Pembangunan Koperasi antara harapan dan kenyataan

1. Pembangunan Koperasi antara harapan dan kenyataan Disusun oleh: Kartawan

2. Pasal 33 UUD 45 & Pelaku Ekonomi RumusanPasal 33 UUD ‘45 PelakuEkonomi • Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan • Cabang-cabang produksi yang pentingbagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara • Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat • Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan ,efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga kese imbangankemajuan dankesatuan ekonomi nasional **** • **** Koperasi BUMN Swasta

3. Dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 disebutkan bahwa produksi dilaksanakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyaratlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun yang sesuai dengan itu adalah koperasi

4. Besar 108 0,2 Menengah 19 0,7 Kecil 3 15,8 Mikro 2 83,3 Perbandingan Daya Serap Tenaga Kerja/Unit Usaha & Persentase Jumlah Usaha Tenaga Kerja/unit Usaha 3,82 96,18 % penyerapan Persentase Jumlah Usaha

5. Definisi Koperasi Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar- kan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan ( UU Perkoperasian No.25 tahun 1992)

6. Dalam wacana sistem ekonomi dunia, KOPERASI disebut juga sebagai the third way, atau "jalan ketiga", istilah yang akhir-akhir ini dipopulerkan oleh sosiolog Inggris, Anthony Giddens, yaitu sebagai "jalan tengah" antara kapitalisme dan sosialisme.

7. Koperasi di Luar Negeri - Di negara sosialis seperti RRC, koperasi adalah counterpart sector negara, yg merupakanwadah dari usaha individu dan usaha rumah tangga. - Di negara-negara kapitalis, baik di Eropa Barat, Amerika Utara, dan Australia, koperasi juga menjadi wadah usaha kecil dan konsumen berpendapatan rendah. - Di Jepang, koperasi telah menjadi wadah perekonomian pedesaan yang berbasis pertanian. - Di Belanda koperasi cukup maju dan menjadi bagianperekonomian yang penting.

9. Prinsip-prinsipKoperasi Indonesia (Pasal 5 UU Perkoperasian Indonesia No. 25 Tahun 1992) 1. Keanggotaan bersifat sukarela & terbuka, 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis, 3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota , 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, 5. Kemandirian 6. Pendidikan perkoperasian 7. Kerjasama antar koperasi

10. FaktadiLapangan • Tidaksemuakeanggotaanbersifatsukarela • Kurangterbuka • 3. Prioritaspelayananbukankepadaanggota • 4. Nepotisme • 5. Tergantung • 6. Pendidikanrendah • 7. Kerjasamaantarkoperasikurang

11. Tasikmalaya Asal para kreditor Tempat lahirnya koperasi Jiwa entrepreneur Koperasi di Tasikmalaya seharusnya lebih maju

12. Jumlah Koperasi tahun 2006 Nasional Kota Tasikmalaya Koperasi (unit) 134.963 467 Anggota(orang) 27.776.133 66.233 Penduduk yang berkoperasi : - Nasional : 12 % - Tasikmalaya : 11%

13. Pertumbuhanjumlahanggota : Nasional : 0,18% Tasikmalaya : 0,016%

14. Pertumbuhan volume usaha : Nasional : 5,70% Tasikmalaya : 3,00%

15. Pertumbuhan SHU Nasional : 10,46% Tasikmalaya : 1,79 %

16. Hasil Penelitian

17. CAPAIAN KOPERASIDI KOTA TASIKMALAYA

23. Growth and Share Jumlah Koperasi dengan Volume Usaha Koperasi di Kota Tasikmalaya Share Koperasi Jasa Menurun Dominan Koperasi Produksi Growth Potensial Koperasi Serba Usaha Koperasi Konsumsi Jenuh • Koperasi produksi berada pada daerah dominan, • Koperasi konsumsi berada pada daerah jenuh

24. Permasalahan Koperasi 1. Kesadaran masyarakat berkoperasi rendah 2. Kurang pembinaan dari pemerintah 3. Penguasaan Teknologi dan akses informasi rendah 4. Kualitas manajemen rendah 5. Jenis usaha belum berorientasi pasar 6. Kesulitan mencari mitra usaha 7. Kemampuan melayani kebutuhan/kepentingan anggota rendah 8. Pengambilan keputusan lambat 9. Interest pribadi

25. Simpulan • Sampai berusia 62 tahun Koperasi sebagai pilar ekonomi bangsa belum berperan seperti yang diharapkan (diamanatkan UUD 1945) • Perkembangan Koperasi di kota kelahirannya belum menggembirakan • Perlu peningkatan perhatian dari pemerintah dan komitmen dari semua pihak dalam rangka pembanunan koperasi

26. Rekomendasi • Perlu sosialisasi dan persuasif akan manfaat berkoperasi kepada masyarakat. • Pembinaan yang terarah sesuai dengan kebutuhan koperasi dan tidak tumpang tindih. • Melakukan pendidikan dan latihan • Pembentukan koperasi atas dasar kepentingan bersama • Mendorong kemitraan yang saling menguntungkan • Memberikan pelayanan secara komprehensive atas dasar kebutuhan anggota • Memberikan kewenangan kepada pengurus untuk pengambilan keputusan tertentu

27. Rekomendasi (lanjutan) 8. Terkait dengan posisi masing-masing jenis koperasi pemerintah perlu mengambil peran : a. Koperasi Produksi dan Koperasi Jasa (pertumbuhan tinggi dan share tinggi) perlu terus dipertahankan dan dijadikan sebagai koperasi unggulan b. Koperasi Konsumsi & Koperasi Serba Usaha (pertumbuhan rendah dan share rendah) perlu dilakukan pembinaan program manajerial koperasi terpadu (kewirausahaan, keuangan, permodalan, sumber daya manusia, produksi, teknologi, pemasaran) secara kontinue.

28. SEKIAN TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA