Perjanjian Kredit Bank dan Batasan-batasan dalam Pemberian Kredit

1. Perjanjian Kredit Bank dan Batasan-batasan dalam Pemberian Kredit DewiNurulMusjtari, S.H., M.Hum. DosenFakultasHukum UMY Dipresentasikanpada: PelatihanAspekHukumPerkreditan, 20 Desember 2011, E-Gov.

2. Pengertian Kredit: • Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan (Menurut UU Perbankan).

3. Pengertian Perjanjian Kredit: Berdasarkan Pasal 1754 KUH Perdata: • Pinjam-meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

4. Pengertian Perjanjian Kredit: Adalah suatu perjanjian dimana suatu pihak (Kreditur/Bank) meminjamkan sejumlah uang kepada pihak lain (Debitur) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh para pihak antara lain bahwa Debitur berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah bunga provisi, denda dan biaya-biaya lain yang telah ditentukan.

5. Pendapatdaribeberapapakarhukummengenaihubunganhukumantara bank dengannasabah: • yaitu bahwa simpanan berupa tabungan dan deposito merupakan perjanjian penitipan barang atau uang (Abdul Hay, 1977 : 69). Selain itu pendapat dari Subekti adalah bahwa perjanjian deposito maupun tabungan merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang dengan bunga (Subekti, 1985 : 112). Ronny Sautma Hotma Bako berpendapat sama dengan pendapat Subekti bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana merupakan perjanjian peminjaman uang dengan bunga (Bako, 1995 : 38).

6. Bentuk-Bentuk Perjanjian Kredit: 1. Perjanjianlisan : • Perjanjian yang diadakansecaralisanapabilamemnuhiPasal 1320 KUHPerdatasahdanmempunyaiakibathukum. Kelemahannyaadalahapabilatimbulsengketadariparapihakmakaakansulitdalamhalpembuktiankarenatidakadanyabuktitertulis. 2.Perjanjian tertulis (Akta): a. Aktadibawahtangan (Onderhands); b. AktaOtentik (Notariil).

7. Akta Di Bawah Tangan: A. Aktadibawahtanganbiasa • Dalam akta atau perjanjian seperti ini masing-masing pihak mempunyai keleluasaan menentukan isi perjanjian. B. Aktadibawahtangan yang standar (perjanjianstandar/baku, standaard contract/ take it or leave it contract). • Dalamaktaatauperjanjianini, perjanjiantelahdibakukan (distandarisasi) olehsalahsatupihak, biasanyaolehmereka yang mempunyaikedudukanlebihunggul (ekonomi, sosial, psikologisdll). Ada salah satu pihak dalam hal ini tidak mempunyai kebebasan menentukan isi perjanjian.

8. Akta Otentik: BerdasarkanPasal 1868 KUH Perdata: AkataOtentikadalahsuatuakta yang didalambentuk yang ditentukanolehundang-undang, dibuatolehataudihadapanpegawai-pegawaiumum yang berkuasauntukituditempatdimanaaktadibuatnya. Aktaotentikmempunyaikekuatanpembuktian yang sempurna. Hal ituberartibahwasetiaporangharusmenganggapapa yang tercantumdalamaktasebagaisesuatu yang benar, kecualiparapihakmembuktikansebaliknya.

9. Akta Otentik (…Ljt.): • Psl 1870 BW Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orangnya yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

10. Notaris: • Pasal 1 ayat 1 UUJN NotarisadalahPejabatUmum yang berwenanguntukmembuatAktaAutentikdankewenanganlainnyasebagaimanadimaksuddalamUndang-undangini.KewenanganNotaris (Pasal 15).1. Notarisberwenangmembuataktaotentikmengenaisemuaperbuatan, perjanjian, danketetapan yang diharuskanolehperaturanperundang-undangandan/atau yang dikehendakioleh yang berkepentinganuntukdinyatakandalamaktaotentik, menjaminkepastiantanggalpembuatanakta, menyimpanakta, memberikangrosse, salinandankutipanakta, semuanyaitusepanjangpembuatanakta-aktaitutidakjugaditugaskanataudikecualikankepadapejabat lain atauorang lain yang ditetapkanolehundang-undang.

11. Kewenangan Notaris: Notarisberwenang pula : • Mengesahkantandatangandanmenetapkankepastiantanggalsuratdibawahtangandenganmendaftardalambukukhusus; • Membukukansurat-suratdibawahtangandenganmendaftardalambukukhusus; • Membuat kopi dariaslisurat-suratdibawahtanganberupasalinan yang memuaturaiansebagaimanaditulisdandigambarkandalamsurat yang bersangkutan; • Melakukanpengesahankecocokanfotokopidengandurataslinya; • Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; • Membuatakta yang berkaitandenganpertanahanakta; atau • Membuataktarisalahlelang. Selainkewenangansebagaimanadimaksudpadaayat (1) danayat (2), Notarismempunyaikewenangan lain yang diaturdalamperaturanperundang-undangan.

12. II. Hal-halpokok yang seharusnyadimuatdalampembuatanPerjanjianOtentik: • Judul; • Kalimat Pembuka; • Identitas Para Pihak (Komparisi); • Premise/Recital; • Isi; • Penutup.

13. III. StrukturAkta: • (1) Kepala / Awal Akta • (2) Komparisi • (3)Kapasitas Penghadap • (4)Premise • (5) Isi / Badan Akta • (6)Akhir Akta

14. IV. JENIS AKTA: A. Relaas Akta / Akta Berita AcaraAdalah akta yang dibuat oleh notaris, berdasarkan apa yang didengar, dilihat fakta dan data. Biasanya relaas akta dibuat berkenaan dengan kehadiran orang banyak, oleh karenanya minuta cukup ditanda tangani oleh salah satu yang hadir,notaris dan saksi-saksi.Ciri khasnya adalah “Berdasarkan permintaan ………”

15. JENIS AKTA: B. Partai Akta / Akta Para Pihak.Akta yang dibuat dihadapan notaris, berdasarkan keterangan dan data yang diberikan oleh penghadap. Ciri khasnya adalah “Menurut keterangannya ………”

16. V. LEGALISASI: • Adalah Penanda tanganan dokumen dibawah tangan, yang harus dilakukan dihadapan notaris oleh penghadap, berarti notaris memastikan/menjamin kebenaran tanda tangan dari penghadap dan tanggal penanda tanganan dokumen tersebut. Yang kemudian dicatat dalam buku khusus.

17. VI. WAARMERKING: • Adalah pencatatan dalam buku daftar khusus atas asli dokumen dibawah tangan yang sudah ditanda tangani oleh para pihak.Jadi notaris tidak menjamin keaslian tanda tangan dan kebenaran tanggal penanda tanganan.

18. VII. PencocokanFoto Copy / Foto copy sesuaiaslinya. • Adalah suatu foto copy dari dokumen yang diberi kata kata “ foto copy ini setelah dicocokan adalah sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada saya, notaris” .

19. VIII. Renvooi. • Catatan Koreksi dipinggir minuta akta dan harus di paraf oleh penghadap/para pihak.Macam-macam renvoiTambahanCoretanCoretan dengan penggantiannya

20. IX. Saksi dalam Akta • Saksi instrumentair/saksi dalam akta notaris, minimal harus 2 orang.

21. Pengertian Perikatan: • Hubungan hukum antara dua orang atau lebih, disatu pihak memberikan prestasi di pihak lain memberikan kontraprestasi; • Prestasi adalah obyek perikatan; • Wujud prestasi: memberi sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata);

22. Sumber Perikatan: • Berdasarkan Pasal 1233 KUH Perdata adalah Perjanjian dan UU: • Sumber perikatan lainnya: a. Putusan Pengadilan; b. Moral atau fatsoen; c. Hibah (Legaat);

23. Perikatan yang lahir dari Perjanjian: • Salah satu sumber perikatan adalah perjanjian; • Sumber ini merupakan sumber terpenting, sebab sebagian besar pendapat yang dikenal bersumber pada perjanjian; • Apa yang dimaksud perjanjian?

24. Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan: • Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih; • Unsur-unsurnya: a. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak; b. Adanya pihak-pihak (personalia perjanjian);

25. Tempat pengaturan dan bentuk perjanjian: • Diatur dalam Buku III bab II KUH Perdata : perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian, namun kontrak tidak sama (=/=) perjanjian; • Dalam pengertian sehari-hari kontrak bahwa kontrak =/= perjanjian, akan tetapi dari asalnya sebenarnya tidak demikian bahwa kontrak == perjanjian.

26. Isi Bab II Buku III KUH Perdata: • Pasal 1313-1319 KUH Perdata: ketentuan umum, terdiri dari: batasan perjanjian (Pasal 1313), macam-macam perjanjian (Pasal 1314), berlakunya suatu perjanjian (Pasal 1315); • Syarat sahnya perjanjian: Pasal 1320 KUH Perdata; • Akibat dari perjanjian: Pasal 1338-1341KUH Perdata; • Penafsiran perjanjian.

27. Sifat Perjanjian: • Perjanjian dalam KUH Perdata bersifat konsensuil obligatoir. Konsensuil berarti bahwa perjanjian itu telah terbentuk atau terjadi atau lahir pada saat dicapainya kata sepakat diantara para pihak; • Karena sebagian besar perjanjian-perjanjian dalam KUH Perdata bersifat konsensuil maka KUH Perdata menganut asas konsensualisme.

28. Definisi Perjanjian yang bersifat Obligatoir: • Dalam arti sempit yaitu perjanjian yang hanya menimbulkan hak dan kewajiban saja diantara para pihak dengan tidak memindahkan obyek perjanjian; • Dalam arti luas a. Menimbulkan hak dan kewajiban saja diantara para pihak dengan tidak memindahkan obyek perjanjian, contoh perjanjian jual-beli; b. Membebaskan seseorang dari kewajiban yang sudah ada (menurut para pakar disebut perjanjian liberatoir), contoh pembebasan hutang, yaitu bahwa hanya seseorang yang berkewajiban untuk membebaskan hutang;

29. Pengecualian terjadinya perjanjian: • Perjanjian formal: adalah perjanjian yang untuk terbentuknya atau lahirnya diisyaratkan adanya bentuk tertentu atau formalitas tertentu, contoh: a. Perjanjian pendirian PT harus berbentuk dalam akta notaris; b. Perjanjian kerja dalam bentuk tertulis; c. Perjanjian perdamaian dalam bentuk tertulis; d. Hibah dengan bentuk akta notaris;

30. Pengecualian terjadinya perjanjian: • Perjanjian Riil: adalah perjanjian yang lahir atau terbentuk dengan penyerahan benda yang menjadi obyek perjanjian tersebut. Dalam perjanjian ini selama benda yang menjadi obyek itu belum diserahkan maka perjanjian itu belum ada, contoh perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai;

31. Jenis-jenis Perjanjian: • Perjanjian timbal-balik dan perjanjian sepihak; • Perjanjian cuma-cuma dan atas beban; • Perjanjian bernama, perjanjian tidak bernama dan perjanjian campuran

32. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak: • Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara satu pihak dengan pihak lainnya secara bertimbal-balik; • Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian dimana senantiasa hanya ada kewajiban bagi salah satu pihak saja sedang bagi pihak lain tidak ada kewajiban;

33. Perjanjian cuma-cuma dan atas beban: • Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian yang menurut hukum hanya menguntungkan salah satu pihak; • Perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian dimana terhadap prestasi pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak yang lain dan antara prestasi dan kontra prestasi tersebut senantiasa ada hubungannya

34. Perjanjian atas beban: • Di dalam perjanjian ini kontra prestasi dapat berujud 2 hal, yaitu: a. Pemenuhan kewajiban oleh pihak yang lain; b. Pemenuhan suatu syarat potestatif; syarat potestatif adalah syarat yang pemenuhannya tergantung kepada pihak yang menetapkan syarat itu;

35. Perjanjian bernama, tidak bernama dan perjanjian campuran: • Pasal 1319 KUH Perdata: semua perjanjian yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada aturan umum yang termuat dalam bab ini; • Tempat pengaturan : Titel V-XII Buku III KUH Perdata, KUHD dan Peraturan Khusus, misal tentang koperasi.

36. Perjanjian Tidak Bernama: • Adalah perjanjian yang di dalam masyarakat tidak dikenal dengan nama khusus. Biasanya perjanjian ini disebut dengan perjanjian jenis baru; • Contoh: Perjanjian Beli-Sewa; Perjanjian Franchise; Perjanjian Modal Ventura; Kontrak Production Sharing; Kontrak Karya.

37. Perjanjian Bernama: • Adalah perjanjian yang di dalam masyarakat sudah mempunyai nama-nama tertentu dan lazimnya perjanjian ini sudah khusus. Oleh karena itu perjanjian bernama disebut dengan perjanjian khusus;

38. Pengaturan Perjanjian Bernama: • Buku III Titel V-XII KUH Perdata; • KUHD; • Peraturan Khusus, contoh: Tentang Koperasi;

39. Perjanjian Campuran: • Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur-unsur di berbagai perjanjian lain yang merupakan perjanjian bernama, contoh perjanjian beli-sewa (huurkoop). Disini perjanjian ini disatu pihak mengandung jual-beli dan pihak lain mengandung sewa-menyewa.

40. Pedoman Penyelesaian Sengketa: • Perjanjian bernama: a. Melihat ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat memaksa (dwingen); b. Melihat ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan oleh para pihak (isi perjanjian); c. Melihat ketentuan khusus yang berlaku pada perjanjian itu, contoh: KUH Perdata, KUHD, Peraturan khusus; d. Melihat ketentuan-ketentuan umum dalam Buku III KUH Perdata, karena di dalam Pasal 1319 KUH Perdata bahwa perjanjian bernama juga tunduk pada ketentuan umum;

41. Pedoman Penyelesaian Sengketa: • Perjanjian bernama: e. Apabila ketentuan-ketentuan di atas tidak dapat terselesaikan, maka dapat mendasarkan pada kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan ini dapat dibagi dua, yaitu: 1) Pasal 1347, yaitu tentang standar klausula, artinya bahwa kebiasaan yang selamanya telah diperjanjikan; 2) Pasal 1339, yaitu tentang penggunaan kebiasaan setempat yang berlaku (gewoonte);

42. Pedoman Penyelesaian Sengketa: • Perjanjian tak bernama: a. Melihat ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat memaksa (dwingen); b. Melihat ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan oleh para pihak (isi perjanjian); c. Melihat ketentuan-ketentuan dalam Buku III pada bagian umum; d. Melihat ketentuan-ketentuan khusus yang diperlakukan secara analogis;

43. Pedoman Penyelesaian sengketa: • Perjanjian tak bernama: e. Apabila ketentuan-ketentuan di atas tidak dapat terselesaikan, maka dapat mendasarkan pada kebiasaan-kebiasaan, kebiasaan ini dapat dibagi 2, yaitu: a. Pasal 1347, yaitu tentang standar klausula artinya bahwa kebiasaan yang selamanya telah diperjanjikan; b. Pasal 1339, yaitu tentang penggunaan kebiasaan setempat yang berlaku (gewoonte);

44. HAPUSNYA PERIKATAN: • Di atur dalam Pasal 1381 KUH Perdata: a. Pembayaran; b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; c. Pembaharuan Hutang; d. Perjumpaan Hutang atau kompensasi; e. Percampuran Hutang

45. Hapusnya Perikatan: f. Pembebasan Hutang; g. Musnahnya barang yang terhutang; h. Kebatalan dan pembatalan; i. Berlakunya Syarat Batal; j. Lewat waktu

46. Pembayaran: • Adalah setiap pemenuhan prestasi secara sukarela; • Pihak yang wajib melakukan pembayaran adalah debitur, tetapi menurut Pasal 1382 KUH Perdata yang dapat memenuhi prestasi, yaitu: a. Mereka yang berkepentingan, misalnya orang yang turut terutang dan seorang penanggung utang (borg); b. Mereka yang tidak berkepentingan, asal saja mereka bertindak atas nama debitur atau atas namanya sendiri, asal ia tidak menggantikan kedudukan kreditur.

47. Subrogasi: • Berdasarkan Pasal 1382 KUH Perdata disebutkan kemungkinan pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pembayaran yang dilakukan pihak ketiga kepada kreditur mengakibatkan terjadinya pengantian kedudukan kreditur. • Macam-macam subrogasi: a. Subrogasi yang terjadi karena perjanjian, diatur dalam Pasal 1401 KUH Perdata; b. Subrogasi yang terjadi karena undang-undang, diatur dalam Pasal 1402 KUH Perdata

48. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan: • A dan B terikat dengan perjanjian pinjam-meminjam, dimana A meminjam kepada B dengan bunga sebesar 10 % setiap bulan, kemudian A ada mempunyai uang tunai atau kebetulan dapat meminjam uang kepada C dengan bunga 5 % setiap bulan. Dalam hal ini A sangat berkepentingan untuk membayar tunai utangnya kepada B sehingga ia tidak lagi harus membayar bunga sebesar 10 % setiap bulan kepada B. • Caranya diatur dalam Pasal 1404-1412 KUH Perdata

49. Novasi (pembaharuan utang): • Adalah suatu perjanjian yang menghapuskan perikatan lama akan tetapi pada saat yang sama menimbulkan perikatan baru yang menggantikan perikatan lama. • Berdasarkan Pasal 1413 KUH Perdata ada 3 macam Novasi: a. Novasi subyektif pasif; b. Novasi obyektif; c. Novasi subyektif aktif;

50. Demikian ……………. TERIMA KASIH Atas perhatian dan kebersamaannya …….