1 / 46

KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE). HARAPAN & KENYATAAN. TEORI MANAJEMEN PUBLIK (Harapan & Kenyataan Good Governance). Mochammad Zacky Abdalla (1250301181130 01 ) Joshua Partogi Hutagalung (125030118113012) Arik Candra Kurniawan ( 125030118113016 )

oakes
Download Presentation

KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) HARAPAN & KENYATAAN

  2. TEORI MANAJEMEN PUBLIK (Harapan & Kenyataan Good Governance) Mochammad Zacky Abdalla (125030118113001) Joshua PartogiHutagalung(125030118113012) Arik Candra Kurniawan (125030118113016) Boby Hendra Susanto (125030118113017)

  3. 1. ADANYA PERKEMBANGAN INTERAKSI SOSIAL POLITIK PEMERINTAH DAN MASYARAKAT 2.ADANYA DINAMIKA SISTEM SOSIAL POLITIK KOMPLEKSITAS SISTEM SOSIAL POLITIK, MELIPUTI: SELEKSI DAN REDUKSI STRUKTUR OPERASIONAL

  4. KOORDINATIF DALAM MENGHADAPI KOMPLEKSITAS POLA PEMERINTAHAN MENGATUR//MENGENDALIKAN DALAM MENGHAFAPI DINAMIKA MENGATUR, MENGINTEGRASIKAN, MENCIPTAKAN KETERPADUAN DALAM MENGHADAPI KEANEKARAGAMAN

  5. “GOOD” dlm GOOD GOVERNANCE B. ASPEK-ASPEK FUNGSIONAL PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN A. NILAI-NILAI YANG DIJUNJUMG TINGGI KEMANDIRIAN KEINGINAN/ KEHENDAK RAKYAT PENINGKATAN KEMAMPUAN RAKYAT YANG BERTUJUAN NASIONAL UNTUK: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KEADILAN SOSIAL

  6. ORIENTASI GOOD GOVERNANCE LEGITIMACY PENCAPAIAN TUJUAN NASIONAL MENGACU PADA DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DENGAN ELEMEN –ELEMEN SBB.: ACCOUNTABILITY SECURING OF HUMAN RIGHTS AUTONOMY & DEVOLUTION OF POWER PELAKSANAAN FUNGSI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM MENCAPAI TUJUAN NASIONAL ASSURANCE OF CIVIL CONTROL

  7. PRINSIP GOVERNANCE MENURUT WORLD BANK , UNDP UNDP WORLD BANK THE EXERCISE OF: THE WAY STATE POWER IN MANAGING ECONOMIC & SOCIAL RESOURCES FOR DEVELOPMENT OF SOCIETY POLITICAL ADMINISTRATIVE AUTHORITY ECONOMIC TO MANAGE NATION’S AFFAIR AT ALL LEVEL

  8. PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE MENURUT OECF & WORLD BANK 1 DEMOKRASI PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN YANG SOLID DAN BERTANGGUNG JAWAB SEJALAN DENGAN: 2. PASAR YANG EFISIEN 4 PENCEGAHAN KORUPSI SECARA POLITIK DAN ADMINISTRASI 3. HINDARI SALAH ALOKASI DANA INVESTASI YANG LANGKA 6. MENCIPTAKAN LEGAL & POLITICAL FRAME WORK BAGI TUMBUHNYA AKTIVITAS KEWIRAUSAHAAN 5 MENJALANKAN DISIPLIN ANGGARAN

  9. PRINSIP-PRINSIPGOOD GOVERNANCE UNDP A. HUBUNGAN SINEGIS & KONSTRUKTIF ANTARA: B. KARAKTERISTIK SALING MEMPERKUAT DAN TIDAK PARSIAL 1 PARTICIPATION 2. RULE OF LAW 3. TRANSPARANCY STATE 4 RESPONSIVENESS 5. EQUITY 6 CONCENSUS ORIENTATION PRIVATE 7 EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY COMMUNITY 9 STRATEGIC VISION 8 ACCOUNTABILITY

  10. TIGA DOMAINGOOD GOVERNANCE S TATE(Pemerintah): Ciptakan POLITIK & HUKUM yg kondusif P RIVATE (Swasta): Ciptakan PEKERJAAN dan PENDAPATAN COMMUNITY (Masyarakat): Peran aktif & positip dlm kegiatan EKONOMI POLITIK SOSIAL S C P

  11. THE THREE LEGS OF GOVERNANCE Governance ECONOMI C GOVERNMENT • AKTIVITAS EKON. • DLM NEGERI • INTERAKSI PENYEL. KONOMI d. IMPLEMENTASI (EQUITY, QUALITY, POVERTY OF LIFE ADMINISTRATIVE GOVERNMENT SISTEM PROSES KEBIJAKAN Political Governance Administrative Economic Governance Governance POLITICAL GOV PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN UNTUKFORMULASIKEBIJAKAN

  12. GOOD GOVERNANCEIndikator Keberhasilan B. SECARA KHUSUS : INDONESIA BERDASARKAN TUJUAN REFORMASI (TAP MPR 8/98) A SECARA UMIUM 1 MENGATASI KRISIS EKONOMI (STABILITAS MONETER TERCAPAI) 2. TERPENUHINYA KEDAULATAN RAKYAT: 3 PENEGAKAN HUKUM DAN HAM 4 MELETAKAN DASAR KERANGKA AGENDA REF.-BANG. TUJUAN PEMBANGUNAN (QUALITY OF LIFE0 TERCAPAI A) .SELURUH SENDI KEHIDUPAN MASYARAKAT B) BERBANGSA, BERNEGARA, PARTISIPASI POLITIK RAKYAT--- STABILITAS POLITIK

  13. POSISI INDONESIA Pembajak Software Microsoft ke- 3 setelah China dan Vietnam (88% software bajakan) Terkorup ke-6di dunia dari 142 negara atau ke-2 setelah Myanmar di Asia Tenggara (International Transfarancy: 2005) Peringkat 102 Kebebasan Pers (Worldwide Press Freedom, 2005)

  14. POSISI INDONESIA Indeks Kinerja Foreign Direct Invesment : ranking 138 dari 140 negara (diatas Gabon dan Suriname) World Invesment Report 2003 Human Development Report 2006 (UNDP): 118 dari 175 negara (dibawah Filipina, China dan Vietnam) Country Risk : 150 dari 185 negara (dibawah Afganistan, Burundi, dan Somalia) (Economist Intelligence Unit, World Market Research Center, Moodys Investor Service, Standard & Poors

  15. BRAND IMAGE • Membangun daya tarik bagi pelanggan • Memasarkan dan menawarkan produk/layanan • Menjual ide dan pelayanan kepada pelanggan melalui BRANDING • Memberi jalan bagi semua pihak untuk mendapatkan pengakuan dan reputasi melalui proceived value dari pelanggan • Brand adalah aset stratejik

  16. BRAND IMAGE NEGARA YANG BERHASIL MEMBANGUN BRAND IMAGE (CITRA DIRI) • Jerman : Bidang precision engineering • Jepang : Produsen elektronik rumah tangga • Singapura : Pemerintah yang sangat probisnis • Thailand : Produsen buah-buahan 5. China: Produk murah 6. USA : Polisi dunia 7. Indonesia?? KULI, // TKW KORUP PEMBAJAK MISKIN

  17. BRAND IMAGE Bodoh Malas Miskin Pekerja

  18. PERUBAHAN DUNIA • DYNAMIC 2. TURBULENT PRAHALAD: IF YOU DON’T LEARN, YOU DON’T CHANGE IF YOU DON’T CHANGE, YOU DIE LEARN OR DIE

  19. PERKEMBANGAN LOKAL DAN INTERNASIONAL • PEMERINTAHAN MULTI-PARTAI • DESENTRALISASI PEMERINTAHAN • PERUBAHAN PARADIGMA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) • PERGESERAN POWER (DARI POSISI KE KOMPETENSI) • GLOBALISASI DAN ADOPSI TEKNOLOGI INFORMASI • EVOLUSI PERKEMBANGAN ORGANISASI

  20. PERSAINGAN: PEREBUTAN PANGSA PASAR PANGSA PELUANG KEGAGALAN ORGANISASI BERSAING 1. GAGAL KELUAR DARI KUNGKUNGAN MASA LALU sulit meninggalkan paradigma lama dalam menyiasati strateji organisasi saat ini 2. GAGAL MEMPREDIKSI MASA DEPAN gagal mengembangkan proses pembelajaran kolektif untuk mengintegrasikan kompetensi inti sebagai bagian dalam menciptakan masa depan

  21. PROFESINALISME SDM CIRI-CIRI: • MEMILIKI WAWASAN YANG LUAS DAN DAPAT MEMANDANG MASA DEPAN • MEMILIKI KOMPETENSI DI BIDANGNYA • MEMILIKI JIWA KOMPETISI/BERSAING SECARA JUJUR DAN SPORTIF • MENJUNJUNG TINGGI ETIKA PROFESI • SINERGI INTELLIGENT-EMOSIONAL- SPIRITUAL QUOTIENT

  22. KEUNGGULAN BERSAING SUATU PRODUK • KETEPATAN WAKTU DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI (TIMING AND KNOW HOW) • BIAYA DAN KUALITAS (COST AND QUALITY) • KEKUATAN ORGANISASI UNTUK MENGHALANGI PESAING (STRONG HOLDS) • KEKUATAN MODAL (DEEP POKETS)

  23. KEUNGGULAN BERSAING PELAYANAN • KUALITAS PELAYANAN • KETEPATAN WAKTU • KERAMAHAN DALAM PELAYANAN • PEMANFAATAN TEKNOLOGI • TRANSPARAN (BIAYA; PROSEDUR)

  24. TRANSFORMASI MANAJEMEN VISI APA YANG INGIN DICAPAI? MISI BAGAIMANA MENCAPAI VISI ? KOMPETENSI BAGAIMANA MENINGKATKANNYA ? PERUBAHAN BAGAIMANA MENGATASINYA ? BAGAIMANA MAMPU BERKOMPTISI ? KINERJA: BAGAIMANA HASIL, MANFAAT, DAMPAK YANG DIHARAPKAN DAPAT TERWUJUD ?

  25. DIMENSI DASAR KUALITAS PELAYANAN JASA RESPONSIVENESS KESEDIAAN MEMBANTU PELANGGAN DAN MELAYANI TEPAT WAKTU RELIABILITY KEMAMPUAN MENYEDIAKAN/ MELAKUKAN PELAAYANAN SECARA HANDAL ASSURANCE JAMINAN , KEPERCAYAAN, MEYAKINKAN, KEMAMPUAN, KEAMANAN KERAMAHAN, PROFESIONALISME, PEMBERI LAYANAN. TANGIBLE PENAMPILAN FISIK, PERLENGKAPAN PERSONIL, ALAT KOMUNIKASI DSB, EMPATHY MEMBERIKAN PERHATIAN PENUH KEPADA PELANGGAN

  26. REENGINEERING CORPORATION DAHULU: PASAR MILIK PRODUSEN PRODUK SEPERTI APAPUN AKAN TERSERAP, PELANGGAN TIDAK MEMILIKI ALTERNATIF LAIN SEKARANG ADA 3 KEKUATAN: CHANGE CUSTOMERS COMPETITION PRODUSEN HARUS MEMPERHATIKAN PERMINTAAN

  27. REENGINEERING BIROKRASI DAHULU: PELAYANAN MILIK BIROKRASI PELAYANAN SEPERTI APAPUN DITERIMA, PELANGGAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN SEKARANG ADA 3 KEKUATAN: CHANGE CUSTOMERS COMPETITION BIROKRASI HARUS MEMPERHATIKAN KEPUASAN PELANGGAN

  28. EKSPEKTASI PELANGGAN PENILAIAN PELANGGAN TERHADAP LAYANAN YANG DIBERIKAN LAYANAN YANG DIHARAPKAN PELANGGAN TINGKATLAYANAN YANG DIBUTUHKAN UNTUK ME`MENUHI EKSPEKTASI PELANGGAN

  29. BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI MEKANISME DINAMIS YANG MENGARAHKAN SELURUH ANGGOTA ORGANISASI DALAM MEMBANGUN MASA DEPAN YANG MENJANJIKAN A.L.: MEMBANGUN VISI BERPENAMPILAN BERSIKAP MENYELESAIKAN MASAALAH MENGAMBIL KEPUTUSAN

  30. REKAYASA BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI BAGIAN STRATEJI ORGANISASI UNTUK MERAIH TUJUAN BUDAYA ORGANISASI TERKAIT ERAT DENGAN STRUKTUR DAN STRATEJI ORGANISASI AGAR DICAPAI HASIL MAKSIMAL STRATEJI ORGANISASI MENCAPAI TUJUAN STRUKTUR ORGANISASI YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN ORGANISASI KULTUR TINDAKAN YANG BENAR UNTUK MENCAPAI TUJUAN

  31. SIKAP DAN PERILAKU DALAM MEMBANGUN BUDAYA ORGANISASI • MENUMBUHKAN: • BUDAYA KUALITAS • -DAN KESADARAN BIAYA • -SERTA KETEPATAN WAKTU 2. MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN PELANGGAN 3. MENINGKATKAN KEMAMPUAN SDM 4. MEMUPUK KEPEDULIAN LINGKUNGAN SEKITAR

  32. BUDAYA ORGANISASI AKUNTABILITAS • MENGGAMBARKAN PRESYASI KERJA ORTGANISASI • SEBAGAI BAGIAN PERTANGGUNGJAWABAN BAIK KEDALAM MAUPUN KELUAR • DIBUTUHKAN UNTUK PENILAIAN DAN AKREDITASI OLEH MASYARAKAT • SEBAGAI BASIS KOMPETENSIDALAM MERAIH PELUANG (LOKAL, RAEGIONAL, DAN INTERNASIONAL)

  33. AKUNTABILITAS PENGUKURAN KINERJA • PERENCANAAN STRATEJIK • MENETAPKAN INDIKATOR KINERJA • PENGEMBANGAN SISTEM PENGUMPULAN DATA • PENYEMPURNAAN TINGKAT KEBERHASILAN KINERJA • PENGINTEGRASIAN DENGAN PROSES MANAJEMEN

  34. ORGANISASI BERKINERJA TINGGI PERSYARATAN • TETAPKAN KEBIJAKAN UNTUK MEMUASKAN STAKEHOLDERS (PELANGGAN, KARYAWAN, PEMASOH, DISTRIBUTOR, DAN PEMEGANG SAHAM) • SEMPURNAKAN PROSES BISNIS INTI (CORE BISNIS) • ATUR KETERSEDIAAN SUMBERDAYA YANG PALING MENGUNTUNGKAN • ATUR ORGANISASI /PERUSAHAAN BAIK DARI SEGI STRUKTUR, KEBIJAKAN, DAN BUDAYANYA.

  35. PRINSIP PEMERINTAHAN/ORGANISASI MODERN - MASYARAKAT MODEREN PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIDESENTRALISAIKAN KEPUTUSAN DIDISKUSIKAN PROSES INTERAKSI SOSIAL PEMERINTAHAN/ ORGANISASI ELEMEN MASYARAKAT/ ANGGOTA ORGANISASI PERSOALAN PEMERINTAHAN/ ORGANISASI EKUILIBRIUM KEPENTINGAN ANTARA: MASYARAKAT/ ANGGOTA DENGAN PEMERINTAH/ ORGAN

  36. KOMITMEN DAN KONSISTENSI KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN KOMITMEN PENEGAKAN ATURAN/ HUKUM VISI DAN MISI KOMITMEN KONSISTENSI AKUNTABILITAS

  37. ASPEK PENGHAMBAT KOMPETISI KOMPETISI INTERNAL BEDA AWAL START KEGEMARAN MULAI DARI “PERBEDAAN” (PERSAMAAN?) TIDAK MEMILIKI MODAL & TEKNOLOGI FUNGSI PEMERINTAHAN/ORGANISASI BELUM OPTIMAL POLITIK DIANGGAP IDENTIK DENGAN KOLEKSI KEKUASAAN, PADAHAL SEHARUSNYA KEKUASAAN DIMANFAATKAN UNTUK KEBAIKAN PUBLIK KOMPETISI DIANGGAP MENYAPU BERSIH LAWAN-LAWAN l

  38. SUKSES VISI / CITA-CITA (+ DO’A) + ACTION

  39. KEGAGALAN VISI / CITA-CITA (+ DO’A) tanpa ACTION Atau ACTION tanpa VISI / CITI-CITA (+DO’A)

  40. SUKSES ORGANISASI SUKSES AKUNTABILITAS KOMPETENSI KOMPETISI RENSTRA

  41. ETOS KERJA Totalitas kepribadian Ekpresi Cara pandang

  42. MANAJEMEN SPIRITUAL ETOS KERJA Relationship (silaturahmi) (sharing, caring, fairing) Equipping (dukungan) Attitude (sikap) Leadership (kepemimpinan)

  43. NEW BRAND IMAGE BODOH PANDAI DAN TERAMPIL Malas KREATIF DAN INOVATIF Miskin KAYA DAN SEJAHTERA Pekerja Wirausahawan

More Related