WILLIAM PAAIS, SH., MH.

1. KonsepKeuangan Negara • Di TinjauDariTindakPemerintahan • Di LapanganKeperdataan WILLIAM PAAIS, SH., MH.

2. RuangLingkup Slide Title • Keuangan Negara danProblematikanya • EfekAntinomiKonsepKeuangan Negara • KonsepTindakPemerintahan • BadanHukumPublikdanBadanHukumPrivat • AsasPreferensi • Status HukumUang Negara BerdasarkanTindakPemerintahan & Implikasi Status YuridisUangPrivatdanUang Negara • ContohKasus • Penutup

3. UUD NRI 1945 Bab VIII Pasal 23 tentangKeuangan Negara • AnggaranPendapatandanBelanja Negara sebagaiwujuddaripengelolaanKeuangan Negara ditetapkansetiaptahundenganundang-undangdandilaksanakansecaraterbukadanbertanggungjawabuntuksebesar-besarnyakemakmuranrakyat. • Rancanganundang-undanganggaranpendapatandanbelanjanegaradiajukanolehPresidenuntukdibahasbersamaDewanPerwakilan Rakyat denganmemperhatikanpertimbanganDewanPerwakilan Daerah. • ApabilaDewanPerwakilan Rakyat tidakmenyetujuirancangananggaranpendapatandanbelanjanegara yang diusulkanolehPresiden, PemerintahmenjalankanAnggaranPendapatandanBelanja Negara tahun yang lalu.

4. Pasal 23C Hal-hal lain mengenaikeuangannegaradiaturdenganundang-undang. PadaPasal 23 UUD NRI 1945 inilah yang menjadidasarhadirnyatigapaketUndang-Undangdibidangkeuangannegarayaitu: UU No. 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaanPengelolaandanTanggungJawabKeuangan Negara. Pasal 23 tersebutdenganjelasmenyatakanbahwa“AnggaranPendapatandanBelanja Negara” (APBN) sebagaiwujudpengelolaankeuangannegara...” NamunterhadapPasal 23 ini, terdapatberbagaiinterpretasidariberbagaiahlihukum, bahkandaripembentukundang-undangsendiri pun ada yang berbeda-beda.

5. ArifinSoeriaAtmadja, menyatakanbahwarumusandefinisidanpenjelasankeuangannegara yang bergulirsejak 1945 berdasarkanPasal 23 ayat (4) danayat (5) UUD 1945 (naskahasli) sampaidenganperubahanketiga UUD 1945, khususnyaPasal 23, Pasal 23C, Bab VIIIA Pasal 23E, tetaptidakjelasdanmasihmenyisahkanmasalah yang cukupserius, baikdarisegihukummaupundarisegiakuntansi. AfirinmengatakanbahwaketidakjelasandariPasal 23 tersebutmembawaberbagaimacaminterpretasidariberbagaipihakterhadapkonsepkeuangannegara. Arifinsendiridalamdisertasinyamenggambarkan dualism pengertiankeuangannegara, yaknipengertiankeuangannegaradalamarti yang luasdanpengertiandalamarti yang sempit.

6. Pengertiankeuangannegaradalamartiluas yang dimaksudialahkeuangan yang berasaldari APBN, APBD, dankeuangan yang berasaldari Unit Usaha Negara atau Perusahaan-perusahaanmiliknegara. Sedangkanpengertiankeuangannegaradalamarti yang sempitadalahkeuangan yang berasaldari APBN saja.

7. UU No. 17 Tahun 2003 TentangKeuangan Negara Pasal 1 ayat (1) menyatakan: Keuangan Negara adalahsemuahakdankewajibannegara yang dapatdinilaidenganuang, sertasegalasesuatubaikberupauangmaupunberupabarang yang dapatdijadikanmiliknegaraberhubungdenganpelaksanaanhakdankewajibantersebut. KemudianpadaPasal 2 menyatakan : Keuangan Negara sebagaimanadimaksuddalamPasal 1 angka 1 meliputi: • haknegarauntukmemungutpajak, mengeluarkandanmengedarkanuang, danmelakukanpinjaman;

8. kewajibannegarauntukmenyelenggarakantugaslayananumumpemerintahannegaradanmembayartagihanpihakketiga; • Penerimaan Negara; • Pengeluaran Negara; • Penerimaan Daerah; • Pengeluaran Daerah; • kekayaannegara/kekayaandaerah yang dikelolasendiriatauolehpihak lain berupauang, suratberharga, piutang, barang, sertahak-hak lain yang dapatdinilaidenganuang, termasukkekayaan yang dipisahkanpadaperusahaannegara/ perusahaandaerah; • kekayaanpihak lain yang dikuasaiolehpemerintahdalamrangkapenyelenggaraantugaspemerintahandan/ataukepentinganumum;

9. kekayaanpihak lain yang diperolehdenganmenggunakanfasilitas yang diberikanpemerintah. Pasal 1 ayat (1) danPasal 2 huruf (g) inisecarategasmenyatakanbahwakekayaannegara yang dipisahkanpadaperusahaannegaradan/daerahtetaplahberstatuskeuangannegara.

10. UU No 31 Tahun 1999 tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsijo. UU No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahanatas UU No. 31 Tahun 1999 UU TipikorinijugamengaturtentangKonsepKeuangan Negara sertamempunyaipemaknaantersendiritentangkonsepkeuangannegarayaitudipersamakandenganperekonomiannegara. UU Tipikortersebutdalampenjelasannyamenyatakanbahwa : “Keuangannegara yang dimaksudadalahseluruhkekayaannegaradalambentukapapun, yang dipisahkanatau yang tidakdipisahkan, termasukdidalamnyasegalabagiankekayaannegaradansegalahakdankewajiban yang timbulkarena : • beradadalampenguasaan, pengurusan, danpertanggungjawabanpejabatlembaga Negara, baikditingkatpusatmaupundidaerah;

11. beradadalampenguasaan, pengurusan, danpertanggungjawabanBadan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badanhukum, danperusahaan yang menyertakan modal negara, atauperusahaan yang menyertakan modal pihakketigaberdasarkanperjanjiandengan Negara. Sedangkan yang dimaksuddenganPerekonomian Negara adalahkehidupanperekonomian yang disusunsebagaiusahabersamaberdasarkanasaskekeluargaanataupunusahamasyarakatsecaramandiri yang didasarkanpadakebijakanPemerintah, baikditingkatpusatmaupundidaerahsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku yang bertujuanmemberikanmanfaat, kemakmuran, dankesejahteraankepadaseluruhkehidupanrakyat.

12. UU No. 21 Tahun 2011 TentangOtoritasJasaKeuangan (OJK) PadaPasal 46 ayat (1) : “Kebijakan Forum KoordinasiStabilitasSistemKeuangan yang terkaitdengankeuangannegarawajibdiajukanuntukmendapatpersetujuanDewanPerwakilan Rakyat.” Dalampenjelasanpasal 46 ayat (1) dijelaskanbahwa : Yang dimaksuddengan “keuangannegara” adalahAnggaranPendapatandanBelanja Negarapadasaatkebijakan Forum KoordinasiStabilitasSistemKeuanganditetapkandan/ataudilaksanakan. Forum KoordinasiStabilitasSistem yang dimaksudialah Forum yang dimaksudkanuntukmenjagastabilitassistemkeuangan.

13. Dari penjelasantersebutterlihatbahwamenurutUndang-Undang OJK tersebutmemberikanpemaknaantersendiriterhadapkeuangannegarayaitusebatasAnggaranPendapatandanBelanja Negara (APBN).

14. UU No. 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara Pasal 1 ayat (6) menyatakan : “Piutang Negara adalahjumlahuang yang wajibdibayarkepadaPemerintahPusatdan/atauhakPemerintahPusat yang dapatdinilaidenganuangsebagaiakibatperjanjianatauakibatlainnyaberdasarkanperaturanperundang-undangan yang berlakuatauakibatlainnya yang sah”. Hal yang menarikberkaitandenganpasaltersebutterdapatdalamPutusanMahkamahKonstitusiNomor 77/PUU-IX/2011 tentangPengujianUndang-UndangNomor 49 PrpTahun 1960 tentangPanitiaUrusanPiutang Negara (PUPN) khususnyapendapatMahkamahpadaparagraf (3.17) dan (3.19) menyatakanbahwa :

15. [3.17] menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentangBadanUsahaMilik Negara (selanjutnyadisebut UU BUMN), Pasal 1 angka 1 danangka 10 menyatakanbahwaBadan Usaha Milik Negara adalahbadanusaha yang seluruhatausebagianbesarmodalnyadimilikiolehnegaramelaluipenyertaansecaralangsung yang berasaldarikekayaannegara yang dipisahkan, yaitukekayaannegara yang berasaldariAnggaranPendapatandanBelanja Negara (APBN) untukdijadikanpenyertaan modal negarapadaPerserodan/atauPerumsertaperseroanterbataslainnya. Dengandemikian BUMN adalahbadanusaha yang memilikikekayaanterpisahdarikekayaannegara, sehinggakewenanganpengurusankekayaan, usaha, termasukpenyelesaianutang-utang BUMN tundukpadahukumperseroanterbatasberdasarkanUndang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnyadisebut UU PT); [3.18] . . . . .

16. [3.19] Menimbangbahwaberdasarkanuraianpertimbangandalamparagraf [3.15] sampaidenganparagraf [3.18] diatas, menurutMahkamah, piutang Bank BUMN setelahberlakunya UU 1/2004, UU BUMN serta UU PT adalahbukanlagipiutang negara yang harus dilimpahkan penyelesaiannya ke PUPN. Piutang Bank- Bank BUMN dapatdiselesaikansendiriolehmanajemenmasing-masing Bank BUMN berdasarkanprinsip-prinsip yang sehatdimasing-masing Bank BUMN. Bank BUMN sebagai perseroan terbatas telah dipisahkan kekayaannya dari kekayaannegara yang dalammenjalankansegalatindakanbisnisnyatermasukmanajemendanpengurusanpiutangmasing-masing Bank bersangkutandilakukanolehmanajemen Bank yang bersangkutandantidakdilimpahkankepada PUPN. DengandemikianmenurutMahkamahPasal II ayat (1) huruf b PeraturanPemerintahNomor 33 Tahun 2006 tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara PenghapusanPiutang Negara/Daerah adalahtidaksejalandenganketentuan UU 1/2004, UU BUMN, dan UU PT;

17. [3.20] Menimbangbahwaberdasarkanuraiandiatas, dalampenyelesaianpiutang Bank BUMN, masihterdapatduaaturan yang berlakuyaitu UU 49/1960 dan UU 1/2004 jo. UU BUMN dan UU PT sehinggamenimbulkanketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Demikianjugadenganadanyaketentuanpenyerahanpiutang Bank BUMN untukdilimpahkandandiserahkanke PUPN telahmenimbulkanperlakuan yang berbedaantaradebitur Bank BUMN dandebitur Bank selain BUMN sehinggabertentangandenganprinsipkonstitusi yang terkandungdalamPasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selainitu, berdasarkanprinsipbahwaundang-undang yang terbarumengesampingkanundang-undang yang lama (lex posterior derogatlegi priori) danperaturan yang lebihtinggimengesampingkanperaturan yang lebihrendah (lex superior derogatlegiinferiori), maka UU 49/1960 sepanjangmengenaipiutangbadan-badanusaha yang sudahdiaturdalam UU 1/2004 danPeraturanPemerintahNomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara PenghapusanPiutang Negara/Daerah

18. sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor 33 Tahun 2006 tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara PenghapusanPiutang Negara/Daerah sepanjangmenunjukpelaksanaan UU 49/1960 adalahbertentangandenganprinsip-prinsipkonstitusidanprinsip-prinsiphukum yang berlakuumum. “PutusanMahkamahKonstitusiiniinginmenyatakansecarategasbahwaKeuangan BUMN bukanlahkeuangannegara, BUMN merupakanbadanusaha yang memilikikekayaansendiridanterpisahdarikekayaannegara. Olehkarenakeuangan BUMN bukanlagikeuangannegara, makapiutang BUMN bukanlagimenjadipiutangnegara, piutang negara hanyalah piutang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, sehinggatidaktermasukpiutangbadan-badanusaha yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara termasuk dalam hal ini piutang Bank BUMN.

20. BadanHukum(rechtspersoon/legal entity/artificial person) merupakansalahsatujenisdarisubyekhukum, selainmanusia(naturlijkepersoon). Seecaraumumsubyekhukumadalahsegalasesuatuyang memilikikewenanganhukum, penyandanghakdankewajibandalamperbuatanhukum. MenurutMolengraaff, badanhukumpadahakikatnyamerupakanhakdankewajibandariparaanggotanyasecarabersama-sama, dandidalamnyaterdapathartakekayaanbersama yang tidakdapatdibagi-bagi. Setiapanggotatidakhanyamenjadipemiliksebagaipribadiuntukmasing-masingbagiannyadalamsuatukesatuan yang tidakdapatdibagi-bagiitu, tetapijugasebagipemilikbersamauntukkeseluruhanhartakekayaan, sehinggasetiappribagianggotaadalahjugapemilikhartakekayaan yang terorganisasikan.

21. DilainsisiChidir Ali, menyatakanbahwauntukmemberipengertiantentangbadanhukummerupakanpersoalanteorihukumdanpersoalanHukumpositif, yaitu : • MenurutTeoriHukum, “apa” badanhukum, dapatdijawabbahwabadanhukumadalahsubyekhukumyaitusegalasesuatu yang berdasarkantuntutankebutuhanmasyarakatituolehhukumdiakuisebagaipendukunghakdankewajiban. • MenurutHukumPositif, “siapa” badanhukum, yaitusiapa yang olehhukumpositifdiakuisebagaibadanhukum.

22. SedangkanSalim HS, berpendapatbahwabadanhukumadalahkumpulanorang-orang yang mempunyaitujuan (arah yang ingindicapai) tertentu, hartakekayaan, sertahakdankewajiban. R. SubektimemberikanpandangannyatentangBadanHukumyaitu : “...suatubadandanperkumpulan yang dapatmemilikihak-hakdanmelakukanperbuatansebagaiseorangmanusia, sertamemilikikekayaantersendiri, dapatdigugatataumenggugatdidepan hakim...” Berdasarkanpandanganbeberapaahlitersebut, munculdoktrinmenyangkutbadanhukum yang dianutsampaisaatinibahwaunsur-unsur yang harusdipenuhisebagaikriteriauntukmenentukankedudukansebagaibadanhukumyaitu :

23. Adanya pemisahan harta kekayaan antara pendiri dengan badan hukum harta kekayaan harus terpisah sama sekali dari harta kekayaan masing-masing anggotanya sehingga perbuatan-perbuatan pribadi para anggota dengan pihak ketiga tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta kekayaan yang terpisah itu. • Memilikitujuantertentu Tujuaninilah yang menjadialasanbadanhukumdidirikandanteruseksis. Dalamkonteks Perseroan TerbatashalinidapatdilihatdiAktaPendiriannya/AnggaranDasar.

24. Mempunyai kepentingan tersendiri yang dimaksudkan dengan kepentingan tersendiri ialah kepentingan dari badan hukum, yang dapat menuntut dan dapat mempertahankan kepentingannya terhadap pihak ketiga. • Mempunyaiorganisasi yang teratur Maksudnyabahwadalampelaksanaankepentinganbadanhukumdilakukanmelaluiprosedur yang baku yang secarateraturdituangkandalamtatacarakerja yang tertuangdalam AD/ART BadanHukumtersebut. • Terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalamkonteks Perseroan TerbatasdapatdibuktikandenganKeputusanMenteriHukumdan HAM.

25. Sebagaisubyekhukum yang berkedudukansebagaipendukunghakdankewajiban, badanhukumdiakuieksistensinya. BadanHukumsecaragarisbesardapatdibagidalam 2 jenis, yaitu : • BadanHukumPublik Badanhukum yang didirikanberdasarkanhukumpublikatau yang menyangkutkepentinganpublik/orangbanyak/negaraumumnya. Badanhukuminimerupakanbadan-badannegaradanmempunyaikekuasaanwilayahataumerupakanlembaga yang dibentukoleh yang berkuasasertamempunyaikewenanganuntukpembuatanperaturanperundang-undangan(regeling) ataukeputusan (beschikking) sertamengeluarkankebijakanpublik yang mengikatumumdanjikaperlupelaksanaannyadapatdipaksakanmelaluicampurtanganpetugas (aparat) penegakhukumsepertihalnyapolisi, jaksa, dan hakim. Contohnyanegara, provinsi, kabupaten/kota, BI, dll.

26. BadanHukumPrivat badanhukum yang didirikanberdasarkanhukumperdatamenyangkutpernyataankehendakdariorangperorangandankepentinganpribadiorangdidalambadanhukumitu. Contohnya : PT, Yayasan, Koperasi. Selanjutnyauntukmembedakanantarabadanhukumpublikdenganbadanhukum privat atau perdata dapat dengan memperhatikan hal-hal berikut : • Pembedaanbadanhukumpublikdanprivattersebutdapatdilihatmelaluiprosedurpendiriannya, artinyabadanhukumpublikitudiadakandengankonstruksihukumpublikyaitudidirikanolehpenguasadenganundang-undangatauperaturan-peraturanlainnya.

27. Pembedaanbadanhukumprivatdenganbadanhukumpublikdapatdilihatdarisiapapendiridaribadanhukumtersebut. Badanhukumperdataadalahbadanhukumyang didirikanolehperseorangan, sedangkanpadabadanhukumpublikialahbadanhukum yang diadakanolehkekuasaanumum. • Perbedaandenganmelihatlingkungankerjanya, yaituapakahdalammelaksanakantugasnyabadanhukumitupadaumumnyadenganpublikataumelakukanperbuatan-perbuatanhukumperdata. • Mengenaiwewenangnya, yaituapakahbadanhukum yang didirikanolehpenguasaitudiberiwewenanguntukmembuatkeputusan, ketetapanatauperaturanyang mengikatumum. Jikaadawewenangpublik, makaiaadalahbadanhukumpublik.

28. Status HukumUang Negara BerdasarkanTindakPemerintahan Ketikapemerintahbertindakbukandalamkapasitasnyasebagaipemerintahmelainkansebagaipelakuhukumkeperdataan(civil actor) makahukumprivatlah yang berlakudanmengaturseluruhaktivitasdantindakantersebut. Negara ataupemerintahakankehilangankekebalannyasebagaipemegangotoritaskedaulatannegara (iureimperii) manakala Negara terlibatdalamsuatuurusanbisnis (iuregestines). Negara akanturunderajatdanstatusnyahanyamenjadipihaksaja, samasepertibadanswastaatauperoranganlainnya. Kekayaannegara yang dipisahkanadalahsalahsatucontohtindakpemerintahandalamlapangankeperdataan(jure gestionis).

29. BerkaitandenganKeuangan Negara yang dipisahkanpada BUMN, pemerintahketikamengambiltindakanuntukmemisahkankekayaannyapada BUMN masihdalamkedudukanyuridissebagaipelakuhukumpublik(public actor), karenatindakantersebutsesuaidenganpasal 4 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menyatakan : “Setiappenyertaan modal negaradalamrangkapendirian BUMN atauperseroanterbatas yang dananyaberasaldariAnggaranPendapatandanBelanja Negara ditetapkandenganPeraturanPemerintah”. Peraturanpemerintah (PP) hanyadapatditetapkanolehnegaradalamkapasitasnyasebagaipenguasa(jure imperii) yang tidakdimilikiolehnegaradalamkapasitasnyasebagaipelakuhukumkeperdataan(jure gestionis).

30. Namunsetelahkekayaannegara yang dipisahkansebagaipenyertaan modal tersebuttelahditetapkandandimasukandidalam BUMN, maka modal tersebuttidaklagiberadapadastatusnyasebagaikeuangannegaramelainkanberubah status menjadiuangprivat. PemerintahsebagaisalahsatupemegangsahamakandiberikanSuratSahamsebagaibuktipemilikansaham(modal yang disertakan). Modal tersebutakanmenjadikekayaan BUMN danbukankekayaannegaradanSeluruhpembinaandanpengelolaannya yang dilakukanoleh BUMN, akantundukdalamHukumprivat (UU PT). Hal inisejalandengan Fatwa MahkamahAgung No. WKMA/Yud/20/VII/2006 khususnyapadaangka (1) dan (2) yang menyatakanantara lain :

31. BahwaPasal 1 angka 1 Undang-UndangNomor 19 Tahun 2003 tentangBadan Usaha Milik Negara berbunyi : “Badanusahamiliknegara yang selanjutnyadisebut BUMN adalahbadanusahanegara yang seluruhatausebagianbesarmodalnyadimilikiolehnegaramelaluipenyertaansecaralangsung yang berasaldarikekayaannegara yang dipisahkan.” Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang yang samamenyatakanbahwa “Modal BUMN danberasaldarikekayaannegara yang dipisahkan”. DalampenjelasanPasal 4 ayat (1) tersebutdikatakanbahwa“Yang dimaksuddengandipisahkanadalahpemisahankekayaannegaradarianggaranpendapatandanbelanjanegarauntukdijadikanpenyertaan

32. modal negarapada BUMN untukselanjutnyapembinaandanpengelolaannyatidaklagididasarkanpadasistemanggaranpendapatandanbelanjanegaranamunpembinaandanpengelolaannyadidasarkanpadaprinsip-prinsipperusahaan yang sehat. • Bahwadalampasal-pasaltersebutdiatas, yang merupakanUndang-Undangkhusustentang BUMN, jelasdikatakanbahwa modal BUMN berdasarkandarikekayaannegara yang telahdipisahkandari APBN danselanjutnyapembinaandanpengelolaannyatidakdidasarkanpadasistim APBN melainkandidasarkanpadaprinsip-prinsipperusahaan yang sehat.

33. . . . • . . . • . . . • . . . Fatwa HukumMahkamahAgunginimenunjukanbahwapengertiankekayaannegara yang dipisahkantidaklagiberstatussebagaikeuangannegara, akantetapiberstatushukumuanganbadanhukumprivat (BUMN), sehinggapengelolaandanpertanggungjawabannyadilakukansepertihalnyaperusahaanpadaumumnya.

34. Hal inimenunjukankekayaannegara yang sudahdipisahkanpada BUMN bukanlagimerupakankekayaannegarakarenatelahterjadi“transformasihukum” status yuridiskeuangandari status hukumuangnegaramenjadiuangprivat. Olehkarenanyanegaradalamberaktivitasmenjalankankekuasaanmemiliki “duawajah” dimananegarapadasuatusaatdapatbertindaksebagaipelakuhukumpublik (bertindakdalamhukumpublik), danpadasaat yang samanegaradapatbertindaksebagaipelakuhukumprivat yang tunduksepenuhnyapadaketentuanhukumperdata. Terhadapsahamnegarapada BUMN tersebutakanbertransformasikembalimenjadiuangnegaradalambentukpajak, labadanhasillikuidasi.

36. ImplikasiYuridisTerhadap Status HukumUangPrivatdanUang Negara Tata Cara Pengelolaan & PertanggungjawabanUang Negara Status hukumuangnegaraberdasarkantindakpemerintahdalamhukumpublik(jure gestionis)membawaimplikasiterhadaptatacarapengelolaandanpertanggungjawabanuangnegaratersebut yang tundukdalam domain hukumpublik. Dengankeluarnyatigapaketperundang-undangandibidangkeuangannegarayaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaanPengelolaandanTanggungJawabKeuangan Negara.

37. PresidenselakuKepalaPemerintahanmemegangkekuasaanpengelolaankeuangannegarasebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya kekuasaan tersebut dikuasakan kepada : • MenteriKeuangan, selakupengelolafiskaldanWakilPemerintahdalamkepemilikankekayaannegara yang dipisahkan; • Menteri/pimpinanlembagaselakuPenggunaAnggaran/PenggunaBarang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; • Gubernur/bupati/walikotaselakukepalapemerintahandaerahuntukmengelolakeuangandaerahdanmewakilipemerintahdaerahdalamkepemilikankekayaandaerah yang dipisahkan.

38. Tata Cara Pengelolaan & PertanggungjawabanUangPrivat Tata carapengelolaandanpertanggungjawabanuangprivattersebutakantundukdalamaturan main hukumprivat, dalamhalini UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal inisejalandenganPasal 4 Ayat (1) dikatakanbahwa: “Yang dimaksuddengandipisahkanadalahpemisahankekayaannegaradariAnggaranPendapatandanBelanja Negara untukdijadikanpenyertaan modal negarapada BUMN untukselanjutnyapembinaandanpengelolaannyatidaklagididasarkanpadasistemAnggaranPendapatandanBelanja Negara, namunpembinaandanpengelolaannyadidasarkanpadaprinsip-prinsipperusahaan yang sehat.

39. Instansi Yang BerhakMelakukanPengawasandanPemeriksaan Dalamhal status hukumuangtersebutadalahuangnegaramaka, AparatPengawas Intern Pemerintah (APIP), yang terdiriatas (1) BadanPengawasKeuangandan Pembangunan (BPKP), (2) InspektoratJenderal. SedangkanlembagapemeriksakeuangannegaraialahBadanPemeriksaKeuangan (BPK), sebagaimanadiaturdalam UUD NRI 1945 dalamPasal 23 E. Sedangkandalamhal status hukumuangtersebutadalahuangprivatmakalembaga yang sudahdisebutkandiatas, tidakmemilikikewenanganuntukmelakukanpengawasanbahkanpemeriksaanterhadapkeuangan BUMN (Persero), dimanakeuangantersebutadalahkeuanganperusahaan.

40. Terhadap BUMN, DewanKomisaris (Persero) danDewanPengawas (Perum) adalah Organ Perseroan yang bertugasmelakukanpengawasansecaraumumdan/ataukhusussesuaidengananggarandasarsertamemberinasihatkepadaDireksi. SedangkanPemeriksaanlaporankeuanganperusahaandilakukanoleh auditor eksternal yang ditetapkanoleh RUPS untukPerserodanolehMenteriuntukPerum. Terhadap BUMN yang telahgo public, makapemeriksaanlaporankeuangandanperhitungantahunan Perseroan Terbatasdilakukanolehakuntanpublik (auditor eksternal).

41. KonsepTindakPemerintahan Terdapatberbagaiistilah yang digunakanolehparaahlisepertiPerbuatanAdministrasi, TindakanHukum Tata Usaha Negara (TUN), TindakanPemerintah, PerbuatanPemerintah, TindakPemerintahan. UU No. 30 Tahun 2014 tentangAdministrasiPemerintahanmenggunakanistilah yang berbedayakniTindakanAdministrasiPemerintahan. Untukmenengahiberbagaiperbedaantersebut, penulismenggunakanistilahTindakPemerintahan. Secaraumummenurut Van VollenhovenTindakPemerintahan(Bestuurshandeling) adalahpemeliharaankepentingannegaradanrakyatsecaraspontandantersendiriolehpenguasatinggidanrendahandanmenurut Van Poeljeadalahtindakan-tindakanhukum yang dilakukanolehpenguasadalammenjalankanfungsipemerintahan.

42. Sedangkanberdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 menyatakanTindakPemerintahanadalahperbuatanPejabatPemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkretdalamrangkapenyelenggaraanpemerintahan. PadaumumnyaTindakpemerintahterdiriatastindakannyata (feitelijkhandelingen)maupuntindakanhukum (rechtshandelingen). Tindakannyataadalahtindakan-tindakan yang tidakadarelevansinyadenganhukumdanolehkarenanyatidakmenimbulkanakibathukum, sedangkantindakanhukumadalahtindakan yang mempunyaiakibathukum. Tindakanhukum yang dilakukanolehpemerintahdibedakandalamtindakanhukumpublikdantindakanhukumprivat. Hal initidakterlepasdaripelaksanaanfungsipemerintahan, dimanapemerintahseringtampildengan“duawajah” yaituketikamelaksanakanaktivitasnyadalambidanghukumpublikmaupundalambidanghukumprivatyaitu :

43. TindakPemerintahanDalamHukumPublik(Acta Jure Imperii) Acta jure imperiiadalahtindakansuatu Negara/Pemerintah yang bersifatberdaulatdankarenaitumemilikiimunitas, artinyabahwaketikanegarabertindakdalamkualitasnyasebagaipemerintahiatundukpadahukumpublik. Tindakaninidilakukanolehpejabatpemerintahandalammenjalankanfungsipemerintahan. Sebagaipelakuhukumpublik(public actor)pejabatpemerintahanmemilikihakdanwewenangistimewauntukmenggunakandanmenjalankankekuasaanpublik(public authority).Berdasarkanpenggunaankekuasaanhukumpublikdimaksud, badanataupejabatpemerintahandapatsecarasepihakmembuatperaturanperundang-undangan (regeling) besertapenegakannya, membuatkeputusan (beschikking), maupunkebijakandimanatindakpemerintahantersebuttundukdalamrezimhukumpublik.

44. TindakPemerintahanDalamHukumPrivat(Acta Jure Gestionis) Acta jure gestionisadalahtindakankomersialdari Negara/pemerintahsepertimengadakanperjanjianjualbeli, pengadaanbarangdanjasasertasewamenyewa, dan lain sebagainyasebagaimanaterjelmakandalamkualitasbadanhukum(rechtspersoon) sehinggatidakmemilikiimunitas(waiver of immunity)dantundukpadayurisdiksikedaulatan territorial, yang berartiketikabertindaktidakdalamkualitassebagaipemerintahmakatundukpadahukumperdata.Olehkarenaitukedudukanpemerintahdalampergaulanhukumkeperdataantidakberbedadenganseseorangataubadanhukumprivatdantidakmemilikikedudukan yang istimewa, sertadapatmenjadipihakdalamsengketakeperdataandengankedudukan yang samadenganseseorangataubadanhukumperdata(equality before the law)dalamperadilanumum.

45. KetakutanDireksi BUMN dalammengambilkeputusanbisnis. Tidakadakepastianhukum. TidakdibedakannyaKetentuanBadanHukumPublikdanPrivat. BUMN termasukmenjadiobjekpemeriksaan auditor negara. Fatwa Hukum MA No. WKMA/Yud/20/VIII/2006.

46. AsasPreferensidigunakanuntukmenyelesaikankonflikantarnormahukum (antinomi), norma yang kabur(vagenormen) ataunorma yang tidakjelas. • Lexspecialisderogatlegigeneralis Asasinimengandungmakna, bahwaaturanhukum yang khususakanmengesampingkanaturanhukum yang umum. Adabeberapaprinsip yang harusdiperhatikandalamasasLexspecialisderogatlegigeneralisyaitu : Ketentuan-ketentuan yang didapatidalamaturanhukumumumtetapberlaku, kecuali yang diaturkhususdalamaturanhukumkhusustersebut. Ketentuanlexspecialisharussederajatdenganketentuanlexgeneralis(undang-undangdenganundang-undang) danberadapadarezim yang sama.

47. Lex posterior derogatlegi priori Aturanhukum yang lebihbarumengesampingkanataumeniadakanaturanhukum yang lama. Asaslexposterior derogatlegi priorimewajibkanmenggunakanhukum yang baru. Asasini pun memuatprinsip-prinsipantara lain : Aturanhukum yang baruharussederajatataulebihtinggidariaturanhukum yang lama danAturanhukumbarudan lama mengaturaspek yang sama. • Lex superior derogatlegiinferiori Peraturanperundang-undanganbertingkatlebihtinggimengesampingkanperaturanperundang-undangantingkatlebihrendah, kecualiapabilasubstansiperaturanperundang-undanganlebihtinggimengaturhal-hal yang olehundang-undangditetapkanmenjadiwewenangperaturanperundang-undangantingkatlebihrendah.

48. ContohKasus DidugatelahterjadiTindakPidanaKorupsipada PT. Bank Mandiri yang dilakukanolehterdakwa I. EDWARD CORNELIS WILLIAM NELOE (MantanDirekturUtama PT Bank Mandiri), terdakwa II. I WAYAN PUGEG (MantanDirekturManajemenResiko) danterdakwa III M. SholehTasrifan (MantanDirekturKreditKorporasi) selakupemutuskredittelahmenyetujui/ memprosessurat No. 001/CGN/X/2002 perihalpermohonanfasilitaskredit PT. CiptaGraha Nusantara sebesar US$ 18.500.000. dankemudianTerdakwaEdyson, SE dengansuratnyaNomor 002/CGN/ X/2002 tanggal 23 Oktober 2002 telahmengajukanpermohonan agar diberikanBridging Loan (danatalangan) terlebihdahulusebesarRp.165.000.000. 000,00 (sebelumKreditInvestasidiberikan) yang tertuangdalam Nota AnalisaKreditBridging Loan No. CGR.CRM/314/2002 tanggal 23 Oktober 2002

49. ContohKasus perihalPermohonanfasilitasBridging Loan yang diajukansaksiEdysonselakuDirekturUtama PT. CiptaGraha Nusantara yang manaparaterdakwatidakmemastikanbahwa, pemberiankredittelahdidasarkanpadapenilaian yang jujur, objektif, cermatdanseksamasertaterlepasdaripengaruhpihak-pihak yang berkepentingan. Para terdakwaselakupemutuskredittelahmenyetujuiuntukmemberikankreditBridging Loankepada PT CiptaGraha Nusantara sejumlahRp. 160.000.000.000,- (seratusenampuluhmilyar rupiah) dengantidakmemenuhinorma-normaumumperbankandantidaksesuaidenganasas-asasperkreditan yang sehat. DalamPutusanPengadilanNegeri Jakarta Selatan menyatakanbahwaparaterdakwatidakterbuktisecarasahdanmeyakinkanbersalah

50. ContohKasus melakukanperbuatanpidanasebagaimana yang didakwakankepadamereka. Namunpadatingkattingkatkasasiakhirnyaterdakwadinyatakantelahterbuktisecarasahdanmeyakinkanbersalahmelakukantindakpidanakorupsisecarabersama-samadanberlanjutolehMahkamahAgungdenganpertimbangan-pertimbangandiantaranyasebagaiberikut : • Meskipun Bank Mandirimerupakan PT. Terbuka, tetapisecarastruktur, Bank MandiritetapsebagaisebuahPersero yang menjadiciribahwa Bank Mandiriadalahmiliknegara. Perubahan-perubahankepemilikansaham, apalagisahamnegaramendudukijumlahterbesardibandingkandenganpemegangsahamlainnya (posisidominan), samasekalitindakmengurangi status hukum Bank Mandirisebagai BUMN yang mengelolakekayaannegara.