1 / 15

KODE ETIK APARATUR PEMERINTAHAN

KODE ETIK APARATUR PEMERINTAHAN. BahaN – 10 ETIKA ADMINISTRASI ADMINISTRASI NEGARA - FISIP. ETIKA DALAM KONTEKS PEMERINTAHAN. Etik / etika : filsafat moral yang menjelaskan fakta moral tentang nilai & norma moral, perintah, tindakan, kebajikan dan suara hati.

jasper
Download Presentation

KODE ETIK APARATUR PEMERINTAHAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. KODE ETIK APARATUR PEMERINTAHAN BahaN – 10 ETIKA ADMINISTRASI ADMINISTRASI NEGARA - FISIP

  2. ETIKADALAMKONTEKSPEMERINTAHAN • Etik / etika : filsafat moral yang menjelaskan fakta moral tentang nilai & norma moral, perintah, tindakan, kebajikan dan suara hati. • Etika menuntun seseorang memahami mengapa atau atas dasar apa ia harus mengikuti ajaran moral tertentu. • Selanjutnya, etika, lebih banyak bicara tentang Baik & Buruk; bukan benar atau salah (hukum)

  3. Baik & Buruk lebih didasarkan norma & tata krama yg pada umumnya tidak tertulis, tetapi telah disepakati oleh masyarakat sebagai suatu tata nilai

  4. ETIKA DALAM ORGANISASI • ETIKAINDIVIDU • ATURAN YANG MENENTUKANBAIKATAUBURUKPERILAKUORANG PER ORANG, DALAMHUBUNGANDENGANINDIVIDU LAIN • ETIKAORGANISASI • ATURAN (ETHICS OF RULE) YANG DICERMINKANDALAMSTRUKTURORGANISASI • ETIKAPROFESI • NORMA-NORMA, SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN YANG HARUSDIPENUHIOLEHORANG YANG DISEBUTPROFESIONAL

  5. ETIKA/KODE ETIK APARATUR • ETIKA APARATUR PEMERINTAH AKAN MENEMPATKAN KAIDAH-KAIDAH MORAL DALAM MENGHADAPI DILEMA, SEBAB PROSES ADMINISTRASI NEGARA YANG DILAKUKAN MENUNTUT ADANYA PERTANGGUNGJAWABAN SECARA ETIS

  6. LEGITIMASI ETIS (max weber) • DALAM HUBUNGANNYA DGN KEGIATAN PEMERINTAHAN, WEBER MEMPERKENALKAN LEGITIMASI SBG DASAR MENGUKUR ETIKA DALAM KEKUASAAN. • PEMERINTAH YG MEMILIKI LEGITIMASI ETIS ADALAH PEMERINTAH YG MENYELARASKAN DASAR-DASAR KEKUASAANNYA DENGAN NORMA-NORMA MORAL YG BERLAKU DALAM MASYARAKAT

  7. CIRI-CIRI LEGITIMASI ETIS : • PENYESUAIAN PERSOALAN-PERSOALAN KEKUASAAN SECARA ETIS, DALAM ARTI BERDASARKAN NILAI-NILAI MORAL DALAM MASYARAKAT • PERILAKU KEKUASAAN DIDASARKAN PADA LANDASAN ETIKA YANG DIHUBUNGKAN DENAGN AJARAN ATAU IDEOLOGI. • SETIAP PERBUATAN DILAKUKAN SECARA UMUM & TIDAK HANYA PADA KEPENTINGAN TERTENTU (vested interest)

  8. PERAN KODE ETIK • SETIAPPROFESITERMASUKAPARATURPEMERINTAHANMENGGUNAKANSISTEMETIKAUNTUKMENYEDIAKANSTRUKTURYGMAMPUMENCIPTAKANDISIPLIN TATA KERJA, & GARIS BATAS NILAIYGDIJADIKANACUANDALAMMENGEMBANTUGAS-TUGASSEHARI-HARI. • KODEETIKTIDAKMEMBEBANKANSANKSIHUKUMATAUPAKSAANFISIK. KODEETIKDIRUMUSKANDENGANASUMSIBAHWATANPAPAKSAAN DARI LUARSETIAPORANGAKANPATUH. • DORONGANUNTUKMEMATUHIKODEETIKBUKAN DARI ADANYASANKSI, NAMUN DARI RASA KEMANUSIAAN, HARGADIRI, MARTABAT, & NILAI –NILAIFILOSOFIS

  9. ASAS-ASASKODEETIKADMINISTRASI • ASAS KEPASTIAN HUKUM ( THE PRINCIPLE OF LEGAL SECURITY ) • ASAS KECERMATAN ( THE PRINCIPLE OF CAREFULNESS ) • ASAS PERMAINAN YANG LAYAK ( THE PRINCIPLE OF FAIRPLAY ) • ASAS KESEIMBANGAN ( THE PRINCIPLE OF BALANCE ) • ASAS KETEPATAN MENGAMBIL OBJEK ( THE PRINCIPLE OF GOOD OBJECT )

  10. ASAS KEPASTIAN HUKUM (1) • MENGHENDAKI APARATUR PEMERINTAH SELALU MEMBUAT KEPUTUSAN YANG SAMA TERHADAP KASUS YANG KONDISINYA SAMA.

  11. ASAS KECERMATAN (2) • DALAM MENJALANKAN FUNGSINYA, APARATUR PEMERINTAH MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DENGAN MENJALANKAN PRINSIP KOORDINASI; INTEGRASI; & SINKRONISASI (KIS)

  12. ASAS PERMAINAN YG LAYAK (3) • MENGHENDAKI AGAR APARATUR PEMERINTAH SELALU MENJELASKAN SELUAS-LUASNYA KEPADA FIHAK –FIHAK YANG TERKAIT TUGASNYA, BAIK DIMINTA ATAUPUN TIDAK

  13. ASAS KESEIMBANGAN (4) • MENGHENDAKI AGAR PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT SELALU MENYEIMBANGKAN ANTARA HAK & KEWAJIBAN YANG DIMILIKI MASYARAKAT YANG DILAYANI.

  14. ASASKETEPATANMENGAMBILOBJEK (5) • MENGHENDAKI AGAR APARATUR PEMERINTAH DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, HENDAKNYA BERFIKIR SECARA LINTAS SEKTORAL, SEHINGGA KEPUTUSANNYA BERSIFAT DINAMIS.

  15. terimakasih…

More Related