1 / 19

Definisi Pendidikan Kewarganegaraan

Definisi Pendidikan Kewarganegaraan. Azyumardi Azra: “Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengkaji dan membahas tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, rule of law , HAM, hak dan kewajiban warganegara serta proses demokrasi.”.

rashad
Download Presentation

Definisi Pendidikan Kewarganegaraan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Definisi Pendidikan Kewarganegaraan

  2. Azyumardi Azra: “Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengkaji dan membahas tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, rule of law, HAM, hak dan kewajiban warganegara serta proses demokrasi.”

  3. Pendidikan demokrasi menyangkut: • Sosialisasi; • Diseminasi dan aktualisasi konsep; • Sistem; • Nilai; • Budaya; • Praktek demokrasi melalui pendidikan.

  4. Pendidikan HAM mengandung pengertian, “sebagai aktivitas mentransformasikan nilai-nilai HAM agar tumbuh kesadaran akan penghormatan, perlindungan dan penjaminan HAM sebagai sesuatu yang kodrati dan dimiliki setiap manusia”.

  5. Zamroni: “Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis.”

  6. Merphin Panjaitan: “Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warganegara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang dialogial.”

  7. Soedijarto: “Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warganegara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang demokratis.”

  8. Tim ICCE UIN Jakarta: “Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dimana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki political knowledge, awareness, attitude, political efficacy dan political participation serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional.”

  9. Tim ICCE UIN Jakarta: Unsur-unsur yang harus dipertimbangkan dalam menyusun program civic education yang diharapkan akan menolong para peserta didik untuk: • Mengetahui, memahami dan mengapresiasi cita-cita nasional. • Dapat membuat keputusan-keputusan cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai macam masalah pribadi, masalah masyarakat dan masalah negara.

  10. Henry Randall, civics adalahilmukewarganegaraan yang membicarakanhubunganmanusiadengan: a. manusiadalamperkumpulan- perkumpulan yang terorganisasi [sosial, ekonomi, politik]; b. individu-individudengannegara.

  11. Civitas Internasional: “Civic Education adalah pendidikan yang mencakup pemahaman dasar tentang cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya, pemahaman tentang rule of law, HAM, penguatan ketrampilan partisipatif yang demokratis, pengembangan budaya demokratis dan perdamaian.”

  12. Muhammad Numan Soemantri: • Kegiatan yang meliputi seluruh program sekolah. • Meliputi berbagai macam kegiatan mengajar yang dapat menumbuhkan hidup dan perilaku yang lebih baik dalam masyarakat yang demokratis. • Termasuk pula hal-hal yang menyangkut pengalaman, kepentingan masyarakat, pribadi dan syarat-syarat obyektif untuk hidup bernegara.

  13. Jadi pendidikan kewarganegaraan (civic education) adalah program: 1. Memuat bahasan tentang: a. Masalah kebangsaan. b. Masalah kewarganegaraan. 2. Dalam hubungannya dengan: a. Negara b. Demokrasi c. HAM d. Masyarakatmadani 3. Dalam implementasinya menerapkan prinsip-prinsip pendidikan demokratis dan humanis.

  14. Tujuanpendidikankewarganegaraanadalah: a. Membentukkecakapanpartisipatif yang bermutudanbertanggungjawab. b. Menjadiwarganegara yang baikdandemokratis. c. Mampuberpikirkomprehensif, analitisdankritis. d. Membentukmahasiswa yang memilikigood and responsible citizen.

  15. Urgensipendidikankewarganegaraan (AzyumardiAzra): a. Meningkatnyagejaladankecenderungan political literacy, tidakmelekpolitik, tidakmengetahuicarakerjademokrasidanlembagapolitikdikalanganwarganegara. b. Meningkatnya political apathies yang ditunjukkandengansedikitnyaketerlibatanwarganegaradalamproses-prosespolitik.

  16. Urgensi …… c. Sebagaisalahsatu instrument pendidikanpolitik yang mampumelakukanempowermentbagimasyarakat, terutamamasyarakatkampus. d. Sebagaiwahanadan instrument untukmelakukansocial engineeringdalamrangkamembanguansocial capital yang efektifbagitumbuhnyakulturdemokrasidalamkehidupanmasyarakatberbangsa, bernegarasertatumbuhnyamasyarakatmadani.

  17. Socio-cultural development (pembiasaandanpenciptaanperilaku) Tiga pendekatan dalam membangun karakter bangsa Psycho-paedagogical development (psikologis-prosespendidikan) Bangsa Socio-political development (kebijakanpolitikpemerintah)

  18. Tigapendekatandalammembangunkarakterbangsa: • Social-cultural development, melaluipenciptaandanpembiasaanperilakudalamkehidupansehari-harimasyarakat. 2. Psycho-paedagogical development, melaluiperkembanganpsikologisseseorangmelaluiprosesbelajar. 3. Socio-political development, melaluiberbagaiintervensikebijakanpolitikpemerintah.

  19. Paradigmapendidikankewarganegaraan: 1. Feodalistik; mahasiswasebagaiobyeksedangkandosensebagaifigursumberilmu, tempatkebenaran, otoriterdanbirokratik. 2. Humanistik; mahasiswasebagaisubyekdanobyeksedangkandosensebagaifasilitatorataumitra dialog.

More Related