BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

1. MANAJEMEN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA Oleh: Ir. B. Wisnu Widjaja, MSc DEPUTI BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 1

2. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA VISI: KETANGGUHAN BANGSA DALAM MENGHADAPI BENCANA MISI: Melindungi Bangsa Dari Ancaman Bencana Membangun Sistem Penanggulangan Bencana Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana Secara Terencana, Terkoordinasi dan Menyeluruh

3. TUGAS KEDEPUTIAN BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI MENGKOORDINASIKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN UMUM BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA PADA PASCABENCANA Perpres Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 26 nrk

4. FUNGSI KEDEPUTIAN BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI • Perpres Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 27 • Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi : • Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; • b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; • c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; • d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana

5. PENGERTIAN - UU. No. 24/2007 Rehabilitasi Perbaikan dan Pemulihan semua aspek layanan publik/ masyarakat sampai tingkat memadai pada wilayah pascabencana Sasaran Utama Normalisasi/ berjalannya secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana nrk

6. PENGERTIAN - UU. No. 24/2007 Rekonstruksi Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana pemerintahan/ masyarakat Sasaran Utama Tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan. “Build Back Better and Safer” nrk

7. ALUR KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PROSES RENCANA AKSI ALOKASI DANA PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAPORAN OUTPUT (HASIL) INPUT DALA HRNA JITU PB OUTCOME (MANFAAT) IMPACT (PENCAPAIAN TUJUAN) “Build Back Better and Safer”

8. KERANGKA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI Tim Kaji Cepat - Untuk Tanggap Darurat BENCANA A2R2 : AssesmenAwal RR Tim Assessmen - Rehabilitasidan Rekonstruksi Perencanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Kajian Kebutuhan Pascabencana Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Formulasi Rencana Aksi RR DaLA MONEV • Baseline Data • Pengkajian Kebutuhan • Penetapan Prioritas • Aspirasi Masyarakat • Verifikasi & Koordinasi HRNA

9. RUANG LINGKUP REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI Terdampak Bencana nrk

10. PRINSIP DASAR Tanggung jawab Pemerintah, Pemda Objek fisik dan non fisik terdampak bencana Build Back Better dan Pengurangan Risiko Bencana(Build back better and safer) Kemandirian masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan good governance Pendekatan sosial budaya dan pemanfaatan sumber daya setempat Tepat waktu, terencana, terpadu, koordinatif dan berkesinambungan dengan pembangunan daerah Mendahulukan kelompok rentan, keadilan dan kesetaraan gender

11. KEBIJAKAN Dalam kebijakan pembangunan perlu mengakomodasi Penanggulangan Bencana (PB) agar kegiatan PB pada semua tahapan memberikan manfaat bagi masyarakat di bidang ekonomi, sosial, politik, keamanan dan lingkungan hidup; Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan bagian penting dalam rangka memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana merupakan tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang terkena bencana;(sharing responsibility) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan oleh satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD Kab/Kota; Dalam hal BPBD Kab/Kota tidak memadai, maka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilaksanakan oleh BPBD Provinsi dan/ atau Pemerintah Pusat;

12. DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PP No 21 Tahun 2008 ttg Penyelenggaraan PB, Psl 58 : Dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah kabupaten/kota wajib menggunakan APBD kab/kota Dalam hal APBD kab/kota tidak memadai dapat meminta bantuan dana kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Dalam hal pemerintah kab/kota meminta dana bantuan kepada Pemerintah, harus melalui pemerintah provinsi yang bersangkutan PP No 22 Tahun 2008 ttg Pendanaan dan Pengel. Bantuan Bencana, Psl 23 : Pemerintah dapat memberikan dana bantuan sosial berpola hibah untuk pembiayaan pascabencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana Untuk memperoleh bantuan tersebut pemerintah daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melaui BNPB Berdasarkan permohonan tertulis tersebut BNPB melakukan evaluasi dan verifikasi Hasil evaluasi dan verifikasi disampaikan oleh BNPB kepada Menteri Keuangan dan diajukan ke DPR untuk persetujuan

13. PENJELASAN APBD TIDAK MEMADAI Pasal 8 (d) UU 24/2007 • TanggungjawabpemerintahdaerahdalampenyelenggaraanPenanggulanganBencanameliputi: pengalokasiandana PB dalam APBD daerah yang memadai. • APBD tidak memadai : jika berdasarkan analisis kerusakan dan kerugian dana yg diperlukan untuk rehabilitasi/ rekonstruksi mencapai 20 % dari APBD

14. PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

15. ALUR PENGAJUAN DANA BANTUAN

16. PENGANGGARAN DANA BANTUAN RR VERIFIKASI BNPB, K/L INVENTARISASI BNPB, K/L dll REKOMENDASI Damages & Lossess Assessment (DaLA) HUMAN RECOVERY NEEDS ASSESSMENT(HRNA) ) Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) BENCANA KEPALA BNPB PUSAT DPR RI MENKEU Usulan GUB/BUP/WAKO Inventarisasi BPBD/SKPD SKPD, PIHAK TERKAIT DIPA BNPB DAERAH

17. PERSYARATAN USULAN PERMINTAAN DANA BANTUAN REHAB & REKON • Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sudahmembentuk BPBD dengan Peraturan Daerah danmempunyaipersonil yang memadai • BPBD telah melaporkansetiapterjadibencanakepada BNPB disertai data pendukungterutama Pernyataan Bencana dari Gubernur/Bupati/Walikota • Usulanpermintaan bantuan disampaikan melalui BPBD(menghindari proposal ganda) • Usulanpermintaan bantuan disampaikan tertulis dari Gubernur/Bupati/Walikota dan disertai dengan dokumen yang lengkap • Pengusulankembalipermintaan dana bantuan rehabilitasidanrekonstruksibarubolehdiajukansetelahkegiatanrehabilitasidanrekonstruksisecarakeseluruhanselesaidilaksanakan sampaidenganpenyelesaian Laporan Akhir dan kewajiban akuntabilItas lainnya, kecualiterjadibencana yang berskalabesar yang segera harus dilakukan pemulihan. • Apabilaterjadibencanapadasaatberlangsungnyakegiatanrehabilitasidanrekonstruksi,makaBPBDcukupmelaporkansetiapterjadibencanakeBNPBsebagaidasaruntukpengajuan proposal berikutnya

18. ALOKASI DANA BANTUAN REHAB & REKON • Surat Keputusan Kepala BNPB tentang Penetapan Alokasi, dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU)antara BNPB dengan Pemerintah Prov/Kab/Kota penerima dana bantuan yg dilampiri dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). • Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan prioritas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam usulan yg sudah diverifikasi oleh Tim Verifikasi BNPB. • Paket kegiatan prioritas disesuaikan dengan alokasi dana dan dituangkan dalam POK. • Kepala Pelaksana BPBD akan menyusun dan menetapkan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang disetujui oleh pejabat pada Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB.

19. DANA BANTUAN SOSIAL BERPOLA HIBAH • Block Grant , LS sekaligus ke Rekening Pemda/BPBD • Pengelolaan sepenuhnya tanggung jawab Pemda/BPBD • Pejabat Perbendaharaan ditetapkan Gub/Bup/Walkot • Jasa giro disetorkan ke Kas Negara • Pengunaan sesuai dengan hasil verifikasi BNPB • Rencana Kegiatan dan Anggarannya, disetujui BNPB • Jika ada perubahan pemanfaatan , harus ada persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota dan dilaporkan kepada BNPB • BNPB sediakan Juknis untuk acuan, Pemda/BPBD jabarkan lebih lanjut • BPBD sampaikan laporan secaraperiodik • Periode maksimal 12 bulan sejak dana di transfer, jika > 12 bulan harus seijin BNPB (kasus tertentu) • Aset hasil kegiatan ditatausahakan sebagai aset daerah • Jika sudah selesai Pemerintah Daerah/BPBD sampaikan Laporan akhir dan melampirkan dokumen penatausahaan aset • BNPB lakukan monitoring dan evaluasi serta penilaian

20. PEMBAGIAN PERAN DAN TUGAS B N P B Monitoring & evaluasi asset daerah Pendampingan & Supervisi rehab-rekon Kab/Kota. BPBD Provinsi BPBD Kab/Kota Perencanaan teknis. SKPD Kab-Kota Kegiatan fisik/konstruksi sesuai tugas/fungsinya. BUPATI/ WALIKOTA • CATATAN : • Mekanisme Pengelolaan APBN; • Rekening Khusus • Tidak dicampur dengan APBD/ Kas Daerah Karena bukan berasal dari Perimbangan Keuangan Bantuan ber-Pola Hibah BNPB

21. PEMANTAUAN(PP 21/2008 Ps. 91-92) • Upayauntukmemantausecaraterusmenerusterhadap proses pelaksanaanpenyelenggaraanpenanggulanganbencana • Pelaksana : Unsurpengarahbesertaunsurpelaksana BNPB dan/atau BPBD dandapatmelibatkanlembagaperencanaanpembangunannasionaldandaerah, sebagaibahanevaluasimenyeluruhdalampenyelenggaraan PB

22. EVALUASI (PP 21/2008 Ps. 94) • Dilakukandalamrangkapencapaianstandar minimum danpeningkatankinerja PB. • Pelaksana : • unsurpengarah BNPB untuk PB tingkatnasionaldan • unsurpengarah BPBD untuk PB tingkatdaerah • Mekanismepemantauandanevaluasidilakukansecaraberjenjangyaitu BNPB melakukanpemantauandanevaluasiditingkatprovinsidan yang bersifatkhusus, provinsiditingkatkab/kotadankab/kotaditingkatkecamatan/desa

23. EVALUASI Evaluasiterhadappelaksanaan rehab rekonsmerupakansuatuusahauntukmengukurdanmenilaisecaraobjektifatashasilpelaksanaan program dankegiatan rehab rekons yang telahdirencanakansecarasistimatisdenganmenggunakanmetodeevaluasi yang sesuaimulaidaritahapperencanaanhinggapelaksanaan .

24. PELAPORAN(PP 21/2008 Ps. 93 ) • Penyusunanlaporanpenyelenggaraan PB dilakukanolehunsurpengarahdanunsurpelaksana BNPB dan/atau BPBD • Laporanpenyelenggaraanpenanggulanganbencanadigunakanuntukmemverifikasiperencanaan program BNPB dan/atau BPBD.

25. TERIMA KASIH