1 / 50

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET TAHUN 2012 GEDUNG RADYO SUYOSO, 21 FEBRUARI 2012

KEBIJAKAN PENGANGGARAN TAHUN 2013. disampaikan oleh :. Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET TAHUN 2012 GEDUNG RADYO SUYOSO, 21 FEBRUARI 2012. LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Pengawasan/ Pengendalian. Pelaksanaan.

yates
Download Presentation

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET TAHUN 2012 GEDUNG RADYO SUYOSO, 21 FEBRUARI 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN PENGANGGARAN TAHUN 2013 disampaikan oleh : Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET TAHUN 2012 GEDUNG RADYO SUYOSO, 21 FEBRUARI 2012

  2. LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Input Proses Output/Input Proses Output/Input Proses Output Perencanaan Kebijakan Umum APBD Prioritas & Plafon Anggaran Sementara Kegiatan Anggaran • RPJMD/RKPD • Penjaringan Aspirasi • Kinerja Masa Lalu • Asumsi Dasar • Kebijakan Pemerintah • (RPJM/RKP/ Prioritas Pembangunan) APBD Penatausahan & Akuntansi • Prestasi Kerja Laporan Pelaksanaan APBD • Perda APBD • Formulir/Dokumen • Catatan/Register Evaluasi Kinerja • Semesteran • Tahunan Hasil Evaluasi

  3. SINKRONISASI UU PAKET PENGELOLAAN KEUANGAN UU 25/2004 UU 17/2003 UU 15/2004 UU 33/2004 UU 1/2004 PP PP PP PP PERMENDAGRI 13/2006 PERMENDAGRI 59/2007 UU 32/2004 Pasal 222 Pasal 237 PP 58/2005 PERMENDAGRI 21/2011 Omnibus Regulation PERMENDAGRI 55/2008 PERMENDAGRI 22/2011 Pemerintahan Daerah PERDA 4 Th 2007 PERGUB 42 2010 & 13 2011

  4. SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD & APBN(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004) RPJM RPJMD 5 tahun 5 tahun Renstra SKPD 5 tahun 1 tahun 1 tahun Renja SKPD RKPD RKP 1 tahun 1 tahun Dibahas bersama DPRD KUA PPAS NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH RKA-SKPD PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD TAPD RAPERDA APBD 1 tahun

  5. FUNGSI APBD • Fungsiotorisasimengandungartibahwaanggarandaerahmenjadidasaruntukmelaksanakanpendapatandanbelanjapadatahun yang bersangkutan. • Fungsiperencanaanmengandungartibahwaanggarandaerahmenjadipedomanbagimanajemendalammerencanakankegiatanpadatahun yang bersangkutan. • Fungsipengawasanmengandungartibahwaanggarandaerahmenjadipedomanuntukmenilaiapakahkegiatanpenyelenggaraanpemerintahandaerahsesuaidenganketentuan yang telahditetapkan. • Fungsialokasimengandungartibahwaanggarandaerahharusdiarahkanuntukmenciptakanlapangankerja/ mengurangipenganggurandanpemborosansumberdaya, sertameningkatkanefisiensidanefektivitasperekonomian. • Fungsidistribusimengandungartibahwakebijakananggarandaerahharusmemperhatikan rasa keadilandankepatutan. • Fungsistabilisasimengandungartibahwaanggaranpemerintahdaerahmenjadialatuntukmemeliharadanmengupayakankeseimbangan fundamental perekonomiandaerah.

  6. GAMBARAN UMUM APBD

  7. TABEL GAMBARAN UMUM APBD PROVINSI DIY TA 2011 DAN TA 2012

  8. KONTRIBUSI PAD TERHADAP APBD DALAM 7 TH TERAKHIR (dlm jutaan Rp) * Berdasarkan Perda APBD Perhitungan Ket :

  9. PERKEMBANGAN KENAIKAN REALISASI PAD PROVINSI DIY DALAM 5 TAHUN TERAKHIR (dalam jutaan Rp) *)angka target

  10. PERKEMBANGAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH(dlm jutaan Rp)

  11. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

  12. Struktur APBD 2009,2010, 2011,2012 Dan Proyeksi 2013

  13. GAMBARAN SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 2011 (data sementara)

  14. GAMBARAN 7 BESAR SILPA BELANJA SKPD Sumber : Data sementara, diolah

  15. PRINSIP-PRINSIP PENGANGGARAN • Semua penerimaan baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD • Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto • Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dpt dicapai serta berdasarkan ketentuan per-UU-an • Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya

  16. ISU STRATEGIS • Kebijakan Keuangan Daerah (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan) • Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian • Mensejajarkan Posisi Pendapatan, Belanja dan Aset sebagai unsur penilaian kinerja keuangan • Peraturan-peraturan baru di Keuangan Daerah

  17. A. TITIK BERAT ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH • Kebijakan pendapatan keuangan daerah provinsi DIY diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. • Kebijakan belanja keuangan daerah Provinsi DIY diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung kebutuhan dana program strategis yang memiliki nilai tambah (value-added), sesuaicapaian target visi dan misi Pemerintah Daerah. • Arah pembiayaan Provinsi DIY diarahkan untuk menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan.

  18. A.1. KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN • Kenaikan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 sebesar 6 % (Berdasarkan RPJMD) • Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah (Pendekatan pelayanan kepada wajib pajak dan penggalian potensi PAD) • Optimalisasi Aset Daerah, berbasis sistem informasi • Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil

  19. PERKIRAAN PENDAPATAN TAHUN 2013

  20. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN • Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Sumber : • Pajak Daerah : PKB, BBNKB, PBBKB, dan Pajak Pengambilan sertaPemanfaatan Air Permukaan. • Retribusi Daerah : RetribusiJasaUmum (plynkesehatandll), RetribusiJasa Usaha (sewatanahdll) danRetribusiPerizinanTertentu (RetribusiIzin Pos dan Telekomunikasi) • Hasil Perusahaan Milik Daerah (PMD) danhasilpengelolaankekayaandaerah yang dipisahkan yang meliputihasilpenyertaan modal pada PT. AnindyaMitraInternasional, PD. TaruMartani, BPD DIY danBadan Usaha KreditPedesaan (BUKP). • Lain-lain PendapatanAsli Daerah yang sahdimaksudkanuntukmenampungpenerimaan-penerimaandariPendapatanAsli Daerah • Penerimaandaridanaperimbangan yang meliputi: Bagihasilpajak, bagihasilbukanPajak, DAU, DAK danpenerimaan lain-lain. • Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Yang SahberasaldariSumbangandariBadan/Lembaga/OrganisasiSwastaDalamNegeridandariPendapatan Lain-lain.

  21. LANJUTAN……… • Optimalisasi Aset Daerah Pemerintah Provinsi DIY memiiki aset yang dapat lebih dioptimalkan pemanfaatannya untuk pelayanan kepada masyarakat maupun untuk peningkatan pendapatan. Optimalisasi aset daerah dapat dicapai dengan perbaikan pengelolaan aset, peningkatan kerjasama dengan pihak lain/swasta, dan pembentukan badan usaha baru yang khusus untuk pengoptimalan aset daerah. Disamping itu, optimalisasi aset DIY juga dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain/swasta. • Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena bergantung pada pemerintah pusat.Sedangkanbagihasilpajakprovinsidanpusatdapatdiupayakanmelaluiintensifikasidanekstensifikasi. Pendapatanbagihasilsangatterkaitdenganaktivitasperekonomiandaerah.

  22. Langkah-langkah strategis untuk meningkatkan PAD • PerbaikanManajemen Melalui perbaikan manajemen diharapkan setiap potensi pendapatan daerah dapat direalisasikan. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan perbaikan serta penyederhaan sistem dan prosedur. Perbaikan manajemen ini baik pada internal Pemerintah Provinsi DIY maupun pada BUMD. • PeningkatanInvestasi Peningkatan investasi dapat didorong dengan membangun iklim usaha yang kondusif bagi berlangsungnya investasi.

  23. PERKEMBANGAN BELANJA LANGSUNG DALAM 2 TAHUN TERAKHIR (dalamjutaanRp) APBD 2012 BELANJA LANGSUNG

  24. PERKEMBANGAN KENAIKAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DALAM 2 TAHUN TERAKHIR (dalamjutaanRp) APBD 2012 BELANJA TIDAK LANGSUNG

  25. A.2. KebijakanBelanja Daerah #)BelanjaLangsung • Dalamrangkapencapaiantujuandansasaranpembangunanmakaarahdankebijakanpendanaanpembangunandituntutlebihtransparan, akuntabeldanberorientasipadakinerja. • Belanjadigunakanuntukmelindungidanmeningkatkankualitaskehidupanmasyarakatdalamupayamemenuhikewajibandaerah yang diwujudkandalambentukpeningkatanpelayanandasar, pendidikan, kesehatan, fasilitassosialdanfasilitasumum yang layaksertamengembangkansistemjaminansosial.

  26. KebijakanBelanjaLangsung(LANJUTAN) • Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. • Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerahdalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. • Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

  27. ## Kebijakan Belanja Tidak Langsung • Belanja Pegawai • Penyediaan gaji pokok dan tunjangan PNS Daerah berpedoman pada PP 66/2005 tentang Perubahan Ketujuh Atas PP 7/1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. • Memperhitungkan adanya tunjangan ketiga belas PNSD dan CPNSD serta "accres' gaji dg nilai paling tinggi sebesar 1%

  28. Kebijakan Belanja Tidak Langsung (LANJUTAN) • Bantuan Sosial • Dalam rangka utk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dapat dianggarkan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat. • Pemberian bantuan dapat dalam bentuk uang dan/atau barang • Pemberian bantuan sosial dilakukan secara selektif, jumlahnya dibatasi, tidak mengikat dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

  29. Kebijakan Belanja Tidak Langsung (LANJUTAN) • Belanja Bagi Hasil • Digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa. • Merupakan pembagian hasil/realisasi pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah.

  30. Kebijakan Belanja Tidak Langsung (LANJUTAN) • Bantuan Keuangan • Digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa. • Belanja bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi kabupaten/kota dan atau desa penerima bantuan. • Bantuan keuangan yang bersifat khusus dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program/kegiatan prioritas yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota atau dalam rangka akselerasi pembangunan desa.

  31. Kebijakan Belanja Tidak Langsung (LANJUTAN) • Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan

  32. Kebijakan Belanja Daerah Secara Umum • Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. • Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. • Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan • Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya

  33. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel. • Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah, yaitu: * Pemenuhankebutuhandasardalammenjaminkeberlangsunganoperasionalkantor (biayaatk, listrik, telepon, air bersih, internet, danoperasionalkendaraan); * Pengalokasiankebutuhanbelanjakegiatan yang bersifatrutinsebagaipelaksanaan TUPOKSI, yang meliputikegiatankoordinasi, fasilitasi, konsultasi, pengendalian & evaluasi, danperencanaan; * Pengalokasiankebutuhanbelanjakegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadiprioritas, program dankegiatan yang telahmenjadikomitmenPemerintahProvinsi DIY, dankegiatanmulti yearsyang diprioritaskanuntukdilaksanakanpada TA 2013.

  34. Mengalokasikanbelanjatidaklangsung yang meliputigajidantunjangan PNS, belanjahibah, belanjasosial, belanjabagihasilkab/kota, belanjabantuansosialdenganprinsipproporsional, pemerataan, danpenyeimbang, sertabelanjatidakterduga yang digunakanuntukpenanggulanganbencana. • Peningkatanefektivitasbelanjabantuankeuangandanbagihasilkepadakabupaten/kotadenganpola : * Alokasi yang bersifatblock grant dari Pos BagiHasilsecaraproporsional, gunamemperkuatkapasitasfiskalkabupaten/kotadalammelaksanakanotonomidaerahdan; * Alokasi yang bersifatspesific grantdari pos bantuankeuangankepadaKabupaten/Kota/desa yang diarahkandalamrangkamendukung agenda akselerasipencapaianVisiProvinsi DIY

  35. PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN DALAM 2 TAHUN TERAKHIR (dalam jutaan Rp)

  36. A.3. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN 2013 • Penerimaan pembiayaanmerupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran. Penyebab utama terjadinya defisit adalah adanya kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penerimaanutamapembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiIPA), sedangkan yang keduaberasal dari penerimaan piutang daerah dan penerimaan dari biaya penyusutan kendaraan. • Pengeluaran pembiayaandiprioritaskan pada pengeluaran yang bersifatwajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

  37. B. MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN • Potensi permasalahan yang bisa menurunkan opini BPK untuk Laporan Keuangan Tahun 2011 selain permasalahan-permasalahan yang pernah menjadi pengecualian dalam opini BPK selain aset dan piutang pajak adalah : • Kesalahan penganggaran dalam rangka pengadaan Aset Tetap. • Ketepatan penyusunan Laporan Keuangan masing-masing SKPD.

  38. 3. Pengelolaan dana bergulir. 4. Pengelolaan barang persediaan pada SKPD. 5. Pengelolaan pos bantuan dan hibah. 6. Perhatian dan pencermatan kembali terhadap aset yang dikelola oleh Lembaga Daerah (LOD,LOS,KPUD, dll)

  39. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH MELIPUTI : • LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) • NERACA (unsur aset termasuk) • ARUS CASH • CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

  40. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

  41. BagaimanaMempertahankanOpiniWajarTanpaPengecualian (WTP) Agar TidakDegradasi BagiSemuaKepala SKPD (SebagaiPenggunaBarang): • AdanyaKomitmendankeseriusandalampengelolaanBarangMilik Daerah (BMD) mulaidari :perencanaankebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusanbahkansampaidengantuntutangantirugi. • Terhadapperencanaanpengadaanbarang : harusdicermatiantara lain:apakahsebagaibarang modal; barang yang akandihibahkankepadapihak lain (Kab/kota, lembagamasyarakat); danbarang pakai habis (yg dapat menjadi barangpersediaan) • Memberikanperhatiandanfasilitasisaranayang memadahikepadaPengurusBarang, PenyimpandanPencatatAkuntansi, untukmembantu agar lebih: mudah, lancardantertibdalampencatatanpadasetiapbarang (akibatadanya: pengadaanbarang, mutasibarang, pemindahtanganan, danpenghapusan)

  42. BagaimanaMempertahankanOpini WTP Agar TidakDegradasi (lanjutan) BagiInspektorat Wilayah ( SebagaiPengawas Internal): • Tingkatkan keseriusanpengawasan internal dalampengelolaan BMD yang dilakukanolehInspektoratterhadapPengguna/SKPD, yang dilakukansecaraperiodiksetiapsemesteran (karenaselamainiada kesan pengawasanbarangbelumdilakukanseseriussebagaimanapadapengawasanuang )

  43. BagaimanaMempertahankanOpini WTP Agar TidakDegradasi (lanjutan) Bagi DPPKA (sebagaiPembantuPengelola) Barang): • MelakukanBimbinganTeknis (BIMTEK) dan PENDAMPINGAN kepadapengurusbarang, penyimpanbarang, danpetugasakuntansiuntukmeningkatkankapasitasdankapabilitasdalampengelolaan BMD, secaraperiodikdanberkelanjutan • Membentuktimterpaduuntukmelakukanpencermatandanataupenelitianterhadappengadaanbarang yang dilaporkanolehsetiap SKPD dalamhal : verifikasi, klasifikasi, penilaian BMD, kapitalisasiaset, sertabarangpersediaan, sehinggadiperolehhasillaporantersebutmenjadibenarsesuaiStandarAkuntansiPemerintah (SAP) • Melakukankoordinasiuntukrekonsiliasisecaraperiodikterhadapdinamikaperubahan status barangdaerahpadasetiap SKPD, akibatadanyapengadaan, mutasi, pemindahtanganandanpenghapusan. • PengembanganSimtemInformasiManajemenAset yang disesuaikandenganperkembangankebutuhan.

  44. C. Mensejajarkan Posisi Pendapatan, Belanja dan Aset sebagai unsur penilaian kinerja keuangan. • Orientasi SKPD tidakhanyabagaimanamembelanjakan, namunjugabagaimanamenghasilkanpendapatandaerah. • Ketugasanmasalahasetbukandiserahkankepada DPPKA, namundiharapkanmenjadiketugasanPenggunaBarang/PB untukmengadakan, menginventaris, mencatat, memanfaatkan, danmemelihara. • Penghitungan TPP mempertimbangkanpengelolaananggaranpendapatan, pengelolaananggaranbelanjadanpengelolaanbarang. • Perencanaan kas pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai dasar untuk melaksanakan program kegiatan sesuai dengan anggaran dan waktu yang telah ditetapkan.

  45. D. Peraturan-peraturan baru di keuangan Daerah • Permendagri 21 Tahun 2011 tentangPerubahanKeduaPermendagri 13 Tahun 2006 • Permendagri 32 Tahun 2011 tentang Tata Cara HibahdanBansos • Peraturan-peraturan Gubernur sebagai tindak lanjut diatasnya, seperti Pergub Pergub 33 Tahun 2010 TentangPengelolaan Dana Bergulir, Pergub 22.2 Tahun 2010 TentangPengelolaanBarangPersediaan, Pergub 37 Tahun 2011 TentangPedomanKapitalisasiBarangMilik Daerah, Perda 15 Tahun 2011 TentangPengelolaanBarangMilik Daerah, Pergub 52 Tahun 2011 TentangVerifikasi, KlasifikasidanPenilaianBarangMilik Daerah, serta Pergub 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara HibahdanBansos

  46. SUBSTANSI PERMENDAGRI 21 TAHUN 2011 • Ketentuan Umum (penambahan pengertian2 thjamak, dpal, danabos) • Pengaturan Pejabat Pembuat Komitmen (tdkadakpadilakukan PA) • Pengaturan Bantuan Sosial & Bantuan Keuangan terkait Bantuan Parpol (tidakwajib, tidakmengikat, tidakterusmenerusdantergtng Keu Da) • Pengaturan Belanja Barang & Jasa terkait Barang yg akan diserahkan kpd Pihak Ketiga/Masyarakat(pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga). • Pengaturan Tahun Jamak (pekerjaanyglebih 1 th, ditetapkan dg nota KepDadanPimpinan DPRD) • Pengaturan Penyertaan Modal( ditetapkandenganPerdabg yang barudanyg lama tidakbolehmelebihiPerda) • Pengaturan Klasifikasi Pendapatan terkait UU No 28/2009 • Pengaturan Sinkronisasi PPAS dengan RKP (sinkronisasidandisampaikankepusat) • Pengaturan Pencantuman Sumber Pendapatan • Pengaturan Belanja untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana(peletakkanpadatakterdugadanperuntukkannyasptpenyelamatankorbansertamekanismenya) • Pengaturan ttg kewajiban pelaporan LRA semesteran ( juli) & tahunan kpd MDN ( 3 blnsetelahtahunberakhir) • Pengaturan Dana BOS (Diatur lebih lanjut dengan Permendagri 62 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan BOS dan Permendikbud 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun 2012 ) • DaftarPerubahanlampirankoderekening.

  47. HIBAH SUBSTANSI 32 TAHUN 2011 BANSOS • Bansosadalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemda kepada : • - individu, • - keluarga, • - kelompok dan/atau • Masyarakat • yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial • Hibahadalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemda kepada : • - pemerintah atau • - pemerintah daerah lainnya, • - perusahaan daerah, • - masyarakat dan • organisasi kemasyarakatan • yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

  48. PENGANGGARAN HIBAH/BANSOS S K P D TERKAIT EVALUASI (2) KEPALA DAERAH (7) REKOMEN (3) RKA-SKPD (BRG/JASA) RKA-PPKD (UANG) (6) USULAN TERTULIS CALON PENERIMA (3) MELALUI (1) PYSN RKA (3) PERTIMBANGAN TAPD (4) (8) PYSN RKA (6) (5) • Hibah/Bansosberupauangdianggarkandalamkelompokbelanjatidaklangsung, jenisbelanjahibah/bansos, obyek,danrincianobyekbelanjaberkenaanpada PPKD. • Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam program dan kegiatan, jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang/jasa berkenaan, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD. • Bansos berupa barang dianggarkan dalam program dan kegiatan, jenis belanja barang, obyek belanja bansos barang berkenaan, dan rincian obyek belanja bansos barang kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD. • Rincianobyekbelanjadicantumkannamapenerimadanbesaranhibah /bansos. (9) KUA & PPAS R-APBD PERDA APBD

  49. Matur Nuwun

More Related