1 / 46

Selamat Datang

Bapppeda Provinsi Gorontalo. Selamat Datang. PESERTA RAPAT PAPARAN PROGRAM/KEGIATAN APBN PROVINSI GORONTALO TA 2006. Gorontalo, 27 maret 2006. PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO. PROGRAM/KEGIATAN APBN PROVINSI GORONTALO TA 2006. Oleh. Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo.

shanta
Download Presentation

Selamat Datang

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Bapppeda Provinsi Gorontalo Selamat Datang PESERTA RAPAT PAPARAN PROGRAM/KEGIATAN APBN PROVINSI GORONTALO TA 2006 Gorontalo, 27 maret 2006

  2. PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO PROGRAM/KEGIATAN APBN PROVINSI GORONTALO TA 2006 Oleh Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo PROF. DR. Ir. Hj. WINARNI MONOARFA, MS Gorontalo, 27 Maret 2006

  3. Dasar Hukum PP NOMOR 106 TAHUN 2000 TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DALAM PELAKSANAAN DEKONSENTRASI & TUGAS PEMBANTUAN • PASAL 2 • (Ayat 1) • KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH PROVINSI DALAM RANGKA PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMPUS • (Ayat 2) • KEWENANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1) DILAKSANAKAN OLEH DINAS PROVINSI SEBAGAI PERANGKAT DAERAH PROVINSI

  4. PASAL 3 (Ayat 1) TUGAS PEMBANTUAN DILAKSANAKAN OLEH PEMDA DAN DESA DENGAN KEWAJIBAN MELAPORKAN PELAKSANAANNYA DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKANNYA KEPADA PEMPUS (Ayat 4) PEMERINTAH DAERAH MEMBERITAHUKAN ADANYA TUGAS PEMBANTUAN KEPADA DPRD DAN PEMERINTAH DESA MEMBERITAHUKANNYA KEPADA BADAN PERWAKILAN DESA. PASAL 7 (Ayat 4) GUBERNUR MENYAMPAIKAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN ATAS PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEPADA MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN YANG TERPISAH

  5. DASAR PELAPORAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN • KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN RI & KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS NOMOR : KEP 102/MK 2/ 2002 DAN KEP 292/ MPPN/09/2002 TENTANG SISTEM PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN. • KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR : 523/KMK.03/2000 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PENYALURAN DANA, PERTANGGUNG JAWABAN & PALAPORAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN. • SURAT EDARAN GUBERNUR NOMOR : 050/BAPPPEDA- PP/580/III/2004.

  6. Bapppeda Provinsi Gorontalo Alur Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Renstra KL Pedoman Renja - KL Pedoman RKA-KL Rincian APBN Pemerintah Pusat K U A Pedoman Diacu Dijabar kan RPJP Nasional Pedoman RPJM Nasional RKP Pedoman RAPBN APBN Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang RPJP Daerah RPJM Daerah Dijabarkan RKP Daerah Pedoman RAPBD APBD Pedoman K U A Pemerintah Daerah Pedoman Diacu Renstra SKPD Pedoman Renja - SKPD Pedoman RKA - SKPD Rincian APBD UU 25/2004 UU 17/2004

  7. MEKANISME PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD Rencana Stratejik Daerah Asumsi Dasar & Estimasi Kapasitas Keuda Kinerja Masa Lalu Penjaringan Aspirasi MASYARAKAT Tokoh Masyarakat, LSM, Ormas, Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi dan lain-lain Penjaringan Aspirasi Kebijakan Pemerintah Pusat Pokok-pokok Pikiran DPRD PEMDA Kesepakatan DPRD Arah & Kebijakan Umum APBD 1

  8. Trend APBN Provinsi Gorontalo Tahun 2001 - 2006 2,60 52% 1,71 10% 15% 1,48 1,36 51% 0,91 1124% 0,07 Sumber : Kanwil Perbendaharaan Negara (2005) Jumlah dalam (Miliar) Prosentase Peningkatan

  9. APBN 2005 Ribuan Rupiah * Dana BPHTB Kab. Boalemo tidak dicairkan Rp 676.425.000,-

  10. APBN 2005 - 2006 Per 2 Januari 2006 : Jutaan Rupiah Per 24 Maret 2006 : Jutaan Rupiah

  11. APBN 2005 – 2006Pelaksanaan Kewenangan Ribuan Rupiah Ket. : - DS : Dana Perimbangan (DAK + DAU) - KD : Vertikal - DK : Dekon - TP : Tugas Perbantuan

  12. APBN 2005 – 2006Alokasi Dana Perimbangan Ribuan Rupiah Ket : * Data Alokasi baru ada pada Pertengahan Tahun Anggaran

  13. APBN 2006 (Dekon dan TP)Per Jenis Belanja * * Termasuk DIPA-L, SKPA, dan DAK

  14. DANA DEKONSENTRASI TAHUN 2001 - 2006 TAHUN PAGU TREND KENAIKAN 2001 2002 2003 2004 2005 2006 73.383.608.184 272.682.748.346 434.270.949.801 437.939.173.136 805.284.702.961 969.534.894.000 _ 271,59 % 59,26 % 0,84 % 83,88 % 20,40 % Sumber : Kanwil Perbendaharaan Negara (2006)

  15. NO DANA APBN JUMLAH 1. 2. 3. 4. Dana Alokasi Umum (DAU) DAK DIPA DIPA LANJUTAN 1.406.387.000.000,- 135.160.000.000,- 969.534.894.000,- 88.961.596.000,- 2.603.489.363.000 JUMLAH REKAPITULASI DANA APBN TA. 2006PROVINSI GORONTALO Sumber : Kanwil Perbendaharaan Negara (2006)

  16. NO DANA APBN JUMLAH 1. 2. 3. 4. 5. KABUPATEN GORONTALO KOTA GORONTALO KABUPATEN BOALEMO KABUPATEN POHUWATO KABUPATEN BONE BOLANGO 22.304.722.000,- 16.563.043.000,- 6.333.011.000,- 4.783.040.000,- 2.522.885.000,- 52.506.701.000,- JUMLAH ANGGARAN DEKONSENTRASI PROVINSI GORONTALO TA. 2006PER KAB/KOTA (DATA SEMENTARA) Sumber : Kanwil Perbendaharaan Negara (2006)

  17. NO DANA APBN JUMLAH 1. 2. 3. 4. 5. KABUPATEN GORONTALO KABUPATEN BOALEMO KABUPATEN BONE BOLANGO KABUPATEN POHUWATO KOTA GORONTALO 73.356.310.000,- 37.956.935.000,- 34.057.782.000,- 27.267.785.000,- 26.991.897.000,- 199.630.709.000,- JUMLAH ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI GORONTALO TA. 2006PER KAB/KOTA Sumber : Kanwil Perbendaharaan Negara (2006)

  18. ANGGARAN DAK PROVINSI GORONTALO TA. 2006 PER BIDANG KEGIATAN • PENDIDIKAN Rp. 30.810.000.000 • KESEHATAN Rp. 30.750.000.000 • JALAN Rp. 33.140.000.000 • AIR BERSIH Rp. 6.880.000.000 • IRIGASI Rp. 6.370.000.000 • KELAUTAN & PERIKANAN Rp. 6.660.000.000 • PERTANIAN Rp. 13.010.000.000 • LINGKUNGAN HIDUP Rp. 1.540.000.000 • PRASPAM Rp. 6.000.000.000 • TOTAL Rp. 135.160.000.000

  19. ANGGARAN DAK PROVINSI GORONTALO TA. 2006 PER KABUPATEN / KOTA

  20. DANA ALOKASI KHUSUS PER KABUPATEN/KOTA T.A 2006 DALAM MILYAR RUPIAH

  21. REKAPITULASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN ANGGARAN 2006 KABUPATEN / KOTA SE-PROVINSI GORONTALO

  22. REKAPITULASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN ANGGARAN 2006 KABUPATEN / KOTA SE-PROVINSI GORONTALO

  23. REKAPITULASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN ANGGARAN 2006 KABUPATEN / KOTA SE-PROVINSI GORONTALO

  24. REKAPITULASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN ANGGARAN 2006 KABUPATEN / KOTA SE-PROVINSI GORONTALO

  25. REKAPITULASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN ANGGARAN 2006 KABUPATEN / KOTA SE-PROVINSI GORONTALO

  26. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2007

  27. Bapppeda Provinsi Gorontalo Dasar Hukum 1. UU 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA Pasal 28 (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah. (2). Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

  28. Bapppeda Provinsi Gorontalo Lanjutan ........... • Pasal 29 • Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah. • Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Daerah untuk periode berikutnya. • Pasal 32 • Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas-tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. • Pasal 33 • 1. Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan • pembangunan Daerah didaerahnya. • 2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah, Kepala Daerah • dibantu oleh Kepala Bappeda.

  29. Bapppeda Provinsi Gorontalo Alur Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Renstra KL Pedoman Renja - KL Pedoman RKA-KL Rincian APBN Pemerintah Pusat K U A Pedoman Diacu Dijabar kan RPJP Nasional Pedoman RPJM Nasional RKP Pedoman RAPBN APBN Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang RPJP Daerah RPJM Daerah Dijabarkan RKP Daerah Pedoman RAPBD APBD Pedoman K U A Pemerintah Daerah Pedoman Diacu Renstra SKPD Pedoman Renja - SKPD Pedoman RKA - SKPD Rincian APBD UU 25/2004 UU 17/2004

  30. MEKANISME PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD Rencana Stratejik Daerah Asumsi Dasar & Estimasi Kapasitas Keuda Kinerja Masa Lalu Penjaringan Aspirasi MASYARAKAT Tokoh Masyarakat, LSM, Ormas, Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi dan lain-lain Penjaringan Aspirasi Kebijakan Pemerintah Pusat Pokok-pokok Pikiran DPRD PEMDA Kesepakatan DPRD Arah & Kebijakan Umum APBD 1

  31. MEKANISME PENYUSUNAN RKPD 2007

  32. Jaring Asmara DPRD Prov. Jaring Asmara DPRD Kab./Kota

  33. Agenda Perencanaan Pembangunan 2007Yang telah dan sedang dilaksnakan

  34. Roadmap Pembangunan Gorontalo Kondisi 2004 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional V I S I DAN M I S I Agenda Pembangunan 2005 - 2007 Agenda III Membangun entrepreneur government dan masyarakat mandiri Agenda I Menciptakan Pemerintahan bersih, transparan dan profesional, penegakan sistem demokrasi serta keamanan & ketertiban Agenda II Meningkatkan peran masyarakat selaku mitra dan pelaku pembangunan • Pertumbuhan Ekonomi 6,97 % • PDRB/kapita/ tahun Rp. 3,8 juta • Inflasi 8,64 % • HDI 65.39 • Tingkat Kemiskinan 28,89 % • Investasi 3,5 Triliun * • Fokus Pembangunan • 1. Pengembangan SDM • Penanggulangan Kemiskinan • Revitalisasi Pertanian, • Perikanan, Peternakan & • Kehutanan • 3. Industri Pengolahan • Kecil & Menengah • Pariwisata dan SDA • Infrastruktur • Pertumbuhan Ekonomi 7,1 % - 7,3 % • PDRB/kapita/tahun Rp. 5,1 juta (asumsi 19,2%/thn) • Inflasi 8- 10% • HDI 70.0 • Tingkat Kemiskinan < 20 % • Investasi 6,1 Triliun (Asumsi 15 %/Tahun) Target 2007 - 2011 Program Utama Pembangunan 2007

  35. AGENDA PEMBANGUNAN NASIONALRPJM 2004-2009 Menciptakan Pemerintahan yang bersih Mewujudkan Indonesia aman dan damai Mewujudkan Indonesia adil dan demokratis 2005 2006 2008 2009 2007

  36. AGENDA PEMBANGUNAN DAERAHRPJM 2004-2009 Menciptakan Pemerintahan yang bersih, transparant penegakan sistem demokrasi serta keamanan dan ketertiban Meningkatkan peran masyarakat selaku mitra dan pelaku pembangunan Membangun entrepreneur government dan masyarakat mandiri 2005 2006 2008 2009 2007

  37. Bapppeda Provinsi Gorontalo b. Prioritas Pembangunan

  38. KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN EKONOMI GORONTALO • MASALAH • Pertumbuhan ekonomi lebih didorong oleh aktifitas konsumtif dibanding kegiatan investasi dan ekspor • Kurangnya Minat Investasi (PMA/PMDN) • Kurangnya sarana dan prasarana pendukung investasi • Kualitas SDM belum optimal LANDASAN PEMIKIRAN LANDASAN PEMIKIRAN/ HUKUM • Pembukaan & Batang Tubuh UUD 45 • RPJPN - RPJPD - Perda No 4 • RPJMN - RPJMD tahun 2004 Pembukaan UUD 45 VISI TAP No.VII/MPR/2001 ISU ISU - - ISU STRATEGIS ISU STRATEGIS • Pemerataan • Kemiskinan • Pemerataan • Mutu dan Relevansi • PEREKONIMAN MASA DEPAN • Pertumbuhan ekonomi disertai dengan pemerataan hasil pemb. • Meningkatnya peran investor dan pelaku ekonomi lainnya • Daya Saing Komoditas • Efisiensi • Pengembangan Wilayah • Alokasi Sumber Dana ANALISA SITUASI Pendapatan masyarakat • DAN TREND • Manajemen & Capacity Building • Kesempatan Kerja • Demografi/Geografi • Partisipasi Masyarakat • Infrastruktur • Komoditas Unggulan • Peran Perbankan Tuntutan Masyarakat • Potensi Daerah • PEMBANGUNAN SDM PEMBANGUNAN EKONOMI • Minat Investor • • Konsepsi Konsepsi • Kemandirian daerah • • Strategi Strategi • Upaya / program/Kegiatan • Upaya LINGKUNGAN STRATEGIS (Peluang dan Tantangan) Nasional Nasional Internasional Internasional Otonomi Daerah/Persaingan Daerah Globalisasi Globalisasi Kebijakan Investasi Pem. Pusat Liberalisasi ISO, Standar Internasional Perbankan Nasional Gejolak ekonoomi dunia Gejolak ekonomi nasional

  39. MATRIKS PAGU INDIKATIF PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2007 ( BERDASARKAN RANCANGAN AWAL RKP NASIONAL 2007 )

  40. ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DALAM ALOKASI BELANJA DAERAH TAHUN 2007 DIISI HALAMAN 15-17 • Kebijakan tetap diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, dengan tujuan : • Mengurangi kesenjangan fiskal pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah • Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional • Meningkatkan kualitas pelayanan daerah • Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali PAD. • Mendukung program pembangunan nasional, melalui sinkronisasi pembangunan di daerah dengan rencana pembangunan nasional.

  41. Lanjutan.... • Dalam rangka mendukung berbagai tujuan kebijakan di bidang belanja daerah tersebut, langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah Pusat, antara lain : • Penyempurnaan proses penetapan dan penyaluran Dana Bagi Hasil ke daerah • Peningkatan akurasi data dasar perhitungan DAU. • Pengalokasian DAK ditujukan untuk melanjutkan rehabilitasi dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar yang menjadi prioritas (seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan) • Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan otonomi khusus.

  42. Lanjutan.... Alokasi Belanja ke Daerah Tahun 2007 1. Dana Bagi Hasil Berdasarkan persentase penerimaan yang dihasilkan sesuai UU 32/2004 2. Dana Bagi hasil Rasio dana DAU sebesar 26% dari penerimaan dalam negeri netto 3. Dana Alokasi Khusus Diupayakan meningkat dari tahun 2006, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara 4. Dana Otonomi Khusus Aceh dan Papua

  43. TERIMA KASIH

More Related