1 / 3

KAK Mitra JKN PKMPK UGM

Dirancang dalam bentuk Webinar

kesmas75
Download Presentation

KAK Mitra JKN PKMPK UGM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PKMK FK-KMK UGM Kerangka Acuan Kegiatan Forum Kebijakan JKN bagi Akademisi & Pemangku Kepentingan: Advokasi: Mendorong Reformasi Agile Governance program JKN dalam Tata Pemerintahan Daerah diselenggarakan oleh PKMK FK - KMK UGM dan Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia Periode: 17 Desember 2020 – 21 Januari 2020 Kegiatan akan diselenggarakan melalui Zoom Seminar dan Livestreaming Latar Belakang Salah satu isu kesehatan yang krusial untuk ditelaah bersama adalah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pasalnya, program JKN telah mampu melindungi jutaan masyarakat Indonesia dari risiko kemiskinan akibat sakit. Akan tetapi, program ini masih menghadapi tantangan pada keberlanjutan pendanaan dan pemerataan pemanfaatan (equity). Pasien Covid- 19 yang jumlah terus menanjak menyebabkan beban APBN semakin berat dan kebutuhan pembiayaan kesehatan semakin meningkat.Sementara itu, pembangunan kesehatan di Indonesia juga masih menghadapi tantangan pada disparitas supply side. Manfaat JKN di beberapa wilayah tidak begitu signifikan, meski anggaran iuran PBI APBN setiap tahun bertambah. Isu JKN ini akan dibahas melalui forum advokasi antara akademisi dengan pemangku kepentingan di berbagai daerah provinsi/ kabupaten/ kota. Forum ini adalah salah satu tindaklanjut Fornas JKKI ke-X. Advokasi Kebijakan JKN dilakukan sebagai bentuk partisipasi aktif akademisi di perguruan tinggi, dalam mengawal dan mengevaluasi penyelenggaraan program JKN agar adil dan berkelanjutan di wilayahnya masing - masing. Sebagai informasi, revisi UU SJSN dan UU BPJS Kesehatan telah masuk dalam agenda program legislasi nasional (prolegnas) per 1 Desember 2020. Selain itu, saat ini panitia seleksi sedang menyeleksi calon anggota Dewan Pengawasan dan calon anggota Direksi BPJS Kesehatan sejak September 2020. Dari 253 pendaftar Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Masa Jabatan Tahun 2021 – 2026. Selama hampir 7 tahun pelaksanaannya, program JKN memiliki banyak catatan perbaikan baik dalam tata kelola, pendanaan maupun mutu pelayanan kesehatan. PKMK FK-KMK UGM merancang forum ini sebagai terobosan membangun jembatan komunikasi antara akademisi, masyarakat umum, dan pemangku kepentingan. Melalui kegiatan ini diharapkan tidak hanya PKMK FK - KMK UGM dan JKKI yang dapat mengawal monitoring dan QE C29309 1

  2. PKMK FK-KMK UGM evaluasi pelaksanaan kebijakan JKN, tetapi masyarakat umum dan lembaga swadaya masyarakat lainnya, serta pemerintah. Sehingga, ada perbaikan tata kelola program JKN dalam merespon kebutuhan kesehatan atau pelayanan publik yang adaptif, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang menghargai keajegan, rutinitas, dan kepastian (Dwiyanto, 2016). Referensi Untuk mengetahui & mendapat gambaran lengkap terkait hasil penelitian evaluasi JKN & data - data terkait sistem kesehatan nasional, silakan pembaca, peneliti & stakeholders dapat mengakses link berikut https://kebijakankesehatanindonesia.net/datakesehatan/index.php/dask-dashboard-sistem-kesehatan Tujuan   Mengkomunikasikan fakta dan bukti ilmiah pelaksanaan JKN di berbagai daerah Memicu perhatian dan respon pemangku kepentingan dalam mengevauasi dan menyempurnakan kebijakan JKN yang berkelanjutan dan berkeadilan Meningkatkan partisipatif yang konstruktif akademisi dan berbagai kalangan lainnya dalam ranah penyusunan dan evaluasi kebijakan JKN di pusat dan daerah Mendefinisikan persoalan kebijakan JKN dalam perspektif tata pemerintahan daerah.   Peserta yang Diharapkan Bergabung 1.Pemerintah a.Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan b.Kementerian Kesehatan c.Kementerian Dalam Negeri d.Kementerian Sosial e.Kementerian Komunikasi dan Informatika f.Bappenas g.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Divisi Pencegahan h.Direksi BPJS Kesehatan dan Divisi Regional serta Kantor Cabang i.Pemerintah Daerah, (Bappeda, Dinas Kesehatan & Dinas Sosial) 2.Akademisi/ Pendidikan: a.Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Masyarakat, FKG, Fakultas Farmasi, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, STIKES, dan fakultas kesehatan lainnya b.Poltekkes. c.Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan yang terkait JKN. QE C29309 2

  3. PKMK FK-KMK UGM 3.Konsultan, Peneliti, Lembaga Swadaya Masyarakat, Asosiasi/ Organisasi: a.Unit Penelitian dan Pengembangan Partai Politik b.Konsultan di bidang kesehatan & non kesehatan c.Asosiasi Fasilitas Kesehatan d.Asosiasi Tenaga Kesehatan e.Lembaga Swadaya Masyarakat f.Organisasi Profesi g.Asosiasi Fasilitas Kesehatan h.dan berbagai pihak yang berminat Agenda Acara Waktu Tema Pemantik Pembahas BPJS Kesehatan Regional BaIi Nusra DJSN Kamis, 17 Desember 2020 Pkl 13.00 – 14.30 WIB Implementasi JKN Di Daerah Dengan Kapasitas Fiskal Rendah, Menanggapi Kenaikan Iuran JKN Berdasarkan Perpres No. 64/2020 Bagaimana Meningkatkan Kinerja FKTP Dalam Menekan Rujukan Non Spesialistik Era JKN? Tema Pilihan: Ragam Tantangan & Peluang Penetapan Kelas Standar JKN bagi Pemerintah & Pemerintah Daerah. Peneliti Muda Evaluasi JKN di Provinsi NTT BPJS Kesehatan Kedeputian VII Jawa Timur Walikota Malang Rabu, 23 Desember 2020 Pkl 13.00 – 14.30 WIB Puguh priyo widodo, Amd., RMIK., S.Si., SKM., MMRS., AAAK Dinas Kesehatan DIY Dinas Kesehatan NTT Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan - Kementerian Kesehatan RI Komisi IX DPR RI BPJS Kesehatan Kedeputian III (Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Bengkulu) Gubernur Provinsi Bengkulu BPJS Kesehatan Kedeputian VIII (Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, & Kalimantan Utara) BPJS Kesehatan Kedeputian IX KPK RI Inspektorat Jenderal – Kementerian Kesehatan RI Rabu, 30 Desember Pkl 13.00 – 14.30 WIB Peneliti KPMAK Peneliti PKMK FK-KMK UGM Kamis, 7 Januari 2021 Pkl 13.00 – 14.30 WIB Kamis, 14 Januari 2021 Pkl 13.00 – 14.30 WIB Kebijakan Penetapan Daerah Prioritas (Lokus) Sebagai Upaya Distribusi Fasilitas Kesehatan Yang Berkeadilan Meningkatkan Rekruitmen Peserta Program Rujukan Balik: Perlu Evaluasi Dan Strategi Khusus Dalam Implementasi Dr.Jon Hendri Nurdan, M.Kes (Akademisi Universitas Dehasen Provinsi Bengkulu) Akademisi Universitas Mulawarman Kamis, 21 Januari 2020 Pkl 13.00 – 14.30 WIB Inovasi Sistem Informasi Manajemen Sebagai Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Program Jaminan Kesehatan Nasional Informasi content: Tri Aktariyani Telp: 0274-549425 HP/WA: 08976060427 Email: triakta07@gmail.com ……………………………………………………… Rini Anggraeni, SKM, M.Kes QE C29309 3

More Related