksi yang di subsidi sektor pedagangan yang mendapatkan keuntungan

12. TANTANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI KE DEPAN RPJPN Meningkatkan ekonomi yang berdaya saing dan kompetitif, melalui sinerjitas pembangunan sektor industri manufaktur, pertanian, kelautan, dan pengelolaan SDA lainnya, untuk perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja. • Antisipasi perkembangan global • Paradigm shift: desentralisasi fiskal menuju desentralisasi ekonomi, ekonomi daratan ke ekonomi kelautan dan kemaritiman • Koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan • Investasi berkelanjutan dan terfokus • Peningkatan suplai, peningkatan nilai tambah, perbaikan logistik dan distribusi dalam negeri • Pertumbuhan yang lebih inklusif (partisipasi masyarakat secara luas dan manfaatnya dirasakan secara luas) • Pengintegrasian inovasi/ hasil riset terapan, sebagai ‘public domain’, agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam penciptaan nilai tambah Pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga mampu lepas dari jerat middle income trap Proses pembuatan keputusan yang lebih demokratis Pemerintahan yang lebih kolaboratif dan simpatik bagi masyarakatnya Pendelegasian kewenangan dan urusan agar fungsi governance dapat dilaksanakan di tingkat lokal Pemerintahan daerah yang lebih kreatif dan inovatif dalam menanggapi, melayani dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat Sistem penghantaran (delivery) pelayanan publik yang lebih dekat dengan rakyat • Percepatan pembangunan industri, pemanfaatan bonus demografi

13. PENENTU ARAH PEMBANGUNAN ? Program Kebijakan Strategi Tujuan Misi Visi “SEHARUSNYA” RPJPN PRESIDEN TERPILIH Pemikiran teknokratis pembangunan berkelanjutan NKRI KABINET D P R • ? DAYA SAING & PEMBANGUNAN BERKUALITAS (2015-2019) KESEJAHTERAAN KEBAHAGIAAN MASYARAKAT KOTAK HITAM • ? KELEMBAGAAN & TATA KELOLA Komparatif Kompetitif Kooperatif KEUNGGULAN PENGARUH GLOBAL Manusia Des/ Kel Kab/ Kot Kecamatan Provinsi Nasional

14. Terima Kasih