1 / 39

USULAN TATA NIAGA PRODUK KONVERSI BATUBARA

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIEKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI. USULAN TATA NIAGA PRODUK KONVERSI BATUBARA. 10 DESEMBER 2013. AGENDA. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN BATUBARA RENCANA PENGEMBANGAN BATUBARA TINJAUAN HUKUM KONVERSI BATUBARA

mavis
Download Presentation

USULAN TATA NIAGA PRODUK KONVERSI BATUBARA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIEKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI USULAN TATA NIAGA PRODUK KONVERSI BATUBARA 10 DESEMBER 2013

  2. AGENDA • KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN BATUBARA • RENCANA PENGEMBANGAN BATUBARA • TINJAUAN HUKUM KONVERSI BATUBARA • USULAN TATA NIAGA PRODUK KONVERSI BATUBARA

  3. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN BATUBARA

  4. KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL EKSPLORASI PRODUKSI SUPPLY SIDE POLICY JAMINAN PASOKAN KONSERVASI (OPTIMASI PRODUKSI) Peningkatan Kegiatan ekonomi SHIFTING PARADIGM KETAHANAN ENERGI MENUJU HARGA KEEKONOMIAN P E R A N E N E R G I Ketahanan Nasional HARGA ENERGI SUBSIDI LANGSUNG DIVERSIFIKASI PENINGKATAN KESADARAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT DEMAND SIDE POLICY KONSERVASI (EFISIENSI)

  5. TARGET BAURAN ENERGI NASIONAL (Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006) TARGET ENERGI MIX 2025 ENERGI MIX 2011 ENERGI NON FOSIL : 4.1% ENERGI NON FOSIL/EBT : 17 % Elastisitas Energi < 1

  6. PENGEMBANGAN PEMANFAATAN BATUBARA SEBAGAI BAHAN BAKAR DAN BAHAN BAKU DI INDONESIA Latar Belakang • Sumber daya batubara yang melimpah • Produksi minyak mentah domestik yang menurun • Konsumsi BBM domestik yang meningkat • Impor BBM domestik yang meningkat • Inpres nomor 5/2006, tercantum target penggunaan batubara yang tercairkan pada 2025 sebesar 2% dari energi bauran Tantangan • Investasi proyek tinggi • Lisensi/teknologi yang terbatas untuk aplikasi pencairan dan gasifikasi batubara secara komersial • Keterbatasan infrastuktur yang telah ada untuk pengembangan pencairan dan gasifikasi batubara • Solusi penanganan CO2 Kebijakan Pemerintah • Mendorong studi dan penelitian mengenai pengembangan pemanfaatan pencairan dan gasifikasi batubara • Memfasilitisasi kerjasama dan joint study pada proyek konversi batubara • Memfasilitasi kerjasama untuk jaminan pasokan batubara untuk bahan baku proyek konversi batubara • Mengkaji kemungkinan pemberian insentif investasi untuk proyek konversi batubara • Menyusun Tata Niaga dan Standar Mutu produk konversi batubara

  7. Rencanapengembanganbatubara

  8. KONVERSI BATU BARA RENCANA PENGEMBANGAN BATUBARA Synthetic Gas Mitshubishi (Japan) Ethanol Celanese-SMM (USA) Liquid COAL Diesel CCT (South Africa) Coal Slurry JGC (Japan) Arrtu Mega Energie (Indonesia) DME

  9. TINJAUAN HUKUM KONVERSI BATUBARA

  10. LANDASAN HUKUM PENGEMBANGAN PEMANFAATAN BATUBARA • Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional • Pasal 2 Sasaran Kebijakan Energi Nasional adalah elastisitas energi lebih kecil dari 1 (satu) pada tahun 2025, dengan konsumsi batubara yang dicairkan (liquefied coal) lebih besar dari 2% (dua persen). • Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Batubara Yang Dicairkan Sebagai Bahan Bakar Lain, dimana diinstruksikan kepada sejumlah Kementerian, para Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka percepatan penyediaan dan pemanfaatan batubara yang dicairkan.

  11. TINJAUAN HUKUM PENGEMBANGAN PEMANFAATAN BATUBARA SISI MINERBA • UU nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara • Pasal 36 ayat 1: Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri atas dua tahap: • IUP Eksplorasi • IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. • PP nomor 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara • Pasal 94: Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi batubara wajib melakukan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah batubara yang diproduksi baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pemegang IUP dan IUPK lainnya • Penjelasan Pasal 94: yang dimaksud kegiatan pengolahan diantaranya diantaranya penggerusan batubara (coal crushing), pencucian batubara (coal washing), pencampuran batubara (coal blending), peningkatan mutu batubara (coal upgrading), pembuatan briket batubara (coal briquetting), pencairan batubara (coal liquefaction), gasifikasi batubara (coal gasification), dan coal water mixer.

  12. TINJAUAN HUKUM PENGEMBANGAN PEMANFAATAN BATUBARA SISI EBTKE • UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi • Pasal 1 ayat 4: Sumberenergibaruadalahsumberenergi yang dapatdihasilkanolehteknologibarubaik yang berasaldarisumberenergiterbarukanmaupunsumberenergitakterbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metanabatubara, batubaratercairkan (liquefied coal), danbatubaratergaskan (gasified coal). • Pasal 1 ayat 5: Energibaruadalahenergi yang berasaldarisumberenergibaru.

  13. TINJAUAN HUKUM PENGEMBANGAN PEMANFAATAN BATUBARA SISI MIGAS • UU nomor 22/2001 tentangMinyakdan Gas Bumi • Pasal 1 ayat 11: Pengolahanadalahkegiatanmemmurnikan, memperolehbagian-bagianmempertinggimutudanmempertingginilaitambahMinyakdan/atau Gas Bumitetapitidaktermasukpengolahanlapangan • PP nomor 36/2004 tentangKegiatan Usaha HilirMigas • Pasal 12 (a): Kegiatan Usaha HilirmeliputikegiatanusahaPengolahan yang meliputikegiatanmemurnikan, memperolehbagian-bagian, mempertinggimutudanmempertingginilaitambahMinyakdan Gas Bumi yang menghasilkanBahanBakarMinyak, BahanBakar Gas, HasilOlahan, LPG dan/atau LNG tetapitidaktermasukpengolahanlapangan • Permen ESDM nomor 18/2010 tentangOrganisasidan Tata KerjaKementerian ESDM • Pasal 178: SubditPengolahanMigas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Pengolahan minyak bumi, gas bumi, hasilolahandanhidrokarbonlainnyasertapelumas

  14. USULAN TATA NIAGA PRODUKKONVERSI BATUBARA

  15. LANDASAN HUKUM

  16. LANDASAN HUKUM

  17. Skema Konversi Batubara menjadi Bahan Bakar Tata Niaga dan spesifikasi seluruh bahan bakar tunduk kepada aturan sektor Migas Tambang Batubara SynGas Konsumen Keterangan: Ditjen Minerba : Ditjen Migas (Pengolahan ) : Ditjen Migas (Niaga) : Ditjen EBTKE : Pencairan/ Gasifikasi Batubara Metanol DME Konsumen LPG Konsumen Etanol Konsumen BBM Konsumen Slurry Konsumen

  18. PENYEDIAAN BAHAN BAKAR Penyediaan bahan bakar dapat dilakukan melalui produksi dalam negeri dan impor PENGATURAN TATA NIAGA PRODUK KONVERSI BATUBARA IZIN USAHA Kegiatan Usaha dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar sehat dan transparan PEMANFAATAN BAHAN BAKAR Pengaturan sektor pengguna Bahan Bakar serta Pengguna Langsung STANDAR DAN MUTU BAHAN BAKAR Pengaturan jenis dan mutu bahan bakar yang beredar di dalam negeri HARGA BAHAN BAKAR Pengaturan harga dan subsidi bahan bakar PENGATURAN TATA NIAGAPRODUK KONVERSI BATUBARA 19

  19. TERIMA KASIH www.migas.esdm.go.id

  20. COAL TO GAS (SUMATRA SNG PROJECT) • Partner : Mitshubishi Heavy Industry (Japan) • Kapasitas : 150 MMSCFd (feed batubara: 11,4 juta ton/tahun) • Rencana Lokasi : Sumatra Selatan • Status Terakhir : • Sumatera SNG Project adalah proyek pembangunan kilang pengolahan batu bara kelas rendah (Low Rank Coal) menjadi SNG (Synthetic Natural Gas) yang akan dibangun di Sumatera. • Sumatera SNG Project disampaikan pada Indonesia-Japan Energy Roundtable Meeting di Jakarta oleh Bpk. Lobo Balia (KESDM) dan Mr. Takaya Watanabe (Mitsubishi Heavy Industries/Mitsubishi Corporation – MHI/MC). • Proyek ini diharapkan dapat terwujud melalui kerjasama Jepang dan Indonesia. • Kapasitas desain • Produksi SNG :150 MMSCFD • Bahan Baku Batubara :11,4Juta Ton/thn • Produksi CO2 : 5 Juta Ton/thn

  21. COAL TO GAS (SUMATRA SNG PROJECT) Berdasarkan screening minat supplier batubara, PT DH Energy adalah yang potensial untuk mensuplai batubara untuk proyek ini dan siap untuk ikut serta dalam equity proyek. Project target berdasarkan hasil FS adalah sebagai berikut:

  22. COAL TO GAS (SUMATRA SNG PROJECT) • Terkait project target tersebut, tanggapan stakeholder terkait dari pihak Indonesia adalah sebagai berikut: • PLN siap untuk membeli seluruh produk SNG, namun demikian PLN akan menitikberatkan perhatian pada harga SNG yang ditawarkan. Agar menjadi ekonomis bagi PLN, maka harga SNG harus lebih murah dibanding harga LNG • Chevron tidak keberatan apabila seluruh produk SNG dibeli oleh PLN karena status kontrak KKS Chevron akan habis pada tahun 2021. • PT DH Energy siap menyediakan bahan baku berupa batu bara kelas rendah untuk Sumatera SNG Project. Harga batu bara yang akan dijual diatur oleh Pemerintah, sehingga DH Energy harus mengikuti aturan yang berlaku. • Pertamina dapat membeli CO2 untuk EOR setelah studi EOR benar-benar menunjukkan bahwa CO2 dapat digunakan di lapangannya. Selain itu, Pertamina memperhatikan keekonomian CO2 EOR, sehingga Pertamina keberatan dengan harga CO2 yang ditawarkan.

  23. COAL TO GAS (SUMATRA SNG PROJECT) • Studi lanjutan pemanfaatan CO2 EOR dilakukan pada lapangan terpilih, yaitu lapangan Raja dan Abab di wilayah kerja Pertamina EP dan lapangan Jene di wilayah kerja Medco E&P Indonesia, sesuai hasil rapat Sumatera SNG Project tanggal 22 Februari 2012. • Sampai saat ini, Sumatera SNG Project masih kesulitan untuk mendapatkan CO2 offtaker. Mengingat bahwa bahan baku Sumatera SNG Project di desain menggunakan batubara dari PT DH Energy yang kandungan moisturenya mencapai 60%, maka diperlukan coal pre-drying system yang menyebabkan biaya investasi menjadi mahal. Sehingga tanpa penjualan CO2, maka project ini menjadi tidak ekonomis. • MHI telah menyampaikan kepada Ditjen Migas rencana perubahan coal supplier, yaitu dari PT DHE menjadi Reliance dengan latar belakang pertimbangan sebagaimana disebut pada butir di atas. • MHI mengharapkan Ditjen Migas untuk dapat memfasilitasi project ini melalui rapat taskforce yang melibatkan calon stakeholder dari pihak Indonesia

  24. COAL TO DME • Partner : Arrtu Mega Energie (Indonesia) • Kapasitas : 800.000 MT/tahun (commercial plant) • RencanaLokasi : Cilegon, Banten • Status Terakhir : • Arrtu Mega Energie (AME) merencanakan membangun kilang DME di Cilegon,Banten. • Ditjen Migas bersama-sama Lemigas, Pertamina, dan PT. Arrtu Mega Energie telah melakukan kajian pemanfaatan DME untuksektorrumahtangga, denganhasilsebagaiberikut: • DME dapat dimanfaatkan baik sebagai DME 100% maupun sebagai campuran LPG-DME dengan komposisi tertentu. • DME sangat berpengaruh terhadap komponen non-metal peralatan kompor gas rumah tangga, dengan demikian perlu adanya penggantian komponen non-metal. • Pengaruh Konsentrasi DME 5% dalam LPG masih dapat ditolerir, dikarenakan Perubahan komponen non-metal pada Kompor, Regulator dan Katup tidakmelampauistandar batasan (SNI 7369-2008).

  25. COAL TO DME • TelahditerbitkanPeraturan Menteri ESDM No. 29 Tahun 2013 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga DME. • Ditjen Migas bersama dengan BadanStandarisasiNasional (BSN) dan Kementerian Perindustrian sedang melakukan penyusunan standar infrastruktur penyediaan DME dan pemanfaatan DME serta spesifikasi DME. • Spesifikasi DME akansegeraditerbitkan

  26. COAL TO SLURRY • Partner : JGC (Japan) • Kapasitas : 10 MT/tahun (demo plant) • Rencana Lokasi : Karawang (demo plant) • Status Terakhir : • JGC telah selesai membangun demo plant “Coal to Slurry” yang berlokasi di Karawang dengan kapasitas 10 MT/tahun. • Potensi pemanfaatan coal slurry (JCF) di Indonesia adalah di PLN, Chevron (sebagai energi steam generator) dan PT Badak NGL (sebagai fuel untuk boiler). • Sedang dillakukan studi aspek teknis, ekonomis dan lingkungan pemanfaatan coal slurry bersama PT Badak NGL, PT PLN (Persero), dan PT Chevron Pacific Indonesia yang dikoordinasikan oleh Puslitbang Tekmira. • PT Badak NGL siap melakukan joint study pemanfaatan coal slurry dengan JGC.

  27. Coal to Ethanol • Partner : Celanese (USA) dan Sanggaran Mega Makmur (SMM) • Kapasitas : 1,1 juta MT/tahun (Feed coal: 5 juta ton/tahun) • Status Terakhir : • Joint statement of cooperation dengan Pertamina ditandatangani pada 19 Juli 2012. • Negosiasi pasokan bahan baku dengan coal supplier • Saat ini masih dalam tahap penyusunan FS serta penentuan lokasi dan calon pemasok batubara • Dibutuhkan payung hukum pencampuran coal-based ethanol ke dalam bensin (regulasi yang ada saat ini adalah pencampuran ethanol dari nabati ke dalam bensin) Coal to Fuel • Masihtahappresentasipengenalanteknologi CCT South Africa menjadiminyak solar denganskalakecil.

  28. TINJAUAN HUKUM KONVERSI BATUBARA

  29. LANDASAN HUKUM PENGEMBANGAN PEMANFAATAN BATUBARA • Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional • Pasal 2 Sasaran Kebijakan Energi Nasional adalah elastisitas energi lebih kecil dari 1 (satu) pada tahun 2025, dengan konsumsi batubara yang dicairkan (liquefied coal) lebih besar dari 2% (dua persen). • Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Batubara Yang Dicairkan Sebagai Bahan Bakar Lain, dimana diinstruksikan kepada sejumlah Kementerian, para Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka percepatan penyediaan dan pemanfaatan batubara yang dicairkan.

  30. TINJAUAN HUKUM PENGEMBANGAN PEMANFAATAN BATUBARA SISI MIGAS • UU nomor 22/2001 tentangMinyakdan Gas Bumi • Pasal 1 ayat 11: Pengolahanadalahkegiatanmemmurnikan, memperolehbagian-bagianmempertinggimutudanmempertingginilaitambahMinyakdan/atau Gas Bumitetapitidaktermasukpengolahanlapangan • PP nomor 36/2004 tentangKegiatan Usaha HilirMigas • Pasal 12 (a): Kegiatan Usaha HilirmeliputikegiatanusahaPengolahan yang meliputikegiatanmemurnikan, memperolehbagian-bagian, mempertinggimutudanmempertingginilaitambahMinyakdan Gas Bumi yang menghasilkanBahanBakarMinyak, BahanBakar Gas, HasilOlahan, LPG dan/atau LNG tetapitidaktermasukpengolahanlapangan • Permen ESDM nomor 18/2010 tentangOrganisasidan Tata KerjaKementerian ESDM • Pasal 178: SubditPengolahanMigas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Pengolahan minyak bumi, gas bumi, hasilolahandanhidrokarbonlainnyasertapelumas

  31. TINJAUAN HUKUM PENGEMBANGAN PEMANFAATAN BATUBARA SISI MINERBA • UU nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara • Pasal 36 ayat 1: Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri atas dua tahap: • IUP Eksplorasi • IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. • PP nomor 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara • Pasal 94: Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi batubara wajib melakukan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah batubara yang diproduksi baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pemegang IUP dan IUPK lainnya • Penjelasan Pasal 94: yang dimaksud kegiatan pengolahan diantaranya diantaranya penggerusan batubara (coal crushing), pencucian batubara (coal washing), pencampuran batubara (coal blending), peningkatan mutu batubara (coal upgrading), pembuatan briket batubara (coal briquetting), pencairan batubara (coal liquefaction), gasifikasi batubara (coal gasification), dan coal water mixer.

  32. TINJAUAN HUKUM PENGEMBANGAN PEMANFAATAN BATUBARA SISI EBTKE • UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi • Pasal 1 ayat 4: Sumberenergibaruadalahsumberenergi yang dapatdihasilkanolehteknologibarubaik yang berasaldarisumberenergiterbarukanmaupunsumberenergitakterbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metanabatubara, batubaratercairkan (liquefied coal), danbatubaratergaskan (gasified coal). • Pasal 1 ayat 5: Energibaruadalahenergi yang berasaldarisumberenergibaru.

  33. KESIMPULAN

  34. KESIMPULAN • Kegiatan pengembangan konversi batubara menjadi bahan bakar telah berjalan sejak 2010, diantaranya adalah: • Coal to Gas (Sumatera SNG Project) • Coal to DME • Coal to Slurry • Coal to Ethanol • Coal to Fuel • Dalam rangka mendukung upaya fasilitasi kegiatan pengembangan konversi batubara, telah dibentuk Tim Pengembangan Konversi Batubara menjadi Bahan Baku dan Bahan Bakar. Selama ini, koordinator Tim tersebut adalah Ditjen Migas • Diperlukan arahan pimpinan untuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan Konversi Batubara ke depan • Diperlukan regulasi yang jelas untuk pedoman Badan Usaha yang akan mengembangkan konversi batubara menjadi bahan bakar.

  35. Perlu tindak lanjut • Perlu disiapkan aturan mengenai harga batubara low rank coal yang akan digunakan sebagai feedstock proyek konversi batubara. • Perlu disiapkan aturan-aturan terkait pengusahaan proyek konversi batubara diantaranya regulasi pemanfaatan coal-based ethanol,

  36. KESIMPULAN RAPAT JCF UTILIZATIONDitjen Migas, 18 Juli 2012 • Rapat bertujuan untuk mencari pemanfaatan low rank coal dalam bentuk coal slurry sebagai energi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan energy mix di Indonesia • Untuk pemanfaatan coal slurry secara efisien perlu disiapkan aturan pemerintah mengenai harga batubara terutama low rank coal yang akan digunakan sebagai feedstock (DJ Minerba) • Selain daripada peraturan mengenai harga, perlu disiapkan pula peraturan lain terkait, yang perlu diidentifikasi dan dibicarakan antara DJ Migas, DJ Minerba dan DJ EBTKE. Paling lambat identifikasi sudah dapat dilakukan akhir Oktober 2012 • Potensi pemanfaatan coal slurry (JCF) adalah di PLN, Chevron (sebagai energi steam generator) dan PT Badak NGL (sebagai fuel untuk boiler). • JGC pada dasarnya juga siap untuk investasi penggunaan JCF pada PLN, Chevron maupun PT Badak NGL. • Untuk pemanfaatan tersebut diharapkan kepada PLN, Chevron dan PT Badak NGL untuk melakukan studi (aspek teknis, ekonomis dan lingkungan). • Chevron dan PT Badak NGL mengusulkan studi dapat dilakukan bersama-sama dan rapat memutuskan bahwa studi dilakukan bersama-sama oleh Chevron, PT Badak NGL dan PLN dengan koordinator Puslitbang Tekmira dan anggota studi lain adalah Puslitbang EBTKE, PPPTMGB Lemigas dan PT Pertamina Direktorat Gas. • Diharapkan studi tersebut dapat dimulai bulan Agustus 2012 dan diselesaikan paling lambat pada akhir Oktober 2012. • Pada November 2012 Pemerintah (DJ Migas, DJ Minerba dan DJ EBTKE) akan memfasilitasi kembali rencana pemanfaatan JCF (coal slurry) karena demo plant yang ada di Karawang harus sudah demolished pada Maret 2014 • Kepada JGC diharap sudah mulai membicarakan dengan NEDO kemungkinan demo plant di Karawang tidak di-demolished pada Maret 2014 akan tetapi tetap dapat digunakan. • Hasil rapat ini akan dikomunikasikan kepada BP Migas.

  37. Kesimpulan Rapat Persiapan Studi JCFDitjen Migas, 27 Juli 2012 • PT PLN menyampaikan informasi: • PT PLN merencanakan untuk melakukan studi pemanfaatan coal slurry untuk boiler di PLTU Belawan Sumut, namun dari segi sistem tidak memungkinkan untuk mematikan pembangkit 150 MW, maka studi dialihkan ke unit PLTU Kramasan Palembang-Sumsel 1x25 MW • Perwakilan JGC bersama PLN sudah melakukan site visit ke unit PLTU Kramasan pada April 2012. • Hasil site visit perlu studi lebih lanjut. • PT Badak NGL menyampaikan: • PT Badak telah melakukan coal fired boiler (CFB) study sekitar tahun 2006 dengan hasil kajian belum ekonomis. • Selama ini PT Badak NGL menggunakan fuel gas yang berasal dari feed gas sebagai bahan bakar untuk boiler • Saat ini PT Badak NGL telah menyiapkan konsep MoU kerja sama dengan PT JGC untuk melakukan FS penggunaan coal slurry (JCF) sebagai subtitusi bahan bakar • Basis yang akan dipergunakan dalam FS butir 3 akan tetap menggunakan basis dalam CFB studi pada butir 1, namun ada penambahan proses yaitu upgrading dan slurrification plants.

  38. Kesimpulan Rapat Persiapan Studi JCFDitjen Migas, 27 Juli 2012 • PT CPI menyampaikan informasi: • CPI pernah mengirimkan surat ke Dirjen Migas nomor surat 1112/JKT/2010 pada tanggal 23 April 2010 tentang kajian penggunaan energi alternatif batubara untuk keperluan duri steamflood (DSF) di CPI. • Kajian dimulai tahun 2006 dengan partner JGC. • Berdasarkan hasil kajian tersebut, subtitusi bahan bakar dengan batubara dinilai tidak ekonomis, berdampak pada lingkungan dan berdampak negatif pada produksi migas karena adanya proses peralihan penggunaan fasilitas produksi. • Untuk saat ini CPI masih mengacu kepada surat yang dikirim pada Dirjen Migas sesuai butir 1 di atas • PT Pertamina menunggu hasil kajian kelayakan pemanfaatan JCF untuk diterapkan pada kegiatan operasional Pertamina. • Tim studi bersama-sama akan bertemu dengan perwakilan JGC di JCF plant di Karawang pada hari Kamis, 2 Agustus 2012 pukul 10.00 WIB

More Related