web_BPJS_-_SJSN_dari_tim_adhoc_BPJ_RIFKY_ANINDIKA

1. Ad hoc- Berikut satu kajian informasi yang kami dapat sampai 30 Juni 2011 Dibandingkan dengan banyak negara lain di dunia, Indonesia sangat ketinggalan dalam sistem perlindungan dan jaminan sosialnya. Bahkan negara-negara kapitalis sekalipun, seperti di Benua Eropa dan Amerika Utara, memiliki program jaminan sosial bagi masyarakat miskin. Sampai 12 Juni 2011 masih terjadi banyak perdebatan tentang pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Parahnya, dibanding dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, kita juga sangat tertinggal. Seperti contoh Malaysia yang memiliki lembaga jaminan sosial bernama Employee Provident Fund (EPF) dan telah menanggung sebanyak 12,5 juta pekerja. Begitu pula Singapura dengan institusi Central Provident Fund (CPF) terdiri dari 116 ribu pengusaha dan 1,8 juta pekerja. Pun Thailand dengan lembaga jaminan Social Security Office terdiri dari 391.869 pengusaha dan 9,45 juta pekerja. Bahkan Filipina dengan program Social Security Scheme (SSS) telah menanggung peserta sebanyak 8,9 juta tenaga kerja. Sementara Indonesia di sektor formal saja hanya menjamin keanggotaan sebanyak 8,5 juta buruh peserta aktif. Padahal, jumlah pekerja (buruh) yang bekerja di sektor formal berjumlah 29 juta. Berarti hanya 30 persen yang hanya terjangkau oleh jaminan asuransi sosial. Mari kita lanjutkan! Desakan agar pemerintah segera meng-golkan RUU BPJS datang dari banyak pihak terkait. Beberapa waktu yang lalu Ikatan Dokter Indonesia sengaja menggelar pertemuan dengan Wapres untuk mendorong implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dari be Ad hoc- Berikut satu kajian informasi yang kami dapat sampai 30 Juni 2011 Dibandingkan dengan banyak negara lain di dunia, Indonesia sangat ketinggalan dalam sistem perlindungan dan jaminan sosialnya. Bahkan negara-negara kapitalis sekalipun, seperti di Benua Eropa dan Amerika Utara, memiliki program jaminan sosial bagi masyarakat miskin. Sampai 12 Juni 2011 masih terjadi banyak perdebatan tentang pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Parahnya, dibanding dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, kita juga sangat tertinggal. Seperti contoh Malaysia yang memiliki lembaga jaminan sosial bernama Employee Provident Fund (EPF) dan telah menanggung sebanyak 12,5 juta pekerja. Begitu pula Singapura dengan institusi Central Provident Fund (CPF) terdiri dari 116 ribu pengusaha dan 1,8 juta pekerja. Pun Thailand dengan lembaga jaminan Social Security Office terdiri dari 391.869 pengusaha dan 9,45 juta pekerja. Bahkan Filipina dengan program Social Security Scheme (SSS) telah menanggung peserta sebanyak 8,9 juta tenaga kerja. Sementara Indonesia di sektor formal saja hanya menjamin keanggotaan sebanyak 8,5 juta buruh peserta aktif. Padahal, jumlah pekerja (buruh) yang bekerja di sektor formal berjumlah 29 juta. Berarti hanya 30 persen yang hanya terjangkau oleh jaminan asuransi sosial. Mari kita lanjutkan! Desakan agar pemerintah segera meng-golkan RUU BPJS datang dari banyak pihak terkait. Beberapa waktu yang lalu Ikatan Dokter Indonesia sengaja menggelar pertemuan dengan Wapres untuk mendorong implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dari be