1 / 56

PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION)

PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION). MATERI BIDANG KEUANGAN PEMBEKALAN KEPERUMNASAN CALON PEGAWAI BATCH X. Jakarta, September 201 3. Daftar Isi. 1. TUGAS POKOK DIVISI KEUANGAN. 2. SOP ISO 9001:2008 DIVISI KEUANGAN. 3. LAPORAN KEUANGAN PERUMNAS.

leoma
Download Presentation

PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION) MATERI BIDANG KEUANGAN PEMBEKALAN KEPERUMNASAN CALON PEGAWAI BATCH X • Jakarta,September 2013

  2. Daftar Isi 1 TUGAS POKOK DIVISI KEUANGAN 2 SOP ISO 9001:2008 DIVISI KEUANGAN 3 LAPORAN KEUANGAN PERUMNAS PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION)

  3. PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION) 1 TUGAS POKOK DIVISI KEUANGAN

  4. DIREKTUR UTAMA DIREKTUR KEUANGAN & SDM GMD. PSDM GMD. KEUANGAN GMD. UMUM MANAJER DEPARTEMEN AKUNTANSI & PAJAK MANAJER DEPARTEMEN PENDANAAN MANAJER DEPARTEMEN PENGENDALIAN ANGGARAN Staff Staff Staff KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK DIVISI KEUANGAN Ketentuan tata laksana organisasi, kedudukan dan tugas pokok masing-masing bidang ditentukan dengan Surat Keputusan Direksi. kedudukan dan tugas pokok Divisi Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : Dirut/036/KPTS/10/2013 tangal 17 Januari 2013 Jo. Dirut/41/KPTS/10/2008 tanggal 10 Maret 2008 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional, yang berada dalam lingkungan Direktorat Keuangan dan Sumber Daya Manusia, sebagaimana tergambar dalam bagan berikut : Gambar : Bagan organisasi Divisi Keuangan

  5. a • Tugas Pokok General Manajer Divisi Keuangan • Berkoordinasi dengan General Manajer Perencanaan Strategis, memimpin penyusunan proyeksi keuangan perusahaan yang merupakan bagian dari Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan; • Memimpin penyusunan laporan dan analisis keuangan perusahaan; • Memimpin pengadaan dan pengendalian keuangan perusahaan; • Mengevaluasi dan memberikan pertimbangan aspek keuangan atas Rencana Bisnis Utama dan Rencana Bisnis; • Memimpin penyelenggaraan penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran Divisi Keuangan, yang merupakan bagian dari RKAP; • Memimpin penyiapan usulan kebijakan-kebijakan di bidang keuangan, khususnya aspek anggaran, pengelolaan dana, akuntansi dan Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK), untuk diajukan kepada Direktur Keuangan dan PSDM;

  6. a • Tugas Pokok General Manajer Divisi Keuangan • Memimpin penyusunan dan evaluasi standar-standar peraturan di bidang keuangan; • Memimpin penyelenggaraan sosialisasi dan pelatihan standar-standar peraturan dan pengendalian pelaksanaannya; • Melakukan penugasan, pengendalian, pembinaan dan penilaian kerja kepada para Manajer di lingkungan Divisi Keuangan; • Mengelola sumberdaya dan anggaran di lingkungan Divisi Keuangan; • Memimpin dan mengendalika pelaksanaan tindak lanjut atas temuan Pemeriksa, baik internal (SPI) maupun eksternal (BPK), di Div. Keuangan; • Memimpin penyelenggaraan kegiatan pengelolaan (penerbitan, pelaporan dan peretensian) data dan informasi dalam lingkup Div. Keuangan; • Bersama General Manajer Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan General Manajer Divisi Administrasi, membantu pelaksanaan tugas Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusi

  7. Tugas Pokok Manajer Departemen Pendanaan • Melaksanakan pengadaan dan pengendalian dana perusahaan; • Bersama Manajer Departemen Akuntansi dan Analisis, menyusun Daftar dan Status Piutang; • Menyusun Kebijakan dan langkah-langkah penagihan piutang; • Menyusun usulan sasaran, rencana kerja dan anggaran Departemen Pendanaan yang merupakan bagian dari usulan rencana kerja dan anggaran Divisi Keuangan, serta pengendalian pelaksanaan pekerjaan; • melakukan evaluasi terhadap standar-standar peraturan yang diperlukan Departemen Pendanaan; • Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan standar-standar peraturan serta pengendalian pelaksanaannya; • Melakukan penugasan, pengendalian, pembinaan dan penilaian kerja kepada para staf di lingkungan Departemen pendanaan; • Memimpin penyelenggaraan kegiatan pengelolaan (penerbitan atau pelaporan dan peretensian) data dan informasi dalam lingkup Departemen Pendanaan; • Bersama Manajer Departemen Akuntansi dan Analisis Keuangan serta Manajer Dep. Pengendalian Anggaran, membantu pelaksanaan tugas GMD Keuangan.

  8. Tugas Pokok Manajer Departemen Pengendalian Anggaran • Menyusun usulan rencana anggaran keuangan perusahaan; • Mengendalikan penggunaan anggaran perusahaan; • Menyusun usulan sasaran, rencana kerja, dan anggaran Departemen Pengendalian Anggaran yang merupakan bagian dari usulan rencana kerja dan anggaran Divisi Keuangan, serta pengendalian pelaksanaan kerja; • Menyusun usulan sasaran, rencana kerja dan anggaran Departemen Pengendaliaan Anggaran yang merupakan bagian dari usulan rencana kerja dan anggaran Divisi Keuangan, serta pengendalian pelaksanaan kerja; • Melakukan evaluasi terhadap standar-standar peraturan yang terkait dengan pengendalian anggaran; • Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan standar-standar peraturan serta pengendalian pelaksanaannya; • Melakukan penugasan, pengendalian, pembinaan dan penilaian kerja kepada para staf dilingkungan Departemen Pengendalian Anggaran; • Memimpin penyelenggaraan kegiatan pengelolaan (penerbitan atau pelaporan dan perentensian) data dan informasi dalam lingkup pengendalian anggaran; • Bersama Manager Departemen Pendanaan serta Manajer Departemen Akuntansi dan analisis Keuangan, membantu pelaksanaan tugas General Manajer Divisi Keuangan.

  9. TugasPokokManajerDeparemenAkuntansidanPajak : • MenyusunLaporanKeuanganKonsolidasidananalisiskeuangan. • Melakukanverifikasiataspenggunaandana • Menyusunusulansasaran, RKA DepartemenAkuntansi & Analisis • Melakukanevaluasiterhadapstandarperaturan-peraturan yang berkaitandenganakuntansidananalisiskeuangan. • Melaksanakansosialisasidanpelatihanstandar-standarperaturansertapengendalianpelaksanaannya. • MelakasanakanadministrasiPerpajakan. • Melakukanpenugasan, pengendalian, pembinaandanpenilaiankerjakepadaparastafdilingkunganDepartemenAkuntansi & Analisis PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION)

  10. PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION) 2 SOP ISO 9001:2008 DIVISI KEUANGAN

  11. SOP Dept.Anggaran Alur Proses Penerbitan PRA :

  12. SOP Dept.Akuntansi & Pajak 1 Laporan Keuangan • DepartemenAkuntansiMenerimaLaporan – laporankeuangandari Regional danDivisiUmumsesuaiwaktu yang ditetapkan. • Laporandari Regional, DivisiUmumdan Kantor PusatdilakukanpengggabungandanEvaluasi • BilaAda data yang kurangmakaDivisiKeuanganmemintakelengkapan data ke Regional danDivisiUmum. • Data dari Regional danDivisiUmumdiolahdandibuatJurnalPenyesuaian • KemudianDivisiKeuanganmembuatLampiranNeracaLabaRugidanlampiran-lampiran yang lain yang diperlukandalampenyusunanlaporankeuangan. • Laporankeuangandari Regional danDivisiUmumdiolahdandibuatkanNeracaLajur • NeracaLajur yang sudahjadidimasukankedalamNeracaGabungan • SetelahitudibuatNeracaRugiLaba • Terakhirsemua data dirangkummenjadiLaporanKeuanganPerumPerumnas PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION)

  13. SOP Dept.Akuntansi & Pajak Alur Proses Pembuatan Laporan Keuangan : PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION)

  14. SOP Dept.Akuntansi & Pajak 2 Administrasi Perpajakan • Laporan SPT Masa PPN : • 1. DepartemenAkuntansiMenerimaLaporan – laporanPajakKeluarandanmasukandari Regional-Regional sesuaiwaktu yang ditetapkan. • 2. Laporandari Regional-Regional dilakukanpengggabungansesuaidenganjenisnya. • 3. Memasukan data tersebutkedalam format SPT Masa PPN standardarikantorPajak • 4. Membuat Bukti Pembayaran Kekurangan PPN. • 5. SetelahdilakukanpembayaranLaporke Kantor PelayananPajak BUMN. • Laporan SPT Masa PPH Pasal 23 : • 1. Bukti-buktipotonganPPhpasal 23 dimasukankedalam form standard LaporanPPhpasal 23. • 2. MembuatBuktiPembayaranPotonganPPhPasal 23 • 3. SetelahdilakukanpembayaranLaporke Kantor PelayananPajak BUMN PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION)

  15. SOP Dept.Akuntansi & Pajak • Laporan SPT TahunanPPhBadan : • LaporanKeuanganTahunan Perusahaan dimasukankedalam form Laporan SPT TahunanPPhBadan. • Dibuat bukti pembayaran PPh Badan. • Setelah dilakukan pembayaran Lapor ke Kantor Pelayanan Pajak BUMN. • Laporan SPT PPh ( Final ) Pasal 4 ayat 2. • DepartemenAkuntansi & Analisismenerimalaporan – laporanPPh ( Final ) Pasal 4 ayat 2 dari Regional-Regional sesuaidenganwaktu yang ditetapkan. • Laporandari Regional-Regional dilakukanpengggabungansesuaidenganjenisnya. • Memasukan data tersebut kedalam format SPT Masa PPh ( Final ) Pasal 4 ayat 2 dari kantor Pajak. • MembuatBuktiPembayaranPPh. • SetelahdilakukanpembayaranLaporke Kantor PelayananPajak BUMN. PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION)

  16. SOP Dept.Akuntansi & Pajak Alur Proses Adm.Perpajakan : PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION)

  17. SOP Dept.Akuntansi & Pajak 3 Pembuatan Dokumen Pembayaran • Menerima permohonan pembayaran dari pihak ke tiga atau permohonan dropping dari pengendali Kantor Pusat / kantor Regional / Divisi Umum. • Melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen. • Memberikan kode akun terhadap dokumen pembayaran atau dropping dana tersebut. • Membuat Bukti Pembayaran ( BP ). • Membuat bukti potongan PPh pasal 23/21. • Proses pembuatan dokumen dilakukan oleh staff akuntansi, di periksa oleh MD Akuntansi & Analisis serta disetujui oleh GM Divisi Keuangan, Direktur Keuangan & SDM dengan batasan nilai sesuai kewenangan yang ditetapkan oleh Direksi. • Staff Akuntansi melakukan ‘posting’ ke General Ledger ( GL ) terhadap dokumen BP copy kedua yang sudah diperiksa oleh MD Akuntansi dan Analisis. PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION)

  18. SOP Dept.Akuntansi & Pajak PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION)

  19. SOP Dept. Pendanaan PROSES PEMBAYARAN

  20. Flow ProsesPembayaran SOP Dept. Pendanaan ProsesEvaluasidanVerifikas (by Pengendali) PermohonanPengajuanPembayaran ProsesEvaluasidanVerifikas (by Pengendali) Persetujuan Persetujuan tdk tdk end end ya Proses PPRA (by Pengendali) 1 ProsesEvaluasidanVerifikas (by Pendanaan) Proses PPRA (by Pengendali) tdk Persetujuan ProsesEvaluasidanVerifikas (by Pendanaan) tdk ya Persetujuan Penerbitan PRA BP Rek. Tujuan BP ya Penerbitan PRA Pencairan/ Transfer end Pencairan/ Transfer Rek. Operasional

  21. PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION) 3 LAPORAN KEUANGAN PERUMNAS

  22. Laporan Keuangan Perum Perumnas LAPORAN KEUANGAN (FINANCIAL STATEMENTS) : Adalah informasi keuangan yang disajikan dan disiapkan oleh manajemen dari suatu perusahaan kepada pihak internal dan eksternal, yang berisi seluruh kegiatan bisnis dari satu kesatuan usaha yang merupakan salah satu alat pertanggungjawaban dan komunikasi manajemen kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION)

  23. Laporan Keuangan Perum Perumnas • Laporan Keuangan terdiri dari: • Neraca/Laporan Posisi Keuangan (balance sheet) • Laporan laba rugi (income statement) • Laporan perubahan ekuitas (statement of change of equity) • Laporan arus kas (cash flow statement) • Catatan atas pelaporan keuangan (notes of financial statement) berisi informasi yang tidak dapat diungkapkan dalam keempat laporan keuangan di atas, yang mengungkapkan seluruh prinsip, prosdur, metode, dan teknik yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION)

  24. Laporan Keuangan Perum Perumnas • Tujuan laporan keuangan (Trueblood Report) : • Tujuan dasar laporan keuangan adalah menyediakan informasi untuk membuat dasar keputusan ekonomi. • Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh investor dan kreditor dalam menaksir earning power dan aliran kas perusahaan, perbandingan dan evaluasi aliran kas, baik jumlah dan ketidakpastian yang meliputinya.Earning power adalah bukan semata-mata kemampuannya dalam menghasilkan laba bersih semata (akuntansi) tetapi meliputi kemampuan perusahaan untuk menghasilan kas.  PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION)

  25. Laporan Keuangan Perum Perumnas • Perum Perumnas memiliki • 8 Regional membawahi 58 Cabang, • 2 Anak Perusahaan (pemegang saham mayoritas) dan • 1 Kantor Pusat. • Kegiatan utama operasional perusahaan berada di cabang-cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, Kantor Regional merupakan perpanjangan tangan Kantor Pusat yang bertugas mengelola dan mengawasi kegiatan cabang-cabang, sedangkan Kantor Pusat merupakan turbindal atau penggerak seluruh kegiatan perusahaan. • Saat ini yang wajib membuat laporan keuangan (full set) adalah Kantor Regional/Divisi Umum dan Anak Perusahaan, untuk laporan keuangan konsoidasian dilakukan oleh Kantor Pusat. PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION)

  26. Laporan Keuangan Perum Perumnas • Perum Perumnas memiliki • 8 Regional membawahi 58 Cabang, • 2 Anak Perusahaan (pemegang saham mayoritas) dan • 1 Kantor Pusat. • Kegiatan utama operasional perusahaan berada di cabang-cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, Kantor Regional merupakan perpanjangan tangan Kantor Pusat yang bertugas mengelola dan mengawasi kegiatan cabang-cabang, sedangkan Kantor Pusat merupakan turbindal atau penggerak seluruh kegiatan perusahaan. • Saat ini yang wajib membuat laporan keuangan (full set) adalah Kantor Regional/Divisi Umum dan Anak Perusahaan, untuk laporan keuangan konsoidasian dilakukan oleh Kantor Pusat. PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION)

  27. LAPORAN KEUANGAN REGIONAL LAPORAN KEUANGAN REGIONAL Pelaksanaan Desentralisasi Akuntansi Regional mulai diberlakukan pada Tahun Buku 1987, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : Dir.5/0129/KPTS/10/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Desentralisasi Akuntansi Reional (struktur organisasi lama namanya Cabang). ALUR PROSES PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN REGIONAL : Pencatatan Penggolongan Pengikhtisaran Pelaporan JURNAL BUKU BESAR NERACA PERCOBAAN LAPORAN KEUANGAN BUKTI TRANSAKSI NERACA LAPORAN LABA RUGI ARUS KAS LAPORAN PERUB.MODAL TRANSAKSI PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION)

  28. LAPOARAN KEUANGAN REGIONAL • Jenis-jenis Transaksi/Laporan yang ada di Regional & Cabang : • Bidang Pertanahan : • Pembebasan Tanah • Laporan Mutasi Fisik Tanah • Pembayaran PBB, HPL, HGB • Pembayaran Pengamanan Tanah, dll • Bidang Produksi : • Laporan Mutasi Fisik Rumah • Realisasi Prestasi Pekerjaan Kontraktor (RPPK) • Berita Acara Perhitungan Pembayaran (BAPP) • Laporan Kemajuan Proyek • Data-data Perhitungan Harga Pokok Lainnya (Cost Accounting), dll PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION)

  29. LAPOARAN KEUANGAN REGIONAL • Bidang Pemasaran : • Laporan Penjualan (Rumah, KTM, Rusunami) • Laporan Penerimaan Sewa • Laporan Mutasi Fisik Rumah & KTM • Laporan Penghuni Mengundurkan Diri, dll • Bidang Keuangan : • Daftar Posisi Kas & Bank akhir bulan • Daftar Uang Muka Yang Belum Dipertanggungjawabkan • Rekening Koran Bank dan Rekonsiliasinya • Laporan Penerimaan (Harian, Mingguan, Bulanan) • Ikhtisar Penerimaan Mingguan (IPM) • Laporan Piutang dan Daftar Umur Piutang • Berita Acara Perhitungan Pembayaran (BAPP) • Permintaan Penggantian Kas Kecil, dll PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION)

  30. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Alur Proses Pembuatan Laporan Keuangan Konsolidasi : PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION)

  31. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION)

  32. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION)

  33. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION)

  34. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION)

  35. Analisa Laporan Keuangan • Analisalaporankeuanganmerupakanproses yang penuhpertimbangandalamrangkamembantumengevalusiposisikeuangandanhasiloperasiperusahaanpadamasasekarangdanmasalalu, dengantujuanuntukmenentukanestimasidanprediksi yang paling mungkinmengenaikondisidankinerjaperusahaanpadamasamendatang. • Analisarasiokeuanganadalahperbandinganantaradua/kelompok data laporankeuangandalamsatuperiodetertentu, data tersebutbisaantar data darineracadan data laporanlabarugi. Tujuannyaadalahmemberigambarankelemahandankemampuanfinansialperusahaandaritahunketahun. • Jenis-jenisanalisarasiokeuanganadalah : • RasioLikuiditas: Bergunauntukmengukurkemampuanperusahaanuntukmemenuhikewajiban-kewajibanjangkapendeknya. • RasioSolvabilitas: Bergunauntukmengukurkemampuanperusahaanuntukmemenuhiseluruhkewajiban-kewajibannya (hutangjangkapendek & jangkapanjang) • RasioProfitabilitas: Bergunauntukmengukurkemampuanperusahaanuntukmenghasilkanlabadalamsuatuperiodetertentu. PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION)

  36. Analisa Laporan Keuangan PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION)

  37. Analisa Laporan Keuangan PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION)

  38. Analisa Laporan Keuangan PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION)

  39. PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN Penilaian tingkat kesehatan perusahaan diwajibkan untuk selurauh Badan Usaha Milik Negara BUMN berdasarkan Kep.Menteri BUMN No.: KEP-100/MBU/2002 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN. Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN digolongkan menjadi : a. SEHAT, yang terdiri dari : AAA apabila total (TS) lebih besar dari 95 AA apabila 80 <TS< =95 A apabila 65 <TS< =80 b. KURANG SEHAT, yang terdiri dari : BBB apabila 50 <TS< =65 BB apabila 40 <TS< =50 B apabila 30 <TS< =40 c. TIDAK SEHAT, yang terdiri dari : CCC apabila 20 <TS< =30 CC apabila 10 <TS< =20 C apabila TS< =10 PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION)

  40. PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION)

  41. PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION)

  42. PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION)

  43. PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION)

  44. KAS KECIL KAS KECIL Dalam mengelola kas kecil, Perumnas menggunakan sistem dana tetap (Imprest Fund Method), yaitu dengan menyisihkan secara tetap kas perusahaan. Penggunaan sistem dana tetap dalam pengelolaan kas kecil menjamin selalu tersedianya uang kas untuk pengeluaran-pengeluaran dalam jumlah relatif kecil atau pengeluaran-pengeluaran yang mendesak. PROSEDUR KAS KECIL PERUM PERUMNAS Pembentukan Kas Kecil Pemakaian Kas Kecil Pengisian Kembali Kas Kecil PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION)

  45. KAS KECIL • Pembentukan Kas Kecil • Pembentukan kas kecil dimulai dengan menaksir jumlah kas yang diperlukan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan banyaknya aktivitas yang terjadi. Sesuai dengan kebijakan Direksi ditetapkan besarnya kas kecil : • RTKP Rp. 40.000.000,- • Kantor Regional Rp. 25.000.000,- • Kantor Cabang Rp.5.000.000,- s/d Rp.15.000.000,- • Sekretaris Perusahaan Rp. 60.000.000,- • Direktorat Kantor Pusat Rp. 10.000.000,- • Selanjutnya perusahaan mengeluarkan cek dan menyerahkan kepada kasir yang berwenang untuk dicairkan dan kemudian mengisi kas kecil. PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION)

  46. KAS KECIL PemakaianKas Kecil Pemakaiankaskecildigunakanuntukkeperluan yang menyangkutkepentinganperusahaan, setiappengeluaranharusdisertaidenganbuktipengeluarandanakaskecil. Pengeluarankaskecilmenggunakan form Kas Bon (permintaanpengadaanbarang/jasa) dan form BuktiKas Kecil (apabilasudahadabukti-buktitransaksi). Prosedurpemakaiankaskeciladalahsebagaiberikut : Pemohonmengisi form PermintaanPengadaandanmengisidana yang diperlukanpada form Kas Bon danmenyerahkankepadaKasir. PermintaanKas Bon disetujuiolehPengendali (Sesper/GMD.Umum/Manajer Keu.). Kasirmenyerahkan Dana kepemohondanmencatatpengeluarandanakaskecil. PadasaatpihakpemohondanamempertanggungjawabkanKas Bon harusmelampirkanBuktiKas Kecil besertadokumenpendukungasliuntukdiajukankepadaKasirkaskecil. MD.RTKP/MD.Adm.Perusahaan/ManajerKeumemeriksakelengkapandokumenpendukung, mengotorisasikebenarantransaksidanselanjutnyaKasirmembukukanBuktiKas Kecil. PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION)

  47. KAS KECIL PengisianKembaliKas Kecil Jikadanakaskecilperusahaansudahhampirhabisataudiperkirakandanatersebuttidakakancukupuntukmelakukantransaksipengeluarankaskecillagi, makakaskecilharusdiisikembali. PemintaanpengisiankembalikaskecildilakukanolehKasirsebagaipemegangdanakaskecil. Prosedurpengisiankembalikaskeciladalahsebagaiberikut : Kasir membuat rekapitulasi dari Bukti Kas Kecil, diverifikasi oleh Asisten Manager Dana dan MD RTKP/MD.Adm.Perusahaan/ManajerKeuangan. Hasil rekapitulasi diserahkan ke bagian Akuntansi untuk diperiksa kelengkapandatanyadan dibuatkan Bukti Pembayaran. Bukti Pembayaran (BP) di tandatangani oleh MD RTKP/ManajerKeuanganatauolehGM Divisi Umum/Deputy GM Regional (tergantungnilaiBuktiPembayarannya). Setelah BP disetujui, Kasir membuat cek tunai untuk ditandatangani MD RTKP/ManajerKeuangan dan GM Divisi Umum/Deputy GM Regional. Setelah cek dicairkan dan masuk ke Kasir, BP diserahkan ke bagian Akuntansi untuk dibukukan. PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION)

  48. LAMPIRAN - LAMPIRAN PERUM PERUMNAS (NATIONAL HOUSING & URBAN DEVELOPMENT CORPORATION)

More Related