1 / 15

PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KASUS TUMPAHAN MINYAK DI LAUT TIMOR

PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KASUS TUMPAHAN MINYAK DI LAUT TIMOR. TIM ADVOKASI Agustus 201 2. The chronology. 21 st August 2009: the incident of oil spill from the Montara Platform. 31 st August 2009: oil spilled into Indonesia Exclusive Economic Zone

urit
Download Presentation

PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KASUS TUMPAHAN MINYAK DI LAUT TIMOR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KASUS TUMPAHAN MINYAK DI LAUT TIMOR TIM ADVOKASI Agustus 2012

  2. The chronology • 21st August 2009: the incident of oil spill from the Montara Platform. • 31st August 2009: oil spilled into Indonesia Exclusive Economic Zone • 21st September 2009 MODIS images observation: oil patches detected at 51 nauticalmile south east of Rote Islands; • 23rd October 2009: 1st marine water quality survey was conducted; • 3-5th November 2009: 2nd marine water quality survey and tarball observation were conducted; • 15-20th February 2010: 1st Environment, socio and economic impact survey was conducted ; • 10-26th May 2010: Polycyclic Aromatic Hydrocarbon survey was conducted; • 9-16th August 2010: 2nd Environment, socio and economic impact survey was conducted. • 10 October 2010: Claim document was submitted to PTTEP AA

  3. LOKASI PLATFORM PENCEMAR

  4. LANDASAN KLAIM PEMERINTAH INDONESIA (Government of Indonesia-GOI) • Survey Kualitas Air Laut • Survey SosialEkonomiNelayan • Analisis Citra Satelit • Simulasi Oil Spill Modeling

  5. Based on the results of surveys and research, GOI submitted a claim to PTTEP AA in the amount of USD2,475,709,436 for pollution compensation in Timor Sea.

  6. Total Claim

  7. PERKEMBANGAN TERKINI NEGOSIASI • Dari serangkaianpertemuan yang telahdilakukanantara GOI dengan PTTEP AA, padaawalnyasangatsulituntukmemegangkomitmen PTTEP AA dan PTTEP AA selalumenyangkalbahwaMinyakmasukkePerairan Indonesia. • Dari serangkaianpertemuan yang dimulaipada 27 Juli 2010, 26 Agustus 2010, 19 November 2010, barupadapertemuantanggal 17-18 Desember 2010 PTTEP AA mengakuibahwaminyakmasukkePerairan Indonesia danmencemariperairanlautlepas, akantetapitetapmenyangkalminyaksampaikegarispantai (coastline). Selanjutnyakeduabelahpihaksetujubahwauntukmembuktikanbahwaminyaksampaikegarispantaidenganpembuktiansimulasi oil spill modeling dimanahasildari GOI menunjukanminyaksampaikegarispantai.

  8. PERKEMBANGAN TERKINI NEGOSIASI (lanjutan…) • Padapertemuantanggal 20-21 Januari 2011, PTTEP AA bersediamelakukanverifikasikerugiansoseknelayanakibatperikanantangkapdilautlepas. • PadaPertemuantanggal 4 Maret 2011, adaterobosanbarukearahpenyelesaiansengketayaitudengan proposal PTTEP AA yang dikenaldenganDual Track.

  9. Interim Measures -GOI Expenditures -CSR: 3-5 m USD CLAIM

  10. PERKEMBANGAN TERKINI NEGOSIASI (lanjutan…) • PadaTanggal 28 Juni 2011 keduabelahpihaksepakatuntukmengimplementasikandual trackdalamsuatuMoU. • Dilanjutdenganpertemuan yang terakhirpada 14 Juli 2011 gunamematangkanMoUuntukrencananyaditandatanganipada2 Agustus 2011. • Namun rencana penandatanganan MoU tersebut di atas tertunda karena alasan pergantian kabinet yang mengakibatkan pergantian menteri energi yang berimplikasi pergantian CEO PTTEP.

  11. PERKEMBANGAN TERKINI NEGOSIASI (lanjutan…) • Selanjutnya karena alasan bangkok yang mengalami kebanjiran yang cukup hebat sehingga kantor PTTEP mengalami kebanjiran. Tidak lama kemudian, terjadi pergantian menteri energi dan CEO PTTEP kedua kalinya sehingga terjadi perubahan kebijakan atas tuntutan GOI ini. • Setelah terjadi kevakuman hampir 1 tahun karena alasan seperti tersebut di atas, ada perkembangan yang menggembirakan di mana GOI melalui Pak Hassan Wirajuda dan PTTEP melalui mantan Dubesnya Mr. Vasin melakukan perundingan guna mencari resousi bagi penyelesaian kasus ini.

  12. Pertemuan ini menghasilkan ksepekatan guna melanjutkan pertemuan antara GOI dengan PTTEP pada tanggal 11 Juli 2012 di Bangkok. • Dari hasil pertemuan tersebut, PTTEP tidak punya itikad baik dalam perundingan dengan GOI guna menyelesaikan permasalahan pencemaran di Laut Timor, sehingga dalam perundingan antara GOI dengan PTTEP tanggal 11 Juli 2012 di Bangkok tidak menghasilkan kesepakatan yang substansi. Berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya yang selalu menghasilkan kesepakatan-kesepakatan konstruktif, pertemuan kali ini merupakan titik puncak yang lebih meyakinkan delegasi GOI bahwa PTTEP telah mengingkari kesepakatan-kesepakatan sebelumnya, dan PTTEP tidak punya itikad baik terhadap rakyat Indonesia (terutama rakyat di pesisir NTT) yang menderita akibat pencemaran minyak di Laut Timor.

  13. PTTEP telahmengingkarikesepakatandalambeberapahalpokokberikut • PTTEP Tidak lagi mengakui bahwa minyak telah memasuki Perairan Indonesia dan sebagai konsekuensi dalam hal ini adalah PTTEP tidak mengakui adanya kerugian yang diderita oleh para nelayan. • Menghilangkan klausal claim karena dianggap tidak ada klaim yang dapat dituntut oleh GOI. • PTTEP ingin adanya sharing dalam pembiayaan pelaksanaannegosiasidanpelaksanaan MOU sehingga dalam hal ini menurut GOI, PTTEP telah menyalahi prinsip Polluter Pays Principle. • PTTEP tidak ingin melaksanakan Long Term Monitoring Program (LTMP). LTMP sangat penting guna melihat kondisi perairan terutama terkait dampak pencemaran.

  14. Guna menyikapi kebijakan PTTEP yang tidak lazim dalam bernegosiasi maka kami mengusulkan beberapa langkah tindak sebagai berikut: • Melaporkan kepada Bapak Presiden atas perkembangan proses negosiasi ini karena Bapak Presiden selalu mengikuti perkembangan ini dan secara rutin menerima laporan dari Menteri Perhubungan. • MengusulkankepadaBapakMenteriPerhubungan agar menghimbauMenteri ESDM Republik Indonesia untukmelakukanlangkah-langkahstrategissepertimemberikantekanankepada PTTEP yang beroperasidi Indonesia. • Mengirimkan surat kepada Menteri Energi Thailand tentang kekecewaan Indonesia atas proses perundingan ini. • KLH sedang mempelajari upaya lain yaitu dengan menuntut PTTEP ke pengadilan di dalam negeri berdasarkan UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan menerapkan kebijakan AMDAL yang lebih ketat untuk kegiatan explorasi PTTEP di Indonesia.

  15. TERIMA KASIH

More Related