KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

1. KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

2. KOMPETENSI DASAR YANG HARUS DIKUASAI MENJELASKAN MAKNA KEDAULATAN RAKYAT MENDISKRIPSIKAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT MENUNJUKKAN SIKAP POSITIF TERHADAP KEDAULATAN RAKYAT DAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

3. MAKNA KEDAULATAN RAKYAT MENJELASKAN PENGERTIAN KEDAULATAN MENYEBUTKAN SIFAT DASAR KEDAULATAN MENYEBUTKAN MACAM TEORI KEDAULATAN TUJUAN MEJELASKAN PENGERTIAN KEDAULATAN RAKYAT MENJELASKAN TEORI PERJANJIAN MASYARAKAT MENYEBUTKAN CIRI – CIRI NEGARA DEMOKRASI

4. PENGERTIAN KEDAULATAN DARI KATA “DAULAH” “KEKUASAAN” KEKEUASAAN TERTINGGI ATAS SUATU PEMERINTAHAN NEGARA

5. SIFAT DASAR KEDAULATAN TIDAK BERASAL DARI KEKUASAAN YANG LEBIH TINGGI ASLI PERMANEN ADA SELAMA NEGARA ITU ADA BULAT TIDAK DAPAT DIBAGI - BAGI MUTLAK TIDAK DIBATASI OLEH SIAPAPUN TERTINGGI MERUPAKAN SATU – SATUNYA KEKUASAAN YANG TERTINGGI DALAM SUATU NEGARA

6. SIAPA PEMILIK KEDAULATAN DALAM NEGARA ? TEORI KEDAULATAN TUHAN TEORI KEDAULATAN TEORI KEDAULATAN NEGARA TEORI KEDAULATAN HUKUM TEORI KEDAULATAN RAKYAT

7. TUGAS DISKUSI KELOMPOK 1. BANDINGKAN ! ANTARA TEORI KEDAULATAN YANG SATU DENGAN TEORI KEDAULATAN YANG LAIN 2. TUANGKAN HASIL DISKUSI KALIAN KE DALAM FORMAT DI BAWAH INI.

8. PEMILIK KEDAULATAN YANG SEBENARNYA ADALAH TUHAN KARENA PEMERINTAH MENDAPATKAN KEKUASAAN TERTINGGI DARI TUHAN TEORI KEDAULATAN TUHAN PAUS ADALAH MERUPAKAN WAKIL TUHAN DI DUNIA DAN NEGARA KEKUASAAN RAJA DAN PAUS ITU SAMA, HANYA SAJA TUGASNYA BERLAINAN YAITU RAJA DALAM LAPANGAN KEDUNIAWIAN SEDANGKAN PAUS DALAM LAPANGAN KEAGAMAAN TOKOHNYA : *AUGUSTINUS *THOMAS AQUINAS *MARSELIUS RAJA ADALAH WAKIL TUHAN UNTUK MELAKSANAKAN KEDAULATAN ATAU MELAKSANAKAN KEDULATAN DI DUNIA

9. KEDAULATAN TIDAK TERLETAK PADA TUHAN TETAPI TERLETAK PADA NEGARA, KARENA NEGARALAH YANG MENCIPTAKAN HUKUM, JADI SEMUA TUNDUK PADA NEGARA TEORI KEDAULATAN NEGARA NEGARA MERUPAKAN PERWUJUDAN DARI KEKUASAAN. KEDAULATAN ADALAH KEKUASAAN TERTINGGI TERHADAP PARA WARGA NEGARA DAN RAKYATNYA HUKUM ITU ADALAH MERUPAKAN PENJELMAAN DARI PADA KEHENDAK / KEMAUAN NEGARA. NEGARALAH YANG MENCIPTAKAN HUKUM, MAKA NEGARA DIANGGAP SATU-SATUNYA SUMBER HUKUM DAN NEGARALAH YANG MEMILIKI KEKUASAAN TERTINGGI ATAU KEDAULATAN TOKOHNYA : *JEAN BODIN *GEORGE JELLINEK

10. KEKUASAAN TERTINGGI DALAM SUATU NEGARA ITU ADALAH HUKUM ITU SENDIRI, KARENA BAIK RAJA ATAU PENGUASA MAUPUN RAKYAT ATAU WARGA NEGARA BAHKAN NEGARA ITU SENDIRI SEMUANYA TUNDUK KEPADA HUKUM TEORI KEDAULATAN HUKUM YANG BERDAULAT ADALAH HUKUM. SUMBER HUKUM ADALAH RASA HUKUM YANG TERDAPAT DI DALAM MASYARAKAT ITU SENDIRI. HUKUM MERUPAKAN PENJELMAAN DARI PADA SALAH SATU BAGIAN DARI PERASAAN MANUSIA TOKOHNYA : *KRABBE *LEON DUGUIT KENYATAANNYA NEGARA ITU SENDIRI TUNDUK PADA HUKUM

11. KEKUASAAN TERTINGGI DALAM NEGARA RAKYAT. RAJA / BEBERAPA / SEGOLONGAN ORANG YANG MEMEGANG PEMERINTAHAN SUATU NEGARA SEBENARNYA ADALAH MERUPAKAN PELAKSANA DARI APA YANG TELAH DIPUTUSKAN ATAU DIKEHENDAKI OLEH RAKYAT. RAKYAT MENYERAHKAN KEKUASAAN MELALUI KONTRAK SOSIAL RAKYAT / MASYARAKAT DALAM SUATU NEGARA BUKAN MERUPAKAN PENJUMLAHAN INDIVIDU-INDIVIDU MELAINKAN KESATUAN YANG DIBENTUK OLEH INDIVIDU – INDIVIDU DAN MEMPUNYAI KEHENDAK YANG DIBENTUK MELALUI PERJANJIAN MASYARAKAT (KEHENDAK UMUM / VALONTE GENERAL). KEHENDAK UMUM AKAN TERWUJUD BILA RAKYAT MEMPUNYAI PERWAKILAN DALAM PEMERINTAHAN. PEMERINTAHAN TIDAK HANYA DIPEGANG OLEH SESEORANG ATAUPUN KELOMPOK ORANG KARENA HAL INI AKAN DAPAT MENYEBABKAN KEHENDAK UMUM TAK AKAN TERWUJUD KARENA MEREKA PUNYA KEPENTINGAN SENDIRI DAN MENGABAIKAN KEPENTINGAN UMUM. TEORI KEDAULATAN RAKYAT TOKOHNYA : *J.J. ROUSSEAU *IMMANUEL KANT TUJUAN NEGARA ADALAH UNTUK MENEGAKKAN HUKUM DAN MENJAMIN KEBEBASAN WARGA NEGARANYA DALAM BATAS – BATAS PERUNDANG – UNDANGAN. YANG BERHAK MEMBUAT UNDANG – UNDANG ADALAH RAKYAT SEHINGGA UNDANG – UNDANG ITU ADALAH MERUPAKAN PENJELMAAN KEHENDAK RAKYAT. HAL INI BERARTI RAKYATLAH YANG MEMELIKI KEKUASAAN TERTINGGI DALAM NEGARA

12. KEDAULATAN RAKYAT ? RAKYAT SEBAGAI PEMEGANG OTORITAS TERTINGGI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

13. THOMAS HOBBES TEORI PERJANJIAN MASYARAKAT (CONTRACK SOCIAL) JOHN LOCKE JEAN JAQUES ROUSSEAU

14. THOMAS HOBBES MASYARAKAT SEBELUM ADA NEGARA (STATUS NATURALIS/ STAAT OF NATURE) KACAU, TANPA HUKUM, TANPA PEMERINTAHAN, TANPA IKATAN IKATAN SOSIAL ANTAR INDIVIDU BERLAKU HUKUM RIMBA MASYARAKAT MENGADAKAN PERJANJIAN (CONTRACK SOCIAL) MEMBENTUK NEGARA MASYARAKAT DALAM KEADAAN BERNEGARA INDIVIDU BERJANJI MENYERAHKAN SEMUA HAK KODRATI KEPADA SESEORANG / KELOMPOK ORANG YANG DITUNJUK UNTUK MENGATUR KEHIDUPAN KEADAAN KACAU, TANPA HUKUM TANPA PEMERINTAHAN, TANPA IKATAN – IKATAN SOSIAL ANTAR INDIVIDU, HUKUM RIMBA BISA DIAKHIRI

15. MEMBENTUK NEGARA JOHN LOCKE DUA FUNGSI INDIVIDU TAAT PADA NEGARA MASYARAKAT MENGADAKAN PERJANJIAN (CONTRACK SOCIAL) MASYARAKAT HIDUP BEBAS DAN SEDERAJAT (LOW OF REASON) MEMBENTUK NEGARA POTENSIAL TIMBULNYA KONFLIK • INDIVIDU TIDAK MENYERAHKAN • SEMUA HAK KODRATI KARENA HAK • HAK TERSEBUT TAK DAPAT • DILEPASKAN DENGAN INDIVIDU PEMERINTAH BERKEWAJIBAN UNTUK MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA / HAK INDIVIDU

16. ZAMAN PRANEGARA JEAN JAQUES ROUSSEAU INDIVIDU HIDUP BEBAS DAN SEDERAJAT AMAN DAN BAHAGIA, INDIVIDU PUAS, ADA PENGHALANG BAGI KEMAJUAN INDIVIDU DARI ALAT – ALAT YANG ADA PADA INDIVIDU MASYARAKAT MENGADAKAN PERJANJIAN (CONTRACK SOCIAL) MEMBENTUK NEGARA PEMERINTAH TIDAK MEMILIKI DASAR KONTRAKTUAL DAN HANYA PARTAI POLITIKLAH YANG DIBENTUK DENGAN KONTRAK. PEMERINTAH DIBENTUK DAN MERUPAKAN WAKIL RAKYAT. NEGARA MENYATAKAN KE MAUAN UMUM RAKYAT YG TAK DAPAT KILAF/ KELIRU. ZAMAN BERNEGARA UNTUK MENGAKHIRI KEADAAN MASYARAKAT YANG POTENSIAL TERJADINYA ANCAMAN DALAM HIDUP

17. ADANYA LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT CIRI NEGARA DEMOKRASI ADA PEMILU SUSUNAN KEKUASAAN BADAN / MAJELIS DITETAPKAN DGN UU KEDAULATAN RAKYAT DILAKUKAN OLEH MAJELIS / BADAN YG BERTUJUAN MENGAWASI PEMERINTAH

18. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT

19. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT MENYEBUTKAN SISTEM PEMERINTAHAN SUATU NEGARA MENYEBUTKAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA TUJUAN MENJELASKAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA MENYEBUTKAN LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD 1945 MENJELASKAN PERAN MASING MASING LEMBAGA NEGARA

20. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA SISTEM PARLEMENTER SISTEM PRESIDENSIIL KEPALA NEGARA & KEPALA PEMERINTAHAN DIBEDAKAN PRESIDEN SELAKU KEPALA NEGARA & KEPALA PEMERINTAHAN KEPALA PEMERINTAHAN DIPILIH DAN BERTANG GUNG JAWAB KEPADA PARLEMEN PRESIDEN TAK BERTANG GUNG JAWAB KEPADA PARLEMEN PRESIDEN TAK DAPAT MEMBUBARKAN PARLEMEN KEPALA PEMERINTAHAN DAPAT DIJATUHKAN OLEH PARLEMEN PARLEMEN TAK DAPAT MENJATUHKAN PRESIDEN KECUALI ALASAN KHUSUS YANG DI ATUR UUD KEPALA PEMERINTAHAN DAPAT MEMBUBARKAN PARLEMEN

21. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA PRESIDEN SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN DAN SEBAGAI KEPALA NEGARA (PS.4 AYAT 1 UUD 1945) PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DIPILIH LANGSUNG OLEH RAKYAT MELALUI PEMILU(PS.6A AYAT 1 UUD 1945) UUD 1945 PRESIDEN DIBANTU OLEH SATU ORANG WAKILPRESIDEN DAN MENTERI – MENTERI NEGARAYANG DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH PRESIDEN (PS.17 AYAT 1 UUD 1945) SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL PRESIDEN & WK. PRESIDEN MEMEGANG JABATANNYA SELAMA 5 TAHUN DAN SESUDAHNYA DAPAT DIPILIH KEMBALI DALAM JABATANYANG SAMA, HANYA UNTUK SATU KALI MASAJABATAN (PS.7 UUD 1945) MERUPAKAN SUATU SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK DIMANA KEKUASAAN ESEKUTIF / PEMERINTAH YAITU PRESIDEN DIPILIH RAKYAT MELALUI PEMILU DAN TERPISAH DENGAN KEKUASAAN LEGISLATIF (PEMBUAT UU) PRESIDEN MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENJALANKAN UU SEBAGAIMANA MESTINYA (PS. 5 AYAT 2 UUD 1945) PRESIDEN TAK DAPAT DIJATUHKAN OLEH DPR DALAM MASA JABATANNYA, KECUALI ADA ALASAN KHUSUS YANG DI ATUR DENGAN UUD DPR DAPAT USUL KEPADA MPR UNTUK MEMBERHENTIKAN PRESIDEN (PS.7A UUD”45) & TAK DAPAT MEMBUBARKAN DPR (PS.7C UUD 1945) PRESIDEN BERHAK MENGAJUKAN RUU KEPADA DPR (PS.5 AYAT 1 DAN PS 20 AYAT 2 UUD 1945)

22. LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD 1945 SEBELUM DIAMANDEMEN UUD 1945 MPR MA BPK DPR PRESIDEN DPA

23. SETELAH DIAMANDEMEN UUD 1945 MA MK KY BPK MPR DPD DPR PRE SI DEN Ps.24 (2) Ps.24C (1) Ps.24B Ps.23E Ps.2 Ps.22C Ps.19 Ps.4

24. PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT MPR SEBELUM DIAMANDEMEN SETELAH DIAMANDEMEN MERUPAKAN LEMBAGA NEGARA YANG SEPENUHNYA MELAKSANAKAN KEDAULATAN RAKYAT (SEBAGAI LMBAGA NEGARA TERTINGGI) KEDAULATAN BERADA DI TANGAN RAKYAT DAN DILAKSANAKAN MENURUT UUD 1945 LEMBAGA – LEMBAGA NEGARA YANG LAIN MEMPEROLEH KEKUASAANNYA DALAM PE NYELENGGARAAN NEGARA DARI MPR LEMBAGA – LEMBAGA NEGARA SEMUANYA SAJA MERUPAKAN PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT TERMASUK MPR MELAK SANAKAN SEBAGIAN KEDAULATAN RAKYAT

25. MPR KEANGGOTAAN TUGAS & WEWENANG SELURUH ANGGOTA DPR DITAMBAH DENGAN SELURUH ANGGOTA DPD (Ps. 2 AYAT 1 UUD’45) MENGUBAH DAN MENETAPKAN UUD (Ps. 3 AYAT 1 UUD 1945) MELANTIK PRESIDEN DAN / ATAU WAKIL PRESIDEN (Ps. 3 AYAT 2 UUD 1945) ANGGOTA DPD TIAP PROVINSI 4 ORANG SELURUH ANGGOTA TIDAK LEBIH 1/3 DPR (Ps. 8 UU No.22 Th. 2003 MEMBERHENTIKAN PRESIDEN DAN / ATAU WAKIL PRESIDEN (Ps. 3 AYAT 3 UUD 1945)

26. TUGAS & WEWENANG MPR UU No. 22 TH.2003 MENGUBAH DAN MENETAPKAN UUD(AYAT 1) MELANTIK PRESIDEN DAN / ATAU WAKIL PRESIDEN BERDASRKAN HASIL PEMILU DALAM SIDANG PARIPURNA(AYAT 2) MEMUTUSKAN USUL DPR BERDASARKAN PUTUSAN MK UNTUK MEMBERHENTIKAN PRESIDEN DAN / ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATANNYA (AYAT 3) MELANTIK WK.PRESIDEN MENJADI PRESIDEN APABILA PRESIDEN MANGKAT, BERHENTI, DIBERHENTIKAN, ATAU TAK DAPAT MELAK SANAKAN KEWAJIBANNYA DLM MASA JABATANNYA (AYAT 4) MEMILIH WK. PRESIDEN DARI 2 CALON YANG DIAJUKAN PRESIDEN APABILA JABATAN WK.PRESIDEN KOSONG (AYAT 5)

27. LANJUTAN TUGAS & WEWENANG MPR UU No. 22 TH.2003 MEMILIH PRESIDEN DAN WK.PRESIDEN BILA KEDUANYA BERHENTI BERSAMAAN DALAM MASA JABATANNYA DARI DUA PAKET PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MERAIH SUARA TERBAYAK PERTAMA DAN KEDUA DALAM PEMILIHAN SEBELUMNYA PALING LAMBAT 30 HARI (AYAT 6) MENETAPKAN TATA TERTIP DAN KODE ETIK MPR (AYAT 7)

28. PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN / ATAU WK.PRESIDEN DALAM MASA JABATANNYA USULAN BATAL DUGAAN PELANGGARAN HUKUM PRESIDEN MENOLAK USULAN BATAL MENOLAK USUL KE MPR (30HR) UNTUK DIPUTUSKAN (MIN ¾ DARI 2/3) USUL PEMBER HENTIAN OLEH DPR (MIN 2/3 DARI 2/3 ) USULAN DISERAHKAN KE MK (90 HR) MENERIMA MENERIMA DISERAHKAN KE DPR (30 HR) SETELAH PRES. + WK.PRESIDEN BERHENTI MPR SIDANG UNTUK ME MILIH DARI 2 PASANGAN CALON YG DIUSULKAN OLEH PARPOL / GAB. PARPOL YGDAPAT SUARA TERBANYAK DLM PEMILU TUGAS DILAKSANAKAN OLEH MENDAGRI, MENLU ,DAN MENHANKAM PEMBERHENTIAN PRESIDEN & / WK. PRESIDEN

29. DPR SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF KARENA MEMEGANG KEKUASAAN MEMBENTUK UU BERSAMA DENGAN PRESIDEN PUNYA 3 FUNGSI FUNGSI MEMBENTUK UU BERSAMA PRESIDEN LEGISLASI FUNGSI MENETAPKAN APBN YANG DIAJUKAN PRESIDEN ANGGARAN FUNGSI MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN UU,APBN,& KEBIJAKAN PEMERINTAH SESUAI JIWA UUD 1945 PENGAWASAN

30. DPR DILENGKAPI DENGAN 3 HAK HAK UNTUK MEMINTA KETERANGAN PEME RINTAH MENGENAI KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG PENTING DAN STRATEGIS SERTA BER DAMPAK LUAS BAGI KEHIDUPAN BERMASYA RAKAT DAN BERNEGARA INTERPELASI MELAKUKAN PENYELIDIKAN THD KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG PENTING DAN STRATEGIS DAB BERBAMPAK LUAS BAGI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA ANGKET UNTUK MENYATAKAN PENDAPAT TERHADAP KEBI JAKAN PEMERINTAH ATAU MENGENAI KEJADIAN LUAR BIASA YANG TERJADI DI TANAH AIR ATAU SITUASI DUNIA INTERNASIONAL SERTA REKOMENDASI PENYELESAIANNYA MENYATAKAN PENDAPAT

31. HAK ANGGOTA DPR HAK MENGAJUKAN RUU MENGAJUKAN RUU HAK MENYAMPAIKAN PERTANYAAN BAIK LESAN / TULISAN KEPADA PEMERINTAH TERKAIT DENGAN TUGAS WEWENANG DPR MENGAJUKAN PERTANYAAN HAK MENYAMPAIKAN USUL SECARA LELUASA BAIK KEPADA PEMERINTAH MAUPUN DPR SENDIRI SEHINGGA ADA JAMINAN KEMANDIRIAN SESUAI DENGAN HATI NURANINYA MENGAJUKAN USUL PENDAPAT HAK MENGIKUTI KEGIATAN MEMILIH DAN DIPILIH MEMILIH & DIPILIH HAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELAAN TERKAIT DENGAN MASALAH TERTENTU MEMBELA DIRI

32. LANJUTAN HAK ANGGOTA DPR HAK UNTUK TIDAK DAPAT DITUNTUT DI MUKA PENGADILAN TERKAIT DENGAN PERNYATAANNYA ATAU PENDAPATNYA YANG DISAMPAIKAN DALAM PERSIDANGAN IMUNITAS HAK UNTUK MEMPEROLEH PENGHOR MATAN BERKENAAN DENGAN JABATAN NYA DALAM ACARA – ACARA KENEGARA AN ATAU ACARA RESMI MAUPUN ACARA KENEGARAAN PROTOKOLER HAK UNTUK MEMPEROLEH GAJI DAN BERBAGAI TUNJANGAN LAINNYA SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU KEUANGAN & ADMINSTRASI

33. TUGAS & WEWENANG DPR Ps. 26 UU No. 22 TH.2003 MEMBAHAS & MENINDAKLANJUTI HASIL PEMERIKSAAN BPK MEMBENTUK UU UNTUK DIBAHAS BERSAMA PRESIDEN MEMBAHAS & MEMBERIKAN PERSETUJUAN PERPU MEMBERIKAN PERSETUJUAN KPD PRESIDEN ATAS PENGANGKATAN / PEMBERHENTIAN ANGGOTA KY MEMPERHATIKAN PERTIMBANG AN DPD ATAS RUU APBN MEMBERIKAN PERSETUJUAN CA LON HAKIM AGUNG YANG DIUSUL KAN KY UNTUK DITETAPKAN SBG HAKIM AGUNG OLEH PRESIDEN MEMBAHAS DAN MENINDAKLAN JUTI HASIL PENGAWASAN DPD MEMILIH 3 CALON HAKIM KONSTI TUSI & DIAJUKAN KE PRESIDEN MEMILIH ANGGOTA BPK DG MEM PERHATIKAN PERTIMBANGAN DPD MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KPD PRESIDEN DALAM MENGANGKAT DAN MENERIMA DUTA, MEMBERI KAN AMNESTI DAN ABOLISI MELAKSANAKAN PENGAWASAN THD PELAKSANAAN UU APBN

34. LANJUTAN TUGAS & WEWENANG DPR Ps. 26 UU No. 22 TH.2003 MEMBERIKAN PERSETUJUAN KPD PRESIDEN UNTUK MENYATAKAN PERANG, MEMBUAT PERDAMAIAN DAN PERJANJIAN DENGAN NEGARA LAIN, SERTA MEMBUAT PERJANJIAN INTERNASIONAL BERAKIBAT LUAS & MENDASAR MENYERAP, MENGHIMPUN, MENAMPUNG DAN MENINDAKLANJUTI ASPIRASI RAKYAT

35. PRESIDEN KEPALA NEGARA MEMBERIKAN AMNESTI DAN ABO LISI DG MEMPERHATIKAN PERTIM BANGAN DPR (Ps. 14 (2) UUD’45) MEMEGANG KEKUASAAN TER TINGGI ATAS AD, AL, AU (PS.11 UUD 45) MEMBERIKAN GELARAN, TANDA JASA DAN LAIN – LAIN TANDA KE HORMATAN DG PERSETUJUAN DPR (Ps. 15 UUD 1945) MENYATAKAN PERANG, MEMBUAT PERDAMAIAN & PERJANJIAN DG NEGARA LAIN (PS.11 (1) UUD 45) MENYATAKAN KEADAAN BAHAYA Ps. 12 UUD 1945 MENGANGKAT DUTA DAN KONSUL DG MEMPERHATIKAN PERTIMBANG AN DPR (Ps.13 (1) UUD’45) MEMBERI GRASI DAN REHABILITA SI DG MEMPERHATIKAN PERTIM BANGAN MA (Ps.14 (1) UUD 45)

36. PRESIDEN KEPALA PEMERINTAHAN MEMIMPIN MENTERI – MENTERI (Ps. 17 AYAT 1 UUD ’45) PRESIDEN DIBANTU OLEH SATU ORANG WAKIL PRESIDEN DAN MENTERI – MENTERI NEGARA YANG MEMBIDANGI URUSAN TERTENTU MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN MENTERI (Ps. 17 AYAT 2 UUD’45) MEMBENTUK PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN UU MEMBENTUK DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN (Ps. 16 UUD 1945) MENTERI NEGARA MERUPAKAN JABATAN YANG PENTING KARENA DALAM PRAKTEK DIA YANG MEN JALANKAN PEMERINTAHAN, MENTERI NEGARA YG MEMAHAMI PERMASALAHAN DI BIDANGNYA DIA BERTUGAS MENJABARKAN PROGRAM LIMA TAHUN PRESIDEN MEMBUAT ATURAN PELAKSANAAN PRO GRAM DAN MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN KEKUASAN TERKAIT DENGAN FUNGSI LE GISLATIF PRESIDEN BERHAK MENGAJU KAN RUU KEPADA DPR

37. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DIPILIH OLEH DPR DG MEMPERHATIKAN PERTIMBANGAN DPD DAN DIRESMIKAN OLEH PRESIDEN ANGGOTA TERLEPAS DARI KEKUASAAN PEMERINTAH NAMUN TIDAK BERARTI BERADA DI ATAS PEMERINTAH KEDUDUKAN BEBAS DAN MANDIRI DILAPORKAN KEPADA DPR, DPD, DPRD & DITINDAKLAN JUTI SESUAI WEWENANG MEMERIKSA TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA (Ps. 23 (1) UUD’45) TUGAS MEMINTA KETERANGAN DAN WAJIB DIBERIKAN OLEH SETIAP ORANG,BADAN / INSTANSI PEMERINTAH/ SWASTASEPANJANG SESUAI DG UU WEWENANG

38. MAHKAMAH AGUNG KEDUDUKAN Ps.24 (2) UUD”45 SEBAGAI LEMBAGA NEGARA YANG ME MEGANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DI SAMPING MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBAWAHI BEBERAPA LINGKUNGAN PERADILAN YAITU PERADILAN UMUM, PERADILAN AGAMA, PERADILAN MILITER, DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA TERLEPAS DARI BERBAGAI PENGARUH PEMERINTAH DAN PENGARUH LEMBAGA NEGARA YANG LAIN MERDEKA UNTUK MENYELENGGARAKAN PERADILAN GU NA MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN SE HINGGA PUTUSANNYA BENAR – BENAR BERDA SARKAN HUKUM DAN KEADILAN

39. MAHKAMAH AGUNG MEMUTUSKAN PERMOHONAN KHASASI (TINGKAT BANDING TERAKHIR) MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN SENGKETA TENTANG KEWENANGAN MENGADILI WEWENANG MEMUTUSKAN DAN MEMERIKSA PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN YG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP MENGUJI PERATURAN PERUNDANGAN DI BAWAH UU TERHADAP UU (MATERIAL MAUPUN FORMAL)

40. MAHKAMAH AGUNG JUMLAH HAKIM AGUNG MAKSIMAL 60 ORANG INTEGRITAS & KEPROBADIAN TIDAK TERCELA KEANGGOTAAN ADIL PROFESIONAL BERPENGALAMAN DI BIDANG HUKUM CALON HAKIM AGUNG DIUSULKAN OLEH KOMI SI YUDISIAL KEPADA DPR & DITETAPKAN OLEH PRESIDEN

41. MAHKAMAH KONSTITUSI KEDUDUKAN Ps.2 UU No.24 TH. 2003 TTG MK SEBAGAI LEMBAGA NEGARA YANG ME LAKUKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YG MERDEKA UNTUK MENYELENGGARAKAN PERADILAN GUNA MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN

42. MAHKAMAH KONSTITUSI TERDIRI DARI 9 ANGGOTA HAKIM KONSTITUSI YANG DITETAPKAN OLEH PRESIDEN INTEGRITAS & KEPRIBADIAN TIDAK TERCELA KEANGGOTAAN ADIL NEGARAWAN DAN MENGUASAI KONSTITUSI DAN KETETANE GARAAN HAKIM KONSTITUSI MASING – MASING DIAJUKAN OLEH DPR (3 ORANG), MA (3 ORANG) DAN PRESIDEN (3 ORANG)

43. MAHKAMAH KONSTITUSI MENGADILI PADA TINGKAT PERTAMA DAN TER AKHIR YG PUTUSANNYA BERSIFAT FINAL UNTUK MENGUJI UU TERHADAP UUD MEMUTUSKAB SENGKETA KEWENANGAN LEM BAGA NEGARA YG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UUD WEWENANG Ps.24C (1,2) UUD’45 & Ps.10 (1) UU No.24 TH.2003 TTG MK MEMUTUSKAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK MEMUTUSKAN TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM WAJIB MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPAT DPR MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN / ATAU WAKIL PRESIDEN

44. DEWAN PERWAKILAN DAERAH KEDUDUKAN 22C (1) UUD’45 MERUPAKAN LEMBAGA PERWAKILAN DAERAH YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI LEMBAGA NEGARA SEKALIGUS SEBAGAI BAGIAN DARI KEANGGOTAAN MPR ANGGOTA DPD BERDOMISILI DI DAERAH PEMI MILIHAN MASING – MASING KECUALI SELAMA BERSIDANG BERTEMPAT TINGGAL DI IBUKOTA NEGARA (Ps. 33 (4) UU No. 22 TH 2003)

45. DEWAN PERWAKILAN DAERAH TIAP PROPINSI JUMLAHNYA SAMA (4ORANG) DAN JUMLAH KESELURUHAN TDK LEBIH DARI 1/3 JUMLAH ANGGOTA DPR (Ps.22C (2) UUD’45) KEANGGOTAAN PENGAJUAN USUL, IKUT DLM PEMBAHASAN DAN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG BERKAITAN DENGAN BIDANG LEGISLASI TERTENTU FUNGSI PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UU TERTENTU

46. DEWAN PERWAKILAN DAERAH WEWENANG UU.No.22 TH 2003 MENGAJUKAN USUL KPD DPR RANCANGAN UU YANG BERKAITAN DGN OTDA, HUB.PUSAT & DAERAH, PEMBENTUKAN,PEMEKARAN & PENGGABUNGAN DAERAH, PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM & SUMBER DAYA EKONOMI LAINNYA SERTA YG BERKAITAN DENGAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH IKUT MEMBAHAS RANCANGAN UU YANG BERKAITAN DGN OTDA, HUB.PUSAT & DAERAH, PEMBENTUKAN,PEMEKARAN & PENGGABUNGAN DAERAH, PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM & SUMBER DAYA EKONOMI LAINNYA SERTA YG BERKAITAN DENGAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KEPADA DPR ATAS RANCANGAN UU APBN DAN RUU YANG BERKAITAN DG PAJAK, PENDIDIKAN, DAN AGAMA MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KEPADA DPR DALAM PEMILIHAN ANGGOTA BPK

47. DEWAN PERWAKILAN DAERAH LANJUTAN WEWENANG UU.No.22 TH 2003 MELAKUKAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UU MENGENAI OTONOMI DAERAH, HUB.PUSAT & DAERAH, PEMBENTUKAN,PEMEKARAN & PENGGABUNGAN DAERAH, PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM & SUMBER DAYA EKONOMI LAINNYA SERTA YG BERKAITAN DENGAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH, PELAKSANAAN APBN, PAJAK, PENDIDIKAN DAN AGAMA MENERIMA HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA DARI BPK UNTUK DI JADIKAN BAHAN MEMBUAT PERTIMBANGAN BAGI DPR TENTANG RUU YANG BERKAITAN DENGAN APBN MENYAMPAIKAN HASIL PENGAWASANNYA KEPADA DPR SEBAGAI BAHAN UNTUK DITINDAKLANJUTI