1 / 25

PERAN DAN TUGAS KE HUMAS AN DALAM IMPLEMENTASI UU-KI P

PERAN DAN TUGAS KE HUMAS AN DALAM IMPLEMENTASI UU-KI P. CITRA PEMERINTAH. KREDO : POLITICS IS ABOUT IMAGE – AND THE IMAGE IS REALITY. POLITIK ADALAH MASALAH CITRA. B. DEWASA INI, CITRA BURUK PEMERINTAH DIPERCAYA SEBAGAI KENYATAAN OLEH PUBLIK.

tomas
Download Presentation

PERAN DAN TUGAS KE HUMAS AN DALAM IMPLEMENTASI UU-KI P

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERAN DAN TUGAS KEHUMASAN DALAM IMPLEMENTASI UU-KIP

  2. CITRA PEMERINTAH KREDO : POLITICS IS ABOUT IMAGE – AND THE IMAGE IS REALITY. • POLITIK ADALAH MASALAH CITRA. • B. DEWASA INI, CITRA BURUK PEMERINTAH DIPERCAYA SEBAGAI KENYATAAN OLEH PUBLIK MEMBANGUN CITRA YANG BAIK JAUH LEBIH BAIK DARIPADA MEMPERBAIKI CITRA YANG BURUK UNTUK MENJADI BAIK UNTUK MERAIH TUJUAN HIDUP, TIDAK ADA SESUATU YG MELEBIHI KECEPATAN TRUST (STEPHENT M.R. COVEY/THE SPEED OF TRUST)

  3. FAKTOR-FAKTOR YG BERPENGARUH : • TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT/LEGITIMASI; • KUALITAS SDM • BUDAYA KERJA • IMPLEMENTASI REGULASI/UU-KIP • KOMITMEN PIMPINAN; • OTONOMI DAERAH; • POLA REKRUITMENT • GLOBALISASI & KEMAJUAN TIK

  4. MOBIL KATANA NOMOR B 2577 SQ MOHON DIPINDAHKAN KARENA MENGHALANGI MOBIL YANGMAU KELUAR

  5. 2009 (1 TH. SETELAH DISYAHKAN, MAKA KOMISI INFO PUSAT HARUS SDH TERBENTUK - PS. 59 UU KIP) 2010 (2 TH SETELAH DISYAHKAN, MAKA KOMISI INFO. PROVINSIHARUS SDH. TERBENTUK, - PS. 60 UU KIP) 2010 : BADAN PUBLIK, HARUS SDH. MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA BERDASARKAN UU - PS. 64 UU KIP) 2010 : PP NO. 61/2010 TELAH DISYAHKAN. PD TGL 23/8/2010. 2011 : 1 TH SETELAH DISYAHKAN PP 61/2010 (23 AGUSTUS 2010), PPID HARUS SDH TERBENTUK. • CATATAN DARI KIP : • KI PROV : 12 ( 33 ) • PPID PROV : 10 ( 33 ) • PPID Kab/ko : 29 ( 492 ) • PPID K/L : 43 ( 126 ) • JML KASUS : 493 PER 31/2/2012, UU INI SDH BERUSIA 3.TAHUN 10 BULAN

  6. 2009 (1 TH. SETELAH DISYAHKAN, MAKA KOMISI INFO PUSAT HARUS SDH TERBENTUK - PS. 59 UU KIP) 2010 (2 TH SETELAH DISYAHKAN, MAKA KOMISI INFO. PROVINSIHARUS SDH. TERBENTUK, - PS. 60 UU KIP) 2010 : BADAN PUBLIK, HARUS SDH. MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA BERDASARKAN UU - PS. 64 UU KIP) 2010 : PP NO. 61/2010 TELAH DISYAHKAN. PD TGL 23/8/2010. 2011 : 1 TH SETELAH DISYAHKAN PP 61/2010 (23 AGUSTUS 2010), PPID HARUS SDH TERBENTUK. • CATATAN DARI KIP : • KI PROV : 12 ( 33 ) • PPID PROV : 10 ( 33 ) • PPID Kab/ko : 29 ( 492 ) • PPID K/L : 43 ( 126 ) • JML KASUS : 493 PER 31/2/2012, UU INI SDH BERUSIA 3.TAHUN 10 BULAN

  7. FILOSOFI UU KIP

  8. UU KIP DISYAHKAN 30/4/2008 – EFEKTIF 30/4/2010 – PER FEBRUARI 2012, UU INI BERUSIA 3 TAHUN 10 BULAN TH. 2010 BP HARUS MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA BERDASAR UU TH. 2011 PPID HARUS SDH TERBENTUK (PP 61/2011-23 AGUST) PPID HARUSNYA SDH TERBENTUK TH. 2010 : KIPROV SDH TERBENTUK (PS. 60 KIP KOMISI INFORMASI PROVINSI TERBENTUK TH.2009 :KI HARUS SDH TERBENTUK (PS.59 UU KIP) KOMISI INFORMASI PUSAT TERBENTUK TH 2009 2008 :RUU KIP DISYAHKAN MENJADI UU KIP DISYAHKAN DI DEPAN SIDANG PARIPURNA DPR RI TGL 30 APRIL 2008 2005 AMPRES KE KOMINFO DAN KUMHAM PEMBAHASAN PEMERINTAH DAN DPR S/D 2008 1999 - 2005 KUALISI KMIP – DPR (LAHIRNYA GAGASAN KETERBUKAAN INF PUBLIK DAN KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK 1997/1998 ERA REFORMASI/TRANSPARANSI/DEMOKRATISASI DI INDONESIA

  9. FILOSOFI UU KIP

  10. SUBSTANSI POKOK • Basic norm: Pasal 28 F jo. 28 J UUD 1945. • Prinsip yang diperjuangkan “maximum access limited exemption”. • Regulasi sangat mempengaruhi transparansi, good governance dan demokratisasi. • Menciptakan proses pembelajaran antara Badan Publik yang memiliki kewajiban menyampaikan informasi publik, dengan publik yg memiliki hak untuk memperoleh informasi publik

  11. PERBANDINGAN : TERTUTUP TERBUKA TERBUKA TERTUTUP ERA SEBELUMNYA ERA KETERBUKAAN SEBELUMNYA SELURUH INFORMASI YG DIMILIKI INSTANSI PEMERINTAH/LEMBAGA NEGARA ADALAH MILIK PEMERINTAH/NEGARA KECUALI YG DIBUKA KE PUBLIK DENGAN BERLAKUNYA UU INI BERUBAH MENJADI INFORMASI YG DIMILIKI OLEH PEMERINTAH/NEGARA ADALAH MILIK PUBLIK KECUALI YG DITUTUP ATAU DIRAHASIAKAN

  12. PPID=PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI • Adalah Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. • Dalam hal PPID belum ditunjuk, tugas dan tanggung jawab PPID dapat dilakukan oleh unit atau dinas di bidang informasi, komunikasi, dan/ atau kehumasan (Bab VI, pasal 21, ayat 2 PP 61 2010)

  13. INFORMASI • Informasi adalah keterangan, pernyataan, • gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung • nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta • maupun penjelasannya yang dapat • dilihat,didengar, dan dibaca yang disajikan • dalam berbagai kemasan dan format sesuai • dengan perkembangan teknologi informasi • dan komunikasi secara elektronik atau non • elektronik.

  14. INFORMASI PUBLIKKEMENAG Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kemenag yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

  15. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; • Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; • Informasi yang wajib tersedia setiap saat; • Informasi yang dikecualikan; Jenis-jenis InformasiPublik

  16. Informasi secara berkala: • a. Berkaitan dg BP • b. KegiatandanKinerja BP • c. Min 6 bln 1x • d. Mudahdijangkaudandipahami • Informasi secara serta merta; • a. HajatHidup Org Banyak • b. Ketertibanumum • b. Mudahdijangkau • Informasi tersedia setiap saat; • a. DaftarInformasiPublik • b. HasilKegiatan BP • c. KebijakandanDok. Pendukung • d. MOU. SOP • e. info ygdisampaikan pd forum umum • 4. Informasi yang dikecualikan: • a. Dilarangberdasarundang-undang

  17. KEWAJIBAN BADAN PUBLIK : MENYEDIAKAN, MEMBERIKAN DAN/ATAU MENERBITKAN IP YG BERADA DIBAWAH KEWENANGANNYA KPD PEMOHON (PASAL 7-1) MENYEDIAKAN IP YANG AKURAT, BENAR, DAN TIDAK MENYESATKAN (PASAL 7 - 2) MEMBUAT PERTIMBANGAN SECARA TERTULIS SETIAP KEBIJAKAN YG DIAMBIL (PASAL 7-4) MENGUMUMKAN IP SECARA BERKALA (PASAL 9) MENGUMUMKAN SECARA SERTA MERTA SUATU INFORMASI YG DAPAT MENGANCAM HAJAT HIDUP ORANG BANYAK & KETERTIBAN UMUM (PASAL 10) MENYEDIAKAN IP SETIAP SAAT (PASAL 11) MENGUMUMKAN LAYANAN INFORMASI (PASAL 12) MEMBUKA AKSES BAGI SETIAP PEMOHON IP UTK MENDAPATKAN IP, KECUALI INFORMASI YG DIKECUALIKAN (PASAL 17 – butir a s/d j) MENCATAT NAMA DAN ALAMAT PEMOHON IP, SUBYEK, FORMAT, SERTA CARA PENYAMPAIAN INFO YG DIMINTA OLEH PEMOHON (TERTULIS MAUPUN TIDAK TERTULIS) – (PASAL 22) MEMBERIKAN TANDA BUKTI PENERIMAAN PERMINTAAN IP MEMBERITAHUKAN BADAN PUBLIK YG MENGUASAI IP YG DIMINTA

  18. TUGAS PPID : PENYEDIAAN, PENYIMPANAN, PENDOKUMENTASIAN, DAN PENGAMANAN INFORMASI PELAYANAN INFORMASI SESUAI ATURAN YG BERLAKU PELAYANAN INFORMASI YG CEPAT, TEPAT, DAN SEDERHANA PENETAPAN PROSEDUR OPERASIONAL PENYEBARLUASAN INFORMASI PUBLIK PENGUJIAN KONSEKUENSI PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI DAN/ATAU PENGUBAHANNYA PENETAPAN INFORMASI YG DIKECUALIKAN YG TELAH HABIS JANGKA WAKTU PENGECUALIANNYA SBG INFORMASI PUBLIK YG DPT DIAKSES PENETAPAN PERTIMBANGAN TERTULIS ATAS SETIAP KEBIJAKAN YG DIAMBIL DALAM PELAKSANAAN TUGAS, PPID DIBANTU OLEH PEJABAT FUNGSIONAL DI BADAN PUBLIK YG BERSANGKUTAN

  19. PERAN/KONTRIBUSI YG SEHARUSNYA DILAKUKAN OLEH HUMAS : • MELAKUKAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DLM RANGKA MEMBANGUN KESAMAAN PERSEPSI MASYARAKAT; • MEMBANGUN CITRA POSITIF DAN SEMANGAT KOHESIVITAS SOSIAL MASY. • MEMBANGUN JEJARING ATAU “LINK-FUNCTION” DARI SELURUH POTENSI KEHUMASAN PEMERINTAH ( PUSAT DAN DAERAH ). • MENDISEMINASIKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTOR (NASIONAL – REGIONAL DAN LOKAL ), MELALUI SIMPUL-SIMPUL INFORMASI YG BERADA DI SATKER KEHUMASAN PEMERINTAH. • MENJAGA KONTINYUITAS SEBARAN INFORMASI POSITIF, MELAKUKAN PRA-CONDITIONING DAN MENETRALISIR INFORMASI YG ANOMALI DAN NEGATIF.

  20. PADA INTINYA TUGAS HUMAS PEMERINTAH ADALAH : • MENINGKATKAN PELANCARAN ARUS INFORMASI DARI PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT ATAU SEBALIKNYA, • MENINGKATKAN SINERGITAS DAN KOORDINASI DALAM PENYEBARLUASAN INFORMASI TTG KEBIJAKAN PEMERINTAH SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN TUNTUTAN MASYARAKAT, • MEMBANGUN PENDAPAT UMUM YG POSITIF • MEMANFAATKAN SECARA OPTIMAL “PR – TOOLS” DI MASING-MASING SEKTOR/SATUAN KERJA DI PUSAT DAN DAERAH

  21. PENGELOLAAN MEDIA "Treat the media as you would treat any watch dog... Stay calm, let them smell your hand, but never, never turn your back on them."

  22. INTERAKSI DENGAN MEDIA • Konferensi Pers • Media Briefing/Media Backgrounders • Media Gathering • MediaWorkshop • Media Visit • Interview One on One • One on One Meeting • Interview mendadak (door stop, telepon) • Interview tertulis • …..

  23. Media relations itu penting “Media Relations hanyalah salah satu bagian dari Public Relations, namun ini bisa menjadi perangkat yang amat penting dan menentukan, bahkan menjadi porsi terbesar dari Public Relations. Begitu kita bisa menyusun pesan yang bukan saja diterima tapi dianggap penting oleh media, maka kita sudah membuat langkah besar untuk keberhasilan program” Barbara Averill (1997)

  24. TERIMAKASIH MELALUI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK OLEH PPID, DIHARAPKAN MEMBERIKAN KONTRIBUSI DLM MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN TRUST DI SETIAP BADAN PUBLIK.

More Related