1 / 43

MANAJEMEN TATA USAHA SEKOLAH

MANAJEMEN TATA USAHA SEKOLAH. Pemerintah Provinsi Jawa Timur DINAS PENDIDIKAN Jl.Gentengkali 33 Telp. 5342705-5342709 Surabaya 60275. Manajemen TAS. ADMINISTRASI PERSURATAN DAN KEARSIPAN (KESEKRETARIATAN) ADMINISTRASI KURIKULUM DAN PROGRAM PEMBELAJARAN ADMINISTRASI KESISWAAN

omar
Download Presentation

MANAJEMEN TATA USAHA SEKOLAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MANAJEMEN TATA USAHA SEKOLAH Pemerintah Provinsi Jawa Timur DINAS PENDIDIKAN Jl.Gentengkali 33 Telp. 5342705-5342709 Surabaya 60275

  2. Manajemen TAS • ADMINISTRASI PERSURATAN DAN KEARSIPAN (KESEKRETARIATAN) • ADMINISTRASI KURIKULUM DAN PROGRAM PEMBELAJARAN • ADMINISTRASI KESISWAAN • ADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA • ADMINISTRASI KEUANGAN • ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN • ADMINISTRASI HUBUNGAN SEKOLAH DAN MASYARAKAT

  3. ADMINISTRASI PERSURATAN DAN KEARSIPAN (KESEKRETARIATAN) • Fungsi surat (1)wakil dari pengirim/penulis, (2) bahan pembukti, (3) pedoman dalam mengambil tindakan lebih lanjut, (4) alat pengukur kegiatan organisasi, dan (5) sarana memperpendek jarak serta menyingkat waktu.

  4. Syarat-Syarat Surat Dinas yang Baik (1) obyektif, (2) sistematika, (3) singkat, (4) jelas, (5) sopan, fisik menarik (kualitas kertas, bentuk surat, ketikan dan sebagainya). Sesuaikan dengan petunjuk dari kab/kota

  5. Bahasa Surat • Menggunakan kata yang minim, dapat dimengerti artinya oleh penulis surat. • Penulis yakin bahwa bahasa yang digunakan juga dimengerti oleh penerima surat. • Menggunakan bahasa Indonesia baku ( baik dan benar ) • Kata yang dipergunakan: (1) sederhana, (2) umum, (3) bahasa Indonesia. Sedapat mungkin menghindari kata-kata dari bahasa asing.

  6. Bagian Surat meliputi: (1) kepala surat, (2) tanggal surat, (8) salam penutup, (3) nomor surat, (9) nama jabatan pengirim (4) perihal, surat (5) alamat, (10) tempat tanda tangan/ (6) salam pembuka, stempel (7) isi surat, (11) nama pengirim surat, (12) tembusan

  7. Kesekretariatan • segala kegiatan yang dilakukan oleh sekretariat (menyatakan kegiatan dan tata kerjanya). • Administrasi kesekretariatan kegiatan yang yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya (fisik & nonfisik)  memfasilitasi berbagai jenis layanan dalam memperlancar kegiatan operasional, atau... • kegiatan unit organisasi lini guna mencapai visi dan misinya secara efektif di mana unsur akuntabilitas dapat terpenuhi.

  8. Permendiknas No. 24 th 2007 ( Sarpras) Sebuah SD/MI sekurang-kurangnya memiliki • ruang kelas, • ruang perpustakaan, • laboratorium IPA, • ruang pimpinan, • ruang guru, • tempat beribadah, • ruang UKS, • jamban, • gudang, • ruang sirkulasi, • tempat bermain/berolahraga.

  9. . • Ruang lingkup adm. Kesekretariatan  adm perkantoran, kepegawaian, keuangan, materiil dan kehumasan perlu menerapkan fungsi manajemen • Perencanaan • Pengkoordinasian • Penggerakkan • Pengawasan • Pelaporan

  10. ADMINISTRASI KURIKULUM DAN PROGRAM PEMBELAJARAN meliputi dokumen • StandarIsi • StandarKompetensiLulusan • Standar Penilaian Pendidikan • Perangkat Pembelajaran

  11. ADMINISTRASI KESISWAAN • Tujuanadministrasikesiswaanadalahmengaturkegiatan-kegiatanpesertadidikdarimulaimasuksekolahsampailulussekolah • RuangLingkup • (1) Perencanaanpesertadidik • (2) pemilahan data siswa, • (3) pengisian format data siswa • (4) buku klaper (buku induk siswa),

  12. (5) daftar kehadiran siswa, • (6) daftar kelas/leger, • (7) buku kemajuan siswa/jurnal, • (8) Nominasi siswa (8355), • (9) Buku mutasi siswa, • (10) Nominasi peserta UAS/UNAS (US 1), • (11) Dokumen penyerahan STTB, • (12) Tata tertib siswa, • (13) Papan absen kelas, • (14) Papan data, • (15) Kohort

  13. Administrasi Pembinaan Kesiswaan • Materi dan Jalur Pembinaan Kesiswaan • Organisasi Kesiswaan • Pelatihan Kepemimpinan • Kegiatan Ekstrakurikuler • Kegiatan Wawasan Wiyatamandala

  14. ADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA • semua kegiatan pencatatan yang berkenaan dengan • perencanaan, • pengadaan, • penyimpanan, • pemanfaatan, • penyaluran, dan • penghapusanbarang-barang yang adadisekolahagar dapatdigunakansesuaidenganfungsinya.

  15. Tujuan Administrasi Perlengkapan • untuk memberikan layanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pembelajaran di sekolah secara efektif dan efisien.

  16. Prinsip-PrinsipAdministrasiPerlengkapan (1) pencapaiantujuan, (2) efisiensi, (3) administratif, (4) kejelasan tanggung jawab, (5) kekohesifan

  17. RuangLingkupAdministrasiPerlengkapan • (1) perencanaan (perencanaankebutuhan dan biaya), • (2) pengadaan, • (3) penyimpanan dan penyaluran, • (4) pengaturan tata letak dan pendayagunaan, • (5) pemeliharaanperlengkapan, dan • (6) penginventarisasian dan penghapusan.

  18. PerencanaanPerlengkapan • diperhatikankeadaaninventarispadatahun-tahunsebelumnya. • dibuat untuk jangka waktu satu tahun anggaran. • disusun rencana biaya yang meliputi biaya-biaya pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, penyaluran, penginventarisan, dan penghapusan • agar jangan sampai ada kegiatan yang tertinggal dalam penghitungan biaya yang diperlukan

  19. Pengadaan Perlengkapan • buku, alat kantor, dan alat pendidikan, perabot, bangunan, dan tanah • pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • dapat dilakukan dengan membeli, menyewa, sewa beli, hibah, dan membuat sendiri

  20. Penyimpanan, Pengurusan, dan Penyaluran Perlengkapan • ditunjuk seorang petugas urusan perlengkapan • semua kegiatan yang meliputi: menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang di/dari gudang. • Semua perlengkapan yang dibeli dan/atau diterima perlu dicatat dalam buku khusus.

  21. Laporan Administrasi Perlengkapan • secara berkala • keadaan barang-barang yang diterima dan dikeluarkan • serta hal ikhwal yang terjadi dalam gudang (kerusakan atau kehilangan)

  22. Pengaturan Tata Letak, dan Pendayagunaan, Perlengkapan Sekolah • mencakup pengaturan barang-barang yang digunakan oleh sekolah, • bergerak maupun yang tidak bergerak, • diatur sesuai dengan pedoman/ketentuan yang berlaku, • menggunakan prinsip TELER yaitu: Tertib, Efektif, Luwes, Efisien, dan Rapih.

  23. Pemeliharaan Perlengkapan • berkesinambungan, • agar barang tetap dalam keadaan baik dan siap untuk dipakai. • dibedakan atas: (1) pemeliharaan sehari-hari, (2) pemeliharaan berkala.

  24. Penginventarisan • pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik negara (yang dikuasai sekolah) secara tertib dan tertur menurut ketentuan dan tta cara yang berlaku. • Barang inventaris sekolah  semua barang milik negara (yang dikuasai sekolah) baik yang diadakan/dibeli melalui dana APBN, BOS, Komite Sekolah maupun diperoleh sebagai hadiah atau hibah, dan hasil usaha pembuatan sendiri di sekolah guna menunjang kelancaran proses belajar mengajar.

  25. Penginventarisan • pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik negara (yang dikuasai sekolah) secara tertib dan tertur menurut ketentuan dan tta cara yang berlaku. • Barang inventaris sekolah  semua barang milik negara (yang dikuasai sekolah) baik yang diadakan/dibeli melalui dana APBN, BOS, Komite Sekolah maupun diperoleh sebagai hadiah atau hibah, dan hasil usaha pembuatan sendiri di sekolah guna menunjang kelancaran proses belajar mengajar.

  26. Tiap sekolah wajib menyelenggarakan penginventarisan barang • secara teratur, tertib, dan lengkap. • Kepala Sekolah melakukan dan bertanggung jawab atas terlaksananya penginventarisan fisik dan pengisian daftar inventaris barang milik negara yang ada di sekolah termasuk mengusahakan/mengurus tanda bukti hak pemilikan tanah/sertifikat.

  27. Pengadministrasian Barang Inventaris • dilakukan dalam • Buku Induk Barang Inventaris, • Buku Golongan Barang Inventaris, • Buku Catatan barang Noninventaris, • Daftar Laporan Triwulan Mutasi Barang Inventaris, dan • Daftar Rekap Barang Inventaris.

  28. Penghapusan • pelepasan sesuatu barang dari pemilikan tanggung jawab pengurusannya oleh pemerintah. • pelepasan sesuatu barang dari daftar inventaris yang ada di sekolah sesuai dengan peraturan dan tata cara yang berlaku.

  29. Tujuan Penghapusan (1) mencegah pemborosan, (2) membebaskan ruangan dari penumpukan. Syarat-syarat barang inventaris yang dapat dihapuskan : sekurang-kurangnya (salah satu syarat) : (1) rusak berat, (2) biaya yang besar, (3) tidak seimbang dengan biaya pemeliharaan; (4) out to date, dan (5) hilang.

  30. ADMINISTRASI KEUANGAN • KelengkapanAdministrasi • KutipanDaftarIsianPengeluaranAnggaran (DIPA): (menyangkutperincianbiaya-biaya yang diperlukanolehsekolah yang bersangkutan) • Buku Register SuratPerintahMembayar (SPM) • Buku Pembantu/buku harian(melakukan pencatatn sirkulasi yang terjadi setiap hari, baik pengeluaran maupun penerimaan) • Buku Kas Umum(mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran uang)

  31. Laporan Keuangan • per triwulan dan per tahun • Pengaturan dan pengisian format dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  32. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) • disusun oleh Kepala Sekolah bersama Wakil Kepala Sekolah dan Kepala Urusan dibantu oleh guru dan tenaga tata usaha yang ditunjuk.

  33. Sumber-Sumber Pembiayaan Pendidikan di Sekolah • jumlahnya berbeda-beda  sesuai dengan lokasi dan lingkungannya. • Secara umum sumber pembiayaan pendidikan di sekolah terdiri dari: • Pembangunan, • rutin, • BOS, • Pemda, dan • donatur.

  34. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN • mencakup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, penatalaksanaan, kesejahteraan, dan pemberhentian tenaga kependidikan sekolah • agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah.

  35. Tujuan administrasi kepegawaian • untuk mewujudkan keseragaman perlakuan hukum bagi tenaga kependidikan sekolah dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

  36. Penyusunan Formasi • UU RI No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Th. 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pasal 15 ayat: (1). Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi. (2). Formasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan.

  37. Penyusunan Formasi • UU RI No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Th. 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pasal 15 ayat: (1). Jumlah dan susunan pangkat PegawaiNegeri Sipil yang diperlukan ditetapkandalam formasi. (2). Formasi sebagaimana dimaksud dalamayat (1). ditetapkan untuk jangka waktutertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan.

  38. Jenis Tenaga SD • 1 orang minimal S1 kependidikan, • 1 guru untuk setiap kelas/rombel, • 1 guru agama sesuai agama siswa, • 1 guru penjas dan kesehatan, • 1 petugas TU minimal SMK Administrasi Perkantoran, • 1 guru mulok, • 1 pejaga/kebersihan minimal SLTP sederajat, • 1 tenaga fungsional: BP, pustakawan, lab, teknisi.

  39. PembinaanPegawai • dilakukanolehkepalasekolah (1) pengusulanuntukmengikutipelatihanprajabatanbagi sekolahnegeri, sedangkanuntuksekolahswastamelalui masa percobaan; (2) pengusulanuntukmengadakansendiripelatihankemampuan profesional; (3) pembinaan secara rutin; (4) pemberianpenghargaan, (5) pembinaandisiplintenagakependidikan (Lihat PP30 Tahun 1980 ada 26 kewajiban dan 18 laranganbagi PNS); (6) penjaminanterlaksananyahaktenagakependidikan antara lain cuti dan kepengurusankenaikanpangkatpengusulan penghargaan; dan (7) pembuatan DP3.

  40. PemberhentiandanPemensiunan diaturdenganPeraturanPemerintahNomor 9 Tahun 2003 tentangWewenangPengangkatan, Pemindahan, danPemberhentianpegawai

  41. Pembina UtamaMuda(golongan IV/c) sampaiPembina Utama(golongan IV/e) yang berhakmemberhentikanadalahpresiden • PemberhentianPNS pusatyang berpangkatPembina (golongan IV/a) sampaiPembina Tingkat I (golongan IV/b) olehMenteridilingkunganmasing-masing, • Penata Tingkat I (golongan III/d) ditetapkanolehpejabatdibawahnya

  42. PNS daerahyang berpangkatPembina Tingkat I (golongan IV/b) kebawahditetapkanolehPembina Pegawaidi Daerah. • KhususuntukpemberhentianPNS pusatdandaerahkarenamencapaibatasusiapensiun, tewas, meningaldunia, cacatkarenadinasolehKepala BKN.

  43. Terima kasih Semoga bermanfaat dalam melaksanakan tugas

More Related