1 / 36

TAKTIK PHT/MHPT

TAKTIK PHT/MHPT. JURUSAN HPT FP UB. Taktik  adalah metode khusus yang digunakan untuk pengendalian OPT. Dalam hal ini termasuk Peraturan, Praktek bercocok tanam, varietas tahan, biologis, tahan, biologis, fisik, genetik, dan kimia.  

landon
Download Presentation

TAKTIK PHT/MHPT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. TAKTIK PHT/MHPT JURUSAN HPT FP UB

  2. Taktik adalah metode khusus yang digunakan untuk pengendalian OPT. Dalam hal ini termasuk Peraturan, Praktek bercocok tanam, varietas tahan, biologis, tahan, biologis, fisik, genetik, dan kimia.   • Taktik menyangkut seni/upaya untuk mempersiapkan siasat yang tepat agar hasil pengendalian efektif, efisien, aman bagi lingkungan, dan berkelanjutan • Untuk itu pemilihan cara pengendalian harus didasarkan pada (1) pengetahuan tentang ciri-ciri serangga hama, (2) analisis terhadap cara-cara pengendalian yang telah tersedia selama ini, antara lain kelebihan dan keterbatasan cara pengendalian tersebut dari pandangan PHT, dan kemungkinan penggabungan cara-cara pengendalian yang kompatibel.

  3. Berikut ini akan diuraikan pandangan PHT terhadap cara-cara pengendalian yang telah ada. Uraian dititik beratkan pada konsep, batasan, kelebihan dan keterbatasan cara pengendalian dari pandangan PHT, serta kompatilitas cara pengendalian apabila digabungkan dengan cara pengendalian yang lain.

  4. PERAN PENTING KARANTINA TUMBUHAN  • Sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Karantina didefinisikan sebagai tempat pengasingan dan atau tindakan dalam rangka upaya pencegahan masuk dan menyebarnya hama dan penyakit untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan, dan tumbuhan. • Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagai dasar hukum penyelenggaraan karantina, diamanahkan bahwa perlunya kekayaan tanah air dan wilayah Negara Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam hayati untuk dijaga, dilindungi dan dipelihara kelestariannya dari ancaman dan gangguan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tanaman Karantina (OPTK).

  5. lanjutan • Ancaman kelestarian dan keamanan hayati akan menimbulkan dampak yang sangat luas pada stabilitas ekonomi, keberhasilan usaha agribisnis dan kestabilan ketahanan pangan nasional. Dengan demikian Pemerintah Indonesia telah menetapkan pilihan bahwa salah satu strategi didalam melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan adalah melalui "Penyelenggaraan Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan"

  6. lanjutan • PeranpentingKarantinaTumbuhan Indonesia tidakakanpernahlepasdariaspekperlindungantanaman, karenaKarantinaTumbuhanmerupakansalahsatukegiatandalamsistemperlindungantanaman • Salahsatuancaman yang bisamenghambatbudidayapertanianadalahseranganOrganismePenggangguTumbuhan (OPT) danuntukmengawasinyaperludilakukansistemperlindungantanamanantara lain KarantinaTumbuhan, • Di Indonesia kegiatanKarantinaTumbuhandiselenggarakanolehBadanKarantinaPertanian. • Dari pandangan PHT/MHPT, makasistemKarantinaTumbuhandianggapsistem yang paling amandanekonomis.

  7. LANJUTAN • KarantinaTumbuhanmerupakanpenyaring, yaknimenyaringmasuknyatumbuhandanbukansebagaipenghalang yang melarangsetiapusahamemasukkantumbuhandanbagian-bagiannya. • Karantina Tumbuhan dapat dikatakan sebagai lini pertama atau benteng terdepan dalam pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan. • KegiatanKarantinaTumbuhanmerupakanbagian integral daripembangunansektorpertanian. Pembangunan pertanianmenempatkanupayamelindungidanmelestarikansumberdayahayatisebagaibagiandaripembangunansistemdanusahaagribisnis.

  8. lanjutan • Jenis OPT terdiridarigulma, hama, dan pathogen (cendawan, bakteri, virus, MLO/mycoplasma like organism, RLO/ricketsia like organism, dannematoda). • Setiapjenis OPT memilikidaerahpenyebaran yang beragamdiseluruhdunia. • Wilayah Negara Republik Indonesia masihbebasdaribeberapaorganismepengganggutumbuhanberbahayatertentu (= OPTK A1) • Selanjutnyadalamhalpeningkatandayasaingdanpemberdayaanekonomirakyat, perankarantinaharusmampumembantuparapelakuusahapertaniandalammemenuhipersyaratanteknis Sanitary danPhytosanitarydarinegaratujuanekspor. Dalamperdaganganbebasdimananegara-negaraberupayamenekantarifbeamasukmakainstrumendan SPS-WTO akanmengemukasebagaiinstrumenperdagangan.

  9. Aspek Biologi • PemahamanIlmu Hama dalamartiluas (OPT ) sangatdibutuhkandalamKarantina:-Pemahamansiklushidup, keperidian, danfertilitas, kemampuanadaptasiseranggahama • Kemampuanbertahanhidupdalam media pembawa (hewan, mikroba) • Kemampuanmenularkanpenyakittanaman • Kemampuansporamenempelpadabiji-bijian (benih) • Stadia (misalnyatelur) hamaterbawabiji-bijian yang kemudiandapatberkembangmenjadihama • Seranggadidaerahasalnyatidakberstatushamasetelahpindahkedaerah lain berubahmenjadihama

  10. Cepat lambatnya penyebaran hama-penyakit tanaman dipengaruhi oleh 3 faktor utama yaitu: (1)Lautan pemisah benua, (2) rintangan alam (gunung tinggi, gurun pasir) pemisah daerah dalam satu benua, (3) persaratan cuaca dan iklim suatu daerah dalam satu benua

  11. TIGA PERAN KARANTINA TUMBUHAN YANG BISA DIKEMBANGKAN • Mencegahmasuknya OPTK A1 (OPT yang belumterdapatdi Indonesia) dariluarnegerikedalamwilayahRepublik Indonesia. • JikaperanpentingKarantinaTumbuhaninitidakterlaksanadenganbaik, OPTK A1 akanlolosmasukkewilayah Negara Republik Indonesia danakanmerusaktanamandansumberdayahayatilainnya yang adadiwilayah Indonesia. • Kerusakantersebutakanmenurunkanproduksipertanian yang akanberpengaruhpadasektorperekonomian, bahkanakibatlebihlanjutakanmempengaruhisektorlainnyasepertisektorsosialdanpolitik. 

  12. LANJUTAN • Contoh : • Penyakit Hawar daun karet Amerika selatan (SALB) yang disebabkan oleh jamur Microcyclus ulei. • Serangan Penyakit layu pembuluh (Vascular Wilt of Oil Palm) disebabkan oleh cendawan Fusarium oxysporum f.sp. elaeidis. Penyakit ini menimbulkan kerugian mencapai 20% di Afrika Barat, Kamerun, Kongo, Dahomey, Ivory Coast, Nigeria dan Zaire serta Amerika Selatan • OPT Luar negeri yang telah masuk ke Indonesia yang menyebab kerugian secara ekonomis adalah Penyakit cacar daun teh disebabkan oleh cendawan Exobasidium vexans yang berasal dari Sri Lanka. Kerugian mencapai 30 - 50 % dari total nilai 114 .000.000,- pada tahun 1951. • Masuknya Nematoda Sista Kuning, yang disebabkan oleh Globodera rochtosiensis. OPT ini berasal dari Belanda, menyebabkan hampir seluruh pertanaman kentang di Jawa Timur hancur, pada tahun 2005

  13. LANJUTAN • Mencegahpenyebaran OPTK A2 (OPT yang telahterdapatdiwilayah Indonesia namunmasihterbataspadawilayahtertentusaja) kewilayah lain yang masihbebas OPT tersebut. . Denganpengawasankarantina yang ketatdiharapkan OPTK A2 dapatdicegahpenularannya/penyebarannyakedaerah lain, dengandemikiankerugian yang lebihbesardapatdihindari. Contoh : • CVPD (Citrus Vein Phloem Degeneration), yang disebabkanoleh MLO yang telahmemusnahkanpertanamanjerukdiGarut-Jawa Barat tahun 1950-an. Padatahun 1970-an penyakitinimenghancurkanpertanamanjerukdi Sumatera Selatan. • Penyakithangusdauntebu yang semulahanyadi Lampung telahmenjalarkedaerah Sumatera Selatan. Untukmencegahpenyebarannyakedaerah lain diwilayah Indonesia, makakarantinatumbuhanharusbisamemainkanperanpentingnyasecaraoptimal

  14. LANJUTAN • Peranpentingkarantinatumbuhan yang ketigayaitumencegahkeluarnya OPT tertentudariwilayah Negara Republik Indonesia. • Sesuaidenganketentuan International, bangsa Indonesia jugamempunyaikewajibanuntukmencegahkeluarnya OPT tertentudariwilayah Negara Republik Indonesia. Pencegahaninidilakukanjika yang bersangkutanmenginginkannya. • Contoh : • mencegahkeluarnyaRhadopholussimilispenyebabpenyakitpadajahe ( Zingiber sp ) keJepang.

  15. Lethal yellowing yang disebabkanPhytoplasma

  16. Penyakit cacar daun teh yang disebabkan cendawan Exobasidium vexans

  17. Tanaman Kentang terserang Nematoda Sista kuning yang disebabkan oleh (Globodera rochtosiensis)

  18. RUANG LINGKUP PENGATURAN DIBIDANG PERKARANTINAAN • Meliputi • Persyaratan Karantina. • Tindakan Karantina. • Kawasan Karantina . • Jenis-jenis hama dan penyakit, media pembawa dan daerah sebarnya. Tempat-tempat pemasukkan. • Ruang lingkup objek yang berkaitan dengan karantina berkaitan dengan orang, alat angkut dalam perhubungan, hewan dan produk hewan, tumbuhan dan produk tumbuhan, barang-barang perdagangan lainnya yang dilalulintaskan, diletakkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan penilaian risiko dapat ditetapkan menjadi media pembawa hama dan penyakit hewan serta organisme pengganggu tumbuhan.

  19. LANJUTAN • Pada saat ini ancaman yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya alam, ketenteraman dan kesehatan masyarakat, kesehatan pangan, gangguan terhadap produksi sektor Pertanian/perikanan dan kehutanan, serta lingkungan telah didefinisikan sebagai ancaman yang perlu untuk dicegah masuk dan menyebar. • Ancaman yang secara global telah diidentifikasi dapat dikendalikan efektif melalui penyelenggaraan perkarantinaan antara lain adalah: • Ancaman terhadap kesehatan hewan dan tumbuhan • Invassive Species • Penyakit Zoonosis • Bioterorism

  20. LANJUTAN • Pangan yang tidak sehat termasuk GMO yang belum dapat diidentifikasi keamanannya • Kelestarian Plasma nutfah/Keanekaragaman hayati • Hambatan Teknis Perdagangan • Ancaman terhadap kestabilan perekonomian nasional • Ancaman-ancaman tersebut dapat juga dikelola dengan baik agar tidak masuk dan menyebar ke dalam negeri melalui kegiatan pemeriksaan dan sertifikasi karantina.

  21. Peran Karantina Dalam Perdagangan Internasional • Perdagangan internasional diatur oleh organisasi perdagangan dunia yang disebut World Trade Organization (WTO), dalam implementasinya organisasi tersebut menerbitkan berbagai perjanjian yang berkaitan dengan pengaturan dan prosedur dibidang perdagangan internasional. • Beberapa perjanjian yang telah diterbitkan antara lain yaitu: • General Agreement on Tariffs and Trade • Agreement on Trade Related Aspects of Intelectual Property Rights (TRIPS) • Agreement on Aplication of Sanitary and Phytosanitary Measure (SPS). • SPS-agreement atau perjanjian SPS diberlakukan untuk mengatur tatacara perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan serta lingkungan hidupnya dalam hubungannya dengan perdagangan internasional. Kesepakatan SPS berlaku dan mengikat secara global seluruh negara yang menjadi anggotanya.

  22. OPT DAN OPTK • 1. OrganismePenggangguTumbuhanadalahsemuaorganisme yang dapatmerusak, mengganggukehidupan, ataumenyebabkankematiantumbuhan; • 2. OrganismePenggangguTumbuhanKarantinaadalahsemuaOrganismePengangguTumbuhan yang ditetapkanolehMenteriuntukdicegahmasuknyakedalamdantersebarnyadidalamwilayah Negara Republik Indonesia; • 3. OrganismePenggangguTumbuhanKarantinaGolongan I adalahOrganismePenggangguTumbuhanKarantina yang tidakdapatdibebaskandari Media Pembawanyadengancaraperlakuan

  23. 4. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan II adalah semua Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang dapat dibebaskan dari Media Pembawanya dengan cara perlakuan; • 5. Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting Karantina Golongan II adalah semua Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang dapat dibebaskan dari Media Pembawanya dengan cara perlakuan;

  24. MEDIA PEMBAWA • Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalaht umbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina

  25. ASPEK SOSIAL-EKONOMI • Karantina membatasi kebebasan perdagangan bahan tanaman • Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat banyak • Namun demikian, ada sebagian kecil masyarakat yang dirugikan

  26. MENGENAL: SANITARY DAN PHYTOSANITARY (SPS) • Materipokokperjanjian SPS a). Setiapanggotadibenarkanuntukmemperlakukanperaturansanitasidanphitosanitasiuntukmelindungikeselamatandankesehatankonsumen, hewandantanaman. b). Setiapperaturan SPS harusdilandasiolehprinsipdankajianilmiah (Scientific Justification). c). Peraturan SPS tidakbolehdipakaisebagaihambatanterselubung (Disguised Restriction) dalamperdagangankomoditipertanianpangan.

  27. LANJUTAN • TujuanPerjanjian SPS a). Melindungidanmeningkatkankesehatanmanusia, hewandankondisitanamansertaphytosanitasidarisetiapnegaraanggota b). Membuatacuanperaturan multilateral yang dapatdipakaisebagaipedomandalampengembangan, adopsidanperlakuanperaturansanitasidanphitosanitasidalamrangkamenunjangkelancaranarusperdagangan; c). Untuklebihmenyeragamkanperaturan-peraturansanitasidanphitosanitasidiantaranegara-negaraanggota, denganmenggunakanstandar-standarinternasionalterutamaCodex Alimentarius Commission - CAC,International Office of Epizootic- IOE danInternational Plant Protection Convention-IPPC tanpamengabaikankeinginannegaraanggotauntukmenggunakanperaturanlokaldalammelindungikesehatandankeselamatanmasyarakat, hewandantanaman.

  28. LANJUTAN • Ruang Lingkup Kegiatan • Tindakan sanitasi dan phitosanitasi adalah setiap tindakan yang diterapkan untuk: a). Melindungi kehidupan atau kesehatan hewan atau tanaman dalam wilayah negara anggota dari resiko yang disebabkan oleh masuk, pembentukan a atau penyebaran hama, penyakit, organisme pembawa penyakit atau organisme penyebab penyakit. b). Melindungi kehidupan atau kesehatan manusia atau hewan dalam wilayah negara anggota dari resiko yang disebabkan oleh bahan tambahan (additives), cemaran, racun atau organisme penyebab penyakit yang terkandung dalam makanan, minuman, atau bahan pakan ternak. c). Melindungi kehidupan atau kesehatan manusia dalam wilayah negara anggota dari resiko yang disebabkan oleh penyakit yang dibawa oleh hewan, tanaman atau produknya atau dari masuknya, pembentukan atau penyebaran hama; atau d). Mencegah atau membatasi kerusakan lain dalam wilayah anggota yang timbul dari masuknya, pembentukan atau penyebaran hama.

  29. LANJUTAN • Ketentuan Notifikasi Berdasarkan ketentuan dari WTO yang telah disepakati bersama, bahwa semua peraturan yang akan diberlakukan oleh suatu negara yang berhubungan dengan ketentuan SPS dan mempunyai pengaruh yang berarti terhadap perdagangan internasional perlu dinotifikasikan/diberitahukan kepada WTO.

  30. LANJUTAN • Tindakan SPSS • Tindakansanitasidanphitosanitasiberupa UU, Keputusan, Peraturan-peraturandanprosedurantara lain; kriteriaprodukakhir, metodepengolahandanproduksi, pengujian, pengawasan, prosedursertifikasidanperizinan, perlakuankarantinatermasukpersyaratan yang relevanberkaitandenganpengangkutanhewanatautanamanatau material yang diperlukanuntukkelangsunganhidupnyaselamapengangkutan; ketentuanmengenaimetodestatistik yang relevan, prosedurpengambilancontohdanmetodepenilaianresiko, persyaratanpengemasandanpelabelan yang secaralangsungberhubungandengankeamananpangan • Rancanganperaturan yang berhubungandenganhaltersebutperludinotifikasikansebelumdisahkan

  31. LANJUTAN • Peran Indonesia • Negara anggotakhususnya Indonesia menaruhharapan yang besarterhadapperjanjian SPS-WTO, yaituterwujudnyasistemperdagangan yang semakintransparandan “fair”, sertapersyaratanpasar yang jelasantara lain denganadanyajalurkonsultasi, konfirmasidanharmonisasipersyaratanstandardengannegara-negaramitrabisnis. • Keadaaninidiharapkanakandapatmemperlancararusperdagangankomoditipertanian Indonesia dipasar global. Tentusajabagi Indonesia haliniakandapatterwujudapabilamampudanberperanaktifdalammemanfaatkanperjanjiantersebutmelaluilangkah-langkahkonsolidasiterpadu. HarapanbesarinitelahdiwujudkandengantelahdiratifikasinyaPerjanjian WTO inimelalui UU No. 7 tahun 1994.

  32. LANJUTAN Implikasibagi Indonesia • Perjanjian SPS sebenarnyamempunyaitujuan yang sangatluhur, yaituselainuntukmemperlancarperdagangankomoditipertaniandanprodukpertanianpanganjugasekaligusuntukmenjaminkeselamatandankesehatankonsumen, sertakesehatanhewandantanaman yang diperdagangkan. • Perjanjian SPS ternyatadimanfaatkansecaraberlebihanolehsebagianbesarnegara-negaramaju. • Negara maju yang secaraumummempunyaikeunggulandibidangteknologi, informasidansumberdayadana, cenderungmemanfaatkanperjanjian SPS inisebagaiinstrumenpenghambatmasuknyaproduk-produkdariluarkepasardalamnegerimereka (disguised on trade).

  33. LANJUTAN • Misalnya • MasyarakatEropamenginginkansemuaeksporminyaknabatikeEropa Barat harusmemakaikontainer yang dilapisiolehStainless Steel. • Para importirJepangmempersyaratkan agar semuaeksporhasilperikanankeJepangdisertaisertifikatbebasVibrio cholera. • Semuakomoditipertanian yang masukkeAmerikaSerikatdisertaidengansertifikatsanitasidanphytosanitasi.

  34. LANJUTAN • sejaktahun 1997 USA Food and Drug Administrationmemberlakukanperaturan yang menyangkutHazard Analysis Critical Control Point (HACCP), dimanasemuapengolah, importirdaneksportirproduk-produkpertanianpangan yang akanmemasarkanproduknyakeAmerikaSerikatharusmempunyaiatautelahmenerapkansistemjaminankeamananpanganberdasarkan HACCP. • Australian Quarantine and Inspection System yang mempersyaratkanstandarsanitasidanphitosanitasiterhadapbahanpangan yang diimpor. Bahkanuntukbeberapakomoditihortikulturatertentusepertimangga, dimintauntukmelampirkansejarahhamapenyakit yang adaselamasepuluhtahunterakhir.

  35. LANJUTAN • bagi Indonesia dannegara-negaraberkembanglainnyadenganketerbatasanteknologi, informasidansumberdayadanadanmanusiadiperkirakanakansedikitataukurangdapatmemanfaatkanpeluang-peluang yang adadariperjanjian SPS ini. • dikhawatirkanbahwatanpaadanyakonsolidasidanpembenahan-pembenahankelancaraneksporhasilpertaniandankomiditipertanianpangan Indonesia justruakanterhambatdenganadanyaperjanjian SPS ini. • Selainitu, Indonesia dapatmenjadidumping grounddenganmembanjirnyaproduk-produkhasilpertaniandariluarnegeri

  36. LANJUTAN • Karena Indonesia sudahmenjadianggota WTO, maka Indonesia harusberupayaterusmempelajariketentuan-ketentuan yang berlakudalamperjanjian SPS tersebutdansekaligusmencaricelah-celah yang dapatdimanfaatkanuntukdapatlebihmemperkuatdayasaing. • Di antaranyaadalah Indonesia harusproaktifmenotifikasikankebijakan SPS Indonesia ke WTO, disampingtentunyauntukdapatmemberikantanggapanatasnotifikasinegara lain apabiladirasakansuatuperaturantidakdapatdibenarkansecarailmiah (Scientific Justification)

More Related