Landsekap HAM Di Indonesia

1. Landsekap HAM Di Indonesia

2. Bangunan Instrumen HAM Kewajiban Negara Pasal 28-30 Ratifikasi UU Nasional Konvensi Int.l Konvensi Int.l Konvensi Int.l Konvensi Int.l Kovenan Hak Sipol 1976 Kovenan Hak Ekosob 1976 Hak Sipil (Pasal 1-11) Hak Sosial (Pasal 12-17) Hak Politik (Pasal 18-21) Hak Ekonomi & Bud (Pasal 22-27) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Sedunia

3. Negara SebagaiPemangkuKewajiban • Dalam hukum HAM, negara c.q. pemerintah mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban (duty bearer). Kewajiban yang diemban negara terdiri atas tiga bentuk, yaitu menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfil). Kewajiban untuk menghormati (obligation to respect) adalah kewajiban negara untuk menahan diri untuk tidak melakukan intervensi, kecuali atas hukum yang sah (legitimate)

4. AlurHukum HAM Hukum HAM Pemangku HAM PemangkuKewajiban Individu Negara To respect To protect To Fulfil Commission Ommission

5. KEWAJIBAN NEGARA • To respect = semua aparatus negara tidak boleh ‘melanggar’ HAM • To protect = negara hrs ‘mencegah’ pelanggaran HAM dr non-state actors (to prevent) dan negara hrs menyediakan ‘remedy’ bila terjadi pelanggaran HAM. • To fulfill = negara hrs memenuhi hak-hak warganya

6. Instrumen HAM Internasional Genosida CERD CEDAW ICCPR Piagam PBB 1945 Sejumlah hardlaw lainnya Instrumen Khusus Hardlaw DUHAM 1948 Instrumen Utama C AT CRC CMW Instrumen Rekomendatif Softlaw ICESCR Pedoman Riyadh Aturan Beijing Deklarasi Wina Prinsip Paris CERD Konvensi Internasional ttg Penghapusan Diskriminasi Rasial CAT Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan CMW Konvensi Internasional ttg Hak-Hak Pekerja Migran CEDAW Konvensi Internasional ttg Penghapusan Diskriminasi Terhdap perempuan CRC Konvensi Internasional ttg Hak Anak Sejumlah softlaw lainnya

7. Instrumen HAM Nasional UU yang merupakan tindak lanjut ratifikasi kovenen internasional Tap MPR No 17 /1998 KI ttg Hak Pol Perempuan UU No 68 Th 1958 UU 39/1999 ttg HAM KI ttg Penghapusan Diskriminasi Thp Perempuan UU No 7 Th 1984 UUD 1945 KI ttg Hak Anak Kepres No 36 Th 1990 UU 26/2000 KI Anti Apartheid dalam Olahraga Kepres No 48 Th 1993 KI Melawan Penyiksaan dan Huk Kejam Lain UU No 5 Th 1998 UU lain KI Penghapusan Diskriminasi Rasial UU No 29 Th 1999 KI ttg Hak Ekosob UU No 11 Th 2005 KI ttg Hak Sipol UU No 12 Th 2005

8. 58 Komponen Hak Asasi 1. Non-diskriminasi 9.Perlindungandaripe nangkapan, penahanan ataupengasingan 17. Perlindungandan bantuandarikeluarga 25. Partisipasi dalampemerintahan 18. Perkawinan atas dsr persetujuan bersama 26. Jaminansosial 2. Hidup 10.Aksespengadilan In dependen & t. memihak 19. Haksetaralelaki & perempdlmperkawinan 27. Pekerjaan 3. Kebebasandan keamanandiri 11. Pradugatak bersalah 20. Kebebasan pemikir an, keyakinan & agama 28. Tiada kerja wajib atau paksa 4. Perlindungandari per- budakan&penghambaan 12. Perlindungandari hkmstlkejadian 21. Kebebasanopini danberpendapat 29. Kondisikerja yang adildanbaik 5. Perlindungan daripenyiksaan 13. Privasi, keluarga, rmh dan korespondensi 6. Pribadi hukum 14. Kebebasanpindah tmpt & bertmpttinggal 22. Kebebasanpers 30. Serikatburuh 7. Perlindungan yang setara dari hukum 15. Kewarganegaraan 23. Kebebasan berserikat 31. Istirahat, wktluang danhariliburygdibayar 8. Pertolongan secarahukum 16. Menikahdan bentukkeluarga 24. Kebebasan berorganisasi 32. Standarkehidupan yang layak

9. 58 KomponenHakAsasi 33. Pendidikan 41. Pendidikandasar wajib 49. Akseskpd layananpublik 57. Larangan hukumanmati 34. Partisipasi dlm kehidupan budaya 42. Perlakuanygmanusi awisaathilangkebbsan 50. Demokrasi 58. Laranganterhdp praktek apartheid 35. Menentukannasib sendiri 43 Perlindungan dr pemenjaraan krn utang 51. Ptspsdlmkehidupan bdy & ilmupengetahuan 36. Perlindungan & ban tuankepadaanak-anak 44. Pengusiran org asing hanya atas dsr hukum 52. Perlindunganthd Hakmilikintelektual 37. Bebas dari rasa lapar 45. Lrngan propaganda perang & diskriminasi 53. Ketertiban inter.nsl & sosutkpenuhihak 38. Kesehatan 46. Budayaminoritas 54. Penentuan nasib sendiri secara politis 39. Suaka 47. Tiada pemenjaraan krn plgrn kewjban sipil 55. Penentuan nasib sendiri scr ekonomis 40. Kepemilikan 48. Perlindungankepa daanak-anak 56. Hak-hakperempuan

10. Hak Non-Derogable • Merupakan elemen HAM yang tak boleh dikurangi/ditunda dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun. • Hak yang tergolong non-derogable adalah: • Hak atas hidup (ps 6) • Hak untuk tidak disiksa (ps 7) • Hak untuk tidak dikenai konsep retroaktif (ps 15), kecuali pelanggaran HAM berat • Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama (ps 18)

12. Terima Kasih