1 / 16

LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF POLITIK

LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF POLITIK. OLEH : DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, M.Si (KETUA PANSUS RUU KN). LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945. PUSAT. BPK. DPR. MPR.

yama
Download Presentation

LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF POLITIK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF POLITIK OLEH : DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, M.Si (KETUA PANSUS RUU KN)

  2. LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945 PUSAT BPK DPR MPR DPD MA MK Presiden KY badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman kementerian negara kpu bank sentral dewan pertimbangan TNI/POLRI Lingkungan Peradilan Umum Perwakilan BPK Provinsi Pemerintahan Daerah Provinsi Gubernur DPRD Lingkungan Peradilan Agama Lingkungan Peradilan Militer Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Lingkungan Peradilan TUN Bupati/ Walikota DPRD DAERAH

  3. BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Kementerian Negara dan Dewan Pertimbangan Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16) **** dibantu menteri-menteri negara [Pasal 17 (1)] yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden [Pasal 17 (2)*] membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan [Pasal 17 (3)*] Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang [Pasal 17 (4) ***]

  4. LANDASAN : AMANAT KONSTITUSIONAL PASAL 17 AYAT (4) UUD NEGARA RI TAHUN 1945: “PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KEMENTERIAN NEGARA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG”.

  5. SISTEM PRESIDENSIAL • UU KN UNTUK MEMPERKUAT SISTEM PRESIDENSIAL • UNTUK MEMPERKUAT SISTEM CHECK AND BALANCES ANTARA LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA (EKSEKUTIF, LEGISLATIF, DAN YUDIKATIF).

  6. MOMENTUM OTONOMI DAERAH • PERUBAHAN HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DENGAN PELIMPAHAN URUSAN • IMPLIKASI TERHADAP KEBUTUHAN KELEMBAGAAN PERANGKAT KEMENTERIAN DAN NON KEMENTERIAN (RAMPING DAN TIDAK TUMPANG TINDIH) • OPTIMALISASI DAN PENGUATAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.

  7. MOMENTUM REFORMASI BIROKRASI • DESAIN KEMENTERIAN NEGARA BERBANDING LURUS DENGAN KEBUTUHAN ANGGARAN, SDM, PERANGKAT KERAS DAN LUNAK LAINNYA • ARGUMEN MONEY FOLLOW FUNCTION • DESAIN KELEMBAGAAN YANG EFISIEN DAN EFEKTIF • VISI DAN MISI MINIMAL STATE

  8. MOMENTUM REFORMASI BIROKRASI (Lanjutan) • PERLUNYA STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN YANG EFISIEN • PERLUNYA MANAGEMEN KEMENTERIAN DENGAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE • PEMERINTAH PUSAT SEBAGAI POLICY AGENCIES • PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI IMPLEMENTING AGENCIES • PERLUNYA PENATAAN HUBUNGAN LPNK DENGAN KEMENTERIAN NEGARA

  9. HAK PREROGATIF PRESIDEN • AWALNYA ADA ISU NEGATIF HAK PREROGATIF PRESIDEN AKAN DISANDERA • DALAM KONTEKS POLITIK MODERN, TIDAK ADA HAK PREROGATIF YANG SIFATNYA TIDAK DIBATASI • ARGUMEN LEGAL “PREROGATIVE RIGHT END WHEN A LAW BEGINS” • PELAKSANAAN HAK PREROGATIF KADARNYA TIDAK MUTLAK.

  10. KEDUDUKAN KEMENTERIAN NEGARA • DI BAWAH DAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA PRESIDEN • MENTERI ADALAH PEMBANTU PRESIDEN DALAM MENYELENGGARAKAN URUSAN TERTENTU • PASAL 7 UU KN: KEMENTERIAN MEMPUNYAI TUGAS MENYELENGGARAKAN URUSAN TERTENTU DALAM PEMERINTAHAN UNTUK MEMBANTU PRESIDEN DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN NEGARA • UU KN MEMBATASI WAKTU 14 HARI SETELAH PRESIDEN BERSUMPAH/JANJI UNTUK MEMBENTUK KABINETNYA.

  11. URUSAN-URUSAN KEMENTERIAN • UU KN MELAKUKAN PENDEKATAN URUSAN-URUSAN PEMERINTAHAN • SATU KEMENTERIAN DAPAT MELAKSANAKAN LEBIH DARI SATU URUSAN • TIGA KATEGORI URUSAN PEMERINTAHAN: • DISEBUT TEGAS DALAM UUD NEGARA RI TAHUN 1945 • RUANG LINGKUPNYA DISEBUT DALAM UUD NEGARA RI TAHUN 1945 • DALAM RANGKA PENAJAMAN, KOORDINASI, DAN SINKRONISASI PROGRAM PEMERINTAH. • JUMLAH KESELURUHAN KEMENTERIAN DIBATASI PALING BANYAK 34 KEMENTERIAN (Pasal 15).

  12. RANGKAP JABATAN • MENTERI BUKAN PEMBANTU BIASA PRESIDEN, MAKA DILARANG MERANGKAP JABATAN SEBAGAI : • PEJABAT NEGARA; • KOMISARIS/DIREKSI PERUSAHAAN NEGARA; • KOMISARIS/DIREKSI PERUSAHAAN SWASTA; • PIMPINAN ORGANISASI YANG DIBIAYAI APBN/APBD (PASAL 23). • KE DEPAN MENTERI DIHARAPKAN MELEPAS JABATAN-JABATAN LAIN, TERMASUK PARTAI POLITIK. • UNTUK PROFESIONALISME DAN FOKUS PADA TUPOKSI YANG LEBIH BERTANGGUNGJAWAB.

  13. HUBUNGAN KEMENTERIAN DENGAN LPNK • MENGAMANATKAN HUBUNGAN SINERGIS ANTARA KEMENTERIAN DGN LPNK DALAM SATU SISTEM PEMERINTAHAN NKRI. • LPNK BERKEDUDUKAN DI BAWAH DAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA PRESIDEN MELALUI MENTERI. • PERLU DIATUR DALAM PERATURAN PRESIDEN AGAR TIDAK TUMPANG TINDIH (OVER LAPPING ).

  14. PERAN DPR RI • PENGUBAHAN DAN PEMBUBARAN OLEH PRESIDEN DENGAN PERTIMBANGAN DPR, KECUALI PEMBUBARAN KEMENTERIAN : • URUSAN AGAMA, HUKUM, KEUANGAN, DAN KEAMANAN DENGAN PERSETUJUAN DPR. • PERTIMBANGAN/PERSETUJUAN DPR RI ADALAH UNTUK STABILITAS POLITIK DAN KEUANGAN NEGARA • PERTIMBANGAN DPR DIBERI BATAS WAKTU 7 HARI SEJAK DITERIMANYA SURAT DARI PRESIDEN.

  15. PENUTUP • UU KN SBG PIJAKAN BESAR YANG DIHARAPKAN MEMBAWA PERUBAHAN BESAR BAGI KEHIDUPAN BERNEGARA BANGSA INDONESIA. • DIHARAPKAN SBG LOKOMOTIF REFORMASI BIROKRASI DAN REALISASI OTONOMI DAERAH.

  16. TERIMA KASIH

More Related