1 / 62

RANCANGAN PEMBENTUKAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN /KOTA

RANCANGAN PEMBENTUKAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN /KOTA. D ASAR PERTIMBANGAN. A. ASPEK YURIDIS FORMAL B. ASPEK KONDISI PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA C. DAMPAK KEPENDUDUKAN. A. DASAR PERTIMBANGAN ASPEK YURIDIS.

derick
Download Presentation

RANCANGAN PEMBENTUKAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN /KOTA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. RANCANGAN PEMBENTUKAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA

  2. DASAR PERTIMBANGAN A. ASPEK YURIDIS FORMAL B. ASPEK KONDISI PROGRAM • KEPENDUDUKAN • KELUARGA BERENCANA C. DAMPAK KEPENDUDUKAN

  3. A. DASAR PERTIMBANGAN ASPEK YURIDIS 1. UU No. 52 Tahun 2009 tentangPerkembanganKependudukandan PembangunanKeluarga Pasal .8 Ayat (1) • Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang, yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing Ayat (3) • Kebijakan dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah

  4. DASAR PERTIMBANGAN • UU No. 52 Tahun 2009 tentangPerkembanganKependudukandan Pembangunan Keluarga Pasal 17 • Perkembangan kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

  5. DASAR PERTIMBANGAN • UU No. 52 Tahun 2009 tentangPerkembanganKependudukandan Pembangunan Keluarga Pasal18 • Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta perkembangan sosial ekonomi dan budaya

  6. DASAR PERTIMBANGAN DasarPertimbangan • UU No. 52 Tahun 2009 tentangPerkembanganKependudukandan Pembangunan Keluarga Pasal . 19 Ayat (1) • Pengendalian kuantitas penduduk berhubungan dengan penetapan perkiraan : a. jumlah, struktur dan komposisi penduduk b. Pertumbuhan penduduk. c. Persebaran penduduk.

  7. DASAR PERTIMBANGAN • UU No. 52 Tahun 2009 tentangPerkembanganKependudukandan Pembangunan Keluarga Pasal 19 Ayat (2) • Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui : • pengendalian kelahiran • penurunan angka kematian, dan • pengarahan mobilitas penduduk

  8. DASAR PERTIMBANGAN DasarPertimbangan • UU No. 52 Tahun 2009 tentangPerkembanganKependudukandan Pembangunan Keluarga Pasal54 Ayat(1) • DalamRangkaPengendalianPendudukdanPenyelenggaraanKeluargaBerencanadi Daerah, Pemerintah Daerah MembentukBadanKependudukandanKeluargaBerencana Daerah, yang selanjutnyadisingkat BKKBD di Tingkat Kabupaten/Kota. Ayat (2) BKKBD dalammelaksanakantugasdanfungsinyamemilikihubunganfungsionaldengan BKKBN

  9. DASAR PERTIMBANGAN DasarPertimbangan • UU No. 52 Tahun 2009 tentangPerkembanganKependudukandan Pembangunan Keluarga Pasal .55 ayat. (2) • BKKBD berkedudukan di Ibukota Provinsi dan Kabupaten/Kota.

  10. DASAR PERTIMBANGAN DasarPertimbangan • UU No. 52 Tahun 2009 tentangPerkembanganKependudukandan Pembangunan Keluarga Pasal. 57ayat (1) • BKKBD mempunyai tugas dan fungsi melaksanakanpengendalian penduduk danpenyelenggaraan Keluarga Berencana di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Ayat (2) • Kewenangan BKKBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . Ayat (3) • Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BKKBD diatur dengan Peraturan Daerah.

  11. DASAR PERTIMBANGAN DasarPertimbangan • PPNo.38/2007 tentangPembagianUrusanPemerintahanAntaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, danPemerintah Daerah Kab/Kota Pasal .7 Ayat (1) • UrusanwajibadalahurusanpemerintahanygwajibdiselenggarakanolehPemerintah Daerah ProvinsidanPemerintah Daerah Kabupaten/Kota, berkaitandenganPelayananDasar. Ayat. (2) UrusanWajibsebagaimanadimaksudpadaayat (1), meliputi ; a…. k. Kependudukan… o. KeluargaBerencanadanKeluarga Sejahtera.

  12. DASAR PERTIMBANGAN DasarPertimbangan • UU No. 23/ 2006tentangADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Ayat (1) • Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

  13. BAGIAN KEDUA INSTANSI PELAKSANA PASAL 8 Ayat I Instansi pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan Kewajiban yang meliputi : Mendaftar peristiwa Kependudukan dan mencatat peristiwa penting; Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting. Dst.......

  14. B. ASPEK PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

  15. PENDUDUK MENURUT KELOMPOKUMUR (SP 2010)

  16. LPP KAB/KOTA SE PROV. LAMPUNG (NASIONAL 1,49)

  17. TREND LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK LAMPUNG JUMLAH DAN LPP ( SP 1971 – 2010 )

  18. KONDISI CAPAIAN PROGRAM SAAT INI HASIL - SDKI 2012 TFR 2,7 > NAS 2,6 CPR (MODERN) 66,3 > NAS 57,9 UNMET NEED 6,4 < NAS 8,5 HASIL - SDKI 2007 • ASFR (15-19) 46 < NAS 51 • MEDIAN UKP 18,7 < NAS 19,8 • JML ANAK IDEAL 2,9 > NAS 2,2

  19. PERINGKAT IPM PROVINSI LAMPUNG DI PULAU SUMATERA I Sumber: BPS.2010. Statistik Indonesia. Ket :- Tahun 2002: Peringkatke 8 dari 9 provinsi di P. Sumatera. - Tahun2004 s.d 2010: Peringkatke 10 dari 10 provinsi di P. Sumatera.

  20. PENGELUARAN MAKAN DAN BUKAN MAKANAN PENDUDUK LAMPUNG I PengeluaranMakanandanBukanMakananPenduduk Lampung, 2008-2010 Sumber: BPS, Lampung DalamAngka 2009, 2010, 2011.

  21. RATA RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS DI PROVINSI LAMPUNG I Sumber : BPS 2011, Perkembangan beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Nov. 2011, IPM 2007 - 2010

  22. TREN IMR PROVINSI LAMPUNG DAN NASIONAL . SDKI 2007 IMR LAMPUNG 43 MDGs 2015 24/1.000 KH

  23. ANGKA KEMATIAN IBU DI INDONESIA • AngkaKematianIbu • Target MDG’s 2015 : 102 /1000 KH • Kondisisaatini : 228 /1000 KH

  24. ANGKA HARAPAN HIDUP PENDUDUK LAMPUNGTAHUN 2007-2011 Sumber : BPS 2011, Perkembangan beberapa Indikator Sosial Ekonomi November 2011, IPM 2007-2010

  25. ANGKA KETERGANTUNGAN I

  26. C. DAMPAK KEPENDUDUKAN • KEBUTUHAN PANGAN MENINGKAT • KEBUTUHAN TEMPAT TINGGAL MENINGKAT • KEBUTUHAN AIR DAN UDARA SEGAR SEMAKIN TERBATAS • KEBUTUHAN LAPANGAN KERJA • LAHAN SEMAKIN MENYEMPIT • MENINGKATNYA KEBUTUHAN DASAR (Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi)

  27. COST BANEVITE ANALISIS KEBUTUHAN DASAR (KESEHATAN, PENDIDIKAN, EKONOMI) DI KALIKAN DENGAN KELAHIRAN TERTAHAN DIKURANGI DENGAN BIAYA PROGRAM (APBN,APBD,DANA MASYARAKAT) = BIAYA DIHEMAT

  28. Prof. ASCOBART GANI Telah melakukan Penelitian dengan menggunakan nilai rata-rata kebutuhan dasar = Rp. 6.000.000/Klh DENGAN DASAR TERSEBUT MAKA COST BENEFIT ANALISIS DI PROVINSI LAMPUNG ANTARA KELAHIRAN TERCEGAH DAN BIAYA KEBUTUHAN DASAR DAPAT DIPEROLEH GAMBARAN SBB :

  29. HASIL KAJIAN PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA TERHADAP COST & BENEFITPER KABUPATEN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011-2013

  30. COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 PROV LAMPUNG (PA: 71% TERCEGAH 249.985)

  31. COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KAB. LAMPUNG SELATAN (PA: 70% TERCEGAH 30.218)

  32. COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-1013 KAB. LAMPUNG TENGAH (PA: 75% TERCEGAH 38.337)

  33. COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KAB. LAMPUNG UTARA (PA: 68% TERCEGAH 20.325)

  34. COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KOTA BANDAR LAMPUNG (PA: 72% TERCEGAH 30.304)

  35. COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KAB. LAMPUNG BARAT (PA: 70% TERCEGAH 12.814)

  36. COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KAB. TULANG BAWANG (PA.70% TERCEGAH 11.224)

  37. COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KAB. TANGGAMUS (PA: 69% TERCEGAH 18.285)

  38. COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KOTA METRO (PA: 74% TERCEGAH 1.296)

  39. COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KAB. LAMPUNG TIMUR (PA: 69% TERCEGAH 31.794)

  40. COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KAB. WAY KANAN (PA: 75% TERCEGAH 15.216)

  41. COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KAB. PESAWARAN (PA: 70% TERCEGAH 13.609)

  42. COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KAB. PRINGSEWU (PA: 68% TERCEGAH 12.212)

  43. COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KAB. MESUJI (PA: 68% TERCEGAH 4.752)

  44. COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB 2011-2013 KAB. TUBA BARAT (PA: 67% TERCEGAH 9.599)

  45. HASIL KAJIAN UU 23/2006 DAN UU 52/2009 • HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK • KEWENANGAN & TANGGUNGJAWAB PEMDA • PRINSIP DAN TUJUAN • NAMA & KEDUDUKAN KELEMBAGAAN • PENGELOLAANDATA KEPENDUDUKAN • DEFINISI KEPENDUDUKAN (TERLAMPIR)

  46. SEBAGAI PELAKSANAAN KETENTUAN: Pasal 54 UU No.52/2009 DalamRangkaPengendalianpendudukdanPenyelenggaraanKeluargaBerencanadi Daerah, Pemerintah Daerah MembentukBadanKependudukandanKeluargaBerencana Daerah yangselanjutnyadisingkat (BKKBD)

  47. TUGAS Melaksanakan Tugas Pemerintah Daerahdi BidangPengendalian PendudukdanPenyelenggaraan KeluargaBerencana

  48. FUNGSI • perumusan kebijakan daerahdi bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; • penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; • pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; • penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; • penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; • pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. • Selain fungsi tersebut, BKKBD juga menyelenggarakan fungsi: • penyelenggaraanpelatihan, danpengembangan di bidangpengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; • pembinaandankoordinasipelaksanaantugasadministrasiumum di lingkungan BKKBD; • pengelolaanbarangmilik/kekayaannegara yang menjaditanggungjawab BKKBD; • pengawasanataspelaksanaantugas di lingkungan BKKBD; dan • penyampaianlaporan, saran, danpertimbangan di bidangpengendalianpendudukdanpenyelenggaraankeluargaberencana.

  49. PARADIGMA BARU KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA UU NO.10/1992 UU NO.52/2009 TAHUN 2000 S/D 2010 MULAI TH 2011 KE DEPAN DARI PENDEKATAN MAKRO KUANTITATIF KEPENDUDUKAN DAN PELAYANAN KB PENDEKATAN MIKRO KUALITATIF KEPENDUDUKAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KB & KESEHATAN REPRODUKSI

  50. PERBANDINGAN BEBAN KERJA DENGAN LAHIRNYA UU NO. 52 /2009 BKBPP UU NO.10/92 BKKBD UU NO. 52/2009 PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA : PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN PENGATURAN KELAHIRAN PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PENGENDALIAN PENDUDUK & PENYELENGARAAN KB : PERENCANAAN KEPENDUDUKAN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK PENGEMBANGAN KUALITAS PENDUDUK PELAYANAN KB/KR PENURUNAN ANGKA KELAHIRAN MOBILITAS PENDUDUK PENDUDUK RENTAN PEMBANGUNAN KELUARGA PENYEDIAAN DATA MIKRO KEPENDUDUKAN & KELUARGA

More Related