1 / 9

PERATURANPEMERINTAH NO. 76/2007 TENTANG

PERATURANPEMERINTAH NO. 76/2007 TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN PENYUSUNAN BIDANG USAHA YG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DIBIDANG PENANAMAN MODAL. PERATURANPEMERINTAH NO. 76/2007 TENTANG

elroy
Download Presentation

PERATURANPEMERINTAH NO. 76/2007 TENTANG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERATURANPEMERINTAH NO. 76/2007 TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN PENYUSUNAN BIDANG USAHA YG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DIBIDANG PENANAMAN MODAL PERATURANPEMERINTAH NO. 76/2007 TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN PENYUSUNAN BIDANG USAHA YG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DIBIDANG PENANAMAN MODAL PELAKSANAAN PASAL 12 AYAT (4) DAN PASAL 13 AYAT (1) UU.NO.25/2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

  2. BKPM PERPRES NO.76/2007 JENIS USAHA TERTENTU YG DILARANG DIUSAHAKAN SEBAGAI KEGIATAN PENANAMAN MODAL BIDANG PENANAMAN MODAL BIDANG USAHA YANG TERTUTUP LINGKUP KEGIATAN DAN TUJUAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN JENIS USAHA TERTENTU YG DAPAT DIUSAHAKAN SEBAGAI KEGIATAN PENANAMAN MODAL

  3. BKPM DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN DAFTAR BIDANG USAHA TERBUKA DGN PERSYARATAN RUJUKAN PENANAM MODAL DALAM MELAKUKAN PILIHAN BIDANG USAHA KEGIATAN PENANAM MODAL PERSYARATAN BENTUKAN BADAN USAHA YANG BERBADAN HUKUM BAGI PENANAM MODAL ASING SEBELUM MELAKUKAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

  4. BKPM PRINSIP DASAR PENENTUAN BIDANG USAHA PENYEDERHANAAN KEPATUHAN TERHADAP PERJANJIAN DAN KOMITMEN INTERNASIONAL TERTUTUP TRANSPARANSI TERBUKA DENGAN PER SYARATAN KEPASTIAN HUKUM KESATUAN WILAYAH INDONESIA SEBAGAI PASAR TUNGGAL

  5. BKPM 1 2 3 4 5 6 PER LINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM PER LINDUNGAN DAN PENGEM BANGAN UMKMK PE NGAWASAN PRODUKSI DAN DISTRI BUSI PENING KATAN KAPASITAS TEKNO LOGI PAR TISIPASI MODAL DALAM NEGERI KERJA SAMA DGN BADAN USAHA YG DITUNJUK OLEH PEMERIN TAH KRITERIA BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN

  6. BKPM BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN PERTIMBANGAN KEWAJARAN DAN KELAYAKAN EKONOMI UNTUK MELINDUNGI UMKMK PERLINDUNGAN DAN PENGEM BANGAN TERHADAP UMKMK BIDANG USAHA DICADANGKAN DAN TIDAK DICADANGKAN DGN PERTIMBANGAN KELAYAKAN BISNIS KEMITRAAN MEMBERIKAN BATASAN KEPEMILIKAN MODAL BAGI PENANAMAN MODAL ASING KEPEMILIKAN MODAL

  7. BKPM BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN PEMBATASAN WILAYAH ADMINISTRATIF UNTUK PENANAMAN MODAL LOKASI TERTENTU REKOMENDASI DARI INSTANSI/ LEMBAGA PEM/NON PEM YG MEMILIKI KEWENANGAN PENGAWASAN TERHADAP SUATU BU TERMASUK MERUJUK KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YG MENETAPKAN MONOPOLI ATAU HARUS BEKERJASAMA DGN BUMN PERIZINAN KHUSUS

  8. TATA CARA PENYUSUNAN BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DIEVALUASI DAN DISEMPURNAKAN SECARA BERKALA - PERKEMBANGAN EKONOMI - KEPENTINGAN NASIONAL : KAJIAN,TEMUAN, USULAN PENANAM MODAL MEMBENTUK TIM UTK MENILAI,MENYUSUN, MENGEVALUASI, MENYEMPURNAKAN DBU DAFTAR BIDANG USAHA 1 BKPM BERTANGGUNG JAWAB MENGKOORDINASIKAN PELAKSANAAN PERPRES DIKOOR DINASIKAN KEMENTERIAN KOORDINATOR PER EKONOMIAN 2 4 3 PEMERINTAH PROV DAN KABUPATEN MENGUSULKAN DBU TERTUTUP DAN TERBUKA DENGAN PERSYARATAN MENKO BIDANG PEREKONOMIAN ALASAN PENDUKUNG, KRITERIA DAN PERTIM BANGAN BERDASARKAN PERPRES NO.76/2007 MENTERI/PIMPINAN INSTANSI TERKAIT MENGUSULKAN BIDANG USAHA

  9. BKPM BKPM

More Related