1 / 33

6 .1. PERAN STRATEGIS DARI PENGADAAN BARANG/ JASA NEGARA/ PEMERINTAH

6 .1. PERAN STRATEGIS DARI PENGADAAN BARANG/ JASA NEGARA/ PEMERINTAH. Dana yg cukup besar dlm APBN/APBD th 2007+/- Rp. 230 triliun mempergunakan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah;

traci
Download Presentation

6 .1. PERAN STRATEGIS DARI PENGADAAN BARANG/ JASA NEGARA/ PEMERINTAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. 6.1. PERAN STRATEGIS DARI PENGADAAN BARANG/ JASA NEGARA/ PEMERINTAH • Dana yg cukup besar dlm APBN/APBD th 2007+/- Rp. 230 triliun mempergunakan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah; • Uang negara yg cukup besar yg dikelola BUMN/kegiatan yg dibiayai dana publik, yang belum mempergunakan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, misal: sektor migas US$ 9 milyar/tahun, PLN - Rp. 33 Triliun/tahun (BI, BUMN, BUMD yg lain?); • Sangat strategis utk dipergunakan ikut menentukan perilaku birokrat dan dunia usaha, dalam usaha utk: pengembangan industri & produksi dalam negeri, birokrat lebih profesional & menegakkan akuntabilitas, mendorong daya saing dunia usaha) Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio 96

  2. 6.2. PRAKTEK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG SEKARANG MASIH BANYAK TERJADI • Pembuatan owner estimate(HPS) yg belum akurat, yg cenderung lebih tinggi dari harga pasar; • Pengaturan proses mengadaan, sebelum proses berjalan sudah ditentukan siapa pemenangnya (bisa perintah atasan); • Panitia menambah persyaratan yg tidak perlu, yg membatasi jumlah peserta • Spesifikasi teknis sudah mengarah kepada produk/pengusaha tertentu; • Pengumuman pengadaan yang tidak dilakukan dengan baik; • Penentuan waktu pengadaan yg tidak rasional • Rumusan (formula) evaluasi penawaran yg tidak tercantum jelas dalam dokumen pengadaan; • Sanggahan peserta tidak dilakukan penelitian dan penyelesaian dng baik; • Pada akhirnya pemerintah selalu membeli harga lebih mahal dari harga pasar Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio 97

  3. 6.3. BAGAIMANA SISTEM YANG SEKARANG MENCOBA MENGATASI/MEMPERBAIKI KEPPRES NO. 80/TAHUN 2003 DAN PERPRES NO. 8/ TAHUN 2006 Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio 98

  4. 6.4. MENGANUT PRINSIP-PRINSIP DASAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH • Efisien • Efektif • Adil & non diskriminatif • Terbuka & bersaing secara sehat • Transparan • Akuntabel Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio 99

  5. 6.5. KEPPRES NO. 80 / 2003 SISTEM & PROSEDUR YG DIHARAPKAN MAMPU Mewujudkan efisiensi (mencapai harga pasar); Menghilangkan/meminimalkan kkn dengan pengadaan yg lebih terbuka/transparan; Mewujudkan persaingan sehat, yg pada gilirannya mendorong daya saing bangsa (one country, one nation, one market). Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio 100

  6. 6.6. PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH Dikeluarkan dengan cara : • Swakelola • Mempergunakan Penyedia Barang/Jasa Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio 101

  7. 6.7. SWAKELOLA Dilaksanakan Oleh Pengguna Barang/Jasa; Instansi Pemerintah Kelompok Masyarakat/LSM Penerima Hibah. Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio 102

  8. 6.8. KEPPRES NO. 80/ TAHUN 2003 YANG DILAKSANAKAN OLEH PENYEDIA BARANG/JASA Pelelangan/seleksi umum Pelelangan/seleksi terbatas Pemilihan langsung Penunjukan langasung Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio 103

  9. 6.9. KEPPRES NO.80/2003 (METODA PENGADAAN) Pengadaan pada prinsipnya harus melalui pelelangan umum Penunjukan langsung hanya boleh untuk nilai < Rp 50 jt, keadaan darurat, pemegang hak patent, rahasia Pemilihan langsung hanya < Rp 100 jt Pelelangan terbatas hanya untuk pekerjaan yg hanya mampu dikerjakan oleh beberapa penyedia barang/jasa (dlm pengumumannya menyebutkan penyedia yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut.) Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio 104

  10. DALAM HAL PENUNJUKAN LANGSUNGHARUS MEMENUHI KEADAAN TERTENTU: 6.10. PENUNJUKAN LANGSUNG Penanganan darurat Pekerjaan yg perlu dirahasiakan Pekerjaan berskala kecil Pengadaan barang/jasa khusus  Tarif resmi  Spesifik Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio 105

  11. 6.11. KEPPRES NO. 80/TAHUN 2003 MENDORONG TRANSPARANSI & PERSAINGAN SEHAT (1) Tidak boleh ada pembatasan wilayah operasi badan usaha Penyederhanaan segmentasi pasar Perusahaan yg selama 4 (empat) tahun tidak pernah dapat kontrak, tidak boleh ikut Tidak ada larangan mengundang pabrikan Tidak datang dalam rapat penjelasan (aanwijzing) tidak boleh digugurkan; Tidak ada corridor untuk nilai penawaran (misalnya 80% dari hps); Pengutamaan pelaksanaan pengadaan dengan cara pascakualifikasi; Sertifikat Badan Usaha (SBU) tidak wajib, keanggotaan di suatu asosiasi tidak wajib Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio 106

  12. Lanjutan 6.11. KEPPRES NO.80/ TAHUN 2003 MENDORONG TRANSPARANSI & PERSAINGAN SEHAT (1) Tidak boleh ada pembatasan wilayah operasi badan usaha Penyederhanaan segmentasi pasar Perusahaan yg selama 4 (empat) tahun tdk pernah dapat kontrak, tidak boleh ikut Tidak ada larangan mengundang pabrikan Tidak datang dalam rapat penjelasan (aanwijzing) tidak boleh digugurkan; Tidak ada corridor untuk nilai penawaran (misalnya 80% dari HPS) Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio 107

  13. Lanjutan 6.11. KEPPRES NO.80/ TAHUN 2003 MENDORONG TRANSPARANSI & PERSAINGAN SEHAT (2) Pengutamaan pelaksanaan pengadaan dengan cara pascakualifikasi Sertifikat badan usaha (sbu) tidak wajib, keanggotaan di suatu asosiasi tidak wajib Penyampaian penawaran tidak perlu menyerahkan copy seluruh dokumen (cukup mengisi isian, yg formatnya sdh disediakan dlm lampiran keppres no. 80/2003); Panitia pengadaan dilarang menambah-nambah persyaratan dilura kewajaran (situ, kantor cabang, rek di bank setempat, dll); Penilaian secara azas nyata cukup dilakukan kepada 3 (tiga) peserta yg akan diusulkan sebagai calon pemenang; Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio 108

  14. Lanjutan 6.11. HASIL DARI UPAYA MENDORONG TRANSPARANSI DAN PERSAINGAN YANG SEHAT Apakah pengadaan sudah benar? dengan mudah dapat diamati dari gejala-gejala, sbb Dilihat dari jumlah peserta; Dilihat dari hasil akhir pengadaan, adakah efisiensi dapat dihasilkan? Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio 109

  15. 6.12. GAMBARAN KEADAAN APABILA PENGADAAN B/J TIDAK MENGIKUTI PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio 110

  16. Lanjutan 6.12. Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio 111

  17. 6.13. SEBAB TERJADINYA KKN PADA PROSES PENGADAAN PEMERINTAH AKIBAT DARI TERJADINYA 10 TINDAK KORUPSI Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio 112

  18. 6.14. ADANYA KKN DI BIDANG PENGADAAN PEMERINTAH DIKUATKAN OLEH DATA DARI • Terjadi Kebocoran 10% s/d 50% dalam proses pengadaan pemerintah – Bank Dunia • Korupsi di pengadaan pemerintah paling luas dan merajalela – DonaldStromboom (Mantan Senior Procurement Specialist WB) • Sistem Pengadaan Pemerintah Indonesia sangat rawan terhadap praktek KKNWorld Bank /ADB/GOI CPAR2000 Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio 113

  19. 6.15. 15 TAHAP/SIMPUL PENGADAAN BARANG PEMERINTAH RAWAN KKN 1. Perencanaan Pengadaan 3. Prakualifikasi Perusahaan 2. Pembentukan Panitia Lelang 4. Penyusunan Dokumen Lelang Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio 114

  20. Lanjutan 6.15. 8 Penjelasan Lelang 5. Pengumuman Pelelangan; 9. Penyerahan Penawaran Harga dan Pembukaan Penawaran 6. Pengambilan Dokumen Lelang 7. Penentuan Harga Perkirakan Sendiri (HPS) 10 Evaluasi Penawaran Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio 115

  21. Lanjutan 6.15. 11 Pengumuman Calon Pemenang 14 Penandatangan Kontrak Perjanjian 12 Sanggahan Peserta Lelang 15 Penyerahan Barang/ Jasa kepada User 13 Penunjukan Pemenang Lelang Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio 116

  22. Lanjutan 6.15. Keppres 80/2003 sudah ada…tetapi, Prakteknya ini yang masih sering terjadi ! Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio 117

  23. Lanjutan 6.15. Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio 118

  24. Lanjutan 6.15. Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio 119

  25. Lanjutan 6.15. Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio 120

  26. Lanjutan 6.15. PENYAKIT 8A PRE BID MEETING YANG TERBATAS PENYAKIT 8B INFORMASI & DESKRIPSI TERBATAS PENYAKIT 8C PENJELASAN YANG KONTROVERSIAL Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio 121

  27. Lanjutan 6.15. PENYAKIT 10A KRITERIA EVALUASI CACAT PENYAKIT 10B PENGGANTIAN DOKUMEN PENYAKIT 10C EVALUASI TERTUTUP DAN TERSEMBUNYI PENYAKIT 10D PENYAKIT 9D PESERTA LELANG TERPOLA DALAM KETIDAKLENGKAPAN DOKUMEN PENAWARAN RANGKA BERKOLUSI Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio 122

  28. Lanjutan 6.15. PENYAKIT 12A TIDAK SELURUH SANGGAHAN DITANGGAPI PENYAKIT 12B SUBSTANSI SANGGAHAN TIDAK DITANGGAPI PENYAKIT 12C SANGGAHAN PROFORMA UNTUK MENGHINDARI TUDUHAN TENDER DIATUR PENYAKIT 12D PANITIA KURANG INDEPENDENDAN AKUNTABEL Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio 123

  29. Lanjutan 6.15. SPK Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio 124

  30. Lanjutan 6.15. 15-APENYERAHAN BARANG PENYAKIT 15A-1 KUALIFIKASI BARANG TIDAK SESUAISPESIFIKASI PENYAKIT 15A-2 PEMENANG LELANG MENSUB- KONTRAKKAN PEKERJAAN PENYAKIT 15A-3 VOLUME BARANG TIDAK SAMA DENGANYANG TERTULIS DI DOKUMEN LELANG PENYAKIT 15A-4 JAMINAN PASCA JUAL PALSU Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio 125

  31. 6.16. UPAYA UNTUK LEBIH MENINGKATKAN TRANSPARANSI, PERPRES NO. 8/2006 • Perbaikan tatacara pengumuman • Waktu proses pengadaan bisa sangat cepat (18 hari untuk pengadaan barang/jasa sederhana) • Proses pengadaan dpt dimulai sebelum dokumen anggaran syah • Organisasi pengadaan bisa disederhanakan;Masa berlakunya sertifikat utk PPK dan panitia pengadaan, baru berlaku Januari 2008 Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio 126

  32. 6.17. CONTOH HASIL DARI UPAYA MENDORONG TRANSPARANSI DAN PERSAINGAN YANG SEHAT, KOTA SURABAYA 2004 Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio 127

  33. 6.18. CONTOH HASIL PENGADAAN YANG “MENGEDEPANKAN PERSAINGAN SEHAT” JAWA TIMUR 2006 Disiapkan Oleh : Dr.Ir. Budhi Satrio 128

More Related