1 / 48

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL

KTSP. SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL. YUYUN YULINA PUTRI A220110124 6E 2013. Untuk Kelas XI Semester 2. Kompetensi Dasar : 5.1. Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan internasional.

rex
Download Presentation

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KTSP SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL YUYUN YULINA PUTRI A220110124 6E 2013 UntukKelas XI Semester 2 YUYUN YULINA PUTRI

  2. Kompetensi Dasar : 5.1. Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan internasional. 5.2. Menjelaskan penyebab tim-bulnya sengketa internasional dan cara penyelesaian oleh Mahkamah Internasional. 5.3. Menghargai putusan Mahkamah Internasional. Waktu : 6 x 45 Menit(Keseluruhan KD) Standar Kompetensi : 5.MenganalisisSistemHukumdanPeradilanInternasional YUYUN YULINA PUTRI

  3. Waktu : 2 x 45 Menit StandarKompetensi : MenganalisisSistemHukumdanPeradilan Internasional KompetensiDasar : 5.1. Mendeskripsikan sistemhukumdanperadilaninternasional. YUYUN YULINA PUTRI

  4. Menguraikan pengertian sistem hukum dan asal mula hukum internasional. • Menjelaskan hukum internasional dalam arti modern, asas-asas, sumber hukum dan subjek hukum internasional. • Mendeskripsikan hubungan hukum internasional dengan hukum nasional dan proses ratifikasi hukum internasional. • Menganalisis tentang peradilan internasional. (Indikator)Hasil Yang Diharapkan : YUYUN YULINA PUTRI

  5. SistemHk. Internasional Pengertian Hk. Internasional Asal Mula SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL Asas-asas HukumInternasional Sumber-sumber Subjek Hukum Hub. HukumInternasionaldgnHk. Nasional PeradilanInternasional PETA KONSEP (KD 5.1.) YUYUN YULINA PUTRI

  6. Sistem Hukum dan Peradilan Internasional • SistemHukumInternasional Sistem hukum internasional, adalah satu kesatuan hukum yang berlaku untuk komunitasinternasional (semua negara-negara di dunia) yang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap negara. Sistem hukum internasional juga merupakan aturan- aturan yang telah diciptakan bersama oleh negara-negara anggota yang melintasi batas-batas negara. YUYUN YULINA PUTRI

  7. PengertianHukumInternasional • J.G. Starke, Hukum internasional, adalah sekumpulan hukum (body of law) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antar negara. • Mochtar Kusumaatmadja, Hukum internasional, adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara : • negara dan negara • negara dan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa Hukum internasional (HI) adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. YUYUN YULINA PUTRI

  8. AsalMulaHukumInternasional Bangsa Romawi sudah mengenal hukum internasional sejak tahun 89 SM, dengan istilah Ius Gentium (hukum antar bangsa). Ius Gentium yang kemudian berkembang menjadi Ius Inter Gentium ialah hukum yang diterapkan bagi kaula negara (orang asing), yaitu orang-orang jajahan atau orang-orang asing. YUYUN YULINA PUTRI

  9. Lanjutan …………. • Dalam perkembangan berikutnya, pemahaman • tentang hukum internasional dapat dibedakan dalam • 2 (dua) hal, yaitu : • Hukum perdata Internasional • Hukum Publik Internasional YUYUN YULINA PUTRI

  10. d. Asas-asas Hukum Internasional • Dalam menjalin hubungan antar bangsa, setiap negara • harus memperhatikan asas-asas hukum internasional : • Asas Teritorial • 2. Asas Kebangsaan • 3. Asas KepentinganUmum YUYUN YULINA PUTRI

  11. e. Sumber-sumber Hukum Internasional Sumber-Sumber InternasionalAdalah sumber-sumber yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan masalah-masalah hubungan internasional. Menurut Brierly, sumber hukum internasional dalam arti formal merupakan sumber yang paling utama dan memiliki otoritas tertinggi dan otentik yang dipakai Mahkamah internasional dalam memutuskan suatu sengketa internasional. YUYUN YULINA PUTRI

  12. Lanjutan..... Sumber Hukum Dalam Arti Material SUMBER HUKUM Sumber hukum Dalam Arti Formal YUYUN YULINA PUTRI

  13. Lanjutan …………. • Sumber-sumber hukum internasional sesuai Piagam • Mahkamah Internasional Pasal 38, sebagai berikut : • Perjanjian Internasional (traktat). • Kebiasaan Internasional yang diterima sebagai hukum. • Asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa beradab. • Keputusan-keputusan hakim dan ajaran para ahli hukum Internasional, YUYUN YULINA PUTRI

  14. f. Subjek Hukum Internasional Subjek Hukum Internasional 1. Negara2. Organisasi Internasional (OI) baik yang Bilateral, Regional maupun Multilateral3. Vatican atau Tahta Suci4. Palang Merah Internasional5. Pemberontak (Belligerent) atau Pihak Yang bersengketa6. Penjahat Perang atau Genocide7. Individu. YUYUN YULINA PUTRI

  15. g. Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional Terdapat 2 (dua) aliran (monoisme dan dualisme) yang memberikan gambaran bagaimana keterkaitan antara hukum internasional dengan hukum nasional : • Aliran Monoisme (tokohnya Hanz Kelsen dan Georges Scelle), bahwa antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan, disebabkan : • Walaupun kedua sistem hukum itu mempunyai istilah yang berbeda, tetapi subjek hukumnya tetap sama, yaitu individu-individu yang terdapat dalam suatu negara. • Sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. YUYUN YULINA PUTRI

  16. Aliran Dualisme (tokohnya Triepel dan Anzilotti), berang-gapan bahwa hukum internasional (HI) dan hukum nasio-nal (HN) mrp dua sistem terpisah yg berbeda, karena : • Perbedaan Sumber Hukum. • Perbedaan Mengenai Subjek. • Perbedaan Mengenai Kekuatan Hukum. YUYUN YULINA PUTRI

  17. h. Peradilan Internasional • Komposisiterdiridari 15 orang Hakim danmasajabatan 9 tahun. Dipiliholeh MU & DK (5 angdarinegaraanggotatetap DK PBB) • Berfungsi, menyelesaikankasus – kasuspersengketaaninternasional yang subjeknyanegara. • Yurisdiksiadalahkewenangan MI untukmemu-tuskanperkara-perkarapertikaiandanmemberiopini yang bersifatnasihat. Komponen-komponenLembagaPeradilanInternasional • MahkamahInternasional (The International Court of Justice) YUYUN YULINA PUTRI

  18. Mahkamah Internasional dalam mengadili suatu perkara, berpedoman pada perjanjian-perjanjian internasional (traktat-traktat dan kebiasaan-kebiasaan internasional) sebagai sumber hukum. Keputusan Mahkamah Internasional, merupakan keputusan terakhir walaupun dapat diminta banding. Di samping pengadilan Mahkamah Internasional, terdapat juga pengadilan arbitrasi internasional. Arbitrasi internasional hanya untuk perselisihan hukum, dan keputusan para arbitet tidak perlu berdasarkan peraturan hukum. YUYUN YULINA PUTRI

  19. Komposisiadalah 18 orang hakim yang masajabatannya 9 tahun. Dipilihberdasarkan 2/3 suaraMajelis Negara Pihak. • Yuridikasiadalahkewenanganuntukmenegakkanaturanhukuminternasionalterhadappelakukejahatanberat. 4 JenisKejahatan (Pasal 5-8 StatutaMahkamah) • KejahatanGenosida • Kejahatanterhadapkemanusiaan • Kejahatanperang • Kejahatanagresi MahkamahPidanaInternasional(The International Criminal Court) YUYUN YULINA PUTRI

  20. Panel KhususdanSpesialPidanaInternasional ( The International Criminal Tribunals/ICT) Berwenangmengadiliparatersangkakejahatanberatinternasional yang bersifattidakpermanen, artinyasetelahselesaimengadili, peradilandibubarkan • Contoh : • International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia • Special Court for cambodia YUYUN YULINA PUTRI

  21. Waktu : 2 x 45 Menit StandarKompetensi : MenganalisisSistemHukumdanPeradilan Internasional Kompetensi Dasar : 5.2. Menjelaskan penyebab timbulnya sengketa internasional dan cara penyelesaian oleh Mahkamah Internasional. 5.3. Menghargai putusan Mahkamah Internasional. YUYUN YULINA PUTRI

  22. Mendeskripsikan tentang sengketa nasional, faktor penyebabnya dan dalam menyelesaikan sengketa internasional. • Menganalisis peran hukum Internasional dalam menjaga perdamaian dunia dan berdampingan secara damai. • Menghargai keputusan Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan masalah internasional. (Indikator)Hasil Yang Diharapkan : YUYUN YULINA PUTRI

  23. PETA KONSEP (KD 5.2. & 5.3) Sengketainternasionaldanfaktorpenyebabnya Penyelesaian Sengketa SENGKETA INTERNASIONAL DAN MAHKAMAH INTERNASIONAL Prosedur Penyelesaian PeranMahkamahInternasional Keputusan Sengketa Menjaga Perdamaian Dunia MenghargaiKeputusanMahkamahInternasional YUYUN YULINA PUTRI

  24. Penyebab Timbulnya Sengketa Internasional oleh Mahkamah Internasional • Sengketa Internasional dan Faktor Penyebabnya Sengketa internasional (International despute), adalah perselisihan yang terjadi antara Negara dengan Negara, Negara dengan individu-individu, atau Negara dengan lembaga internasional yang menjadi subyek hukum internasional. Faktor politisatau perbatasan wilayah, mrp faktor potensial timbulnya ketegangan dan sengketa internasional yg dapat memicu terjadi perang terbuka. YUYUN YULINA PUTRI

  25. BeberapaFaktorPenyebab : • Segi Politis (Adanya Pakta Pertahanan atau Pakta Perdamaian) • Hak Atas Suatu Wilayah Teritorial • Pengembangan Senjata Nuklir atau Senjata Biologi • Permasalahan Terorisme • Ketidakpuasan Terhadap Rezim Yang Berkuasa. • Adanya Hegemoni (pengaruh kekuatan) Amerika. YUYUN YULINA PUTRI

  26. Peran mahkamah Internasional Dlm Menyelesaikan Sengketa Internasional Dalam prosedur penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional, dikenal dengan istilah Adjudication, yaitu suatu teknik hukum untuk menyelesaikan persengkataan internasional dengan menyerahkan putusan kepada lembaga peradilan. Adjudikasi berbeda dari arbitrase, karena adjudikasi mencakup proses kelembagaan yang dilakukan oleh lembaga peradilan tetap, sementara arbitrase dilakukan melalui prosedur ad hoc. YUYUN YULINA PUTRI

  27. Lanjutan …………. • Wewenang ratione personae, yaitu siapa-siapa saja yang dapat menga-jukan perkara ke mahkamah, dan • Wewenang ratione materiae, yaitu mengenai jenis sengketa-sengketa yang dapat diajukan. Mahkamah Internasional Wewenang wajib (compulsory jurisdiction), yaitu hanya dapat terjadi jika negara-negara sebelumnya dalam suatu persetujuan menerima wewenang tsb. • Berdasarkan Ketentuan Konvensional • Klausula Opsional YUYUN YULINA PUTRI

  28. Lanjutan …………. Fungsi konsultatif, yaitu memberikan pendapat-pendapat yang tidak mengikat atau apa yang disebut advisory opinion : Mahkamah Internasional • Natur Yuridik Pendapat Hukum (Advisory Opinion) • Permintaan Pendapat Mahkamah Internasional : • Badan yang dapat meminta pendapat mahkamah • Pemberian pendapat oleh mahkamah YUYUN YULINA PUTRI

  29. Beberapa istilah penting yang berhubungan dengan • upaya-upaya penyelesaian Internasional. • Advisory Opinion, suatu opini hukum yang dibuat oleh pengadilan dalam melarasi permasalahan yang diajukan oleh lembaga berwenang. • Compromis, suatu kesepakatan awal di anatara pihak yang bersengketa yang menetapkan ketentuan ihwal persengketaan yang akan diselesaikan, melalui : • Penetapan ihwal persengketaan, • Menetapkan prinsip untuk memandu peradilan, dan • Membuat aturan prosedur yang harus diikuti dalam menentukan kasus. • Suatu putusan dapat bersifat nihil bila peradilan melampaui otoritasnya seperti yang ditentukan oleh pihak yang bersangkutan dalam compromis. • Ex Aequo Et Bono, asas untuk menetapkan keputusan oleh pengadilan internasional atas dasar keadilan dan keterbukaan. YUYUN YULINA PUTRI

  30. D E Pemeriksaan Dan Penyeledikan Proses Peradilan s.d. MAHKAMAH INTERNASIONAL Pemberian Sanksi C Komisi Tinggi HAM PBB/ Lembaga HAM Internasional Negara-Negara Anggota/Bukan PBB B A Telah Terjadi Pelanggaran HAM Ada Pengaduan Dari Negara Yang Dirugikan Terjadi Sengketa/ Konflik • Prosedur Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Mahkamah Internasional YUYUN YULINA PUTRI

  31. Lanjutan …………. • Beberapa hal terkait dengan prosedur penyelesaian • sengketa Internasional melalui Mahkamah Internasional. • Wewenang Mahkamah, yaitu dapat mengambil tindakan sementara dalam bentuk ordonasi (melindungi hak-hak dan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa sambil menunggu keputusan dasar atau penyelesaian lainnya secara defenitif. • Penolakan Hadir di Mahkamah, bahwa sikap salah satu pihak tidak muncul di mahkamah atau tidak mempertahankan perkaranya, pihak lain dapat meminta mahkamah mengambil keputusan untuk mendukung tuntutannya. Jika negara bersengketa tidak hadir di mahkamah, tidak menghalangi organ tersebut untuk mengambil keputusan. YUYUN YULINA PUTRI

  32. Lanjutan …………. • Kep Mahkamah Internasional dlm Menyelesaikan Sengketa Internasional • Keputusan Mahkamah Internasional diambil dengan suara mayo • ritas dari hakim-hakim yang hadir. Jika suara seimbang, suara • ketua atau wakilnya yg menentukan. Terdiri dari 3 bagian : • Pertama berisikan komposisi mahkamah, informasi mengenai pihak-pihak yang bersengketa, serta wakil-wakilnya, analisis mengenai fakta-fakta, dan argumentasi hukum pihak-pihak yang bersengketa. • Kedua berisikan penjelasan mengenai motivasi mahkamah yang merupakan suatu keharusan karena penyelesaian yuridiksional sering merupakan salah satu unsur dari penyelesaian yang lebih luas dari sengketa dan karena itu, perlu dijaga sensibilitas pihak-pihak yang bersengketa. • Ketiga berisi dispositif, yaitu berisikan keputusan mahkamah yang mengikat negara-negara yang bersengketa. YUYUN YULINA PUTRI

  33. Peranan Hukum Internasional Dalam Menjaga Perdamaian Dunia • Berikut ini ada beberapa contoh mengenai peranan • hukum internasional (berdasarkan sumber-sumbernya) • dalam menjaga perdamaian dunia : • Perjanjian pemanfaatan Benua Antartika secara damai (Antartika Treaty) pada tahun 1959. • Perjanjian pemanfaatan nuklir untuk kepentingan perdamaian (Non-Proliferation Treaty) tahun 1968. • Perjanjian damai Dayton (Ohio- AS) tahun 1995 yang mengharuskan pihak Serbia, Muslim Bosnia, dan Kroasia untuk mematuhinya. Untuk itu, NATO menempatkan pasukannya guna meneggakkan hukum internasional yang telah disepakati. YUYUN YULINA PUTRI

  34. Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai Berdasarkan Persamaan Derajat • Prinsip penyelesaian sengketa internasional secara damai dida- • sarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku • secara universal : • Bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara, atau menggunakan cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB. • Non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara. • Persamaan hak menentukan nasib sendiri bg setiap bangsa. • Persamaan kedaulatan negara. • Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial suatu negara. • Itikad baik dalam hubungan internasional. • Keadilan dan hukum internasional. YUYUN YULINA PUTRI

  35. Menghargai Keputusan Internasional YUYUN YULINA PUTRI

  36. YUYUN YULINA PUTRI

  37. YUYUN YULINA PUTRI

  38. YUYUN YULINA PUTRI

  39. Jangan Pernah Ada Kata Menyerah, Sebelum Kita Melakukan Sesuatu Yang Belum Pernah Kita Coba. YUYUN YULINA PUTRI

  40. KUNCI JAWABAN BAB 5 1. A 2. B 3.D 4.A 5.E 6.A 7.E 8A 9.C 10. C YUYUN YULINA PUTRI

  41. Kunci Jawaban Bab 5 Jawaban No.1Sistem hukum internasional, adalah satu kesatuan hukum yang berlaku untuk komunitasinternasional (semua negara-negara di dunia) yang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap negara.Sistem hukum internasional juga merupakan aturan- aturan yang telah diciptakan bersama oleh negara-negara anggota yang melintasi batas-batas negara. YUYUN YULINA PUTRI

  42. Kunci Jawaban Bab 5 Jawaban No.2Asas TeritorialHukum berlaku bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Disini diberlakukan hukum asing (internasional) sepenuhnya. Asas Kebangsaanmenurut asas ini setiap warga negara di manapun dia berada tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini mempunyai kekuatan extrateritorial, artinya hukum negera tersebut tetap berlaku bagi warga negaranya yang sedang berada di negara asing.  YUYUN YULINA PUTRI

  43. Kunci Jawaban Bab 5 Jawaban No. 3Sumber-sumber hukum internasional sesuai Piagam Mahkamah Internasional Pasal 38, sebagai berikut :1. Perjanjian Internasional (traktat), adalah perjanjian yang diadakan antaranggota masyarakat bangsa-bangsa dan mengakibatkan hukum baru.2. Kebiasaan Internasional yang diterima sebagai hukum, jadi tidak semua kebiasaan internasional menjadi sumber hukum. Syaratnya adalah kebiasann itu harus bersifat umum dan diterima sebagi hukum.3. Asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa beradab, adalah asas hukum yang mendasari system hukum modern. Sistem hukum modern, adalah system hukum positif yang didasarkan pada lembagaa hukum barat yang berdasarkan sebagaian besar pada asas hukum Romawi YUYUN YULINA PUTRI

  44. Kunci Jawaban Bab 5 4. Keputusan-keputusan hakim dan ajaran para ahli hukum Internasional,adalah sumber hukum tambahan (subsider), artinya dapat dipakai untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan pada sumber hukum primer atau utama yaitu Perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan asas hukum umum.Yang disebut denga keputusan hakim, adalah keputusan pengadilan dalam arti luas yang meliputi segala macam peradilan internasional dan nasional, termasuk mahkamah arbitrase. Ajaran para ahli hukum internasional itu tidak bersifat mengikat, artinya tidak dapat menimbulkan suatu kaidah hukum. YUYUN YULINA PUTRI

  45. D E Pemeriksaan Dan Penyeledikan Proses Peradilan s.d. MAHKAMAH INTERNASIONAL Pemberian Sanksi C Komisi Tinggi HAM PBB/ Lembaga HAM Internasional Negara-Negara Anggota/Bukan PBB B A Telah Terjadi Pelanggaran HAM Ada Pengaduan Dari Negara Yang Dirugikan Terjadi Sengketa/ Konflik Kunci Jawaban Bab 5 Jawaban No. 4 YUYUN YULINA PUTRI

  46. Kunci Jawaban Bab 5 Jawaban No.5 1. Perjanjian pemanfaatan Benua Antartika secara damai (Antartika Treaty) pada tahun 1959.2. Perjanjian pemanfaatan nuklir untuk kepentingan perdamaian (Non-Proliferation Treaty) tahun 1968.3. Perjanjian damai Dayton (Ohio- AS) tahun 1995 yang mengharuskan pihak Serbia, Muslim Bosnia, dan Kroasia untuk mematuhinya. Untuk itu, NATO menempatkan pasukannya guna meneggakkan hukum internasional yang telah disepakati. YUYUN YULINA PUTRI

  47. DAFTAR PUSTAKAIstanto, Sugeng. 2012. Hukum Internasional. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakartahttp://dsedayu18.blogspot.com/2013/01/pentingnya-hubungan-internasional-bagi.html#. http://601z.wordpress.com/2010/04/15/hubungan-internasional/. http://everythingaroundmeh.blogspot.com/2012/03/51-mendeskripsikan-sistem-hukum-dan.html. YUYUN YULINA PUTRI

  48. SEMOGA BERMANFAAT Matur nuwun YUYUN YULINA PUTRI

More Related