Pertemuan 4 PPh PASAL 21

Pertemuan 4PPh PASAL 21 Matakuliah : A0572/ Perpajakan Tahun : 2005 Versi : Revisi 1

Learning Outcomes Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa akan mampu : • Menjelaskan cara-cara perhitungan PPh Pasal 21.

Outline Materi • Waji Pajak PPh Pasal 21 • Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21 • Objek Pajak PPh Pasal 21 • Penghasilan yang dikecualikan dari Pengenaan PPh Pasal 21. • Biaya Jabatan • Tarif Pajak • PPh Pasal 21 bersifat Final

PPh PASAL 21 • Penghasilan teratur: Gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk dewan komisaris atau dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri/anak, tunja-ngan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendi-dikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun; • Penghasilan tidak teratur: Penghasilan yang diterima/diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayar sekali dalam setahun; Pemotongan pajak atas penghasilan yg diterima/diperoleh WP Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dgn pekerjaan, jasa dan kegiatan:

PPh PASAL 21 (Cont …) • Upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan; • Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran sejenis lainnya; • Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan WP dalam negeri; • Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima Pejabat Negara dan PNS; • Uang pensiun dan tunjangan lain yg terkait dgn uang pensiun janda/ duda dan anak-anaknya; • Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.

LAIN-LAIN DIKENAKAN PPh Pasal 21 • Tenaga ahli yang melakukan kegiatan bebas. • Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, crew film, fotomodel, peragawan/ti, pemain drama, penari, pemahat, pelukis. • Olahragawan. • Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. • Pengarang, peneliti, dan penterjemah. • Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomuni-kasi, elektronika, fotografi, dan pemasaran. • Agen iklan. • Pengawas, pengelola proyek, anggota, dan pemberi jasa kpd suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya. • Peserta perlombaan. • Petugas penjaja barang dagangan. • Petugas dinas luar asuransi. • Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang. • Distributor multilevel marketing atau direct selling sejenis lainnya.

PEMOTONG PAJAK • Pemberi Kerja, terdiri dari orang pribadi dan badan termasuk BUT, badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai pemotong pajak berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. • Bendaharawan Pemerintah • Dana Pensiun, PT Astek, Jamsostek serta badan sejenis. • Perusahaan, Badan dan BUT yang membayar honorarium/pembayaran lain sebagai imbalan atas kegiatan/jasa, dll. • Yayasan, Lembaga, kepanitiaan, aosiasi, perkumpulan, ormas, orsospol dan organisasi lainnya. • Penyelenggara Kegiatan

PENGHASILAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21 • Pembayaran klaim asuransi dari perusahaan Askes, Asuransi Kecelakaan, Asuransi Jiwa, Asuransi Dwiguna, Asuransi Bea Siswa. • Penerimaan dalam bentuk natura (kecuali disebut sebelumnya) • Iuran Pensiun, dan Iuran THT. • Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah • Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh Pemberi Kerja. • Zakat yang diterima oleh Pribadi yang berhak yang disalurkan melalui Badan Zakat yang ditunjuk oleh Pemerintah, seperti BAZIS.

PENGURANGAN YANG DIPERBOLEHKAN • Biaya yang diperkenankan berupa pengurang (Bagi Pegawai Tetap): • Biaya Jabatan (5% X Penghasilan Bruto) Maksimum Rp.108.000,- per bulan. • Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar pegawai (Iuran Pensiun, THT/JHT). • Biaya yang diperkenankan sebagai pengurang (Bagi Pensiunan): • Biaya Pensiun (5% X Penghasilan Bruto) Maksimum rp. 36.000,- per bulan. • Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP) • Bagi Pegawai tetap dihitung dari: • Penghasilan bruto dikurangi dengan: • Biaya Jabatan • Iuran Pensiun yang dibayar sendiri oleh Pegawai (termasuk iuran Tabungan Hari Tua/ Tunjangan Hari Tua), kecuali THT Taspen dan THT Asabri. • Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP) Cont… • Bagi Penerima Pensiun dihitung dari: • Penghasilan Bruto dikurangi dengan: • Biaya Pensiun • PTKP • Bagi Pegawai Tidak Tetap dan Calon Pegawai dihitung dari: • Penghasilan Bruto dikurangi dengan: • PTKP • Bagi Distributor Perusahaan MLM atau Direct Selling dan Kegiatan sejenis lainnya adalah: • Penghasilan Bruto dikurangi dengan PTKP

TARIF PPh PASAL 21 • Tarif Umum Pasal 17 untuk orang pribadi, dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari: • Pegawai Tetap • Penerima Pensiun • Pegawai tidak tetap, Pemagang dan calon karyawan. • Distributor perusahaan MLM/Direct Selling dan Kegiatan Sejenis.

TARIF PPh PASAL 21 (Cont…) • Tarif 15% • Diterapkan atas Perkiraan Penghasilan neto yang dibayarkan atau terutang kepada Tenaga Ahli yang melakukan pekerjaan bebas (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai dan Aktuaris). • Besarnya Perkiraan Penghasilan Neto adalah 50% dari Penghasilan Bruto. • Tarif 5% • Diterapkan atas upah harian, mingguan, satuan, borongan dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp.200.000,- per hari tetapi tidak melebihi Rp.1.000.000,- dalam satu bulan atau tidak dibayarkan secara bulanan

TARIF PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL • Atas uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh Dana Pensiun dikenakan pajak dengan ketentuan sbb: • Atas Penghasilan Bruto Sebesar Rp.25.000.000,- tidak dikenakan pajak. • Atas Penghasilan Bruto diatas Rp.25.000.000,- dikenakan pajak dengan ketentuan sbb: • Diatas Rp.25 jt s/d 50 jt 5% • Diatas Rp.50 jt s/d 100 jt 10% • Diatas 100 jt s/d 200 jt 15% • Diatas Rp.200 jt 25%

TARIF PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL (Cont…) • Tarif 10% bersifat Final atas: • Komisi yang diterima petugas dinas luar asuransi dan petugas penjaja barang dagangan (bukan pegawai tetap). • Tarif 15% bersifat Final atas: • Honor yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS dan Anggota TNI/Polri, kecuali ditentukan lain oleh peraturan.

PPh PASAL 21 YANG DITANGGUNG PEMERINTAH • Sesuai dengan PP Nomor 47 tahun 2003 dan KMK Nomor 486/KMK.03/2003 tanggal 30 Oktober 2003 yang berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2003 disebutkan bahwa: • PPh yang terutang atas gaji, upah serta imbalan lainnya dari pekerjaan yang diterima oleh Pekerja sampai dengan Rp.1.000.000,- sebulan ditanggung oleh Pemerintah, dengan syarat total penghasilan bruto tidak melebihi Rp.2.000.000,- sebulan. • Untuk menghitung PPh yang ditanggung oleh Pemerintah dihitung secara bulanan dan tidak disetahunkan. • Contoh perhitungan PPh Pasal 21 sesuai KMK 486/KMK.03/2003 dapat dilihat pada lampiran tersendiri. • KMK ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2004

Pertemuan 4 PPh PASAL 21