PERDA YANG BERSIFAT DISKRIMINATIF

1. PERDA YANG BERSIFAT DISKRIMINATIF OLEH: PROF. DR. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH, MH KEPALA BIRO HUKUM KEMENDAGRI KETUA PROGRAM S 3 ILMU HUKUM UNIV. BOROBUDUR JAKARTA DISAMPAIKAN DALAM TEMU ILMIAH PEMBANGUNAN HUKUM BERPERSPEKTIF HAM DAN GENDER DI UNIVERSITAS INDONESIA 2 OKTOBER 2012

2. TUJUAN NEGARA BERDASARKAN PEMBUKAAN UUD 1945 • melindungisegenapbangsa Indonesia danseluruhtumpahdarah Indonesia • memajukankesejahteraanumum • mencerdaskankehidupanbangsa • Ikutmelaksanakanketertibandunia yang berdasarkankemerdekaan, perdamaianabadidankeadilansosial

3. RAMBU-RAMBU UNTUK MENCEGAH KELUARNYA KEBIJAKAN DISKRIMINASI DI DAERAH

4. UUD 32/2004 • Ps. 28 huruf a Kepaladaerahdanwakilkepaladaerahdilarangmembuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagidiri, anggotakeluarga, kroni, golongantertentu, ataukelompokpolitiknya yang bertentangandenganperaturanperuuan, merugikankepentinganumum&meresahkansekelompokmasyarakat, ataumendiskriminasikanwarganegaradan/ataugolonganmasyarakat lain

5. Ps. 136 ayat (4) & PenjelasannyaUUD 32/2004 • Perdadilarangbertentangandengankepentinganumumdan/atauperaturanperuuan yang lebihtinggi • bertentangandengankepentinganumumadalahkebijakan yang berakibatterganggunyakerukunanantarwargamasyarakat, terganggunyapelayananumum, danterganggunyaketenteraman/ketertibanumumsertakebijakan yang bersifatdiskriminatif

6. UU Nomor 7 Tahun 1984 tentangPengesahanKonvensiMengenaiPenghapusanSegalaBentukDiskriminasiterhadapPerempuan • Diskriminasiadalahsetiappembedaan, pengabaianataupembatasan, yang dilakukanatasdasarjeniskelaminantaralaki-laki & perempuan, yang menyebabkan, mempengaruhiataubertujuanmengurangiataupunmeniadakanpengakuan, penikmatanataupenggunaanhakasasimanusiadankebebasanpokokdibidangpoleksosbud, sipilatauapapunlainnyaolehperempuan, terlepasdari status perkawinanmereka, atasdasarkesetaraanantaralaki-lakidanperempuan

7. Pasal 1 angka 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM • Diskriminasiadalahsetiappembatasan, pelecehan, ataupengecualian yang langsungataupuntidaklangsungdidasarkanpadapembedaanmanusiaatasdasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jeniskelamin, bahasa, keyakinanpolitik, yang berakibatpengurangan, penyimpanganataupenghapusan, pelaksanaanataupenggunaanhakasasimanusiadankebebasandasardalamkehidupanbaik individual maupunkolektifdalambidangpolekhuksosbud & aspekkehidupanlainnya

8. PERATURAN BERSAMA MENKUMHAM DAN MENDAGRI NO. 77/2012 TENTANG PARAMETER HAM DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH • Parameter HAM adalahukurannilai-nilai HAM yang dimuatdalampembentukanprodukhukumdaerah • Tolakukurpembentukanprodukhukumdaerah : 1. Non Diskriminasi 2. Kesetaraan gender 3. Pembagian Urusan Pemerintahan 4. Ketentuan Peraturan Peruuan

9. BATASAN PENGATURAN Tetap dalam bingkai pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang tetap menjaga keutuhan NKRI Sejalan dengan tujuan negara yaitu mewujudkan kemakmuran masyarakat setempat dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan Mempercepat perwujudan pemerataan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Memperkuat Demokratisasi lokal/ kedaulatan rakyat setempat Mampu mewujudkan tujuan otonomi daerah Dalambataskewenangan

10. BATASAN DALAM MENYUSUN PERDA • Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, sedangkan urusan agama merupakan kewenangan pemerintah pusat. • Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peruuan menyatakan bahwa materimuatanPeraturan Daerah: 1. penyelenggaraanOtdadan TP 2. menampungkondisikhususdaerahdan/atau 3. penjabaranlebihlanjutPeraturanPeruuan yang lebihtinggi

11. DISKRIMINASI BERDASARKAN AGAMA LAHIRNYA PERDA BERNUANSA SYARIAH

12. PERDA BERNUANSA SYARIAH • Dalam peraturan peruuan tidak dikenal Peraturan Daerah Syariah, yang lazimnya hanya di kenal oleh masyarakat sebagai suatu istilah. • Perda bernuansa syariah yaitu suatu istilah atas kebijakan peraturan daerah yang berpedoman kepada ajaran agama Islam sesuai dengan Alquran dan Hadist

13. AWAL MULANYA LAHIRNYA PERDA BERNUANSA SYARIAH • Peraturan Daerah bernuansa Syariah diawali oleh lahirnya Qanun Aceh yang kemudian diikuti oleh daerah lainnya. • Aceh merupakan daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

14. LATAR BELAKANG LAHIRNYA PERDA BERNUANSA SYARIAH • Tahun 2003 dan Tahun 2005 disebabkan oleh peristiwa pasca konflik yang syarat diwarnai oleh konflik antargolongan berlainan agama maupun antara kelompok-kelompok yang dicap “pendatang” vs “asli” • Peristiwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan pemilihan anggota legislatif yang dilakukan secara langsung (politik pencitraan)

15. KLASIFIKASI PERATURAN DAERAH BERNUANSA SYARI’AT ISLAM • Perda yang berhubungandenganmoralitasmasyarakatsecaraumumsepertipelacuran, minumankeras, perjudian, merokok. • Perda yang menyangkut mode pakaiansepertimemakaijilbab. • Perda yang terkaitdenganketaatanberagamasepertibacatulis Al-Qur’an. • Perda yang berhubungandenganzakat, infakdanshadaqah

16. PROBLEMATIK PERDA BERNUANSA SYARIAH • Secara materi muatannya tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan berpontensi melahirkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas di suatu daerah tertentu • Secara prosedural pembentukannya tidak memenuhi asas pembentukan peruuan

17. PROBLEM • AntaraKonsepNormatif Vs Idiologi-Sosiologis • PerbedaanPersepsiAkibatPerbedaanLatarbelakangKultural (Aceh, Jakarta, Papua) • Problem Normatif VS Problem Implementatif • KepastianHukum Vs KemanfaatanSosial

18. PERDA BERNUANSA SYARIAH YANG DILAKUKAN KLARIFIKASI OLEH KEMENDAGRI • PerdaKota Bandung No. 23 Tahun 2012 ttg Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah • Perda Kabupaten Tasikmalaya No. 10 Tahun 2012 ttg Pendidikan Keagamaan Islam Di kabupaten Tasikmalaya • Perda Kota Gorontalo No. 6 Tahun 2012 ttg Kewajiban Baca Tulis Alquran bagi Masyarakat Yang Beragama Islam. • Perda Kota Tasikmalaya No. 12 Tahun 2009 ttg Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan Pada Ajaran Islam dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Tasikmalaya.

19. lanjutan • PerdaKabupatenMusibanyuasin No. 13 Tahun 2005 tentang LaranganMaksiatDalamKabupatenMusiBanyuasin • Perda Kota Tanggerang No 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran • Perda Provinsi Gorontalo No. 10 Tahun 2003 ttg Pencegahan Maksiat

20. PEMBATALAN DAN KLARIFIKASI • Th 2002 – 2009 dibatalkan 1878 perda • Tahun 2010 diklarifikasi 3000 perdaterdapat 407 perdabermasalah • Tahun 2011 diklarifikasi 9000 perdaterdapat 239 Perda bermasalah • Tahun 2012 diklarifikasi 3000 perdaterdapat 173perdabermasalah • Tahun 2013 diklarifikasi 2500 perda, sdAgustusdari 1735 perdaterdapat 146 perdabermasalah.

21. RENCANA AKSI KEMDAGRI • Share Vision : membangunpersepsi yang sama • KerangkaKebijakanTolokUkurPerda Berbasiskan HAM • PenguatanKapasitas SDM untukmemahamidimensi HAM-Gender-Non Diskriminasi • Politicall Will

22. TERIMA KASIH Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh, SH,MH Hp: 081514357376 Email: cclsis@yahoo.com