1 / 38

Paparan Menteri Keuangan

Paparan Menteri Keuangan. K E M E N T E R I A N K E U A N G A N. APBN. INSTRUMEN PEMERINTAH MEWUJUDKAN TUJUAN BERNEGARA. Disampaikan oleh :. DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN. MUSRENBANG PROVINSI BALI. Denpasar , 11 April 2019. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

sommer
Download Presentation

Paparan Menteri Keuangan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PaparanMenteriKeuangan K E M E N T E R I A N K E U A N G A N APBN INSTRUMEN PEMERINTAH MEWUJUDKAN TUJUAN BERNEGARA Disampaikan oleh : DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN MUSRENBANG PROVINSI BALI Denpasar, 11 April 2019

  2. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Sekilas Pelaksanaan APBN 2019 : “APBN Adil: Keseimbanganantara Pembangunan Fisikdan SDM, Pembangunan Pusatdan Daerah, sertaPajak yang progresif”

  3. POSTUR Sehat, Mandiri, dan Adil dimanadefisitdijagapadaangka 1,84% denganprimary balance mendekati Rp0

  4. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ” KebijakanFiskalTahun 2020 diusulkan untuk mendukung AkselerasiDayaSaingmelaluiInovasidanPenguatanKualitas SDM”

  5. 5

  6. FaktaTantangan Pembangunan memerlukanadanyaresponkebijakan yang mampumendorongpertumbuhan yang berkualitasmelaluiakselerasidayasaing, peningkatankualitas SDM danmendoronginovasi KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Tema RKP 2020 PeningkatanSumberDayaManusiauntukPertumbuhan yang berkualitas TemaKebijakanFiskal 2020 APBN untukakselerasidayasaingmelaluiinovasidanpenguatankualitas SDM SELARAS StrategiBelanjaPusat (K/L) StrategiBelanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) RKP sebagaiacuandalampenyusunan RKPD SinkronisasidanharmonisasiBelanja K/L dan TKDD • Perencanaandanpenganggaran di Daerah yang terkoneksidandiselaraskandenganarahdantujuanpembangunannasional, denganmengedepankan: • Anggaran yang produktif • Anggaran yang bermanfaatlangsungkepadamasyarakat • Anggaran yang mendorongpertumbuhanekonomi 4

  7. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Penguatan Pelaksanaan TKDD : “Pengalokasian TKDD untuk mendukung kebutuhan pendanaan pelayanan publik di daerah, disertai prinsip Value For Money”

  8. Reformasi Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk memperkuat Desentralisasi Fiskal • Implementasi TKDD berbasiskinerja(penyerapandancapaian output). • DAK Fisikberdasarkan proposal daerahsejaktahun 2016. • Penyaluran dana desa berbasiskinerja pada tahun 2019 • Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. • Minimal 25 persendari Dana Transfer Umum (DBH dan DAU) untukbelanjainfrastruktursejaktahun 2017 DAU Tambahan untuk dukungan Pendanaan Kelurahan. Mendukung pelayanan publik dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan • Memperkuat pengelolaan Dana Desa. • penyempurnaan program prioritas • Fokus padapemberdayaan masyarakat (skema padat karya tunai) • MemperkuatTaxing Power daerah. • Pengalihan PBB-P2 menjadipajakdaerahpadatahun 2014

  9. Perluperbaikanpengelolaankeuangandaerah, terutamabelanja modal danbelanjabarangpemerintah daerah ... (1/2) Ketergantungan APBD terhadap APBN Pemerintah daerah agar lebih mandiri dan kreatif dalam pengelolaan anggaran → mobilisasi sumber pendapatan daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) tanpa menghambat iklim investasi dan melakukan efisiensi belanja daerah 2019 2014 69,3 % 70,7 % PorsiBelanjaBarang Pemanfaatan belanja di daerah yang efektif, efisien, dan produktif → penghematan belanja honorarium, perjalanan dinas, dan paket meeting serta penajaman dan sinkronisasi Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat 2019 2014 24,2 % 20,4 %

  10. Perluperbaikanpengelolaankeuangandaerah, terutamabelanja modal danbelanjabarangdaerah ... (2/2) PorsiBelanja Modal APBD 2014 2019 Belanja Modal untuk pembangunan infrastruktur sejalan dengan prioritas nasional dan penghematan belanja gedung perkantoran baru dan kendaraan bermotor serta pengalokasian belanja pemeliharaan secara berkesinambungan untuk memperpanjang umur ekonomis 24,7 % 20,6% PorsiBelanjaPegawai APBD 2019 2014 Komitmen daerah untuk mendukung birokrasi yang efisien, efektif, dan bebas korupsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik 37,8 % 45,4 %

  11. PENGUATAN KUALITAS DESENTRALISASI FISKAL MELALUI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA Diarahkanuntukmendukungperbaikankualitaslayanandasarpublik di daerah, akselerasidayasaing, danmendorongbelanjaproduktifuntukmembentukaset Meningkatkanaksesdankualitas layanandasarpublikdi daerahsepertipendidikandankesehatan; Mendukungpenguataninfrastrukturdankonektivitasantarwilayahterutama di kawasan 3T; Mendukungkesinambungan program strategis(a.lpengentasan kemiskinan,perlindungansosial, pembangunan SDM, danakselerasidayasaing); Meningkatkansinergipusatdandaerahterutamadalamaspekperencanaandanpenganggaran; Mendorong penggunaanbelanjadidaerahyang produktif, efektif,danefisienberdasarkanprinsipvaluefor money; MendorongstrategipembiayaankreatifbagiPemdauntukmengakselerasipembangunan di daerah. FokusKebijakanTahun 2020 TantangandanIsuStrategis • PenguatanKualitas SDM danakselerasidayasaing • Pengurangankesenjangandankemiskinandaerah • Konektivitasdanpemerataanpembangunankewilayahan • Pengelolaanperubahaniklim, lingkunganhidup, danrisikokebencanaan • Mendorongnilaitambahekonomidankesempatankerja di daerah Sumber: Kemenkeu

  12. KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEBIJAKAN TRANSFER DesentralisasiFiskal yang Berkualitas

  13. TabelAlokasi dan Realisasi TKDD2015-2019 (RpTriliun) Overview TKDD • Padatahun2018,realisasiTKDD mencapaiRp757,8 triliunatau98,9persen. • TerdiriatasTKDsebesarRp697,9triliun(98,8 persen)danDanaDesasebesarRp59,9triliun (99,8 persen) • Pengalokasiandanpengaturan TKDD yang mendorongkinerjabelanja Daerah secaraefektifdanefisien,memegangprinsip value for moneydansinergiantarbelanjapusatdandaerah. ARAH KEBIJAKAN TKDD 2020

  14. KebijakanJangkaMenengah TKDD • Penguatankebijakanafirmasikepadadaerahtertinggal, terluardanterpenciluntukmengejarketertinggalankuantitasdankualitaslayanan public utamanyauntukinfrastrukturkonektifitas(daridesakepusatpertumbuhanekonomi) • Penguatanintegrated program based transfer yang terintegrasiantarberbagaijenis transfer danbelanja K/L, utamanyauntukpengentasan stunting, program Indonesia bersihdansehat, peningkatanekonomikreatif • Penguatankebijakan transfer untukmendukungpenyelesaianpermasalahanurban sector, sepertipengelolaansampah, transportasiperkotaan, sanitasidan air minum • Kebijakan transfer yang langsungmendukungpenyiapan SDM yang siapkerja, melaluipendidikanvokasi yang langsungterkoneksidengankebutuhanlapangankerja • Kebijakan Dana DesauntukmendorongterciptanyaketahananekonomimasyarakatDesamelaluidukunganinfrastrukturdanpengembanganpotensiekonomi di desa • Dana Insentif Daerah untukmendorongpeningkatankinerjaPemda yang terkoneksidenganpencapaiandantujuanprioritasnasional, sertamendukungpeningkatantatakelola APBD dankesejahteraanmasyarakat

  15. KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DANA PERIMBANGAN 1

  16. Dana AlokasiUmum KEBIJAKAN DAU TA 2019 Pagu DAU Nasional bersifat final minimal 26% dariPDN Neto setelahdikurangipenerimaan negara yang bersifat earmarked dan TKDD non-DAU Pagu alokasi Rp 417,87 T, termasuk DAU Tambahanuntukdukunganpendanaankelurahan Rp 3,00 Tbagi 8.212 kelurahanuntukpembangunansarana dan prasaranakelurahan dan pemberdayaanmasyarakat di kelurahan Mempertahankan kebijakan afirmasi luaswilayah laut 100% ReformulasikomposisiGaji ke-13 dan THR (Gaji Reguler, Gaji-13, THR, termasuk Kenaikan Gaji 5%, serta Formasi CPNSD) Penggunaan minimal 25% DAU sebagaibagiandari DTU untukbelanjainfrastrukturdisertaipengetatankepatuhanberupapengenaansanksiataskepatuhanpenyampaianlaporan dan pemenuhanalokasi minimal DAU untukinfrastruktur Perkembangan DAU TA 2015 – 2019 (dalam triliun rupiah) ARAH KEBIJAKAN DAU TA 2020 • DAU murnitetap (telahmemperhitungkangaji 14 bulan) • MemperhitungkanDAU TambahanuntukKelurahan • Memperhitungkankebijakan kepegawaian 2020 • Memperhitungkankebutuhanpooling fundrisikobencana • Memperhitungkan kekurangan pemenuhan Siltap Desa • Meneruskankebijakankewajibanbelanjabelanjainfrastruktur

  17. Dana Bagi Hasil Perkembangan DBH TA 2015 – 2019 (dalam triliun rupiah) • Kebijakan DBH di TA 2019 • DBH dalamalokasi APBN TA 2019 adalahsebesarRp 106.4 triliunatau naik sebesar Rp17,2 triliun (19 persen) dibandingkan TA 2018 sebesar Rp89,2 triliun. ArahKebijakanUmum DBH TA 2019 sebagaiberikut: • Pagu DBH TW IV TA 2019 diprioritaskanuntukpenyelesaian KB DBH denganmemperhitungkanlebihbayartahunsebelumnya. • Dalamhalrealisasipenerimaan negara yang dibagihasilkanmelebihipagupenerimaan yang dianggarkandalamtahun 2019, Penyaluran DBH berdasarkanrealisasipenerimaan Negara tersebut; dan • Dalamhalrealisasi PNBP Migas yang dibagihasilkanmelampaui target penerimaandalam APBN yang diikutidengankebijakanpeningkatansubsidi BBM dan LPG, Pemerintahdapatmemperhitungkanpersentasetertentudaripeningkatanbelanjasubsidi BBM dan LPG terhadapkenaikan PNBP Migas yang dibagihasilkan. ARAH KEBIJAKAN DBH 2020 • Melanjutkankebijakanumum DBH tahun-2 sebelumnya (earmarking CHT utk JKN, perluasanpenggunaan DBH DR, berbasisrealisasi, penggunaan DBH Triwulan IV utk KB DBH tahunsebelumnya, sharing burden PNBP bilaterjadipeningkatanhargakomoditiygdiikutiolehpeningkatansubsidi) • Roadmap penyelesaianKurang Bayar DBH (target penyelesaianbertahap 3 tahun) danpenyelesaianLebih Bayar DBH

  18. DAK Fisik Perkembangan DAK Fisik TA 2016-2019 (miliarRp) DAK Fisikdalamalokasi APBN TA 2019 sebesarRp 69,3 triliunataunaiksebesar Rp6,9 triliun (11 persen) dibandingkan TA 2018 sebesar Rp62,4 T.

  19. Dana AlokasiKhususNonfisik Perkembangan DAK Nonfisik TA 2015 - 2019 KebijakanDAK Non Fisik 2019 Perbaikankualitaskinerjauntukseluruhbidang DAK Non Fisikmelaluipengalokasianberbasiskinerja (dimulaidenganalokasi BOS berbasiskinerjasekolah) dan penyaluranberbasiskinerja. Pengalokasian yang mencerminkankebutuhanriildi daerah, berdasarkanjumlahsasaran yang dibutuhkanuntukmencapai SPM, terutama di bidangpendidikan dan kesehatandenganmemperhatikanpemutakhiran data sasaranpenerima dan unit cost. Penguatankebijakanafirmasidalammengalokasikan DAK Nonfisikuntukdaerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Transmigrasi). Mendorongpenggunaandukunganteknologiinformasiuntukpeningkatankualitaslayananpublik di daerah. Penambahanjenis DAK Nonfisikjenisbaruyaitu BOP Kesetaraan, BOP Museum dan Taman Budaya, Dana PelayananKepariwisataan, dan Dana BantuanBiayaLayananPengolahanSampah (BLPS) Rp ARAHKEBIJAKAN DAK NON FISIK 2020 MemperkuatpengalokasianDAK Nonfisikberbasiskinerja, terutama di bidangpendidikandankesehatandengantujuanuntukmeningkatkankualitaslayanan (guru, sekolah, puskesmas). Penyempurnaan unit cost yang mencerminkankebutuhanriildaerah (mengakomodasiperbedaanstandarhargaantardaerah). Penguatankebijakanafirmasidalammengalokasikanseluruhjenis DAK Nonfisik. KonvergensipendanaanDAK Fisik, DAK Non-Fisik dan Dana Desadalampelaksanaankegiatanpengentasanstunting serta program Indonesia bersihdansehat.

  20. KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DANA INSENTIF DAERAH 2

  21. Overview Dana Insentif Daerah Dana Insentif Daerah • Bertujuanuntukmemberipenghargaan (reward) kepadapemda yang mempunyaikinerjabaikdalamtatakelolakeuangandaerah; pelayanandasarpublik; pelayananumumpemerintahan; sertadalamrangkapeningkatankesejahteraanmasyarakat, yang dialokasikanberdasarkankriteriautamadankategorikinerja. Penggunaan DID 2018 Opiniterhadap LKPD (Jml. Pemda) PerkembanganPaguAlokasi DID (Miliar Rupiah) • Kebijakan TA 2019: • Menambah indikator e-budgeting dan ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)dalamkriteria utama, untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan kemudahan berusaha di daerah; • Penambahan kategori kinerja PengelolaanSampah, untuk mendorong pemerintah daerah melaksanakan program pengelolaan dan pengurangan sampah plastik; • Mempertahankanvariabelstunting dalamkategoripelayanandasarpublikbidangkesehatankarenastunting akanberdampakpadatingkatkecerdasan, kerentananterhadappenyakit, menurunkanproduktifitasdankemudianmenghambatpertumbuhanekonomi, meningkatkankemiskinandanketimpangan; • Penerima alokasi DID Tahun 2019 sebanyak 336 pemerintah daerah. 4KRITERIA UTAMA • Opini BPK atas LKPD (WTP); • Penetapan Perda APBD tepat waktu; • Penggunaan e-government(e-budgeting dan e-procurement); • Ketersediaan PTSP. 11 KATEGORI KINERJA • Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah; • Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan; • Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan; • Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur; • Kesejahteraan Masyarakat; • Penyelenggaraan Pemda; • Perencanaan Daerah; • SAKIP; • Inovasi PelayananPublik; • Kemudahan Berusaha; • Pengelolaan Sampah.

  22. DID dialokasikanberdasarkanKriteriaUtamadanKategoriKinerja. Arah Kebijakan Dana Insentif Daerah Tahun 2020 • Penyederhanaan dan refocusing penentuan kategori/indikator penilaian yang lebih mencerminkan kinerja pemerintah daerah. • Penentuan kategori/indikator terutama diarahkan pada upaya untuk mendukungpenanganan dan/atau pencapaian tujuan pembangunan yang merupakan prioritas nasional di bidang: • Memperkuatindikator yang digunakandalamperhitungankriteriautamasepertipenggunaane-planning untukmendorongpeningkatantatakelolakeuangandaerah. • pelayanan dasar publik bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan hidup; • perbaikan dalam kesehatan fiskal dan tata kelola keuangan daerah (kemandirian fiskal, efektifitas pengelolaan APBD); • pelaksanaan kemudahan berusaha di daerah; • inovasi daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan; • kesejahteraan masyarakat. • Memperbaikiperhitunganindikator PTSP padakriteriautamauntukmendorongkemudahandalampengurusanizinusaha di daerah. • Memperbaikimetodeperhitungankinerjapemerintahdaerahdalamperhitungan DID.

  23. KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DANA DESA 3

  24. Overview Dana Desa 70 T (9,3% TKD) 2019 PERKEMBANGAN DANA DESA TA 2015-2019 • Meningkat setiap tahunnya,dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara dan kapasitas pelaksanaan di desa. • Dalam 5 tahun sejak tahun 2015, telah dialokasikan DanaDesasebesarRp258 Triliun. DANA DESA 60 T (8,4% TKD) 60 T (8,4% TKD) 2017 2018 46,9 T (6% TKD) 2016 Dana Desa Terus Tumbuh Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa” 20,8 T (3,5% TKD) 2015

  25. Kebijakan Pengalokasian Dana Desa 2019 1. Dana Desa dihitung dari Alokasi Dasar (AD), Alokasi Afirmasi (AA), dan Alokasi Formula (AF) • 2. Reformulasi Pengalokasian Dana Desa • dengan: • Mengurangi proporsi Alokasi Dasar (AD) • (alokasi yang dibagi sama kepada setiap Desa) dari semula 77% (2018) menjadi 72% (2019); • Menambah proporsi Alokasi Formula (AF) • dari semula 20% (2018) menjadi 25% (2019); dan • Tetap memberikan Alokasi Afirmasi (AA) pada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal • dan yang mempunyai jumlah penduduk miskin yang tinggi sebesar 3% dari total pagu Dana Desa sesuai APBN 2019. • 3. Dampak Kebijakan Reformulasi Pengalokasian Dana Desa: • Dana Desa seluruh Kabupaten/Kota NAIK • Rasio ketimpangan distribusi Dana Desa (0.479) lebih rendah dari tahun 2018 (0.486) • Rata-rata Dana Desa per desa Rp933 juta, lebih tinggi dari tahun 2018 Rp800 juta • Dana Desa di Desa dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi (JPM) Rp26,7 T atau 38,2%, lebih tinggi dari tahun 2018 Rp22,1 T atau 36,8% dari pagu. • Rata-rata Dana Desa di Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan JPM Tinggi Rp1,335 M, lebih tinggi dari tahun 2018 Rp1,075 M

  26. Kebijakan Penyaluran Dana Desa 2019 • Insentif bagi daerah dengan kinerja baik • Penyaluran Dana Desa ke RKUD Tahap I dan II dapat dilakukan sekaligus, apabila daerah: • dapat memenuhi kewajiban penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD; serta • Menyalurkan Dana Desa Tahap III paling lambat bulan November 2. Insentif bagi desa dengan kinerja baik Penyaluran Dana Desa ke RKDes Tahap III dapat dilakukan dalam 2 kali penyaluran, dengan terlebih dahulu diprioritaskan desa-desa yang telah memenuhi penyerapan 75% dan capaian output 50%. • 3. Mendukung Kebijakan nasional konvergensi pencegahan stunting • Laporan pelaksanaan penanganan sunting di desa. • Dimulai tahun 2019 untuk daerah prioritas, walaupun belum bersifat wajib. • Efektif berlaku sebagai persyaratan penyaluran Tahap III, mulai pada Januari 2021.

  27. Arah Kebijakan Dana Desa 2020 Kebijakan Dana Desa TA. 2020 akan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa. Untuk mencapai hal tersebut, Kebijakan Dana Desa TA. 2020 diarahkan untuk: Mendukungpercepatanpengentasankemiskinandanketimpanganmelaluipenyempurnaankebijakanpengalokasian dana desaterutamapenyesuaianbobotalokasidasardanalokasi formula, sertapemberianafirmasisecaraproporsionalkepadadesatertinggaldandesasangattertinggal. Meningkatkan porsi pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka memajukan perekenomian desa dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Dana Desa melalui kebijakan penyaluran berdasarkan pada kinerja pelaksanaan. Mengoptimalkan peran APIP dalam penyampaian laporan penyaluran Dana Desa. Meningkatkan koordinasi dan efektifitas dalam pelaksanaan pengawasan. Meningkatkankapasitas tenaga pendamping dan kapasitas perangkat desa. • Mendorong peningkatan kinerja dalam pelaksanaaan Dana Desa, antara lain melalui: • Pemberian insentif atas kinerja penyaluran Dana Desa tahun sebelumnya, dan • Mempercepat penyaluran Dana Desa bagi desa yang mempunyai kinerja baik.

  28. TERIMA KASIH DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN Gd. Radius Prawiro, Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat Sinergi Kesempurnaan Profesionalisme Integritas Pelayanan

  29. KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN Alokasi Realisasi 4

  30. Data AlokasidanRealisasi DAU (dalamjutaRp) * Realisasi 2019 per 5 April 2019

  31. PEMENUHAN BELANJA INFRASTRUKTUR SE-PROV. BALI (dalam miliar) BelanjaInfarstruktur yang Bersumberdari DTU • Secaraumum, pemenuhanbelanjainfrastruktur paling sedikit 25% dari DTU Se-Prov. Bali mengalamikenaikan. • UntukTahun 2019, terdapat 1 daerahatausekitar 10% daerahSe-Prov. Bali yang belummemenuhiketentuan. • Secaraumum, kendalapemenuhanbelanjainfrastruktur paling sedikit 25% dari DTU disebabkan oleh prioritasdaerah di bidangselaininfrastruktur.

  32. Data AlokasidanRealisasi DAK Fisik (dalamjutaRp) * Realisasi 2019 per 5 April 2019

  33. Data AlokasidanRealisasi DBH (dalamjutaRp) * Realisasi 2019 per 5 April 2019

  34. Data AlokasidanRealisasi DAK NON FISIK, DID, DD (dalamjutaRp) * Realisasi 2019 per 5 April 2019

  35. KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN Indikator Indikator 5

  36. KINERJA KEUANGAN DAERAH, EKONOMI, PELAYANAN PUBLIK, DAN KESEJAHTERAAN SE-BALI Prov. Bali: 3,13% Prov. Bali: Rp234 triliun KinerjaEkonomidanKesejahteraanProvinsiBali Th.2018 Nasional : 3,13% • Nasional : • Rp14.837 triliun Prov. Bali: 7,59% Nasional : 5,18% * Sumber: BPS & BI 36

  37. Indikator Ekonomi KINERJA EKONOMI SE-BALI TERENDAH TERTINGGI

  38. Indikator PendidikandanKesehatan KINERJA PELAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN SE-BALI TERTINGGI TERENDAH

More Related