Aspek Perpajakan Asuransi Brilliance Pesangon Untuk memenuhi PSAK 24

1. AspekPerpajakan Asuransi Brilliance Pesangon Untukmemenuhi PSAK 24 Arie F. Soelistyo , Financial & Accounting Dept Life’s brighter under the sun

2. Apakah Asuransi jiwa Briliance Pesangon? Asuransijiwa worksite adalah: Pelimpahanrisikoataskerugiankeuangan (Financial Loss) dari perusahaandengantertanggungsekelompokkaryawanperusahaan kepadaperusahaanasuransijiwasebagaipenanggung. Disiniada 3 pihakterlibat: • Perusahaan, sebagaipemilik polis • Karyawan, sebagaitertanggung • Perusahaan AsuransiJiwa, sebagai penanggung.

3. Mengapa Perlu Asuransi Jiwa Briliance Pesangon? Ada 3 poin utama yang mengapa perusahaan membeli asuransi jiwa Briliance Pesangon ini yaitu: • Menyediakan provisi dana untuk Pesangon karyawan sesuai peraturan pemerintah (Kep Menaker No. 150/2000) dan ketentuan akuntansi: PSAK 24 2. Meningkatkan kesejahteraan karyawan 3. Sebagai salah satu instrumen investasi.

4. KapanManfaatAsuransi (Pesangon) dibayarkan? • Sesuai waktu yang ditentukan oleh Perusahaan/ Pengusaha • Pada saat karyawan meninggal • Pada saat karyawan berhenti bekerja • Pada saat kapan saja dikehendaki • Perusahaan/Pengusaha

5. BentukManfaatAsuransi yang dibayarkandanAspekPerpajakannya • Manfaat Asuransi Proteksi/Klaim  Bebas pajak sesuai UU Pajak Penghasilan 2008 Ps. 4 ayat 3 e • Pasal 4: • (3) Yang dikecualikan dari obyek pajak adalah: • e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.

6. Bentuk Manfaat Asuransi yang dibayarkan dan Aspek Perpajakannya • 2. Manfaat Kesehatan  Bebas pajak sesuai UU Pajak Penghasilan 2008 Ps. 4 ayat 3 e • Pasal 4: • (3) Yang dikecualikan dari obyek pajak adalah: • e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.

7. BentukManfaatAsuransi yang dibayarkandanAspekPerpajakannya • 3. Manfaat Pesangon dan Pensiun  Obyek Pajak sesuai dengan • Undang-Undang No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan • Pasal 4 ayat (1) huruf a: • Yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang dapat dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya , kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

8. BentukManfaatAsuransi yang dibayarkandanAspekPerpajakannya • Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan Sekaligus, mengatur antara lain: • Pasal 1 ayat (4): • Uang Pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja keapda pegawai dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

9. BentukManfaatAsuransi yang dibayarkandanAspekPerpajakannya Pasal 1 ayat (8): Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja adalah badan yang ditunjuk oleh pemberi kerja untuk mengelola Uang Pesangon yang selanjutnya membayarkan Uang Pesangon tersebut kepada Pegawai dari Pemberi kerja pada saat berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja Pasal 2 ayat (1): Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dianggap dibayarkan sekaligus dalam hal sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender.

10. BentukManfaatAsuransi yang dibayarkandanAspekPerpajakannya • Pasal 3 • Ayat (1), pembayaran uang pesangon kepada pegawai dapat dilakukan secara langsung oleh pemberi kerja atau dialihkan kepada pengelola dana pesangon tenaga kerja • Ayat (2), dalam hal pemberi kerja mengalihkan uang pesangon secara sekaligus kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja, Pegawai dianggap telah menerima hak atas Uang Pensagon • Ayat (3), dalam hal pemberi kerja mengalihkan uang pesangon secara bertahap atau berkala kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja, Pegawai dianggap belum menerima hak atas Uang Pesangon

11. TarifPPh 21 Final atasPesangondanPensiun*) *) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 68 / 2009 tgl. 16 Nopember 2009 atas pembayaran pesangon sekaligus dan pensiun sekaligus paling lama 2 tahun kalender, diperkuat dengan PMK No.16/PMK 03/2010.

12. AlurTransaksi 1 PT .SLFI PT “Klien” 2b 3 2a Karyawan PT “Klien” • Pembayaran premi • 2.a. Pembayaran manfaat asuransi/pesangon langsung ke Karyawan • 2 b. Pembayaran manfaat asuransi/pesangon via perusahaan • 3. Pembayaran manfaat asuransi/pesangon dari perusahaan ke karyawan

13. Summary Accounting & Tax Brilliance Pesangon

14. Summary Accounting & Tax Produk Unit Link

15. Brief Summary

16. Perbandingan dengan DPLK

17. 17

18. 18

19. 19

20. 20

21. 21