1 / 34

PERKEMBANGAN APBN TA 2011-2014

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan PMK-16/PJ.03/2013 sbgm telah diubah terakhir dengan PMK-132/PJ.03/2013. TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN.

herman-frazier
Download Presentation

PERKEMBANGAN APBN TA 2011-2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan PMK-16/PJ.03/2013 sbgm telah diubah terakhir dengan PMK-132/PJ.03/2013 TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN

  2. Latar belakang perlunya data untuk mendukung pelaksanaan sistem self assessment secara murni dan konsisten, DJP perlu memiliki infrastruktur yang dapat digunakan untuk mendeteksi secara cepat dan akurat terhadap kemungkinan ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

  3. PERKEMBANGAN APBN TA 2011-2014 2011 2012 2013 APBNP 2014 • PENDAPATAN NEGARA • PenerimaanDalamNegeri • PenerimaanPerpajakan • Penerimaan Negara BukanPajak • PenerimaanHibah • BELANJA NEGARA • BelanjaPemerintahPusat • Belanja K/L • Belanja non K/L • Transfer ke Daerah • Dana Perimbangan • Dana OtsusdanPenyesuaian • KESEIMBANGAN PRIMER • SURPLUS/(DEFISIT) • PEMBIAYAAN 1.210,6 1.205,3 873,9 331,5 5,3 1.295,0 883,7 417,6 466,1 411,3 347,2 64,1 8,9 (84,4) 130,9 1.338,1 1.332,3 980,5 351,8 5,8 1.491,4 1.010,6 489,4 521,1 480,6 411,3 69,4 (52,8) (153,3) 175,2 1.502,0 1.497,5 1.148,4 349,2 4,5 1.726,2 1.196,8 622,0 574,8 529,4 445,5 83,8 (111,7) (224,2) 224,2 1.667,1 1.665,8 1.280,4 385,4 1,4 1.842,5 1.249,9 637,8 612,1 592,6 487,9 104,6 (54,1) (175,4) 175,4

  4. Tren Transfer Ke Daerah Tahun 2008 - 2014 (Rp Triliun)

  5. Postur Transfer ke Daerah dalam APBN 2014 dalammiliar rupiah

  6. …lanjutan Postur Transfer ke Daerah dalam APBN 2014 dalammiliar rupiah • PPh Ps. 25 dan Ps.29 WPOPDN • PPh Ps.21

  7. Skema DBH Pajak DBH PAJAK Dibagi rata keKab/Kota (6,5%) Pusat (10%) InsentifKab/Kota (3,5%) PBB Provinsi (16,2%) Daerah (90%) Kab/Kota (64,8%) BiayaPungut (9%) • PPh Ps. 25 dan Ps.29 WPOPDN, • PPh Ps.21 Pusat (80%) Provinsi (8%) Daerah (20%) Kab/Kota (12%) Pusat (98%) Provinsi (30%) CukaiHasilTembakau Kab/Kota Penghasil (40%) Daerah (2%) Kab/Kota Pemerataan (30%)

  8. …lanjutan Postur Transfer ke Daerah dalam APBN 2014 dalammiliar rupiah

  9. Deskripsi APBD

  10. TREN PENDAPATAN DAERAH TA 2008-2013 • Pendapatandaerahsetiaptahunnyasemakinmeningkat; • Pendapatanterbesarberasaldaridana transfer; • PAD merupakankomponenterkecildaripendapatan.

  11. PROPORSI PENDAPATAN PROVINSI DAN KAB./KOTA TA 2008-2013 • Rasiopendapatanterbesaruntukkab./kotabersumberdaridana transfer; • Komposisi PAD untukkab./kotameningkatsetiaptahunnya, berkisar 6-10%; • Rasiopendapatanprovinsidaridanatranfersecaraumumsemakinmenurun, dancukupberimbangdibandingkandengan PAD;

  12. SUMMARY • Penerimaan APBN terbesarberasaldaripenerimaanperpajakan; • Sebesar 31,7% belanja APBN merupakan transfer kedaerah; • Tingkat ketergantungan APBD terhadap APBN tinggidiatas 50%; • Belanja APBD untukProvinsitertinggiadalahBelanjaLainnya (Hibah, Bansos, dll); • Belanja APBD untukKab./Kota tertinggiterletakpadaBelanjaPegawai.

  13. PMK 132/PMK.03/2013 Denganfungsipajak yang menjadipenopangutama APBN dan APBD, khususuntukmengamankanpenerimaanpajakpusat, telahditetapkan PMK Nomor132/PMK. 03/2013tentangRincianJenisDatadanInformasisertaTataCaraPenyampaianDatadanInformasi yang Berkaitandenganperpajakan 13

  14. APBD (REKAPITULASI se wil Kanwil Jabar II) TAHUN 2014 Dana Perimbanganmenyumbang 61,5% dari Total Pendapatan Daerah

  15. Dasar Hukum Pasal 35A UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 1 PP NOMOR 31 TH 2012 TENTANG PEMBERIAN DAN PENGHIMPUNAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN 2 PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 95/PMK.03/2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PMK NOMOR 16/PMK.03/2013 TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN 3

  16. Data dan Informasi ? Psl 1 (2) PP 31 Thn 2012 Data dan Informasi adalah kumpulan angka, huruf, kata, dan/atau citra, yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku, atau catatan serta keterangan tertulis, yang dapat memberikan petunjuk mengenai penghasilan dan/atau kekayaan/harta orang pribadi atau badan, termasuk kegiatan usaha atau pekerjaan bebas orang pribadi atau badan

  17. Instansi - I I – L – A - P YANG WAJIB MENYERAHKAN DATA • kementerian • lembaga pemerintah non kementerian • instansi pada pemerintah provinsi • instansi pada pemerintah kabupaten/kota • instansi pemerintah lainnya • Lembaga - L • lembaga negara • lembaga pada pemerintah provinsi • lembaga pada pemerintah kabupaten/kota • lembaga pemerintah lainnya dan • lembaga non pemerintah • Asosiasi - A • kamar dagang dan industri • himpunan bank-bank milik negara • perhimpunan bank-bank umum nasional • ikatan akuntan publik Indonesia • asosiasi pengusaha Indonesia • gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia • himpunan pengusaha muda Indonesia • ikatan konsultan pajak Indonesia • gabungan pengusaha ekspor Indonesia • asosiasi pengusaha ritel Indonesia Jenis dan Rincian Data tercantum dalam Lampiran PMK -132/PMK.03/2013 Psl 3 (3) PP 31 Thn 2012 • Pihak Lain - P

  18. Data dan informasi dari Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Provinsi • data kepemilikan kendaraan bermotor Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota • data kepemilikan hotel/penginapan • data kepemilikan restoran • data usaha hiburan • data surat izin usaha • data BPHTB • data IMB

  19. Jenis dan Cara Penyampaiannya Data Cara Penyampaian Data : • secara online • Secara manual • Bentuk Data: • Elektronik (softcopy) • Hardcopy • Data pertama kali dikirim ke Kanwil Jawa Barat II paling lambat 15 Maret 2014 • sesuai PMK -132/PMK.03/2013 DATA BERIKUTNYA DISAMPAIKAN PER SEMESTER SESUAI KONDISI TERAKHIR Pimpinan dari Instansi Pemerintah, Lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib data dan Informasi dalam jangka waktu 6 bulan sejak diterbitkan PMK

  20. Kondisi dan Permalasahan Penyampaian Data dan Informasi dari ILAP (Instansi, Lembaga, Asosiasi dan Pihak Lain): • Data dan Informasi belum atau hanya sebagian yang disampaikan oleh ILAP (terdapat beberapa Dinas/Badan di pemda yang belum menyampaikan data dan informasi) • Penyampaian data dan Informasi terlambat dari batas waktu yang ditentukan dalam PMK-132/PMK.03/2013 yaitu untuk pertama kali tanggal 15 Maret 2014. • Data yang disampaikan oleh ILAP dalam bentuk hard copy • Kelengakapan informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan Jenis Informasi yang dipersyaratkan dalam PMK-132/PMK.03/2013, misalnya data kendaraan tidak mencantumkan alamat pemiliknya, dsb. • Data yang disampaikan tidak up to date atau merupakan data lama. Misalnya Data IMB yang diberikan IMB tahun 2011 ke bawah. • Data yang ada sebagian besar tidak ada NPWP nya sehingga penggunaan data lebih lanjut masih memerlukan proses matching data dengan database NPWP master file.

  21. Contoh Kelemahan data Yang Dikirim Data Izin Mendirikan Bangunan – FORMAT STANDAR SESUAI PMK-132 Data Izin Mendirikan Bangunan – DATA YANG DIKIRM KE DJP NPWP TIDAK ADA Perlu penambahan NPWP dengan cara: - Menambah persyaratan NPWP yang Valid dalam permohonan IMB - Menambahkan jenis data dalam database IMB atau perijinan lainnya - Merekam NPWP dalam database perijinan/BPPT

  22. SOLUSI DAN TINDAK LANJUT : • Perlu penunjukan pejabat tertentu yang diberikan wewenang menyampaikan data, supaya komunikasi antara pihak DJP dan pihak Pemda lebih mudah. Misalnya petugas yang dihubungi oleh Kanwil dapat langsung ke yang bersangkutan. Mohon agar dapat diberikan nama petugas yang bersangkutan, misalnya melekat pada jabatan. • Pembuatan SOP /Tata Cara Penyampaian data dan informasi oleh masing-masing instansi ke DJP supaya diperjelas prosedur teknisnya. • Proses penyampaian data oleh pemda harus up to date sesuai saat terakhir data tersebut disajikan. • Penyampaian data lebih baik dalam bentuk digital dengan format minimal excel, atau kalau cukup besar bisa dalam bentuk database.

  23. SOLUSI DAN TINDAK LANJUT : • Penambahan data NPWP dalam setiap jenis data dalam database yang ada di pemda untuk memudahkan matching data • Penambahan persyaratan dalam pemberian ijin pada instasi pemda terutama BPPT/Perijinan Terpadu untuk mempunyai NPWP yang valid, nanti KPP akan memberikan validasi kebenaran data NPWP yang ada. (Bukan NPWPD). Alasannya adalah validitas data NPWP menjadi kunci bagi penggunaan data tersebut. • Perlunya diberikan wawasan bahwa keperluan data dan informasi ini adalah kewajiban seluruh ILAP sesuai PP 31/2012, bukan merupakan hak atau hanya asal asalan saja. Hal berguna untuk meningkatkan penerimaan negara, mengingat penerimaan daerah saat ini 60% berasal dari dana transfer pusat ke daerah.

  24. SOLUSI DAN TINDAK LANJUT : • Validitas data dan informasi yang ada sangat mempengaruhi DJP untuk mendeteksi secara cepat dan akurat terhadap kemungkinan ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. • Bagi Pemda yang belum menyampaikan data agar segera menyampaikan data dan informasi ke KPP atau Kanwil.

  25. SanksiPidana -Pasal 41C Tidak memenuhi kewajiban Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

  26. SanksiPidana (lanjutan…) Penyalahgunaan data daninformasi Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

  27. Register Pencarian Data Dimohon kepada KPP untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang belum memberikan respon

  28. PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI BAGI PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN DIJAWA BARAT BAB II Pasal 2 Pelakuusaha yang melakukanusahadan/ataupekerjaanatauprofesidi Daerah, wajibmemiliki NPWP yang dikeluarkanoleh Kantor PelayananPajakPratamasetempat Pelakuusahadan/ataupekerjaanatauprofesidanpemenanglelangpelaksanapengadaanbarangdanjasa yang bertempattinggalatauberkedudukandi Daerah, dan yang memiliki NPWP domisilidiluar Daerah, wajibmendaftarkandirisebagaiWajibPajakCabangditempatkegiatan yang bersangkutan

  29. Pasal 3 KetentuansebagaimanadimaksuddalamPasal 2, merupakanpedomanbagiInstansi yang menanganiperizinan, OPD PenggunaBarangdanJasa yang melaksanakanpengadaanbarangdanjasa, sertabagi LPSE dan ULP, dalammenentukan : a. kelengkapanpersyaratandalampenerbitandanperpanjanganizin; b. kelengkapanpersyaratanpemenangpengadaanbarangdan/ataujasa; dan c. kelengkapanpersyaratanbagipemenanglelang Pasal 4 1. PelakuusahasebagaipemberikerjawajibmelakukanpemotonganPPhPasal 21 terhadappenghasilanPegawaitetap, PegawaitidaktetapdanpenerimapenghasilanbukanPegawai. 2. Pelakuusaha yang akanmelakukanperpanjanganizinusaha, wajibmemiliki NPWP Cabang. Pasal 5 BendaharaPengeluaranpada OPD sebagaiPemungutPPhPasal 21, wajibmemeriksa NPWP CabangsebagaikelengkapanpersyaratanpembayaranatashasilpelaksanaankegiatanpengadaanbarangdanjasaPemerintah.

  30. ISU PENTING Realisasi PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN mempengaruhi pendapatan daerah terkait dana bagi hasil yang diperoleh. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus pemerintah daerah untuk mencegah wajib pajak lokasi melakukan pembayaran mengatasnamakan wajib pajak domisili. Bagi DJP, hal ini tidak berpengaruh namun akan sangat disayangkan bagi daerah yang “memiliki” wajib pajak tersebut karena berakibat berkurangnya bagi hasil.

  31. PENGERTIAN WP LOKASI ADALAH PADA KODE KPP DAN KODE CABANGNYA 00.000.000.0-XXX.001 3 ANGKA DIGIT KE-10 MERUPAKAN KODE KPP YANG MEMPENGARUHI ALOKASI BAGI HASIL PAJAK

  32. SOLUSI PENINGKATAN BAGI HASIL PAJAK • Menerbitkan peraturan bupati atau walikota sebagai petunjuk teknis atau juklak pelaksanaannya • Membuat SOP/Tata Cara yang mewajibkan semua prosedur perijinan yang melalui Pelayanan Terpadu untuk mendaftarkan NPWP Lokasi atau Cabang • Merubah semua persyaratan yang ada di setiap kabupaten/kota agar mewajibkan melakukan pendaftaran NPWP Lokasi • Menghubungi KPP di masing-masing Kabupaten/Kota untuk mengkoordinasikan pendaftaran NPWP dan PKP • Membuat peraturan pelaksanaan agar setiap pelaksanaan lelang/tender bagi pemenang lelang agar mempunyai NPWP Lokasi/Cabang • Mewajibkan semua kontrak pengadaan barang atau jasa menggunakan NPWP Lokasi atau Cabang • Mewajibkan semua pembayaran PPH dan PPN dalam setiap pengadaan barang dan jasa menggunakan NPWP Lokasi atau Cabang.

  33. TERIMA KASIH KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II JALAN JENDERAL AHMAD YANI NO. 5 BEKASI 17141 TELEPON (021) 88963315; FAKSIMILE (021)-88958469

More Related