Kajian Aspek Hukum Teknologi Informasi

1. Kajian AspekHukumTeknologiInformasi Disampaikan pada Perkuliahan STMIK/STIE MDP Ryzky Yan Deriza

2. Prolog • Pada awal sejarah, manusia bertukar informasi melalui bahasa, maka bahasa adlh teknologi. • Bahasa mmungkinkan ssorg mmhami informasi yg dsmpaikn olh org lain, ttpi itu tdk brtahan scra lama krn jangkauan suara juga terbatas. • Teknologi pnyampaian informasi brkembang mlalui gambar (zaman purba), jangkauan informasi bisa lebih jauh, bisa dibawa2 dan disampaikan kpd org lain, informasi yg ada akan brtahan lebih lama. • Alfabet dan angka arabik mmudahkn cra penyampaian informasi yg lebih efisien dr cr yg sblmnya. sprti MCMXLIII diganti 1943. Teknologi percetakan mmungkinkn pngiriman informasi lbh cepat lagi. • Teknologi elektronik sprti radio, televisi, komputer mengakibatkan informasi mnjd lebih cepat tersebar di area yg lebih luas dan lebih lama tersimpan.

3. Etimologi Teknologi • Akar kata teknologi adalah "techne" yg berarti serangkaian prinsip atau metode rasional yg berkaitan dgn pembuatan suatu objek, atau kecakapan tertentu, atau pengetahuan tentang prinsip2 atau metode dan seni. • metode ilmiah utk mencapai tujuan praktis; • ilmu pengetahuan terapan; • keseluruhan sarana utk menyediakan barang2 yg diperlukan bg kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia;

4. Etimologi Informasi • Informasi berasal dari kata • Perancis kuno: informacion (tahun 1387) • Romawi Kuno (Latin): informationem yg berarti “garis besar, konsep, ide”. kata benda dari informare yg berarti aktivitas dlm “pengetahuan yg dikomunikasikan”. • Yunani kuno, 2 kata yaitu: morphe/morph (form)dan eidos "ide, bentuk, set", dlm pengertian teknis filosofis olh Plato-Aristoteles utk mnunjukkan identitas yg ideal atau esensi dr ssuatu (Teori bentuk). "Eidos" jg dpt dikaitkan dgn pikiran, proposisi atau bahkan konsep. • penerangan; • pemberitahuan; • kabar atau berita ttg sesuatu; • keseluruhan makna yg menunjang amanat yg terlihat dlm bagian2 amanat itu;

5. Teknologi Iformasi • Teknologi, pengembangan dan aplikasi dr alat, mesin, material dan proses yg menolong manusia menyelesaikan masalahnya • Informasi, hasil pemrosesan, manipulasi dan pengorganisasian/penataan dr skelompok data yg mempunyai nilai pengetahuan (knowledge) bg penggunanya. • Teknologi Informasi, teknologi apa pun yg membantu manusia dlm membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. • studi atau peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisa, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar (kamus Oxford)

6. Pengertian Teknologi Informasi • Menurut beberapa ahli teknologi informasi : • seperangkat alat yg membantu anda bekerja dgn informasi dan melaksanakan tugas2 yg berhubungan dgn pemprosesan informasi (Haag & Keen)   • tidak hanya terbatas pd teknologi komputer (software & hardware) yg digunakan utk memproses atau menyimpan informasi, melainkan jg mencakup teknologi komunikasi utk mengirimkan informasi (Martin)   • segala bentuk teknologi yg diterapkan utk memproses dan mengirimkan informasi dlm bentuk elektronis (Lucas)   • teknologi yg menggabungkan komputasi (komputer) dgn jalur komunikasi berkecepatan tinggi yg membawa data, suara, dan video (William & Sawyer)

7. Secara implisit dan eksplisit, yg disebut Teknologi Informasi adlh gabungan antara Teknologi Komputer dan Teknologi Telekomunikasi. • Teknologi Informasi adlh suatu teknologi yg dgunakn utk mengolah data, trmasuk memproses, mndptkn, mnyusun, mnyimpan, mmanipulasi data dlm brbgai cra utk mnghasilkn informasi yg berkualitas, yaitu informasi yg relevan, akurat dan tepat waktu, yg digunakan utk kperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan mrpakn informasi yg strategis utk pngambilan keputusan. • Teknologi Informasi adalah suatu teknik utk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebaarkan informasi (Ps.1 ayat (3) UU ITE)

8. AspekHukumTeknologiInformasi • Stephen Hawking, white House 1998 “Millenium Evening” Tek.Komputer  SupeRHumaN <-- RekayasaGenetika • Perkembangan TI  the Existing Law mempunyaiketerbatasan • Padatatananteori, takmampumemberipenjelasanmengenaipersoalanhukumygditimbulkanolhteknologiinformasi. • Padaaraspraktik, keterbatasanperaturanygada • makahanyasedikitkasus cybercrime ygdptdiselesaikanolhpenegakhukum.

9. “One World”= cybernation (netizen/netters) • Melampauilintasbataskedaulatannegara (non-jurisdiction) • Interaksitanpabatas • Interest sesuaikeinginan • Virtual museum,virtual travelling,teleshoping,cyber party,teleconference, tracficking,wireless war, etc.

10. Cyberspace  Cybercrime • Intidari cybercrime adlhpenyerangan pd content, computer system dancommunication system milikorang lain atauumumdidlmcyberspace (EdmonMakarim). • Tujuannya : memperolehaksesthdpaccount user dankemudianmenggunakansistemmilikkorbanutkkepentingannya.

11. Versi Cybercrime • Pelanggaranakses data • Pencurianakses data • Penyebaraninformasidengan motif kejahatan. • Hal utamapengaturandalamcyberlaw : • Privacy & security (digital sign, otentik) • Online Transaction • Regulation online contact (yurisdiksi) • Regulation content • Right in electronic

12. ASPEK HUKUM DALAM TI : • Informasielektronikblmdiakuisbgalatbuktiygsah,sampaidgnterjaminvalidasinya. • Sbnrnyakehadiraninformasiselainkertas (elektronik) cukup lama dikenaldlmsistemhukumnasional. Paling tdkiadiakuisbg "arsip" brdsrkn UU No.7/1971 ttgKetentuanPokokKearsipan. • informasielektronikjgdikenalsbg "dokumenperusahaan" brdsrkn UU No. 8/1997 ttgDokumentasi Perusahaan.

13. Mengapa hukum “tertinggal” • Perbedaankepentingan • Prosedurpembuatanperaturanyg lama • Ketepatanwaktudantempatmateriygdiatur • Pandanganmengenai cyberspace : • Diatur---tidakdiatur

14. Informasi dan Transaksi Elektronik • UU ITE mulai dirancang pd bln Maret 2003 olh Depkominfo. • Pada 5 September 2005 scr resmi presiden Susilo Bangbang Yudhoyono menyampaikan RUU ITE kpd DPR melalui surat No.R/70/Pres/9/2005. • Pada 25 Maret 2008, 10 Fraksi menyetujui RUU ITE ditetapkan mnjd UU. Slnjutnya Presiden SBY mnandtangani naskah UU ITE mnjd Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dimuat dlm Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2008 dan Tambahan Lembaran Nega

15. Secara Garis besar UU ITE mengatur: • Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional (tinta basah dan bermaterai). Sesuai dengan e-ASEAN Framework Guidelines (pengakuan tanda tangan digital lintas batas). • Alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHP. • UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia. • Pengaturan Nama domain dan Hak Kekayaan Intelektual.

16. Perbuatan yang dilarang (cybercrime) dijelaskan pada Bab VII (pasal 27-37): • Pasal 27 (Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan) • Pasal 28 (Berita Bohong dan Menyesatkan, Berita Kebencian dan Permusuhan) • Pasal 29 (Ancaman Kekerasan dan Menakut-nakuti) • Pasal 30 (Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin, Cracking) • Pasal 31 (Penyadapan, Perubahan, Penghilangan Informasi) • Pasal 32 (Pemindahan, Perusakan dan Membuka Informasi Rahasia) • Pasal 33 (Tindakan melawan hukum yg brakibat trganggu/ tidak bekerjanya Sistem Elektronik sbgmn mestinya). • Pasal 35 (Menjadikan Seolah Dokumen Otentik (phising?)

17. UU ITE sebagai Payung Hukum • Hampir semua aktivitas cybercrime membutuhkan aktivitas lainnya untuk melancarkan aktivitas yang dituju. Karena itu UU ITE harus mampu mencakupi semua peraturan terhadap aktivitas-aktivitas cybercrime. • UU ITE ditujukan utk memenuhi kebutuhan akan Cyber Law di Indonesia berangkat dari mulai banyaknya transaksi2 perdagangan yang terjadi lewat dunia maya. • UU ITE adalah payung hukum di dunia maya.

18. Kontroversi dalam UU ITE • UU ini dianggap dpt membatasi hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat dan menghambat kreativitas dlm ber-internet, terutama pd Ps 27 (1) dan (3), Ps 28 (2), dan Ps 31 (3). Pasal2 tsbt pd umumnya dianggap memuat aturan2 warisan pasal karet (haatzai artikelen), krn bersifat lentur, subjektif, dan sangat tergantung interpretasi pengguna UU ITE ini. Ancaman pidana utk ketiganyapun tak main2 penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 milyar rupiahTambahan lagi, dlm konteks pidana, ketiga delik ini berkategori delik formil, jd tdk perlu dibuktikan akan adanya akibat dianggap sdh sempurna perbuatan pidananya. Ketentuan delik formil ini, di masa lalu sering digunakan utk menjerat pernyataan2 yg bersifat kritik. Pasal2 masih dipermasalahkan oleh sbgian bloger Indonesia. • Belum ada pembahasan detail ttg spamming. Ps 16 UU ITE mensyaratkan penggunaan ’sistem elektronik’ yg aman dgn sempurna, namun standar spesifikasi yg bagaimana yg digunakan ? Apakah mengoperasikan web server yg memiliki celah keamanan nantinya akan melanggar UU?

19. Masih terbuka munculnya moral hazard memanfaatkan kelemahan pengawasan akibat euforia demokrasi dan otonomi daerah, seperti yang kadang terjadi pd pelaksanaan kesehatan keselamatan kerja (K3) dan AMDAL. • Masih sarat dgn muatan standar yg tidak jelas, misalnya standar kesusilaan, definisi perjudian, interpretasi suatu penghinaan. Siapa yg berhak menilai standarnya? Ini sejalan dgn kontroversi besar pd pembahasan UU anti pornografi. • Ada masalah yurisdiksi hukum yg belum sempurna. Ada suatu peng-andaian dmn seorang WNI mmbuat suatu software kusus pornografi di luar negeri akan dpt bebas dr tuntutan hukum.

20. Perspektif UU ITE • Sisi Baik/Postif, berdasarkan dari pengamatan para pakar hukum dan politik UU ITE mempunyai sisi positif bagi Indonesia. • memberikan peluang bg bisnis baru, bg para wiraswastawan krn penyelenggaraan sistem elektronik diwajibkan berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia. • mendorong prtumbuhan ekonomi, pajak yg dpt mnambah penghasilan negara, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan penghasilan penduduk. • mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet yg merugikan, mmberikan prlindungan hukum thdp transaksi dan sistem elektronik serta mmberikan prlindungan hukum thdp kegiatan ekonomi misalnya transaksi dagang.

21. Kegiatan ekonomi lewat transaksi elektronik seperti bisnis lewat internet juga dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan dan penipuan. • UU ini juga mmungkinkn kejahatan yg dilakukan oleh seseorg di luar Indonesia dpt diadili. • membuka peluang kpd pemerintah utk mngadakn program pmberdayaan internet. Masih banyak daerah2 di Indonesia yg kurang tersentuh adanya internet. • UU ini juga memberikan solusi utk mminimalisir penyalahgunaan internet.

22. Sisi Buruk/Negatif UU ITE • Mudahnya dituduh mencemarkan nama baik lewat internet. • Kurang singkron dgn UU lain, dalam hal ini se-olah2 trjd tumpang tindih antara UU ITE dgn UU lain. • UU ITE juga dianggap bnyk oleh pihak, membatasi hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, dan menghambat kreativitas dlm berinternet. Pdhl sdh jls bhwa negara menjamin kebebasan setiap warga negara utk mengeluarkan pendapat.

23. SEKIAN DAN TERIMA KASIH SEMOGA DAPAT BERMANFAAT Percayalah kamu bisa dan itu sudah setengah jalan keberhasilan (Theodore Roosevelt) Presiden AS Ke-26 (1901-1909), Aktivis Lingkungan, Mediator Perdamaian.