1 / 59

PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGARAN 2013

PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGARAN 2013. OLEH Drs BAMBANG WISNU HANDOYO. BANTUL, 19 JUNI 201 2. LANDASAN BERPIKIR. UU 15/2004. UU 33/2004. UU 1/2004. UU 25/2004. UU 17/2003. PP. PP. PP. PP. PERMENDAGRI 13/2006. PERMENDAGRI 59/2007. UU 32/2004 Pasal 222 Pasal 237. PP 58/2005.

fonda
Download Presentation

PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGARAN 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGARAN 2013 OLEH Drs BAMBANG WISNU HANDOYO BANTUL, 19 JUNI 2012

  2. LANDASAN BERPIKIR UU 15/2004 UU 33/2004 UU 1/2004 UU 25/2004 UU 17/2003 PP PP PP PP PERMENDAGRI 13/2006 PERMENDAGRI 59/2007 UU 32/2004 Pasal 222 Pasal 237 PP 58/2005 PERMENDAGRI 21/2011 PERMENDAGRI 55/2008 Omnibus Regulation PERMENDAGRI 37/2012 Pemerintahan Daerah PERDA ??? PERGUB/PERGUB ????

  3. Pemerintah Pusat Renstra KL Pedoman Renja - KL Pedoman RKA-KL Rincian APBN Pedoman Diacu RPJP Nasional Pedoman RPJM Nasional RKP Pedoman RAPBN APBN Dijabar kan Diacu Diserasikan melalui Musrenbang Diperhatikan Dijabarkan RPJP Daerah RPJM Daerah RKP Daerah Pedoman RAPBD APBD Pedoman Diacu Renstra SKPD Pedoman Renja - SKPD Pedoman RKA - SKPD Rincian APBD Planning Budgeting AlurPerencanaandanPenganggaran Pedoman Pemerintah Daerah

  4. SKEDUL PERENCANAAN & PENGANGGARAN Pembahasan & Kesepakaan KUA antara KDH dgn DPRD (Juni) 6 Pembahasandan Kesepakatan PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni) Penetapan RKPD (Mei) 7 5 Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September) 4 8 MusrenbangKab/Kota (Maret) Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret) 9 Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD Oktober-November) 3 10 2 Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember) MusrenbangKecamatan (Februari) 11 1 Musrenbang Desa (Januari) Penetapan Perda APBD (Desember) 12 13 Penyusunan DPA SKPD Desember) Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya

  5. RPJM RPJMD 5 tahun 5 tahun Renstra SKPD 5 tahun 1 tahun 1 tahun Renja SKPD RKPD RKP 1 tahun 1 tahun Dibahas bersama DPRD KUA PPAS NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH RKA-SKPD PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD TAPD RAPERDA APBD 1 tahun SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD & APBN(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)

  6. ANATOMI APBD meliputi • BELANJA YANG DIARAHKAN • BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN MENGIKAT • BELANJA YANG DITENTUKAN PROSENTASE OLEH UU/PERATURAN LAINNYA • BELANJA PEMENUHAN URUSAN SESUAI SPM • BELANJA LAINNYA

  7. BELANJA YG DIARAHKAN BELANJA YG BERSIFAT WAJIB / MENGIKAT • BELANJA PEGAWAI • BELANJA BUNGA • KEGIATAN DPA-L • DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL ( spt PENDAMPINGAN DAK, e-KTP) • DAK • DBH-DR • DBH CUKAI TEMBAKAU • DANA BOS • DANA INSENTIF DAERAH • DANA PENYESUAIAN • BANTUAN KEUANGAN YG BERSIFAT KHUSUS

  8. BELANJA YG DITENTUKAN PROSENTASENYA SESUAI PER UU/PERATURAN LAINNYA • FUNGSI PENDIDIKAN 20 % DARI TOTAL BELANJA • URUSAN KESEHATAN 10 % DARI TOTAL BELANJA DILUAR GAJI • ADD 10 % DARI DANA PERIMBANGAN • DBH PAJAK KEPADA KAB/KOTA • BANTUAN PARPOL • INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK • BELANJA MODAL SEKURANGNYA 29 % dr BLJ DAERAH BELANJA YG DITENTUKAN PROSENTASENYA SESUAI PER UU/PERATURAN LAINNYA • 26 URUSAN WAJIB • (DILUAR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN • 8 URUSAN PILIHAN DIKAITKAN DENGAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD

  9. BELANJA HIBAH • BELANJA BANTUAN SOSIAL • BELANJA BANTUAN KEUANGAN • BELANJA TIDAK TERDUGA • BELANJA SUBSIDI BELANJA LAINNYA

  10. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013

  11. STRATEGI SINKRONISASI KEBIJAKAN RKP 2013 RKPD 2013 KUA/PPAS APBD

  12. Lanjutan…. KUA dan PPAS kabupaten/kota berpedoman pada RKPD kabupaten/kota Tahun 2013 yang telahdisinkronisasikandengan RKP Tahun 2013 danRKPD provinsi Tahun 2013.

  13. PRINSIP PENYUSUNAN APBD sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah; tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal; transparan; melibatkan partisipasi masyarakat; memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

  14. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD PENDAPATAN DAERAH merupakan perkiraan yang terukur, rasional dan memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. BELANJA DAERAH untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. pelaksanaan urusan wajib berdasarkan SPM yang telah ditetapkan. PEMBIAYAAN DAERAH menutup defisit atau memanfaatkan surplus

  15. Lanjutan …. Pendapatan daerah yang bersumber dari bankeu, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemprovatau pemerintah kab/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Dalam hal penetapan APBD penerima bantuan mendahului penetapan APBD pemberi bantuan, maka penganggaran bankeupada APBD penerima bantuan dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan perkadatentang penjabaran APBD penerima bantuan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk bantuan yang bersifat khusus, dan persetujuan DPRD untuk bankeuyang bersifat umum, untuk selanjutnya ditampung dalam P-APBD penerima bantuan. Dalam hal bankeuditerimasetelah P-APBD TA 2013, makabankeuditampung dalam LRA pemprovataupemerintahkab/kotapenerimabantuan.

  16. BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI • Disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas. • Untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2013. • Memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

  17. Lanjutan …. • Penyediaan dana askesberpedoman pada PP28/2003, Keputusan Bersama Menkes dan Mendagri No138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12/2009. • Penganggaran TP-PNSD, memperhatikan amanat Pasal 63 ayat (2) PP58/2005 dan Pasal 39 Permendagri 13/2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri 21/2011.

  18. Lanjutan …. BELANJA BUNGA • Bagi daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjamansupaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA2013. BELANJA SUBSIDI • Hanya diberikan kepada perusahaan/lembagatertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD harus terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar diketahui besaran subsidi yang akan diberikan, tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

  19. Lanjutan …. BELANJA HIBAH DAN BANSOS • Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mempedomani perkada yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial. BELANJA BAGI HASIL Penganggaran dana bagi hasil mempedomani UU 28/2009. Tata cara penganggarannyamemperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada TA2013, pelampauan target TA2012 yang belum direalisasikan ditampung dalam P-APBD TA 2013.

  20. Lanjutan …. BELANJA BANTUAN KEUANGAN • Pemprovatau pemerintah kab/kota dapat menganggarkan bankeukepada pemerintah daerah lainnya dan kepada desa denganpertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. • Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. • Bantuan keuangan kepada parpolberpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bankeukepada parpol. • Pemerintah kab/kota menganggarkan bankeukepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterimanya kecuali DAK sesuai Pasal 68 PP 72/2005.

  21. Lanjutan …. BELANJA TIDAK TERDUGA Penganggaran BTT dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi TA2011 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. BTT merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada TA2013, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

  22. Belanja Pegawai Lanjutan …. BELANJA LANGSUNG • Penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan. • Dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan. • Dalamsatukegiatantidak diperkenankan hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium Non PNSD.

  23. Lanjutan …. • Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan untuk penganggaran hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran A.VIII.a.1 Permendagri13/2006 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri 21/2011.

  24. BelanjaBarangdanJasa Lanjutan …. • Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan/dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. • Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Inpres11/2005 dan Permendagri11/2011.

  25. Lanjutan …. • Penganggaran untuk menghadiri diklat, bintek/sejenisnya yang terkait dengan pengembangan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemda, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam diklat, bintek/sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. • Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota berpedoman pada Permendagri57/2011.

  26. Lanjutan …. • Jumlahbelanja modal sekurang-kurangnya29% dari belanjadaerahsesuai amanatPerpres 5/2010. • Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerahberpedomanpadaPermendagri 17/2007dan memperhatikan standar barang berdasarkan Permendagri7/2006, sebagaimana diubah dengan Permendagri 11/2007. • Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah memperhatikan Perpres73/2011. Belanja Modal

  27. PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN • Penganggaran SiLPA didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA2012 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA2013 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA TA2012. • Masa penghapusan piutang PBB-P2 sebagai konsekuensi pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi PAD, berpedoman pada UU 28/2009.

  28. Lanjutan …. PENGELUARAN PEMBIAYAAN • Penyertaan modal pemdapada BUMN/BUMD dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan perdatentang penyertaan modal. Dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam perda, tidak perlu perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal belum melebihi jumlah yang telah ditetapkan pada perda tentang penyertaan modal.Dalam hal akan menambah melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah, dilakukan perubahan perda tentang penyertaan modal.

  29. Lanjutan …. • Dalam rangka penguatan struktur permodalan PDAM, bagian laba bersih PDAM yang layanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM harus diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. • Pemdadapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat, agar percepatan pemenuhan target pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% dan wilayah pedesaan sebanyak 60% sesuai target MDG’s tahun 2015 dapat segera tercapai.

  30. Lanjutan …. • Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) PP58/2005 dan Pasal 61 ayat (2) Permendagri13/2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri21/2011.

  31. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan • Pemdaharus melakukan pengendalian batas maksimal defisit APBD TA2013 dengan berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. • Dalam hal perhitungan penyusunan RAPBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemdaharus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemdamelakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

  32. TEKNIS PENYUSUNAN APBD • Penetapan APBD harus tepat waktu, paling lambat tanggal 31 Des2012 sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2) Permendagri 13/2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri21/2011. • Dalamhalrancangan KUA danrancangan PPAS telahdisampaikanpemdakepada DPRD paling lambatpertengahanJuni 2012, DPRD tidakmembahasataupembahasanbelumselesaisampaiakhirbulanJuli 2012, KDH melaporkanperkembangannyakepada MDN bagipemprovdankepadagubernurbagipemkab/kota. Selanjutnya, MDN dangubernurmemfasilitasipenyusunannya. • Sebaliknya, dalamhalrancangan KUA danrancangan PPAS belumdisampaikanolehpemdakepada DPRD paling lambatakhirbulanJuni 2012, DPRD melaporkanperkembangannyakepada MDN bagipemerintahprovinsidankepadagubernurbagipemerintahkab/kota. Selanjutnya, MDN dangubernurmemfasilitasipenyusunannya.

  33. Lanjutan …. • Dalamhalraperdatentang APBD disampaikanoleh KDH kepada DPRD paling lambatMinggu I Oktober 2012, sedangkanpembahasanbelumselesais.d. 30 Nopember 2012, maka KDH menyusunraperkadatentang APBD untukmendapatkanpengesahandari MDN bagi APBD ProvinsidanGubernurbagi APBD Kab/Kota sesuaiPasal 107 ayat (3) Permendagri 13/2006, sebagaimanatelahdiubahdenganPermendagri 21/2011. • Raperkadatentang APBD harusmemperhatikan: • Anggaranbelanjadibatasimaksimum = anggaranbelanja P-APBD TA 2012 atau APBD TA 2012 apabilatidakmelakukanperubahan. • Belanjadiprioritaskanuntukmendanaibelanja yang bersifatmengikatdanbersifat wajib. • Pelampauanbatastertinggidarijumlahpengeluaranhanyadiperkenankanapabilaadakebijakanpemerintahuntukkenaikangajidantunjangan PNSD sertapenyediaandanapendampingatasprogdan keg yang ditetapkanolehpemerintahserta BBH pajakdanretribusidaerah yang mengalamikenaikanakibatadanyakenaikan target pendapatandaerahdaripajakdanretribusidari TA 2013.

  34. Lanjutan …. • P-APBD TA 2013 harusdilakukansetelahpenetapanperdatentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD TA 2012 danlaporan semester pertamapelaksanaan APBD TA 2013. • Persetujuanbersamaantarapemdadan DPRD terhadapraperda P-APBD TA 2013 ditetapkan paling lambatakhir September 2013. • Dalam P-APBD TA 2013, pemdatidakdiperkenankanuntukmenganggarkankegiatanpadakelompokbelanjalangsungdanjenisbelanjabankeu yang bersifatkhususkepadapemerintahkab/kotadanpemerintahdesapadakelompokbelanjatidaklangsung, apabiladariaspekwaktudantahapanpelaksanaankegiatansertabankeu yang bersifatkhusustersebutdiperkirakantidakselesais.d.akhir TA 2013.

  35. Lanjutan …. • Raperda APBD/P-APBD sebelumditetapkanmenjadiperdaharusdilakukanevaluasisesuaiketentuanPasal 185, Pasal 186, danPasal 188 UU 32/2004, jo. Pasal 110, Pasal 111, Pasal 173, Pasal 174 Permendagri 13/2006, sebagaimanatelahdiubahdenganPermendagri 21/2011. • Banggar DPRD bersama-sama TAPD harusmelakukanpenyempurnaanatasraperda APBD/P-APBD berdasarkanhasilevaluasiterhadapraperda APBD/P-APBD paling lama 7 harikerjasetelahhasilevaluasi MDN diterimaolehGubuntuk APBD provinsidanhasilevaluasiGubditerimaolehBupati/Walikotauntuk APBD kab/kota. HasilpenyempurnaanditetapkandalamKeputusanPimpinan DPRD, danmenjadidasarpenetapanperda APBD/P-APBD. KeputusanPimpinan DPRD bersifat final dandilaporkanpadasidangparipurnaberikutnya, sesuaimaksudPasal 114 Permendagri 13/2006, sebagaimanatelahdiubahdenganPermendagri 21/2011.

  36. HAL – HAL KHUSUS LAINNYA • Dalamrangkaoptimalisasipenggunaan DBH-DR tahun-tahunanggaransebelumnya yang hinggasaatinibelumdimanfaatkandan/ataumasihada di rekeningkasumumdaerahsebagaiSiLPA TA 2012, pemdamenganggarkankembalidalam APBD TA 2013 untukmenunjang program dankegiatan yang terkaitdenganreboisasihutandanlahandenganberpedomanpadaperUU-an. • Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk melaksanakan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal) sesuai dengan PMK yang dijabarkan dengan keputusan gubernur.

  37. Lanjutan …. • Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, pemdasecara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan, termasuk dana BOS yang bersumber dari APBD. • Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemdasecara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) UU 36/2009. • Penjelasan Pasal 171 ayat (2) UU36/2009 menegaskan bahwa bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap.

  38. Lanjutan …. • Dalam rangka mendukung efektifitas implementasi program penanggulangan kemiskinan melalui PNPMPerdesaan dan Perkotaan, pemdaharus menyediakan dana pendamping yang bersumber dari APBD dan dianggarkan pada jenis belanja bansossesuai PMK 168/PMK.07/2009. • Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuda, pemdasecara bertahap meningkatkan akuntabilitas penggunaan belanja perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip at cost sekurang-kurangnya untuk pertanggung-jawaban biaya transport dan menghindari adanya penganggaran yang bersifat “paket”. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan keputusan KDH.

  39. Lanjutan …. • Untuk meningkatkan efektifitas penyusunan anggaran BOS TA2013, pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa dana BOS yang bersumber dari APBN dan APBD Prov/Kab/Kota diperuntukkan bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun, yang penganggarandanpenggunaannya mempedomaniperaturan perundang-undangan. • Untukkebutuhanpendanaandalammendukungterlaksananyatugasdanfungsi TP-PKK prov/kab/kota, pemerintahdaerahmenganggarkanprogram dankegiatanpada SKPD yang secarafungsionalterkaitdenganpemberdayaandankesejahteraankeluarga.

  40. Lanjutan …. • Penganggaran program “Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah” mengacu pada Lampiran A.VII Permendagri 13/2006, sebagaimanatelahdiubahdenganPermendagri 21/ 2011. • DPAL-SKPD mempedomaniPasal 138 Permendagri13/2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri21/2011. • Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada TA sebelumnya, harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD TA 2013 sesuai kode rekening berkenaan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas perkada tentang penjabaran APBD TA2013, dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam P-APBD TA2013.

  41. Lanjutan …. • Dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat diluar cakupan pelayanan JAMKESMAS dan JAMPERSAL, pemerintah daerah harus menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. • Pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk menganggarkan belanja tali asih kepada PNSD dan penawaran kepada PNSD yang pensiun dini dengan uang pesangon, mengingat tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya.

  42. Lanjutan …. • Pemerintah daerah mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBD TA2013 dengan kebijakan nasional

  43. PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD (PERUBAHAN PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2011)

  44. LATAR BELAKANG PERUBAHAN • Mengatasi permasalahan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD atas implementasiPermendagri No. 32 Tahun 2011 antara lain : • Penegasan penggunaan nomenklatur obyek belanja Hibah dan rincian obyek belanja Hibah dan Bantuan Sosial • Pengaturan kembali Nama dan besaran pemberian Hibah dan Bantuan Sosial kpd masing2 penerima dicantumkan pada lampiran tersendiri dlm Perkada ttg Penjabaran • Mengakomodasi pemberian Bantuan Sosial kpd individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

  45. H I B A H PENGANGGARAN Pasal 11 REVISI 11 & 11A • Hibahberupauangdianggarkandalamkel BTL, jenis, obyekdanrincianobyekbelanjahibahpada PPKD, meliputi: • Pemerintah; • Pemerintahdaerahlainnya; • Perusahaan daerah; • Masyarakat; dan • Organisasikemasyarakatan. • HibahberupabarangataujasadianggarkanpadaKel BL, (tetapsama) • Rinciannamapenerima, alamatdanbesaranhibahdicantumkandalamLampiran III PerkadattgPenjabaran APBD secaratersendiri. • Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok BTL, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD. • Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan pada Kel BL, jenis belanja barang dan jasa, obyek dan rincian obyek hibah barang pd pihak ketiga/masy pada SKPD • Rincian obyek belanja dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

  46. DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA Pasal 30A Permendagri 32/2011

  47. BANTUAN SOSIAL Pemberianbantuansosial Pemerintahdaerahdapatmemberikanbantuansosialkepada : • individu,keluarga, dan/ataumasyarakatygmengalamikeadaanygtdkstabilsebagaiakibatdarikrisissosial, ekonomi, politik, bencana, ataufenomenaalam agar dapatmemenuhikebutuhanhidup minimum; • lembaga non pemerintahanbidangpendidikan, keagamaan, danbidang lain yang berperanuntukmelindungiindividu, kelompok, dan/ataumasyarakatdarikemungkinanterjadinyaresiko sosial. Pasal 23 Permendagri 32/2011

  48. BANTUAN SOSIAL Pasal 23A (sISIPAN) • Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga terdiri dari : • yang direncanakan dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD. • yang tidak dapat direncanakan sebelumnya: dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. • Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan

  49. BANTUAN SOSIAL PENGANGGARAN Pasal 30 REVISI Psl 30 & 30A • Bansosbrpuangdianggarkandlmkel BTL, jenis, obyek, danrincianobyekbelanjabansospd PPKD, meliputi: • individudan/ataukeluarga • masyarakat; • lembaga non pemerintahan • Bansosbrpbarangdiang-garkan pd Kel BL, (ttpsama) • Daftarnamapenerima, alamatpenerimadanbesaranbansosdlmLampiran IV PerkadattgPenjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak direncanakan • Bansos berupa uang dianggarkan dalam kel BTL, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD. • BansosberupabarangdianggarkanpadaKel BL, jenisbelanjabarangdanjasa, obyekdanrincianobyekbansosbarang pd pihakketiga/masypada SKPD • Dalamrincianobyekbelanjadicantumkannamapenerimadanbesaranbantuansosial Pasal 30 Permendagri 32/2011

  50. DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA Pasal 30A Permendagri 32/2011

More Related