REVIEW CHAPTER 4 REFORMERS' ACTIVITIES – WHAT DID THEY DO?

1. REVIEW CHAPTER 4REFORMERS' ACTIVITIES – WHAT DID THEY DO? Oleh : Taufiq Ade Nurfahmi F1B007019 Tito Adityo W F1B007083 Ade Luthfi J. Arif F1B008018 Nanda Dian Sari F1B008034 Abd. Bunga F1B008061 Adrian Arvin F1B008078 MiyaVenny F F1B008095 Adila C F1B009005 R . A. Yuninda F1B009030 Masfufah F1B009048 Fatwa Lutvie F1B009067

2. Pada periode 1980-an sampai 1990-an, program reformasi diadakan untuk memecahkan masalah inefisiensi, pelayanan publik yang buruk, akuntabilitas, dan tekanan fiscal. New Public Management (NPM) mendominasi kebijakan saat itu, yang kemudian diterapkan oleh beberapa Negara kecil yang memiliki karakteristik radikal top-down yang tidak memiliki kelembagaan dan konstitusi serta struktur Negara yang relative sederhana, seperti Selandia Baru, Inggris, dan Australia.

3. Secara umum reformasi sektor publik terbagi dalam 4 bidang pengaturan kelembagaan, yaitu : • Pengaturan pengeluaran • Manajemen personaliaan dan pelayanan sipil • Struktur organisasi eksekutif • Peran dan beban kebijkan yang dilakukan oleh pemerintah

4. Menurut Schick (1998) bahwa dimana ada reformasi sektor publik maka akan terdapat tidak disiplin kinerja pada pegawai negeri maupun politisi yang telah berakar dalam budaya organisasi di sektor publik. Reformasi dimaksudkan untuk mencapai atau memperkuat disiplin sektor publik. Dalam sistem penganggaran ada sistem baru yang disebut dengan sistem remunerasi, tujuannya adalah untuk menarik staf yang kompeten. Pendekatan reformasi di atas bertujuan untuk fragmentasi, menyediakan layanan sipil yang diperkuat dengan kapasitas manajemen, dan untuk menyediakan dasar yang lebih baik bagi pengembangan manajemen pelayanan sipil.

5. Dalamreformasisemuasektorpublik, danadanyaPeningkatanreformasiitubisadilakukanmelalui : • Agregatbiaya,penguranganpengerasananggaran yang selalumenuaikendalabaiktransparansipenganggaranbiayamaupunefisiensidalammengimplementasikannyadipublik. Peningkatandalammelakukanperubahandenganmelakukanperbaikan yang berorientasipada line-item penganggarandenganmengubah format anggaran yang melihatjangkapanjangyaitukemasadepan • Reformasikeuangandalamlembagajugadapatdilakukandenganmemperkenalkan double-entry pembukuandanakrualakuntansi

6. Dalambidangmanajemenreformasidapatdilakukandenganreformasi audit penguatantradisionalkeuangandankepatuhan audit danmelakukankinerjabeberapa audit. • Advance reformasidapatjugadilakukandenganmelembagakan audit kinerjadilembaga audit tertinggidanlembaga audit internal karir • Mengubahkinerjapembangunandarisistemtertutupkearah “positionbased” dengandorongandari lateral yang masukdalamsuatuinstansi. Dalam New Public Management, sektorswastamempunyaiperananbesardalamkinerjamaupunpemberiankeputusan. Pemerintahhanyamemberikanpengawasandalamkinerjamereka. Organisasipemberipelayananselalumelakukanpersaingandenganorganisasi lain agar bisamemberikanpelayanan yang benar-benarmemuaskan.

7. Kesimpulan Kelompok Pengaturan pengeluaran, Manajemen personalia dan pelayanan sipil, Struktur organisasi eksekutif, Peran dan beban kebijkan yang dilakukan oleh pemerintah. Reformasi birokrasi di Indonesia yaitu dengan cara sejauh mana pelayan publik dapat diimplementasikan dengan baik tidak hanya pada sektor pusat akan tetapi pada daerah, jenjang karir suatu pegawai negeri sipil pun haruslah diperhatikan dengan adanya pengaturan masa produktif pegawai, juga dalam penerimaan pegawai diadakan pengujian yang kompetitif yang nantinya akan menghasilkan pegawai yang kompeten dalam bidangnya.

8. Dalam proses reformasi kebijakan yang dibuat tidak hanya berimplikasi pada pusat pemerintahan tapi juga menyeluruh ke daerah-daerah yang ada, tidak adanya unsur-unsur KKN dalam birokrasi pemerintah. Mungkin dengan memperhatikan aspek-aspek seperti itu Negara kita akan lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahnya, sehingga nantinya tidak hanya pemerintah saja yang sejahtera tapi rakyatnya pun sejahtera.