MENGENAL HIMPUNAN PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL INDONESIA ( H I P M I K I N D O ) Oleh

1. MENGENAL HIMPUNAN PENGUSAHA MIKRO DAN KECIL INDONESIA (H I P M I K I N D O) Oleh Drs. H. MAZ PANDJAITAN, M.Si KetuaUmum Jakarta

2. I. LANDASAN HUKUM • Undang-undang No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi • Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan UU No. 8 tahun 1985 • Permendagri No. 5 tahun 1986 • Instruksi Mendagri No. 8 tahun 1990 • UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM • Akta Notaris No. 06 tanggal 10 September 2008 Notaris : ANDI GUSTAR, SH di Jakarta 7. AD/ART HIPMIKINDO tgl 27 Agustus 2008

3. II. LEGALITAS NamaOrganisasidanKedudukan : HIMPUNAN PENGUSAHA MIKRO, DAN KECIL INDONESIA ( H I P M I K I N D O ) Berdiri : HariJum’at, 08 Agustus 2008 Notaris : ANDI GUSTAR, SH Nomor : 06 tanggal 10 September 2008 NPWP : 02.882.037.0-072.000 Alamat : Mal UKM SME’s Co Center Lt.3A Jl. KH. MasMansyur Telp/Fax. 021-30104422 – 021-91277882 Email: hipmikindo@gmail.com Bank : BRI No.Rek : 0420-01-000007-30-7

4. III. VISI DAN MISI 1. V ISI Terwujudnya pengusaha mikro dan kecil yang: - Jujur - Mandiri - Sejahtera - Adil dan Produktif - Memiliki Jiwa Kebangsaan - Membangun daya saing

5. 2. Misi * Memperkuat pasar usaha mikro dan kecil * Mengoptimalkan jejaring dan kemitraan lintas sektoral, regional maupun internasional * Mengakselerasi pengembangan usaha mikro dan kecil ke semua wilayah * Meningkatkan kompetensi keterampilan dan produktifitas serta memberikan perlindungan usaha dan advokasi sehingga terwujudnya peluang kerja / penyerapan tenaga kerja

6. IV. MAKSUD DAN TUJUAN 1. MaksuddiadakannyaHipmikindo: - Menghimpunseluruhpotensiusahamikrodankecil - Sebagaiwadahbersamagunamemperjuangkanpengembanganusahamelaluiberbagai program - Upayamencapaikemandiriandankesejahteraan

7. 2. Tujuan * Menumbuhkandanmengembangkansertamewadahipengusahamikor/kecil * Meningkatkankemandirian, kebersamaan, kekeluargaan, kewirausahaanpengusahamikrodankecil * Meningkatkanperanpengusahamikrodankecildalampembangunandaerah yang dapatmeningkatkanpertumbuhanekonomidanterciptanyalapangankerjagunamewujudkanpemerataanpendapatandanterbebasdarikemiskinan, kebodohandankemelaratan.

8. V. SIFAT, FUNGSI DAN PERAN 1. HIPMIKINDOsebagaiwadahberhimpunnyamasyarakatduniausahamikrodankecildalamikutberperanaktifdenganpemerintahdanpemerintahdaerahuntukmenumbuhkaniklimusaha, memfasilitasiaksespermodalandanberbankandanlembaga non Bank.

9. 2. HIPMIKINDOsebagaimitrapemerintahpusatmaupunpemerintahdaerahdapatmengusahakan agar terjalinhubungan yang salingmenguntungkandalampelaksanaantransaksiantarausahamikrokecildanmenengahmaupunusahabesar

10. 3. HIPMIKINDOMembantupemerintahmembentukstrukturpasar yang akanmenjamintumbuhnyapersainganusaha yang sehat, termasukmembantumengawasi/ mencegahterjadinyapenguasaanpasarolehorangperseoranganataukelompoktertentu yang merugikananggotaHipmikindo

11. VI. KEANGGOTAAN ANGGOTA HIPMIKINDO • Pengusaha perorangan dan/atau Badan Usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, yang memiliki kekayaan bersih Rp. 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 juta.

12. Pengusahaperorangandan/atauBadan Usaha perorangan yang memilikikekayaanbersihlebihdariRp. 50 juta s/d paling banyakRp. 500 jutataktermasuktanahdanbangunantempatusaha, ataumemilikihasilpenjualantahunanlebihdariRp. 300 juta s/d paling banyakRp. 2.5 milyar (duamilyar lima ratusjuta)

13. VII. RUANG LINGKUP KEGIATAN • PEMBERDAYAN USAHA • PENUMBUHAN IKLIM USAHA • PENGEMBANGAN USAHA • PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN • KEMITRAAN • KONSULTANSI • ADVOKASI • PEMBENTUKAN LEMBAGA KOPERASI SIMPAN PINJAM PRIMER MAUPUN SEKUNDER

14. VIII. PROGRAM UTAMA (PRIORITAS) JANGKA PENDEK/MENENGAH • Pendirian kepengurusan DPD Hipmikindo 33 Provinsi Sel Indonesia oleh DPP • Pendirian Kepengurusan DPC Hipmikindo 660 Kabupaten / kota Sel. Indonesia Oleh Pengurus DPD Provinsi • Pendirian Koperasi Jasa Keuangan GLOBAL SME’s paralel dengan pendirian DPC kota/kabupaten • Bagi DPD dan DPC yang telah memperoleh surat keputusan agar segera mendaftarkan organisasi Hipmikindo ke Kesbang Provinsi atau Kabupaten/Kota • Pembentukan/Pendirian Lembaga-lembaga Yang Dibutuhkan Antara Lain : - Lembaga Pengelolaan Zakat Infaq Sodaqoh. - Lembaga Batuan Hukum - Lembaga Pemberdayaan Perempuan - Lembaga Diklat Profesi - Pembentukan Barisan Muda HIPMIKINDO - Lembaga Pendidikan Yang Dibutuhkan

15. XI. REALISASI PROGRAM KERJA • TELAH TERBENTUKNYA DPD DI 20 PROVINSI DAN 25 DPC KABUPATEN/ KOTA SE - INDONESIA • KERJASAMA HIPMIKINDO DENGAN UKM CENTER FEUI • - Lomba Tokoh Pembina UKM Terbaik Tahun 2009 • - Festival Pasar Terjadwal Kota dan Desa Tahun 2009 • - Inspiring Entrepeneurship Award Tahun 2009 • - Konferensi Nasional UMKM Tahun 2009 • 3. KERJASAMA HIPMIKINDO DENGAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI KOPERASI JASA KEUANGAN (LSP-KJK) DENGAN MEMBENTUK LEMBAGA DIKLAT PROFESI (Sudah Melaksanakan MOU) • KERJASAMA HIMIKINDO DENGAN PT. JAMSOSTEK (Persero) DALAM RANGKA DIKLAT BAGI PENGURUS DPP, DPD dan DPC 6 WILAYAH DI JAKARTA

16. Lanjutan ... 5. KERJASAMA HIPMIKINDO DENGAN RADIO 103.4 FM SETIAP HARI SELASA YANG DIPANDU OLEH KETUA BIDANG HUKUM DAN ADVOKASI HIPMIKINDO (DR. SYAHNAN PHALIPI) 6. PEMBENTUKAN KOPERASI JASA KEUANGAN GLOBAL SME’S DI TIAP DPC SEBANYAK 20 UNIT. 7. KERJASAMA HIPMIKINDO DENGAN UNICORE DALAM PENDIDIKAN KETRAMPILAN JARINGAN USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL UNTUK MENUMBUHKAN WIRAUSAHA BARU 8. RAPAT KERJA DPD HIPMIKINDO PROVINSI JAWA TIMUR PADA TANGGAL 23 JUNI 2009 DI SURABAYA

17. X. PROGRAM KERJA SEGERA REALISASI • PEMBUATAN MAJALAH UMUM HIPMIKINDO DENGAN NAMA “GLOBAL SM’Es” • PENDIRIAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM “ LBH HIPMIKINDO ” • PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KEJA DALAM 4 PROGRAM : JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, JAMINAN HARI TUA DAN REALISASI PROGRAM CSR (Corporate Social Responsibility) PT. JAMSOSTEK KANWIL III DKI JAKARTA DAN HIPMIKINDO • PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGELOLAAN ZAKAT INFAQ SODAQOH • PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN • PEMBENTUKAN ANGKATAN MUDA HIPMIKINDO

18. SEKIAN TERIMA KASIH Selamat Bergabung & BERJUANG …