1 / 23

Desentralisasi Fiskal, Struktur Anggaran dan Indikator Makro Daerah

Desentralisasi Fiskal, Struktur Anggaran dan Indikator Makro Daerah. Tim TADF. Tujuan Desentralisasi Fiskal. Meningkatkan kesejahteraan rakyat Menyerahkan kewenangan dan memberikan perimbangan keuangan Daerah mengenal informasi daerah lebih baik

Download Presentation

Desentralisasi Fiskal, Struktur Anggaran dan Indikator Makro Daerah

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Desentralisasi Fiskal, Struktur Anggaran dan Indikator Makro Daerah Tim TADF

  2. Tujuan Desentralisasi Fiskal • Meningkatkan kesejahteraan rakyat Menyerahkan kewenangan dan memberikan perimbangan keuangan • Daerah mengenal informasi daerah lebih baik • Penyediaan pelayanan publik daerah yang efektif dan efisien • Peran serta masyarakat daerah yang optimal

  3. Transfer Ke Daerah Triliun Rupiah

  4. Ukuran Pemerintah Kabupaten

  5. Ukuran Pemerintah Kota

  6. Perbandingan Ukuran Pemerintah

  7. Rerata Selisih Belanja Total dengan Belanja Pegawai Kabupaten

  8. Rerata Selisih Belanja Total dengan Belanja Pegawai Kota

  9. PerbandinganSelisih Belanja Total dengan Belanja Pegawai

  10. Sisa Lebih Anggaran Kabupaten

  11. Sisa Lebih Anggaran Kota

  12. Perbandingan Sisa Lebih Anggaran

  13. IndeksPembangunanManusia 5 daerahdenganpeningkatan IPM terbesar 2004-2005 5 daerahdenganpenurunan IPM terbesar 2004-2005

  14. IndeksPembangunanManusia 5 Daerah dengan IPM terendah 2006 5 Daerah dengan IPM tertinggi 2006

  15. Kemiskinan(PersentaseJumlahPendudukMiskin)

  16. Dampak Krisis Keuangan Global Pada Perekonomian Indonesia • Pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat menurun • Tahun 2009 direncanakan tumbuh 6 persen, IMF meramalkan hanya akan tumbuh 3,5 persen • Pengangguran dan kemiskinan meningkat • Sampai dengan Januari 2009, Depnakertrans melaporkan telah terjadi PHK sebanyak 24.790 orang  Perlu ada stimulus untuk memelihara dan dan bertahan

  17. Kebijakan Stimulus Fiskal Di Beberapa Negara Meningkatkan Pengeluaran Menurunkan Pajak Penurunan tarif PPH Badan (Brazilia, Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Argentina,Cina,Jepang, Kanada, Belanda, Perancis, Inggris, Rusia, Jerman,Italia) Penurunan tarif PPH Orang Pribadi (Brazilia, Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Argentina, Cina, Jepang, Kanada, Belanda,Perancis, Inggris, Rusia, Jerman, Italia) Penghapusan pajak ekspor (Cina, Indonesia, Argentina, Jerman) • Belanja infrastruktur (Indonesia, Malaysia, AmerikaSerikat, Australia, ArabSaudi, Argentina,Cina, Jepang, Perancis, Singapura, Inggris, Italia, Meksiko, Taiwan, Swiss, Thailand ) • Subsidi Indutri (Rusia, Brazilia) • Subsidi BBM dan energi (Cina, Meksiko, Indonesia, Swiss, Malaysia) • Subsidi properti (Cina, India, Autralia, Inggris)

  18. Kebijakan Stimulus Fiskal Di Beberapa Negara Meningkatkan Pengeluaran Menurunkan Pajak Penurunan pajak kendaraan bermotor (Argentina, Cina, Jerman) Fasilitas PPH UKM (Indonesia, Inggris) Penurunan tarif PPN (Inggris, Cina, Italia) • Tunjangan rumah tangga (Cina, Australia, Jepang, Italia, Indonesia) • Tunjangan PHK, BLT (Jepang, Indonesia) • Subsidi air, listrik, pariwisata, & transportasi (Thailand) • Konservasi energi (Cina) • Subsidi Kredit UKM (Korsel, Jerman, Hungaria, Inggris) • Subsidi Pendidikan dan Kesehatan (AmerikaSerikat, Inggris, Singapura, Indonesia)

  19. Tujuan Stimulus Fiskal • Mempertahankan kesejahteraan (daya beli) rakyat • Memperbaiki daya saing dan daya tahaun usaha • Menangani dampak PHK

  20. Kebijakan Stimulus Fiskal 2009 • Stimulus fiskal sebasar Rp 73,3 triliun, terdiri atas stimulus keringan pajak dan kepabeanan (Rp 56,4 triliun) dan stimulus belanja dan pembiayaan (Rp 17 triliun) • Defisit APBN meningkat dari 1 persen menjadi 2,5 persen dari PDB

  21. STIMULUS FISKAL SULAWESI UTARA PENCABUTAN BEBERAPA PERDA PROVINSI DAN KOTA YANG MENYEBABKAN BIAYA EKONOMI TINGGI. INSENTIF KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR. INSENTIF PINJAMAN BUNGA MURAH UNTUK PENGEMBANGAN KOMODITI SPT: JAGUNG, PADI, RUMPUT LAUT, KELAPA, CAKALANG FUFU, ITIK, SOUVENIR BERBAHAN BAKU LOKAL, DAN KAIN TENUN MINAHASA.TUJUANNYA UNTUK MENGEMBANGKAN PRODUK-PRODUK UNGGULAN LOKAL DAN MEMPERCEPAT GERAK PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH.

  22. STIMULUS FISKAL PEMDA PROVINSI SUMATERA BARAT • Menurunkan SILPA dan digunakan untuk mendukung kegiatan pengembangan ekonomi kerakyatan dan kegiatan yang dapat menyerap lapangan kerja (Rp.48 M) • Memfasilitas daerah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana APBD untuk mendukung pengembangan beberapa komoditi unggulan (Kakao, jagung, sulaman bordir dan gambir). • Mengalokasikan dana APBD sebagai program penunjang untuk penanggulangan keluarga miskin (Rp. 91,49 M). • Memfasilitasi daerah kabupaten/kota untuk membebaskan beberapa jenis retribusi perizinan mulai dari Retribusi SITU, SIUP dan penurunan beberapa komponen tarif pajak. • Mengalokasikan dana APBD untuk mendukung pengembagan kegiatan padat karya produktif (Rp.640 Juta). • Mengalokasikan dana APBD untuk disalurkan dalam bentuk Kredit Mikro tanpa bunga untuk 100 Desa/Nagari di kabupaten/Kota (Rp.30,76 M) • Mengalokasikan dana untuk pengembangan program life skill (Rp.937,91 Juta) • Mengalokasikan dana APBD untuk peningkatan keterampilan bagi pencari kerja (Rp. 2,9 M). • Memberikan bantuan modal untuk peningkatan UMKM dan PKL dan pedagang keliling di daerah perkotaan (Rp.2 M).

  23. TERIMA KASIH

More Related