1 / 47

Data Epidemiologi untuk Pengambilan Keputusan (Sistem Surveilans-respons)

Data Epidemiologi untuk Pengambilan Keputusan (Sistem Surveilans-respons). Sutjipto Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan (PMPK) FK UGM. Tujuan. Peserta pelatihan memahami definisi surveilans Peserta pelatihan memahami fungsi dan tujuan kegiatan surveilans epidemiologi

hans
Download Presentation

Data Epidemiologi untuk Pengambilan Keputusan (Sistem Surveilans-respons)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Data Epidemiologi untuk Pengambilan Keputusan(Sistem Surveilans-respons) Sutjipto Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan (PMPK) FK UGM

  2. Tujuan • Peserta pelatihan memahami definisi surveilans • Peserta pelatihan memahami fungsi dan tujuan kegiatan surveilans epidemiologi • Peserta pelatihan memahami ruang lingkup surveilans epidemiologi • Peserta pelatihan memahami arti data dan informasi epidemiologi • Peserta pelatihan memahami kerangka konsep surveilans respons

  3. Isi • Definisi surveilans epidemiologi • Fungsi surveilans • Tujuan kegiatan surveilans • Ruang lingkup surveilans epidemiologi • Pengorganisasian surveilans • Pengertian data dan informasi kesehatan • Kerangka konsep surveilans respons yang meliputi fungsi pokok, fungsi pendukung, mutu surveilans dan struktur surveilans.

  4. Permenkes 971 tahun 2009 pasal 19 menyebutkanbahwakompetensiKepalaDinasKesehatanProvinsi/Kabupaten/Kota : HarusmengetahuikonsepSurveilansRespons . TelahmengikutipelatihanSurveilansEpidemiologi, yang harusdipenuhisebelumatau paling lama 1 (satu) tahunpertamasetelahmendudukijabatanstruktural.

  5. Surveilans (WHO) • surveilans adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data secara sistematik dan terus menerus serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan

  6. Surveilans (Kepmenkes RI No. 1116, 2003) • surveilans epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan.

  7. Fungsi Surveilans • Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan merupakan subsistem dari SIKNAS, yang mempunyai fungsi strategis sebagai intelijen dan mampu berkontribusi dalam penyediaan data dan informasi epidemiologi

  8. Tujuan • Tersedianya data dan informasi epidemiologi sebagai dasar manajemen kesehatan untuk pengambilan keputusan • Untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program kesehatan dan peningkatan kewaspadaan serta respon kejadian luar biasa

  9. Ruang lingkup • 1. Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular • 2. Surveilans Epidemiologi Penyakit Tidak Menular • 3. Surveilans Epidemiologi Kesehatan Lingkungan dan Perilaku • 4. Surveilans Epidemiologi Masalah Kesehatan • 5. Surveilans Epidemiologi Kesehatan Matra

  10. Aktifitas surveilans yang sustainable Proses pengumpulan data epidemiologi secara sistematis sebagai aktifitas rutin Pengolahan dan analisa serta interpretasi data agar menghasilkan informasi epidemiologi Penggunanan informasi untuk melakukan tindakan perbaikan atau peningkatan program untuk penyelesaian masalah

  11. - TDK LENGKAP • TDK AKURAT • TDK TEPAT WAKTU DATA,INFORMASI YANG DIJUMPAI KUALITAS DATA/INFO ??

  12. Pola Pengambilan keputusan (AKIBAT KETIDAK SIAPAN DATA-INFORMASI) INTUITIF DATA/INFO POLITIK

  13. INFORMASI = SESUATU YG DPT MENGHILANG- KAN KE-RAGU2-AN DLM PENGAMBILAN KEPU- TUSAN INFORMASI = DATA YANG SUDAH DI KUM- PULKAN, DIOLAH, DIANALISIS, DAN DI INTERPRETASI • RELEVAN • TEPAT • CEPAT PENGELOLA DATA & INFO INFORMASI ADALAH DATA YG TELAH DIKUMPULKAN, DIOLAH, DI ANALISIS, DAN DI INTERPRETASI, SEHINGGA DAPAT DIPERGUNAKAN DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN MANAJER

  14. INDIKATOR DATA Informasi

  15. INFORMASI YG DIHARAPKAN: • SESUAI KEBUTUHAN  UTK PENGAMBILAN KEPUTUSAN • SESUAI DG FAKTA/KENYATAAN  PENCATATAN HRS BENAR • CEPAT/TERSEDIA SAAT DIBUTUHKAN  PENERAPAN TEPAT CEPAT

  16. Sistem Informasi Kesehatan (WHO, 2000) • Suatu sistem informasi kesehatan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari suatu sistem kesehatan • Sistem Informasi Kesehatan yang efektif memberikan dukungan informasi bagi proses pengambilan keputusan disemua jenjang. Sistem Informasi harus merupakan alat yang efektif bagi manajemen.

  17. Apakah sudah ada pengaturan sistem surveillance oleh pusat? Kepmenkes no.1116/SK/VIII/2003  dalam sistem surveilans : • Dibentuk unit surveilans dan unit pelaksana teknis surveilans • Dibentuk jejaring surveilans antara unit-unit tersebut

  18. Pengorganisasian(Kepmenkes RI No. 1116, 2003) • Setiap instansi kesehatan pemerintah, instansi kesehatan propinsi, instansi kesehatan kabupaten/kota dan lembaga kesehatan masyarakat dan swasta wajib menyelenggarakan surveilans epidemiologi, baik secara fungsional atau struktural

  19. UPT Lembaga lain Terkait, mis : BTKL, POM Walikota/ Bupati Unit Surveilans Lintas Dinas Jejaring Surveilans Kepala Dinas Kesehatan Unit Surveilans Bagian Tata Usaha Bidang Bidang Bidang Bidang Kegiatan Surveilans Kegiatan Surveilans Kegiatan Surveilans Kegiatan Surveilans Jejaring Surveilans

  20. Bagaimana kondisi sebenarnya

  21. Apakah sistem pusat ini berjalan? Penelitian di berbagai propinsi dan kabupaten menunjukkan: • Belum berjalan secara maksimal di daerah • Belum ada Perda atau Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang merujuk ke KepMenkes. • Pusat merasa sudah melakukan dengan surveilance di Program vertikal

  22. Riset PMPK-DHS-1 • Tahun 2007 – 2009 PusatManajemenPelayananKesehatan (PMPK) FakultasKedokteran UGM, Projek DHS-I, •  risetmengenaipenguatanSistemSurveilans-ResponsKesehatanIbu, NeonatusdanAnak • di 6 propinsi (Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Riau, NAD dan Bengkulu) •  16 kabupaten/kota.

  23. Pengamatan di daerah • Ketidakjelasan “rumah” secarahukumdanjabatanfungsionalepidemiologdidaerah • Unit pendukungsurveilans/unit surveilanssebagai “rumah” bagiparaepidemiologbelumada, • Jabatanfungsionalepidemiolog • SuratKeputusanMenkes no 267 tahun 2008 mengaturpengorganisasianDinasKesehatanditingkatdaerah, tidakmemilikikekuatanhukum .

  24. Pengamatandipusat • Belum ada Unit Surveilans pusat yang tugas pokok dan fungsinya mengolah dan menginterpretasi data surveilans sehingga menjadi informasi kesehatan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan.

  25. Situasi saat ini • Surveillance banyak didanai dari pemerintah pusat • Dana masuk dalam anggaran pusat yang bersifat vertikal program • Tidak ada dana untuk pengembangan surveillance di daerah. • Respon surveilance pusat banyak ke pencegahan tertier. Pencegahan sekunder-primer jarang.

  26. Perjalanan Alamiah Penyakit Prev I Prev II Prev III Mulai ResTI Mulai Sakit Mulai sakit Klinis Sembuh, Catat, atau Mati Kasus ResTi Kasus A-Simptomatik Kasus Simptomatik Perjalanan Alamiah Penyakit = Proses kasus utk UKP = Himpunan kasus utk UKM

  27. Situasi saat ini: • Propinsi Program KIA Program TB Program Gizi Program ....dll • Pusat • Kabupaten

  28. Situasi Surveillance saat ini mengikuti program pusat: • Propinsi Surveillance Program KIA Surveillance Program TB Surveillance Program Gizi Surveillance Program ....dll • Pusat • Kabupaten

  29. Kelemahan: Daerah tidak melakukan surveillance secara maksimal • Propinsi Surveillance Program KIA Surveillance Program TB Surveillance Program Gizi Surveillance Program ....dll • Pusat • Kabupaten Laporan tercerai berai. Belum ada analisis di daerah

  30. Mengapa? Daerah tidak mempunyai Unit Pendukung Surveillance yang mantap • Propinsi Surveillance Program KIA Surveillance Program TB Surveillance Program Gizi Surveillance Program ....dll • Pusat • Kabupaten

  31. UPT Lembaga lain Terkait, mis : BTKL, POM Walikota/ Bupati Unit Surveilans Lintas Dinas Jejaring Surveilans Kepala Dinas Kesehatan Unit PendukungSurveilans Bagian Tata Usaha Bidang Bidang Bidang Bidang Kegiatan Surveilans Kegiatan Surveilans Kegiatan Surveilans Kegiatan Surveilans Jejaring Surveilans Unit Pendukung Surveilans belum berkembang, perlu kedudukan dan dana

  32. Mengembangkan dengan dana APBD Mengapa? Unit pendukung Surveilans merupakan Unit di pemerintah daerah yang dibutuhkan eksekutif Dana pusat biasanya sektoral (vertikal) , bukan bersifat wide (horisontal) Secara politis lebih dekat dengan penguasa daerah Bagaimana strategi pendanaan agar Unit Pendukung Surveilance dapat berkembang di daerah?

  33. APBN • Propinsi Surveillance Program KIA Surveillance Program TB Surveillance Program Gizi Surveillance Program ....dll • Pusat • Kabupaten APBD

  34. Harapan masa depan

  35. Kerangka konsep Sistem Surveilans - Respons

  36. Proses Impact Input Output Outcome Monitoring Surveilans Evaluasi Output = Hasil langsung program. Outcome = perubahan status kesehatan yg diakibatkan oleh FR/Agen Penyakit/program pengendalian penyakit.

  37. Konsep Sistem Surveilens-Respons (WHO,2004)

  38. Konsep Sistem Surveilens-Respons (WHO,2004) Struktur Surveilens Fungsi-Fungsi Pokok Mutu Surveilens Fungsi-Fungsi Pendukung

  39. 8 Langkah Fungsi Pokok Surveilans-Respons BULETIN elektronik DeteksiKasus Feedback Registrasi ResponsTerencana ResponsSegera BULETIN elektronik Pelaporan AnalisisdanInterpretasikasus Konfrimasi kasus

  40. Surveilans - respons

  41. Fungsi-Fungsi Pendukung • Perumusan Protap & Petunjuk • Pelatihan • Supervisi • Komunikasi • Pengadaan Sumberdaya • Koordinasi.

  42. Timeliness Completeness Usefulness Sensitivity Specificity Representativeness Simplicity Flexibility Acceptability Reliability Positive Predictive Value Mutu Surveilans

  43. Struktur surveilens • Undang2, legislasi, peraturan • IHR compliance • Strategi surveilens • Penyaluran data antar-tingkat administratif • Penjaringan/kemitraan

  44. System Surveilans yang baik akan menghasilkan informasi epidemiologi untuk pengambilan keputusan  respons • Respons tanpa didukung oleh system surveilans yang baik adalah respons yang konyol

  45. Bacaan lebih lanjut yang ada di web • Keputusan Menteri Kesehatan RI no 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang pedoman penyelenggaraan system surveilans epidemiologi kesehatan • Overview of the WHO framework for monitoring and evaluating surveillance and response system for communicable diseases, WHO (2004) • Conceptual framework of public health surveillance and action and its application in health sector reform, Mc Nabb,SJ etal (2002), BMC Public Health 1-9

  46. Bacaan lebih lanjut yang ada di web (lanjutan) • Kebijakan Surveilans Respons dan Sistem Informasi Kesehatan di Pusat dan Daerah, Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan FK UGM (2010), Policy Brief • Pengantar Policy Brief Kebijakan Surveilans Respons dan Sistem Informasi Kesehatan di Pusat dan Daerah, Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan FK UGM (2010)

  47. TerimaKasih..…. 47

More Related