PENGANTAR PERPAJAKAN (1)

1. PENGANTAR PERPAJAKAN Lusiana Putri Ahmadi, S.E., M.Ak

2. Definisi Pajak • Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajaksecara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

3. Ciri-ciri Pajak • Kontribusi, Prestasi, Iuran yang dibayarkan kepada penguasa / Negara (yang berhak memungut pajak hanyalah Negara) • Berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya ( dapat dipaksakan • Tanpa jasa timbal ( kontraprestasi ) dari Negara yang secara langsung dapat ditunjukkan • Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yaitu pengeluaran umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas

4. Fungsi Pajak • Fungsi Budgeter sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran - pengeluaran pemerintah. • Fungsi Reguler (mengatur) sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

5. Azas pajak • Equity : Adil • Economic : Efisien • Convinience : Mudah • Certainty : ada kepastian hukum

6. Teori-teori Pemungutan Pajak Teori Asuransi Dalam perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi. Premi tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala kepentingannya, misalnya keselamatan atau keamanan harta bendanya Teori asuransi ini menyamakan pembayaran pajak dengan pembayaran premi

7. Teori-teori Pemungutan Pajak Teori Kepentingan Memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada kepentingan setiap orang pada tugas pemerintah termasuk perlindungan jiwa dan hartanya Oleh karena itu, pengeluaran Negara untuk melindunginya dibebankan pada masyarakat

8. Teori-teori Pemungutan Pajak Teori Gaya Pikul Dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh Negara kepada masyarakat berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya Oleh karena itu, untuk kepentingan perlindungan, maka masyarakat akan membayar pajak menurut gaya pikul seseorang

9. Teori-teori Pemungutan Pajak Teori Bakti (teori kewajiban pajak mutlak) berdasarkan pada pertimbangan bahwa Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak Di lain pihak, masyarakat menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya terhadap Negara Dengan demikian, dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan Negara

10. Teori-teori Pemungutan Pajak Teori Asas Daya Beli Mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, sehingga lebih menitikberatkan pada fungsi mengatur

11. Sistem Pemungutan Pajak • Official Assessment System Sisteminimerupakansistempemungutanpajak yang memberiwewenangkepadapemerintah ( fiskus ) untukmenentukanbesarnyapajak yang terutang • Self Assessment System Sisteminimerupakansistempemungutanpajak yang memberiwewenang, kepercayaan dan tanggungjawabkepadaWajibPajakuntukmenghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkansendiribesarnyapajak yang harusdibayar • Witholding Tax Sisteminimerupakansistempemungutanpajak yang memberiwewenangkepadapihakketigauntukmemotongataumemungutbesarnyapajak yang terutang oleh WajibPajak

12. Tarif Pajak • Tarif sebanding / proporsional Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%

13. Tarif Pajak • Tarif tetap Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap Contoh : Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000

14. Tarif Pajak • Tarifprogresif Persentasetarif yang digunakansemakinbesarbilajumlah yang dikenaipajaksemakinbesar Menurutkenaikanpersentasetarifnya, tarifprogresifdibagi: • Tarifprogresifprogresif: kenaikanpersentasesemakinbesar • Tarifprogresiftetap: kenaikanpersentasetetap • Tarifprogresifdegresif: kenaikanpersentasesemakinkecil

15. Tarif Pajak • Tarif degresif Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar

16. HUKUM PAJAK Kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak

17. Sistematika Hukum Pajak • Hukum pajak materiil Memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek-objek), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak Contoh: UU PPh, UU PPN

18. Sistematika Hukum Pajak • Hukum pajak formal memuat bentuk / tata cara untuk mewujudkan hukum pajak materiil menjadi kenyataan, hukum pajak formal ini memuat: • Tata cara penetapan utang pajak • Hak-hak fiskus untuk mengawasi WP mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak • Kewajiban WP, misal penyelenggaraan pembukuan / pencatatan dan hak-hak Wajib Pajak mengajukan keberatan dan banding Contoh: UU KUP

19. Jenis Pajak Berdasarkan Golongan • Pajak Langsung Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain Contoh: Pajak Penghasilan • Pajak Tidak Langsung Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

20. Jenis Pajak berdasarkan Wewenang Pemungut • PajakPusat pajak yang dipungutolehpemerintahpusatdandigunakanuntukmembiayairumahtangganegara Contoh: PPh, PPN • Pajak Daerah pajak yang dipungutolehPemerintah Daerah dandigunakanuntukmembiayairumahtanggadaerah Pajak Daerah terdiriatas : • PajakPropinsi, contoh: PajakKendaraanBermotordanKendaraandiAtas Air, PajakBahanBakarKendaraanBermotor • PajakKabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, PajakRestoran, PajakHiburan, PajakReklame

21. Jenis Pajak berdasarkan Sifat • Pajak Subjektif Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak Contoh: PPh • Pajak Objektif Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib PajakContoh: PPN dan PPnBM

22. Hutang pajak • Hukum materiil • Hukum formal • Saat timbul hutang pajak • Materiil : saat diberlakukannya UU • Formal : saat ditagih / ditetapkan oleh fiskus • Berakhirnya utang pajak • Pembayaran • Kompensasi • Pembebasan / penghapusan