Jürgen Habermas ( 18 Juni , 1929 , Düsseldorf )

1. JürgenHabermas(18 Juni, 1929, Düsseldorf)

2. filsuf dan sosiolog yang berada di dalam tradisi Critical Theory dan pragmatisme Amerika. Paling dikenal dengan sebuah konsep ruang publik yang didasarkan pada teori dan praktek 'aksi komunikatif'. • Karya-karyanyadiberi label Neo-Marxisme, • terfokuspadadasar-dasarpembentukanteorisosialdanepistemologi, • analisakapitalismedimasyarakatindustrialdandemokratis; kepastianhukumdidalamkonteksevolusisosiobudaya; danpolitikkontemporer, terutamaterjadidiJerman. • Diamengembangkansistemteori yang diabdikanuntukmenunjukkankemungkinanpenalaran, emansipasidankomunikasilogis-kritis yang terdapatdidalaminstitusiliberal modern

3. Figure 1.Elements of governance asa process of interaction

4. Konsep warga negara kembali muncul dalam kaitannya dengan administrasi modern dari perkembangan teori Birokrasi klasikTable 2. 2: Characteristics of changing public management paradigms • Sumber : Michael Hess and David Adams (2007)

5. Third Way Values • Keadilan (equality) • Perlindungan terhadap mereka yang lemah • Kebebasan sebagai otonomi • Tidak ada hak tanpa tanggung jawab • Tidak ada otoritas tanpa demokarsi • Pluralisme kosmopolitan • Konservatisme filosofis

6. Kritik Terhadap The Third Way • Diam terhadap ketidakadilan distribusi kekayaan dan kekuasaan • Lebih merupakan rasionalisasi kompromi politik antar golongan kiri dan golongan kanan dimana pihak kiri bergerak lebih dekat ke kanan

7. NPM Model 4: Public Service Orientation • A major concern with service quality • Reflection of users than customers • Stress on the development of societal learning • Stress on securing on participation and accountability • Perhatian utama dengan kwalitas pelayanan • Cerminan para penguna dibanding pelanggan • Penekanan pada pengembangan ttg pembelajaran masyarakat • Penekanan atas pengamanan pada tanggung-jawab dan keikutsertaan

8. perkembangan paradigma administrasi publik

9. Dimensi Kualitas Pelayanan dan Indikatornya Source : Denhardt & Denhardt (2003)

10. Pengertian pelayanan prima • Kegiatan membantu, menyiapkan, mengurus, dan menyediakan kebutuhan publik dalam bentuk barang ataupun jasa secara memuaskan • Service quality can mean as activity of supporting, preparing, managing, and providing public requirement in the form of goods and or service by satisfying

11. MENGUKUR KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PROVIDER CITIZENS STANDART PELAYANAN (SPM) INDEKS KEPUASAN (IKM) SERVICE QUALITY KUALITAS PELAYANAN (PELAYANAN PRIMA)

12. Beberapa regulasi menyangkut kualitas pelayanan publik Kepmenpan Nomor: Kep/25/Menpan/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Permenpan Nomor: Per/20/Menpan/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik Permenpan Nomor: Per/25/Menpan/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik. Permenpan Nomor: Per/26/Menpan/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik dalam rangka Pelaksanaan Kompetisi antar Kabupaten/Kota Pergub Jawa Timur Nomor 14 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

13. Barang dan jasa sebagai produk layanan • Esensinya terdiri daribarang publik (public goods) dan barang privat (private goods) • Istilah goods tidak hanya bersifat tangible tetapi juga bersifat intangible (service)

14. Beberapa prinsip UU No 25 Tahun 2009 (I) • Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. • UU ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. • Pembina pelayanan publik terdiri atas: a. pimpinan lembaga negara di tingkat pusat b. gubernur pada tingkat provinsi; c. bupati pada tingkat kabupaten; dan d. walikota pada tingkat kota.