1 / 100

Perpajakan Indonesia

Perpajakan Indonesia. Agenda. UU PAJAK PENGHASILAN (UU 36/2008) Perubahan keempat dari UU 7/1983. 3. Subyek Pajak. Landasan Hukum : Pasal 2 s/ d Pasal 3 UU Pajak Penghasilan. Subyek dan Obyek Pajak. Pajak penghasilan ( PPh ) dikenakan terhadap subjek pajak

smosley
Download Presentation

Perpajakan Indonesia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Perpajakan Indonesia

  2. Agenda

  3. UU PAJAK PENGHASILAN (UU 36/2008)Perubahankeempatdari UU 7/1983 3

  4. SubyekPajak LandasanHukum: Pasal 2 s/ d Pasal 3 UU PajakPenghasilan

  5. Subyek dan Obyek Pajak Pajakpenghasilan (PPh) dikenakanterhadapsubjekpajak ataspenghasilanyang diterimaataudiperolehnya dalamtahunpajak. • PPhdapatdikenakanatasbagiantahunpajakjikakewajibansubjektifmulaidaribagiantahun. • Tahunpajakadalahtahuntakwim. Jikatahunbukutidaksama, dapatmenggunakantahunbukuasalkanberdurasi 12 bulan.

  6. DasarHukum Undang – Undang (UU) No. 36 Tahun 2008 Tentang PerubahanKeempatatas UU No. 7 Tahun 1983 tentangPajakPenghasilan • PeraturanPemerintah (PP) • KeputusanPresiden (Keppres) • Peraturan & KeputusanMenkeu (PMK & KMK) • Peraturan, Keputusan, danSuratEdaranDirjenPajak • (PER, KEP, dan SE DJP)

  7. SubjekPajak • Pasal 2 Ayat (1 dan 1a) Orang Pribadi (OP) Warisan yang belumterbagisebagaisatukesatuan, bersifatmenggantikan yang berhak. Badan Bentukusahatetap (BUT), merupakansubyekpajak yang perlakuanpajaknyadipersamakandengansubyekpajakbadan.

  8. SubjekPajak • Pasal 2 Ayat (1 dan 1a) SubjekPajak Pasal 2 Ayat (2) DalamNegeri LuarNegeri

  9. SubjekPajakDalamNegeri • Pasal 2 Ayat (3) Orang Pribadi : Bertempattinggal/ berada di Indonesia lebihdari 183 haridalam 12 bulan; atau Dalamsuatutahunpajakberada di Indonesia danmempunyainiatbertempattinggal di Indonesia. Badan: Didirikanataubertempatkedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentubadanpemerintah yang memenuhikriteria: Pembentukannyaberdasarkanperaturanperundangan. Pembiayaanbersumber APBN/ APBD. Penerimaannyadimasukkandalam APBN/ APBD. Pembukuannyadiperiksaolehaparatpengawasanfungsionalnegara. Warisan yang belumterbagi: Menggantikan yang berhak.

  10. SubjekPajakLuarNegeri • Pasal 2 Ayat (4) Orang pribadi yang tidakbertempattinggal di Indonesia/ berada di Indonesia tidaklebihdari 183 haridalam 12 bulan. Badan yang tidakdidirikandantidakbertempatkedudukan di Indonesia. Menerimaataumemperolehpenghasilandari Indonesia bukandarimenjalankanusahaataukegiatanmelalui BUT di Indonesia. Menjalankanusahaataukegiatanmelalui BUT di Indonesia.

  11. Bentuk Usaha Tetap (1) • Pasal 2 Ayat (5) Bentukusaha yang dipergunakanoleh: Badansebagai subjekpajak LN Orang pribadisebagai subjekpajak LN Untukmenjalankanusahaataukegiatan di Indonesia.

  12. Bentuk Usaha Tetap (1) • Pasal 2 Ayat (5) Tempatkedudukanmanajemen; Cabangperusahaan; Kantor perwakilan; Gedungkantor; Pabrik; Bengkel; Gudang; Ruanguntukpromosidanpenjualan; Pertambangandanpenggaliansumberalam; Wilayah kerjapertambanganminyakdan gas bumi; Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, ataukehutanan; Proyekkonstruksi, instalasi, atauproyekperakitan; Pemberianjasa, sepanjangdilakukanlebihdari 60 (enampuluh) haridalamjangkawaktu 12 (duabelas) bulan; Orang ataubadanselakuagen yang kedudukannyatidakbebas; Agenataupegawaidariperusahanasuransi yang tidakdidirikandanberkedudukan di Indonesia yang menerimapremiasuransiataumenanggungrisiko di Indonesia; dan Komputer, agenelektronik, atauperalatanotomatis yang dimiliki, disewa, ataudigunakanolehpenyelenggaratransaksielektronikuntukmenjalankankegiatanusahamelalui internet.

  13. IlustrasiIndentifikasi SubjekPajak PeraturanperpajakanmembedakanSubjekPajakDalamNegeri (SPDN), SubjekPajakLuarNegeri (SPLN), danbukansubjekpajak. Berikutinformasiidentitas orang pribadidanbadan. Bagaimanakah status pajaknyapadatahunpajak 2017?

  14. Ilustrasi 2.1 (2)(SubjekPajak)

  15. TempatTinggal/ Kedudukan WP • Pasal 2 Ayat (6) TempatTinggal Orang Pribadi TempatKedudukan Badan DitetapkanolehDirjenPajak Menurutkeadaan yang sebenarnya.

  16. SaatMulaidanAkhirKewajibanSubjektif (1) • Pasal 2A Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) SubjekPajakDalamNegeri Warisan yang belumterbagi Mulai: Saattimbulnyawarisan. Berakhir: Saatwarisanselesaidibagikan. • Orang Pribadi • Mulai: • - Saatdilahirkan. • Saatberadaatau • berniattinggal di Indonesia. • Berakhir: • - Saatmeninggal. • Meninggalkan Indonesia • untukselamanya. Badan Mulai: Saatdidirikan/ berkedudukan di Indonesia. Berakhir: Saatdibubarkanatautidaklagiberkedudukan di Indonesia.

  17. SaatMulaidanAkhirKewajibanSubjektif (2) • Pasal 2A Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) SubjekPajakLuarNegeri Badan Mulai: Saatmelakukanusaha/ kegiatanmelalui BUT di Indonesia. Berakhir: Saattidaklagimenjalankanusahamelalui BUT di Indonesia. Orang Pribadi Mulai: Saatmenerima/memperolehpenghasilandari Indonesia. Berakhir: Saattidaklagimenerima/ memperolehpenghasilandari Indonesia.

  18. KewajibanPajakSubjektif • Pasal 2A Ayat (6) Kewajibanpajaksubjektif orang pribadi yang beradaataubertempattinggal di Indonesia Hanyameliputisebagiandaritahunpajak • Bagiantahunpajaktersebutmenggantikantahunpajak.

  19. TidakTermasukSubjekPajak • Pasal 3 • Kantor perwakilannegaraasing; • Pejabatperwakilandiplomatikdankonsulatataupejabat lain darinegaraasingdan orang yang diperbantukan/ yang bekerjadanbertempattinggalbersamamerekadengansyarat : • Bukanwarganegara Indonesia; dan • Di Indonesia tidakmenerimaataumemperolehpenghasilan di luarjabatanataupekerjaannyatersebut; serta • Negara bersangkutanmemberikanperlakuantimbalbalik; • Organisasi - organisasiinternasional, yang ditetapkanMenkeu, dengansyarat: • Indonesia menjadianggotaorganisasitersebut; dan • Tidakmenjalankanusahaataukegiatan lain untukmemperolehpenghasilandari Indonesia selainmemberikanpinjamankepadapemerintah yang dananyaberasaldariiuranparaanggota; • Pejabat - pejabatperwakilanorganisasiinternasional (c) dengansyaratbukanwarganegara Indonesia dantidakmenjalankanusaha, kegiatan, ataupekerjaan lain untukmemperolehpenghasilandari Indonesia.

  20. ObjekPajak LandasanHukum: Pasal 4 s/ d Pasal 15 UU PajakPenghasilan

  21. DefinisiPenghasilan • Pasal 4 Ayat (1) Merupakansetiaptambahankemampuanekonomisyang: - Diterimaataudiperolehwajibpajak. - Berasaldari Indonesiamaupundariluar Indonesia. - Dapatdipakaiuntukkonsumsiatauuntukmenambahkekayaanwajibpajak. Dengannamadandalambentukapapun

  22. KlasifikasiUmumPenghasilan

  23. KetentuanKhususatasPenghasilan • Semuapenghasilandigabungkandalamsatutahunpajak. • Jikamenderitakerugiandikompensasikandenganpenghasilan lain kecualikerugiandariluarnegeri. • Untukpenghasilandikenakan final ataudikecualikandariobjekpajaktidakbolehdigabungkan.

  24. ObjekPajak (1) • Pasal 4 Ayat (1) • a. Penggantianatauimbalanberkenaandenganpekerjaanataujasa yang diterimaataudiperolehtermasukgaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uangpensiun, atauimbalandalambentuklainnya, kecualiditentukan lain dalam UU PajakPenghasilan; • b. Hadiahdariundianataupekerjaanataukegiatan, danpenghargaan; • Labausaha;

  25. ObjekPajak (2) • Pasal 4 Ayat (1) • Keuntungankarenapenjualanataukarenapengalihanhartatermasuk: • Keuntungankarenapengalihanhartasebagaipenggantisahamataupenyertaan modal; • Keuntungankarenapengalihanhartakepadapemegangsaham, sekutu, atauanggota yang diperolehperseroan, persekutuan, danbadanlainnya; • Keuntungankarenalikuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihanusaha, ataureorganisasidengannamadandalambentukapa pun; • Keuntungankarenapengalihanhartaberupahibah, bantuan, atausumbangan, kecuali yang diberikankepadakeluargasedarahgarisketurunanlurussatuderajatdanbadankeagamaan, pendidikan, sosialtermasukyayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankanusahamikrodankecil, yang ketentuannyadiaturlebihlanjutdengan PMK, sepanjangtidakadahubungandenganusaha, pekerjaan, kepemilikan, ataupenguasaan di antarapihak yang bersangkutan; dan • Keuntungankarenapenjualanataupengalihansebagianatauseluruhhakpenambangan, tandaturutsertadalampembiayaan, ataupermodalandalamperusahaanpertambangan;

  26. ObjekPajak (3) • Pasal 4 Ayat (1) • e. Penerimaankembalipembayaranpajak yang telahdibebankansebagaibiayadanpembayarantambahanpengembalianpajak; • f. Bungatermasuk premium, diskonto, danimbalankarenajaminanpengembalianutang; • Dividen, dengannamadandalambentukapapun, termasukdividendariperusahaanasuransikepadapemegang polis, danpembagiansisahasilusahakoperasi; • Royaltiatauimbalanataspenggunaanhak; • Sewadanpenghasilan lain sehubungandenganpenggunaanharta; • Penerimaanatauperolehanpembayaranberkala; • Keuntungankarenapembebasanutang, kecualisampaidenganjumlahtertentu yang ditetapkandenganPeraturanPemerintah;

  27. ObjekPajak (4) • Pasal 4 Ayat (1) • l. Keuntunganselisihkursmatauangasing; • Selisihlebihkarenapenilaiankembaliaktiva; • Premiasuransi; • Iuran yang diterimaataudiperolehperkumpulandarianggotanya yang terdiridariWajibPajak yang menjalankanusahaataupekerjaanbebas; • Tambahankekayaanneto yang berasaldaripenghasilan yang belumdikenakanpajak; • Penghasilandariusahaberbasissyariah; • ImbalanbungasebagaimanadimaksuddalamUndang - Undang yang mengaturmengenaiketentuanumumdantatacaraperpajakan; dan • Surplus Bank Indonesia.

  28. DefinisiPajak Final Pajak yang terutangdandibayarkanseketikapenghasilandiperolehatauditerima. Pemotongandilakukanolehpemberipenghasilan, ataupihak lain yang ditentukan. Ketikadilakukanpenghitunganpajakterutang di akhirtahun, penghasilan yang dikenakan pajak final bukan sebagaipenambahpenghasilan dan pajak final tidak dapat menjadi kredit pajak. Pajak Final = pajak selesai dengan pembayaran tersebut

  29. PertimbanganPengenaan

  30. ObjekPajakDikenaiPajak Final • Pasal 4 Ayat (2) Penghasilanberupabungadepositodantabunganlainnya, bungaobligasidansuratutangnegara, danbungasimpananyang dibayarkanolehkoperasikepadaanggotakoperasi orang pribadi; Penghasilanberupahadiahundian; Penghasilandaritransaksisahamdansekuritaslainnya, transaksiderivatif yang diperdagangkan di bursa, dantransaksipenjualansahamataupengalihanpenyertaan modal padaperusahaanpasangannya yang diterimaolehperusahaan modal ventura; Penghasilandaritransaksipengalihanhartaberupatanahdan/ataubangunan, usahajasakonstruksi, usahareal estate, danpersewaantanahdan/ataubangunan; dan Penghasilantertentulainnya, yang diaturdenganatauberdasarkanPeraturanPemerintah.

  31. PeraturanPelaksanaPajak Final Penghasilandaritransaksipenjualansaham di bursa efek. PP No. 14 Tahun 1997 Penghasilandaribungadepositodantabungansertadiskonto SBI. PP No. 131 Tahun 2000 Penghasilandarihadiahundian.PP No. 132 Tahun 2000 Penghasilandaripersewaantanahdan/ ataubangunan.PP No. 5 Tahun 2002 Penghasilandaripengalihanhakatastanahdan/ ataubangunan. PP No. 71 Tahun 2008 Penghasilanberupabunga/ diskontoobligasi yang dijual di bursa efek. PP No. 16 tahun 2009 Penghasilandariusahajasakonstruksi.PP No. 40 Tahun 2009 PenghasilandariUMKM.PP No. 23 Tahun2018

  32. PeraturanPemerintah 23 Tahun 2018 – Pajak UKM Final • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, PajakPenghasilanatasPenghasilandari Usaha yang Diterima atau DiperolehWajibPajak yang MemilikiPeredaranBrutoTertentumenggantikanPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013. • PeredaranbrutotertentuadalahPenghasilandariUSAHA yang diterima atau diperolehWajibPajakdenganperedaranbruto (omzet) yang tidakmelebihiRp4,8 miliar dalam 1 tahun Pajak. Peredaranbruto (omzet) merupakanjumlahperedaranbruto (omzet) semuagerai/counter/outlet atausejenisnyabaikpusatmaupuncabangnya. • Pajak yang terutang dan harusdibayaradalahpajakFinal • Efektifberlakumulai 1 Juli 2018 • Perbedaanketentuan • Pengenaantarifpajak final berubahdari 1% menjadi 0,.5% • Penyempurnaanketenuan lain • Pengenaan 0,5% final bersifatopsional

  33. PeraturanPemerintah 23/2018 – LatarBelakang • UKM mendominasiperekonomian • Jumlah unit usaha 98.9% dari total unit usaha • Tenaga kerja 96.99 total tenagakerja • Produk domestic bruto 60,3% • Usaha mikrolebh resilience, tahanterhadapgejolakperekonomian dan cukupstabil. • KontribusiPPh UKM sebesar 2.2% dari total penerimaanPPh. • Alasanperubahan • Keberatandari UKM karenapengenaan 1% terlalubesar. Tarif pajak final 1% mengasumsikan margin labasebelumpajaksebesar 4%. • Penyempurnaanpengaturan

  34. PeraturanPemerintah 23/2018 – Pengaturan • PemerintahmenetapkantarifPPh Final menjadi 0,5%, bersifatopsional • wajibpajakdapatmemilihuntukmengikutitarifdenganskema final 0,5%, atau menggunakanskema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-UndangNomor 36 Tahun 2008 tentangPajakPenghasilan. • Sifatopsionalinimemberikeuntunganbagiwajibpajakkarena: • Bagi WP pribadi dan badan yang belumdapatmenyelenggarakanpembukuandengantertib, penerapanPPh Final 0,5% memberikankemudahanbagimerekauntukmelaksanakankewajibanperpajakan. Sebab, perhitunganpajakmenjadisederhanayakni 0,5% dariperedaranbruto/omzet. PenerapanPPh Final memilikikonsekuensiyakni WP tetapharusmembayarpajakmeskidalamkeadaanrugi. • WP badan yang telahmelakukanpembukuandenganbaikdapatmemilihuntukdikenaiPajakPenghasilanberdasarkanpasal 17 UU No. 36. Konsekuensinya, perhitungantarifPPhakanmengacu pada lapisanpenghasilankenapajak. Selainitu, WP juga terbebasdariPPhbilamengalamikerugianfiskal.

  35. PeraturanPemerintah 23/2018 – Pengaturan • Pengenaan Tarif PPh Final 0,5% Punya Batas Waktu • KebijakanterbarutentangPPh Final 0,5% punya grace period alias batasanwaktu. • Batasan waktu yang diberikanpemerintahbagi WP yang inginmemanfaatkantarifPPh Final 0,5% adalah: • 7 tahunpajakuntuk WP orang pribadi. • 4 tahunpajakuntuk WP badan berbentukkoperasi, CV, atau firma. • 3 tahunpajakbagi WP badan berbentuk PT. • Setelah bataswaktutersebutberakhir, WP akankembalimenggunakanskema normal sepertidiatur oleh pasal 17 UU No.36. Hal iniditujukanuntukmendorongwajibpajakmenyelenggarakanpembukuan dan pengembanganusaha.

  36. PeraturanPemerintah 23/2018 – Pengaturan • WP yang DikenaiPPh Final Berpenghasilan di BawahRp 4,8 M • Ambangbataspenghasilanwajibpajak yang dikenaiPPh Final tidakberubahyaknisenilaiRp 4,8 miliar. Batasan nilaitersebutsecaraeksplisitmenargetkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai target pajak. Pemerintahmemanginginmerangkulsebanyakmungkin UMKM untukmasukdalamsistemperpajakan. • Siapa yang DapatMemanfaatkanPPh Final 0,5%? • Wajibpajak yang memilikiperedaranbrutotertentu yang dikenaiPPh Final 0,5% adalah: • WajibPajak orang pribadi • WajibPajak badan berbentukkoperasi, CV, firma, atau PT yang menerima atau memperolehpenghasilandenganperedaranbruto di bawahRp 4,8 miliar.

  37. PeraturanPemerintah 23/2018 – Pengaturan • Siapa yang TidakDapatMemanfaatkanPPh Final 0,5% • WajibPajak orang pribadidenganpenghasilan yang diperolehdarijasasehubungandenganpekerjaanbebas. Initermasukpersekutuan atau firma yang terdiridari WP orang pribadiberkeahliansejenissepertifirmahukum, kantorakuntan dan lain sebagainya. • Wajibpajakdenganpenghasilan yang diperoleh di luar negeri yang pajaknyaterutang atau telahdibayar di luar negeri. • Wajibpajak yang penghasilannyatelahdikenaiPPh yang bersifat final denganketentuanperaturanperundang-undanganperpajakantersendiri. • Wajibpajakdenganpenghasilan yang dikecualikansebagaiobjekpajak.

  38. PeraturanPemerintah 23/2018 – Pengaturan • Bayar PPh Final 0,5% LebihMudahMelaluiPajakPay • PPhdapatdibayarmelaluikantor pos/bank perspesitermasuksegalafasilitas yang disediakan oleh Lembaga tersebutseperti ATM. Namun, bagiwajibpajak yang inginmenghematwaktu dan upayauntukmembayarpajak, sekarang Anda bisamenyetorkanpajak Anda melaluiPajakPay. • Fiturinimemungkinkanmembayarpajak online lebihmudah dan amanbahkancukupdengansatuklik. Berikutini 7 keuntunganbayarpajakmenggunakanPajakPay: • Aman karenaadanyateknologienkripsi dan firewall berlapis. • ID Billing dan NTPN yang diperolehdariOnlinePajaksah. • Akuratkarenameminimalisirkesalahansaatmelakukan input data manual. • Buatbanyak ID billing secarainstan. • BPN/NTPN tersimpansecara digital dalamwaktu lama. • Bisatambahsaldotanpabatasdenganberagammetode transfer. • Hematwaktu dan bebasbiaya.

  39. PeraturanPemerintah 23/2018 – Pengaturan • JikaInginMengikuti Tarif Skema Normal, WajibPajakPerluMengajukanDiri • JikatidakinginberstatussebagaiwajibpajakPPh 0,5%, Anda haruslebihdulumengajukanpermohonan pada DitjenPajak. Selanjutnya, Anda akanmendapatkanketerangansebagaiwajibpajak yang dikenaiPPh yang mengacu pada pasal 17 Undang-UndangNomor 36 Tahun 2008 tentangPajakPenghasilan • Namun, wajibpajak yang sudahmemilihuntukdikenaiPPhdenganskema normal tidakdapatmemilihuntukdikenaiPPh Final 0,5%. (#)

  40. DikecualikanSebagaiObjekPajak (1) • Pasal 4 Ayat (3) • Bantuanatausumbangan, zakat yang diterimaolehbadan/ lembagaamil zakat yang disahkanolehpemerintahdan yang diterimaolehpenerima zakat yang berhakatausumbangankeagamaan yang sifatnyawajibbagipemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterimaolehlembagakeagamaan yang dibentukataudisahkanolehpemerintahdan yang diterimaolehpenerimasumbangan yang berhak, yang ketentuannyadiaturdenganatauberdasarkanPeraturanPemerintah; • Hartahibahan yang diterimaolehkeluargasedarahgarisketurunanlurussatuderajat, badankeagamaan, badanpendidikan, sosialtermasukyayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankanusahamikrodankecil, yang ketentuannyadiaturdenganatauberdasarkan PMK, sepanjangtidakadahubungandenganusaha, pekerjaan, kepemilikan, ataupenguasaan di antarapihak-pihak yang bersangkutan;

  41. DikecualikanSebagaiObjekPajak (2) • Pasal 4 Ayat (3) • Warisan; • Harta, termasuksetorantunai, sebagaipenggantisahamatausebagaipenggantipenyertaan modal; • Penggantianatauimbalansehubungandenganpekerjaanataujasa yang diterimaataudiperolehdalambentuknaturadan/ ataukenikmatandariWajibPajakataupemerintah, kecuali yang diberikanolehbukan WP, WP yang dikenakanpajaksecara final atau WP dengan Norma PenghitunganKhusus (deemed profit); • Pembayarandariperusahaanasuransikepada orang pribadisehubungandenganasuransikesehatan, asuransikecelakaan, asuransijiwa, asuransidwiguna, danasuransibeasiswa;

  42. DikecualikanSebagaiObjekPajak (3) • Pasal 4 Ayat (3) • Dividenataubagianlaba yang diterimaataudiperoleh PT sebagai WP dalamnegeri, koperasi, badanusahamiliknegara, ataubadanusahamilikdaerah, daripenyertaan modal padabadanusaha yang didirikandanbertempatkedudukan di Indonesia dengansyarat: • Dividenberasaldaricadanganlaba yang ditahan; dan • Bagiperseroanterbatas, badanusahamiliknegaradanbadanusahamilikdaerah yang menerimadividen, kepemilikansahampadabadan yang memberikandividen paling rendah 25% (duapuluh lima persen) darijumlah modal yang disetor; • Iuran yang diterimaataudiperolehdanapensiun yang pendiriannyatelahdisahkanMenteriKeuangan, baik yang dibayarolehpemberikerjamaupunpegawai;

  43. DikecualikanSebagaiObjekPajak (4) • Pasal 4 Ayat (3) • Penghasilandari modal yang ditanamkanolehdanapensiundalambidang-bidangtertentu yang ditetapkandenganKeputusanMenteriKeuangan; • Bagianlaba yang diterimaataudiperolehanggotadariperseroankomanditer yang modalnyatidakterbagiatassaham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dankongsi, termasukpemegang unit penyertaankontrakinvestasikolektif; • Penghasilan yang diterimaataudiperolehperusahaan modal venturaberupabagianlabadaribadanpasanganusaha yang didirikandanmenjalankanusaha di Indonesia, dengansyaratbadanpasanganusahatersebut: • Merupakanperusahaanmikro, kecil, menengah, atau yang menjalankankegiatandalamsektor-sektorusaha yang diaturdenganatauberdasarkanPeraturanMenteriKeuangan; dan • Sahamnyatidakdiperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

  44. DikecualikanSebagaiObjekPajak (5) • Pasal 4 Ayat (3) • Beasiswa yang memenuhipersyaratantertentu yang ketentuannyadiaturlebihlanjutdenganatauberdasarkan PMK; • Sisalebih yang diterimaataudiperolehbadanataulembaganirlaba yang bergerakdalambidangpendidikandan/ ataubidangpenelitiandanpengembangan, yang telahterdaftarpadainstansi yang membidanginya, yang ditanamkankembalidalambentuksaranadanprasaranakegiatanpendidikandan/ ataupenelitiandanpengembangan, dalamjangkawaktu paling lama 4 (empat) tahunsejakdiperolehnyasisalebihtersebut, yang ketentuannyadiaturlebihlanjutdenganatauberdasarkanPeraturanMenteriKeuangan; dan • Bantuanatausantunan yang dibayarkanolehBadanPenyelenggaraJaminanSosialkepadaWajibPajaktertentu, yang ketentuannyadiaturlebihlanjutdenganatauberdasarkanPeraturanMenteriKeuangan.

  45. Ilustrasi 2.2 - (ObjekPajak) • Firma Muliamenjualmobil yang digunakanuntukkegiatanusaha. NilaibukumenurutfiskalRp 200.000.000,00. Mobil tersebutdijualdenganhargaRp 300.000.000,00. • BagaimanakahpengakuanpenghasilanolehFirma Mulia? • BagaimanajikamobiltersebutdijualkepadaseorangsekutudenganhargaRp 260.000.000,00? • Jawaban: • Keuntungan yang diperolehdaripenjualanmobilsebesarRp 100.000.000,00 diakuisebagaipenghasilanoleh Firma Kelana danmerupakanobjekpajak. • Firma Muliatetapmengakuipenghasilanataspenjualanmobil sebesar Rp 100.000.000,00. Sekutuyang membeli mobil tersebut sebagai WP OP, mengakuipenghasilankenapajaksebesarRp40.000.000,00 karenamembelimobildenganhargalebihmurah.

  46. ObjekPajak BUT • Pasal 5 Ayat (1) - Usaha/ kegiatan BUT. - Harta yang dimiliki/ dikuasai BUT. Penghasilandari: - Usaha ataukegiatan. - Penjualanbarang-barang. - Pemberianjasa. Penghasilankantorpusatdari: Dilakukan di Indonesia dansejenis dengan yang dilakukan BUT. Penghasilansebagaimanatersebut dalamPasal 26, yang diterimaatau diperolehkantorpusat: Sepanjangadahubunganefektif antara BUT denganharta/ kegiatan yang memberikanpenghasilan.

  47. Ilustrasi 2.3 - (ObjekPajak BUT) • Arctic Co. didirikandanberkedudukan di luarnegeri, sertamemilikiBUT di Indonesia. Arctic Co. Dan BUTnyamelakukankegiatanpenjualan chassis bus di Indonesia. Selama 2012, penjualan yang dilakukansendirioleh Arctic Co. Rp 3.500.000.000,00, penjualanBUTnyaRp 8.250.000.000,00. Arctic Co. Juga melakukan transaksipenjualan mesin bis senilaiRp 1.525.000.000,00. BUTnyatidakmenyediakanproduktersebut. Berapakahnilaiobjekpajakpenghasilanatas BUT milik Arctic Co.? • Jawaban: • Objekpajakbagi BUT meliputipenghasilanoleh BUT sendiridanpenghasilankantorpusatataskegiatanbisnis yang serupadengankegiatan BUT. • Objekpajakpenghasilan = 3.500.000.000+ 8.250.000.000 • = Rp 11.750.000.000,00

  48. Ilustrasi 2.4 - (ObjekPajak BUT) • Berca Inc. berkedudukan di luarnegeri danmemilikiBentuk Usaha Tetap di Indonesia. Kemenkes RI mengadakanperjanjianlangsung dengan Berca Inc. untukmembayarroyaltiatas paten vaksinsenilaiRp 2.750.000.000,00 agar vaksin tersebut dapatdiproduksioleh BUMN Farmasi. Dalam kontrakdipersyaratkanbahwaKemenkeswajibmenggunakanjasakonsultansiteknisdari BUT dengankontrakterpisahsenilaiRp 325.000.000,00. Berapakahnilaiobjekpajakpenghasilanatas BUT milikBerca Co.? • Jawaban: • Objekpajakbagi BUT meliputipenghasilanoleh BUT sendiridanpenghasilankantorpusatatasatasharta (paten) yang memilikihubunganefektifdengan BUT. • Objekpajakpenghasilan = 2.750.000.000 + 375.000.000 • = Rp 3.125.000.000,00

  49. Deductible Expenses atasPenghasilan BUT • Pasal 5 Ayat (2) Meliputibiaya yang berkenaandenganpenghasilankantorpusat: Sehubungandengan: - usahaataukegiatan; - penjualanbarang; - pemberianjasa; yang sejenisdengan yang dijalankan BUT di Indonesia. Penghasilansebagaimanatersebutdalam Pasal 26, selamaterdapathubungan efektifantara BUT denganharta/ kegiatan yang memberikanpenghasilan.

More Related