1 / 14

K EBIJAKAN P EMERINTAH DALAM P EMBINAAN DAN P ENGEMBANGAN L EMBAGA K ERUKUNAN

K EBIJAKAN P EMERINTAH DALAM P EMBINAAN DAN P ENGEMBANGAN L EMBAGA K ERUKUNAN. PENDAHULUAN. Indonesia adalah negara yang penduduk majemuk dari segi suku bangsa, budaya, dan agama. Penduduk Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang tersebar di berbagai wilayah.

abrial
Download Presentation

K EBIJAKAN P EMERINTAH DALAM P EMBINAAN DAN P ENGEMBANGAN L EMBAGA K ERUKUNAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KERUKUNAN

  2. PENDAHULUAN • Indonesia adalah negara yang penduduk majemuk dari segi suku bangsa, budaya, dan agama. • Penduduk Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang tersebar di berbagai wilayah. • Penduduk ini menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Bagian terbesar dari penduduk menganut agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. • Diperlukan kearifan dan kedewasaan di kalangan umat beragama untuk memelihara keseimbangan antara kepentingan kelompok dan kepentingan nasional. • Diperlukan kebijaksanaan dan strategi untuk menciptakan dan memelihara KUB guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman, damai, sejahtera, dan bersatu.

  3. FAKTOR KEAGAMAAN YG TIDAK LANGSUNG • DAPAT MENIMBULKAN KONFLIK: • Penyiaran agama; • Bantuan keagamaan luar negeri; • Perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda; • Pengangkatan anak; • Pendidikan agama; • Perayaan hari besar keagamaan; • Perawatan dan pemakaman jenazah; • Penodaan agama; • Kegiatan kelompok sempalan; • Transparansi informasi keagamaan, dan; • Pendirian rumah ibadat.

  4. FAKTOR-FAKTOR NON-KEAGAMAAN • YANG DAPAT MENIMBULKAN KONFLIK: • Kesenjangan ekonomi; • Kepentingan politik; • Perbedaan nilai sosial budaya, dan; • Kemajuan Teknologi Informasi dan • transportasi.

  5. ARAH KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA • Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman beragama serta kehidupan beragama. • Peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama

  6. PROGRAM PEMBANGUNAN DI BIDANG AGAMA • Peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan; • Peningkatan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; • Peningkatan pelayanan kehidupan beragama; • Pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; • Penelitian dan pengembangan agama, dan; • Peningkatan kerukunan umat beragama.

  7. VISI DEPAG Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera, dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

  8. MISI DEPAG • Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman, pengamalan, dan pelayanan kehidupan beragama; • Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan; • Meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama; • Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji; • Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan; • Memperkokoh kerukunan umat beragama; • Mengembangkan keselarasan pemahaman keagamaan dengan wawasan kebangsaan Indonesia.

  9. DUA KEBIJAKAN BESAR UNTUK MENJAGA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA • Memberdayakan masyarakat, kelompok-kelompok agama, serta pemuka agama untuk menyelesaikan sendiri masalah KUB. • Memberikan rambu-rambu dalam pengelolaan KUB.

  10. PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG PEMBINAAN KUB • Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2); • Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA Hak Asasi Manusia, Pasal 28 E dan Pasal 28 J • Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, tgl 27 Januari 1965, yo. UU No. 5 Tahun 1969; • Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; • Keputusan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 1978, tgl 1 Agustus 1978; • Keputusan Menteri Agama Nomor 77 Tahun 1978, tgl 15 Agustus 1978; • Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979, tgl 2 Januari 1979; • Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978, Tgl 11 April 1978; • Instruksi Menteri Agama Nomor 14 Tahun 1978, tgl 31 Agustus 1978; • Instruksi Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1979, tgl 27 September 1979; • Surat Edaran Menteri Agama Nomor MA/432//1981, tgl 2 September 1981; • Peraturan Presiden No.7 Tahun 2005; • Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2006/No.8 Tahun 2006; • Peraturan Menteri Agama Nomor 8 tahun 2006.

  11. RANGKAIAN PEMBAHASAN BERSAMA DENGAN MAJELIS- MAJELIS AGAMA DALAM RANGKA PERUMUSAN PBM MENAG-MENDAGRI NO. 9 TAHUN 2006 / 8 TAHUN 2006

  12. No Nama Utusan 1 K.H. Ma’ruf Amin MUI 2 K.H. Zaidan Djauhary MUI 3 Martin Hutabarat PGI 4 Lodewijk Gultom PGI 5 Maria Farida KWI 6 Vera Wenny KWI 7 I Nengah Dana PHDI 8 Agusmantik PHDI 9 Suhadi Sendjaya WALUBI 10 Soedjito WALUBI 11 DR. Ir. Sudarsono H, MA Depdagri 12 Prof. DR. HM. Atho Mudzhar Dep. Agama DAFTAR ANGGOTA TIM PERUMUS PBM MENAG-MENDAGRI NO. 9 TAHUN 2006 / 8 TAHUN 2006

  13. PRINSIP YANG DIANUT PBM • Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; • Memenuhi peraturan perundangan; • Memelihara kerukunan umat beragama; • Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; • Pemberian kepastian palayanan secara adil dan terukur kepada pemohon pendirian rumah ibadah; • Pemberdayaan masyarakat khususnya para pemuka agama, dan; • Kebersamaan antara masyarakat dan pemerintah.

  14. Sekian

More Related