1 / 24

“ Inisiatif FSPMI terhadap isu pekerja CAL ”

“ Inisiatif FSPMI terhadap isu pekerja CAL ”. Di Sampaikan Oleh : Vonny Diananto Vice Presiden DPP FSPMI. Perlawanan terhadap isu pekerja Outsourcing. Pemetaan dan identifikasi terhadap perusahaan2 yang memakai pekerja Outsourcing

roary-diaz
Download Presentation

“ Inisiatif FSPMI terhadap isu pekerja CAL ”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. “Inisiatif FSPMI terhadapisupekerja CAL ” Di SampaikanOleh : VonnyDiananto Vice Presiden DPP FSPMI

  2. Perlawananterhadapisupekerja Outsourcing • Pemetaan dan identifikasi terhadap perusahaan2 yang memakai pekerja Outsourcing • Menekan Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan Surat keputusan untuk menghentikan penggunaan pekerja Outsourcing di pekerjaan utama • Mengadakan pertemuan dengan Pemerintah dan kelompok kepentingan lain seperti Parlemen, Managemen, Asosiasi Pengusaha • Kampanye tentang penolakan Outsourcing yang melanggar aturan • Perundingan antara managemen dan PUK tentang pengaturan Pekerja Outsourcing menurut UU. • Menekan Pemerintah untuk membuat pengaturan tentang Pekerja Outsourcing • Memberikan Pelatihan kepada Pekerja Outsourcing • Mengorganisir Pekerja Outsourcing untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang hak pekerja Strategi

  3. Perlawananterhadapisupekerja Outsourcing Kegiatan • Rally/Demonstrasidiseputar Jakarta padatanggal 14 Agustus 2008, denganpesertasebanyak 10.000 anggota • Lokasi: depan Istana, KedutaaanBesarJepangdan Korea, BekasisertaKarawang • Rally/DemonstrasidiBatampadatanggal 14 Agustus 2008, denganpesertasebanyak 2.200 anggota • Lokasi: depan Kantor Walikota • Rally/DemonstrasidiJawaTimurpadatanggal 14 Agustus 2008 denganpesertasebanyak 500 anggota • Lokasi: depankantorGubernur • Rally/DemonstrasidiJakarta, Batam danJawaTimurpadatanggal8 Oktober 2009denganpesertasebanyak8000anggota • Lokasi: depanistana, DPR dankantorWalikotasertaGubernur

  4. Perlawananterhadapisupekerja Outsourcing Hasil Karawang & Purwakarta: Honda (PT HPPM) and PT Hino. Management setujuuntuktidakmenggunakanlagipekerja Outsourcing. Jakarta: Management PT Metbelosa (Japanese company) setujuuntuktidakmenggunakanlagipekerja Outsourcing. Bekasi : PT Suzuki berhasilmenurunkanpemakaianpekerja Outsourcing dari 3.200 menjadi 0 padabulanDesember 2008, BupatiBekasidanKarawangmengeluarkansurattentangpelaranganpenggunaanpekerja Outsourcing dipekerjaanutama

  5. Foto Kegiatan

  6. Foto Kegiatan

  7. Penelitian tentang CAL • Mengetahui sebaran luasnya, jenis dan mekanisme praktek kerja fleksibel yang mencakup hubungan kerja kontrak dan outsourcing, termasuk bentuk-bentuk precarious work lainnya di sektor industri metal • Mengetahui dampak hubungan kerja kontrak dan outsourcing bagi pengusaha, pekerja/buruh, dan serikat pekerja/serikat buruh di sektor industri metal serta bagi pemerintah. • Mengetahui pandangan dan peran serikat pekerja/serikat buruh terhadap kebijakan dan praktek sistem kerja fleksibel. TujuanPenelitian

  8. Penelitian tentang CAL • Survey terhadap 600 responden (pekerja/buruh) di 3 Provinsi di 7 Kabupaten/Kota meliputi : • Kep. Riau: Kota Batam; sebanyak 207 responden, • Jawa Barat Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang; sebanyak 289 responden, dan • Jawa Timur : Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, dan Kab. Pasuruan; sebanyak 102 responden. • Wawancara : • Perusahaan Pengguna, • Perusahaan Penyalur (PPJP), • Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), • Badan Pusat Statistik (BPS), • Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD, • Pekerja/Buruh dan Mantan Pekerja/Buruh Outsourcing • Focus Group Discusion (FGD) bersama Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh : • Pimpinan Unit Kerja (tingkat Perusahaan) dan • Pimpinan Cabang (tingkat Kabupaten/Kota) Metodologi 8

  9. Status hubungankerjadi Perusahaan 9

  10. SebaranPekerja/BuruhBerdasarkan Status HubunganKerja

  11. Sebaran Pekerja/Buruh Berdasarkan Status Hubungan Kerja Per Jenis Kelamin di Tiap Wilayah

  12. Hak Pekerja/Buruh Kontrak dan Outsourcing Selalu Lebih Rendah daripada Pekerja/Buruh Tetap

  13. PerbandinganUpahPokok

  14. PerbandinganUpah Total

  15. ProsentasePekerja/Buruh yang MenerimaKomponenUpah

  16. BesarnyaKomponenUpah

  17. KepesertaanJamsostek

  18. Praktek kontrak dan outsourcing selama ini lebih merugikan pekerja/buruh dan menguntungkan pengusaha • Kondisi yang merugikan pekerja/buruh semakin dimungkinkan karena : • arah kebijakan pemerintah yang berorientasi pada investasi dan melonggarkan prinsip dan mekanisme melindungi pekerja/buruh; • faktor regulasi dalam bentuk UU dan peraturan yang dibuat bersifat sangat terbuka untuk keragaman tafsiran, • penegakan hukum yang amat lemah, • minimnya mutu dan jumlah aparat Dinas Tenaga Kerja, • berkurangnya kekuatan serikat pekerja/serikat buruh, • belum ditetapkannya jaminan social sebagai alat untuk melindungi pekerja/buruh yang melengkapi/mengimbangi penerapan kebijakan pasar kerja fleksibel.

  19. Menyusun peraturan-peraturan, termasuk peraturan daerah untuk perlindungan pekerja/buruh kontrak dan outsorcing • Membuat peraturan dalam rumusan yang tegas dan satu makna • Mencantumkan sanksi dengan efek jera dalam peraturan tentang pekerja/buruh kontrak dan outsorcing RekomendasiPenelitian

  20. Membuat prioritas anggaran untuk peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai pengawas ketenagakerjaan • Menerapkan sistem jaminan sosial sebagai wujud tanggungjawab negara terhadap warga negara RekomendasiPenelitian

  21. CatatanPenting : • Pasal 66 • Penyediaanjasapekerja / buruhtidakbolehdigunakanuntukkegitanpokok (core business) ataukegiatan yang berhubunganlangsungdenganprosesproduksi (pasal 66 ayat 1). • Penyediaanjasapekerja / buruhhanyadiperbolehkanuntukkegiatanjasapenunjangataukegiatan yang tidakberhubunganlangsungdenganprosesproduksi (pasal 66 ayat 1), denganaturan : • Kegiatantersebutadalahkegiatan yang bukan core business antara lain ; cleaning service, security, catering, angkutankaryawan, danjasapenunjangusahapertambangan/perminyakan. • Penggunaanyaharusmemenuhipersyaratan (pasal 66 ayat 2) danisikandunganpasal 66 ayat 3. • Pelanggaranterhadappasal 66 ayat 1, 2 (a), (b), dan 3 akanmerubah status hubungankerja, baikdalambentuk PKWT atau PKWTT. • (3) Pasal 66 inidapatlangsungberlaku (implementatif) tanpaharusmenungguaturandibawahUndang-undang (termasuk SK Menteri) sebagaimanatertuangdalamsuratDirjen PHI Depnakertrans RI No: B.55/PHI/PPH/03 tertanggal 11 Juli 2003.

  22. TerjadinyaPenyimpanganPenggunaan Outsourcing KeluarnyaKepmenakertrans no.101 tahun 2004 KeluarnyaKepmenakertrans no.220 tahun 2004 Sedangdibahasnyapermanakertrans yang baru yang mengaturtentang outsourcing ini Kepmenakertrans no.101 dan 220 tidakpernahdibahasdi LKS Tripnas Undang-undang no.13 tahun 2003 pasal 64, 65 dan 66 tidakpernahmemerintahkanpembuatanKepmenakeratauPemenaker. Kondisi yang memungkinkan Outsourcing disuatunegara Seluruhpekerja/buruhsudahmendapatkanupahlayak Upahmasyarakat (termasukpekerja/buruh) sudahdapatmemenuhidayabeli (Purchasing power) Penegakanhukum (Law Enforcement) sudahrelatifberjalanbaik. Negara sudahmemberikanJaminanSosialuntukseluruhrakyat (termasuk Unemployment dan Health insurance)

  23. Rencana Aksi terhadap CAL • Membentuk KAMO (Komite Aksi Melawan Outsourcing) • Workshop penyatuan isu, gerakan dan konsep tentang Outsourcing • Sosialisasi tentang KAMO termasuk isu, gerakan dan konsep tentang Outsourcing • Penyediaan media kampanye 23

  24. Terima Kasih

More Related